Sumedang: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hilirisasi merupakan salah satu jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

"Maka ketika saya masuk di dalam pemerintah, Presiden Jokowi langsung memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 11 Juli 2024.

Bahlil mengatakan penciptaan nilai tambah penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebelum dilakukannya hilirisasi, ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai USD3,3 miliar.

Sementara pada 2023 atau setelah hilirisasi diberlakukan, angkanya meningkat signifikan menjadi USD33,8 miliar. Angka tersebut hanya berasal dari satu sampai dua turunan nikel, belum termasuk Electric Vehicle (EV) baterai dan mobil listrik.

"Pada 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai USD33,8 miliar. Naik 10 kali hanya dