Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pihaknya telah memblokir 187 ribu situs judi online sejak 10 hari lalu.

Meutya menuturkan, angka ini menjadi trend positif yang dilakukan pemerintah khususnya Kemenkomdigi dalam mengatasi masalah judi online

“Kita sudah menangani 187 ribu, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah dilantik itu 187 ribu,” kata Meutya di Istana Presiden, Jumat (1/11/2024) sore.

Meski sudah memberantas 187 ribu situs, Meutya menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah prestasi.

Sebab, pemberantasan judi online merupakan tugas yang harus dilakukan pihaknya dan tidakmenjadi prestasi jika situs tersebut masih ada.

“Apapun itu judi online bukan prestasi, selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak trend positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 ini menargetkan dalam 100hari kedepan pihaknya dapat memberantas 1,8 hingga 2 juta situs judi online.

Untuk mendukung hal tersebut, Meutya bakal menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebab anggota yang ada saat ini, kata Meutya masih belum cukup.

“Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online,” ucap Meutya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkomdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pihaknya telah memblokir 187 ribu situs judi online sejak 10 hari lalu.

Meutya menuturkan, angka ini menjadi trend positif yang dilakukan pemerintah khususnya Kemenkomdigi dalam mengatasi masalah judi online

“Kita sudah menangani 187 ribu, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah dilantik itu 187 ribu,” kata Meutya di Istana Presiden, Jumat (1/11/2024) sore.

Meski sudah memberantas 187 ribu situs, Meutya menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah prestasi.

Sebab, pemberantasan judi online merupakan tugas yang harus dilakukan pihaknya dan tidakmenjadi prestasi jika situs tersebut masih ada.

“Apapun itu judi online bukan prestasi, selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak trend positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 ini menargetkan dalam 100hari kedepan pihaknya dapat memberantas 1,8 hingga 2 juta situs judi online.

Untuk mendukung hal tersebut, Meutya bakal menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebab anggota yang ada saat ini, kata Meutya masih belum cukup.

“Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online,” ucap Meutya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkomdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Jakarta: Industri desain interior terus mengalami evolusi, seiring dengan perkembangan kebutuhan, kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu elemen penting yang juga berganti tren adalah lantai rumah.

Tren lantai rumah terus berganti sesuai dengan preferensi dan gaya hidup masyarakat. Lantai menjadi elemen penting dalam sebuah ruangan karena memengaruhi tampilan secara menyeluruh.

Jika kamu ingin memperbarui lantai di rumah tahun depan, intip tren lantai yang diperkirakan bakal populer.DikutipThe Spruce, terdapat lima tren lantai di 2025.

Lantai rumah yang bakal populer di 2025. Foto: Freepik

1. Nuansa lantai hangat dan lantai parket

Kayu ek putih menjadi jenis lantai kayu yang sangat populer selama beberapa tahun terakhir, terutama warna terang dan keabu-abuannya memberikan nuansa ketenangan.

Menurut manajer proyek di C&C Partners Design/Build, Brieanna Cunningham mengatakan banyak orang akan kembali ke kayu yang lebih hangat. Lantai parket pun akan kembali populer versi yang lebih kontemporer.

"Warna-warna yang lebih terang seperti kayu oak putih akan terus menjadi tren karena warnanya yang serbaguna dan menenangkan, tetapi warna cokelat hangat akan kembali populer yang mencerminkan desain klasik dan abadi," katanya.

2. Kayu rekayasa

Para desainer memprediksikan lebih banyak pemilik rumah akan mengganti karpet dengan lantai kayu di tahun 2025. Desainer interior Kerrie Kelly mengatakan lantai kayu menawarkan keindahan kayu keras dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan suhu ataupun kelembaban.

3. Ubin lebih besar

Cunningham mengatakan pilihan lebih banyak penggunaan ubin berukuran besar dalam renovasi kamar mandi modern dengan lempengan porselen yang meniru batu.

Kelly juga menyarankan untuk mencari ubin berukuran besar, terutama di dapur dan kamar mandi. Ia memperkirakan ubin berukuran besar akan kembali dengan warna netral seperti abu-abu dan terakota lembut.

4. Lapisan karpet

Menurut para desainer, tren pelapisan ini akan lebih banyak digunakan tahun 2025 dan akan menonjolkan tekstur yang kontras. Para desainer percaya akan ada lebih banyak kepribadian yang tercermin dalam pilihan gaya melalui pola geometris atau bentuk organik dan bebas.

“Serat alami seperti wol dan goni akan mendominasi dengan penekanan pada keberlanjutan dan bahan ramah lingkungan,” kata Kelly tentang komposisi serat karpet.

Namun, akan ada permintaan untuk campuran sintetis berkualitas tinggi karena beberapa pemilik rumah akan mencarinya untuk kemudahan perawatan.

5. Karpet untuk kenyamanan

Kelly mengatakan ubin karpet dengan fleksibilitas dan kemudahan pemasangan akan populer di kantor rumah dan ruang bermain karena memungkinkan fungsionalitas dan fleksibilitas desain. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) -

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui anak usahanya di bidang solusi bisnis infrastruktur, yakni PT Chandra Daya Investasi (CDI) berencana akan melakukan ekspansi dengan menambah jumlah kapal yang dimiliki secara bertahap hingga 2025 mendatang.

"Kapal yang telah dimiliki CDI saat ini 4 kapal, dengan 5.300 - 8.800 dead weight tonnage (DWT). Dengan target akuisisi 13-15 kapal sampai 2025," ungkap Direktur Legal sekaligus External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri (TPIA), Edi Riva'i dalam acara paparan publik yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (30/10).

Edi menambahkan, langkah penambahan kapal ini dilakukan guna melayani kebutuhan Chandra Asri grup dan juga pihak eksternal. Selain rencana penambahan kapal, Edi juga bilang Chandra Asri tengah merencanakan CDI masuk dalam bisnis manajemen pengiriman secara menyeluruh.

"Chandra Asri merencanakan CDI ini masuk di bisnis manajemen pengiriman, menyediakan kru pada pemilik kapal. Sesungguhnya ini end to end bisnis dari mulai suplay, feedstok, pelayanan tangki dan distribusi," tambahnya.

Sayangnya, saat ditanya mengenai berapa besar investasi yang akan digelontorkan perseroan untuk menambah kapal. Edi bilang saat ini pihaknya belum bisa memberikan angka detail karena masih dalam tahap memorandum of understanding (MOU) dengan pemilik kapal yang akan diakuisisi.

"Saya belum bisa membocorkan dulu dalam kesempatan ini karena masih ada MOU dengan pemilik kapal yang saat ini sedang berlangsung. Demikian juga dengan market cap," jelasnya.
Selain logistik di perairan, CDI juga sedang dipersiapkan untuk menyasar pasar logistik darat. Sehingga nantinya diharapkan Chandra Asri Grup memiliki ekosistem logistik dengan biaya yang lebih kompetitif.

"Tidak hanya kapal tapi merencanakan layanan transportasi termasuk logistik darat, tracking, dan sebagainya. Yaitu supaya logistik pengiriman produk Chandra Asri kepada customer maupun pihak eksternal akan lebih cepat dan secara cost lebih kompeititif," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, melalui PT Chandra Daya Investasi (CDI), Chandra Asri Grup saat ini mengembangkan empat pilar dalam bisnis infrastrukturnya yaitu: Energi, Air, Logistik, dan Kepelabuhanan.

Di bawah CDI, Chandra Asri Grup telah memiliki enam cucu perusahaan diantaranya adalah: PT Krakatau Chandra Energi (KCE), PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Redeco Petrolin Utama (RPU), PT Chandra Samudera Port (CSP), PT Chandra Shipping Internasional (CSI) dan PT Marina Indah Maritim (MIM).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka rute baru yang lebih singkat dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp 50 ribu sekali jalan.

Rute Baru Whoosh Padalarang-Tegalluar

Mulai 1 November 2024, KCIC menghadirkan tarif parsial untuk rute Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon dan sebaliknya.

Rute itu disebut untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Bandung Raya, memperkenalkan Whoosh dan mendukung mobilitas yang lebih cepat antara Bandung Barat dan Bandung Timur.

Dengan rute Padalarang-Tegalluar, waktu perjalanan yang semula bisa mencapai satu jam dengan mobil kini dapat ditempuh sekitar 14 menit menggunakan Whoosh.

"Penjualan rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP ini merupakan langkah kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, memberikan kemudahan mobilitas harian, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik di Bandung Raya. Tarif promo ini kami hadirkan untuk mengajak masyarakat mencoba dan merasakan sendiri pengalaman perjalanan kereta cepat yang hemat waktu dan nyaman," ujar General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa.

Harga Tiket dan Pembelian

Untuk rute Padalarang-Tegalluar Summarecon, harga tiket dipatok Rp 50 ribu sekali jalan untuk kelas Premium Economy. Adapun harga itu khusus selama periode promosi di bulan November 2024.

Tiket bisa dibeli melalui berbagai platform, seperti aplikasi Whoosh, situs web kcic.co.id, Access by KAI, aplikasi perbankan seperti Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, serta mesin tiket di stasiun.

Pembelian tiket online bisa dilakukan hingga 30 menit sebelum keberangkatan, sedangkan pembelian di loket stasiun dilayani hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Untuk kemudahan lebih, tiket pada rute ini tetap bisa diubah jadwal atau dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal dan Fasilitas Tambahan

Whoosh menyediakan 24 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Padalarang mulai pukul 07:13 hingga 21:03. Sementara dari Stasiun Tegalluar Summarecon mulai pukul 05:50 hingga 20:30.

Penumpang pada rute ini tidak mendapat fasilitas KA Feeder dari atau menuju Stasiun Bandung. Tetapi traveler tetap bisa memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang, seperti Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, dan shuttle gratis ke kawasan Kota Baru Parahyangan serta Dusun Bambu.

Sementara jika penumpang dari rute Tegalluar Summarecon - Padalarang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Halim, mereka akan dikenai denda sebesar 150% dari tarif terjauh kelas tertinggi. Pembayaran denda itu langsung dibebankan di loket Stasiun Halim, dengan pendampingan petugas.

Dengan adanya rute baru tersebut, KCIC berharap dapat mempermudah konektivitas antara wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses perjalanan yang lebih cepat dan efisien.

Info lebih lengkap, traveler bisa lihat di laman instagram @keretacepat_id.

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Enam belas tahun yang lalu, Bitcoin diperkenalkan melalui sebuah whitepaper yang menawarkan visi uang digital.

Bitcoin dimaksudkan untuk memungkinkan orang mentransfer uang satu sama lain tanpa melalui bank atau lembaga keuangan.

Namun, saat ini, Bitcoin lebih dikenal sebagai "emas digital" aset bernilai tinggi yang menjadi tempat penyimpanan kekayaan dibandingkan sebagai uang digital.

Meskipun demikian, potensi sejati Bitcoin mungkin terletak pada peran gandanya sebagai aset yang bernilai tinggi sekaligus jaringan untuk pembayaran terdesentralisasi.

Dari Uang Tunai Menuju Emas Digital

Desain deflasi Bitcoin, dengan suplai tetapnya, menjadi daya tarik utama yang membedakannya dari mata uang fiat, yang bisa diinflasi oleh bank sentral.

Awalnya, Bitcoin dirancang sebagai alat pembayaran antarindividu, tetapi nilai yang meningkat dan biaya transaksi yang tinggi menjadikannya kurang praktis untuk pembayaran sehari-hari.

Sebagai aset dengan suplai terbatas, Bitcoin dianggap sebagai pelindung kekayaan dan penjaga nilai yang tahan inflasi, sehingga peran utamanya bergeser menjadi "emas digital."

Kritik Bank Sentral Terhadap Bitcoin

Ulrich Bindseil dari Bank Sentral Eropa (ECB) baru-baru ini meragukan legitimasi ekonomi Bitcoin, dengan menyatakan bahwa Bitcoin hanya spekulatif dan memberikan keuntungan pada adopsi awal, merugikan pengguna berikutnya.

Pandangan ini mencerminkan skeptisisme tradisional keuangan terhadap Bitcoin yang dianggap tidak memiliki fungsi ekonomi yang mendasar.

Namun, pendukung Bitcoin berargumen bahwa bank sentral gagal memahami manfaat utama Bitcoin. Christian Catalini dari MIT menyatakan, “Bitcoin sebagai jaringan sama pentingnya dengan Bitcoin sebagai aset.”

Menurutnya, utilitas sesungguhnya dari Bitcoin adalah sebagai jaringan terbuka yang tahan terhadap kontrol pusat dan menawarkan alternatif yang kuat terhadap inflasi fiat.

Bitcoin: Jaringan Pembayaran dan Aset Bernilai

Ekosistem kripto yang berkembang dari Bitcoin telah mendorong inovasi seperti stablecoin dan keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang secara perlahan mengubah sistem keuangan tradisional.

Ethereum, dengan kontrak pintar pada tahun 2015, mempercepat perkembangan ini. Hingga September 2024, alamat blockchain aktif mencapai lebih dari 220 juta dengan pengguna dompet kripto mencapai 29 juta.

Stablecoin saja telah memproses transaksi senilai $8,5 triliun pada kuartal kedua 2024—dua kali lipat dari transaksi Visa sebesar $3,9 triliun. Bahkan perusahaan besar seperti Visa, Stripe, dan Mastercard telah mengadopsi teknologi stablecoin dan dompet kripto.

Bitcoin juga terus mengembangkan utilitas jaringannya. Lightspark, jaringan berbasis Bitcoin yang memungkinkan transaksi lintas batas hampir tanpa biaya, semakin menunjukkan potensi Bitcoin untuk menjadi jaringan pembayaran global. Inovasi ini memungkinkan Bitcoin kembali memainkan perannya sebagai alat pembayaran di pasar global.

Paradoks Bank Sentral Terhadap Bitcoin

Bank sentral secara ironis mengkritik Bitcoin sebagai aset spekulatif namun memanfaatkan teknologi yang mendasarinya untuk membangun jaringan mata uang digital terpusat.

Proyek Euro Digital ECB, misalnya, dirancang untuk mengendalikan adopsi di zona Euro—model yang bertolak belakang dengan ekspansi Bitcoin yang bersifat sukarela dan berbasis komunitas.

Dalam komentarnya terhadap kritik Bindseil, Christian Catalini menyatakan bahwa bank sentral memahami manfaat blockchain namun ragu menerima prinsip dasar desentralisasi dan deflasi yang melekat pada Bitcoin.

Keunggulan Suplai Tetap Bitcoin

Ketika inflasi menggerus daya beli fiat, suplai tetap Bitcoin menjadi semakin menarik, khususnya di negara-negara yang mengalami depresiasi mata uang.

Ketahanan Bitcoin terhadap kebijakan moneter memberikan alternatif bagi banyak orang untuk menyimpan kekayaan mereka dengan aman.

Bagi yang khawatir Bitcoin hanya menguntungkan adopter awal, desain terbuka dan tanpa izin Bitcoin berarti bahwa siapa pun bebas bergabung.

Masa Depan Bitcoin: Menyongsong Adopsi Lebih Luas

Setelah enam belas tahun, Bitcoin berada di persimpangan jalan antara skeptisisme dan adopsi yang meningkat.

Meskipun bank sentral menolak Bitcoin sebagai gelembung, pendukungnya melihatnya sebagai alternatif yang membebaskan dengan potensi untuk menggeser sistem fiat sebagai aset dan jaringan pembayaran.

Dengan perusahaan besar seperti Visa, Stripe, dan Mastercard yang berinvestasi pada masa depan kripto, dampak Bitcoin pada keuangan global tampaknya semakin besar.

Apakah bank sentral akan menerima atau menolak Bitcoin, trajektorinya sebagai alternatif terdesentralisasi dan tahan inflasi terhadap fiat semakin tak terbendung.

KOMPAS.com – Kebijakan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional mulai 100 persen hingga 400 persen yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 menuai kritik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai kebijakan ini memberatkan konsumen dan bisa berdampak negatif pada minat masyarakat untuk berwisata. Hal itu dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah meningkatkan jumlah wisatawan.

"Kenaikan itu jelas terlalu tinggi, dan bahkan bisa menjadi kebijakan yang kontra produktif,” kata Tulus Abadi kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

“Masyarakat menjadi malas untuk melakukan perjalanan wisata, apalagi tiket pesawat saat ini juga cenderung mahal," tambah dia.

Tulus juga menambahkan, pemerintah seharusnya memberi insentif untuk mendorong pariwisata, bukan justru menerapkan kebijakan yang membebani wisatawan.

“Kenaikan tarif yang cenderung ugal-ugalan adalah bentuk disinsentif,” kata Tulus.

Kebijakan baru ini juga tidak diiringi dengan jaminan peningkatan pelayanan atau fasilitas di lokasi wisata. Menurut YLKI peningkatan pelayanan merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi, terutama jika tarif naik secara signifikan.

"Tidak ada jaminan adanya peningkatan pelayanan di lokasi wisata dan kebijakan kenaikan tarif yang mencapai 100-400 persen sebaiknya dibatalkan saja," kata Tulus.

YLKI juga mengusulkan beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas taman nasional, terutama dalam hal infrastruktur dan kenyamanan pengunjung.

Menurut Tulus, pemerintah perlu memastikan keandalan infrastruktur, termasuk keamanan sarana bermain yang sudah terverifikasi, serta menjaga stabilitas harga makanan, minuman, dan oleh-oleh.

"Terlebih lagi, harga-harga makanan, minuman, dan oleh-oleh jangan sampai terlalu mahal, serta fasilitas seperti toilet dan musala yang bersih juga penting," kata dia.

Dengan adanya kritik ini, YLKI berharap agar pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan tarif taman nasional demi mendukung pertumbuhan pariwisata yang tetap ramah bagi wisatawan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemutihan utang yang menyasar debitur nelayan, petani dan UMKM tak kunjung rilis. Padahal sebelumnya, aturan pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan tersebut rencananya akan diteken Presiden Prabowo pada pekan ini.

Sembari menunggu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta agar dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemutihan utang UMKM tersebut memberikan penjabaran poin-poin aturan dengan lebih jelas.

Tujuannya agar bank-bank BUMN nantinya bisa melakukan pemutihan utang sesuai dengan amanah UU No 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Mudah-mudahan ini tentu akan semakin memperjelas, rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan dan memang ini isu yang sebetulnya spesifik untuk bank-bank BUMN,” ujarnya, Jumat (1/11).

Dian menyadari bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM.

Mengacu pada UU P2SK, Dian bilang hal tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN dan atau Lembaga Keuangan Non Bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses pembiayaan kepada UMKM itu merupakan hal yang vital l dalam meningkatkan ketahanan perekonomian,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan OJK tentu mendukung rencana tersebut. Ia bilang saat ini aturannya sedang disusun rumusannya oleh pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan.

“Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ada yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan ini oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

Berikut poin dalam beleid dalam UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK :

1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”

2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”

4.Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”

5. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya

6. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

7. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”

10. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota

12. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”

13. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”

15. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”

16. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”

17. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”

18. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”

19. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”

21. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”

KOLAKA UTARA, iNews.id - Hujan deras disertai angin kencang merusak sembilan unit rumah warga di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (1/11/2024) petang. Tidak hanya bangunan, tiang jaringan listrik di Desa Tanggeao, Kecamatan Tiwu juga tumbang dan menutupi Jalan Trans Sulawesi setempat.

Pantauan iNews, hujan deras dan angin kencang mulai berlangsung pada pukul 17.00 WITA. Aliran listrik padam berlangsung berjam-jam lamanya dan ruas jalan Trans Sulawesi tidak bisa dilalui akibat terhalang kabel listrik yang merambah di jalan.

Petugas PLN langsung berada di lokasi melakukan perbaikan dan pemulihan jaringan tiang listrik yang tumbang.

Tidak hanya itu, sebuah tenda acara pernikahan di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha juga porak-poranda diterjang angin. Menurut warga setempat, pangung pesta hajatan ambruk jelang resepsi pernikahan akan dilangsungkan.

Kapolsek Kodeoha Ipda Riantho Sarira mengatakan, sejumlah atap rumah warga beterbangan saat wilayahnya diguyur hujan deras. Pemiliknya berlarian menyelamatkan diri untuk berlindung ke tempat aman karena takut tertimpa material bangunan.

Adaa tujuh unit rumah rusak di Desa Mala-Mala. Pemiliknya masing-masing bernama Usman (50), Jufri (50), Nawir (40), Harisah (45),Tamrin (55), Haeruddin (49) dan Yuspa (62). Sementara satu lainnya di Desa Koroha milik Rosdiana (62).

"Khusus di Kecamatan Kodeoha total delapan unit rumah rusak," ujarnya, Sabtu (2/11/2024).

Dia menjelaskan, atap rumah Usman hilang seluruhnya dengan kerugian ditaksir senilai Rp20 juta. Sementara atap hunian Nawir hanya lepas sebagian dan merugi sebesar Rp2 Juta.

"Untuk rumah Jufri, Harisah, Tamrin, Haeruddin dan Yuspa kategori rusak ringan juga pada atap dengan kerugian masing-masing sebesar Rp500.000," katanya. 

Sementara rumah lainnya yang mengalami rusak berat milik Rosdiana. Dapur huniannya porak-poranda diterjang angin dan sebagian atap tempat tinggalnya beterbangan dengan mengalami kerugian sebesar Rp5 juta.

Ipda Riantho menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

"Kami imbau warga waspada hujan deras yang disertai angin kencang bulan ini," ucapnya.

Informasi rumah rusak berat lainnya yang diperoleh iNews yakni di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara. Seluruh atap rumahnya hilang diterbangkan angin.

Pihak BPBD Kolut belum memberikan keterangan resminya terkait dampak kerusakan yang akibat angin kencang tersebut.

Editor: Donald Karouw

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi 1,71% secara tahunan atau year on year (yoy). Inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,84% yoy.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, inflasi pada Oktober 2024 secara tahunan ini merupakan inflasi terendah sejak November 2021.

“Kala itu (November 2021), inflasi sempat menyentuh 1,66% yoy, lebih rendah dari Oktober ini,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

Adapun inflasi tahunan ini paling banyak didorong oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 7,06%, dan andil inflasi sebesar 0,43%.

Kemudian, penyediaan makanan dan minuman/restoran yang mencatatkan inflasi sebesar 2,36%, dengan andil inflasi sebesar 0,23%, serta makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 2,35% dengan andil inflasi sebesar 1,71%.

Sementara itu, sektor transportasi mencatatkan deflasi secara tahunan sebesar 0,08% dengan andil deflasi sebesar 0,01%, dan informasi, komunikasi serta jasa keuangan mencatatkan deflasi 0,28% dengan andil deflasi 0,02%.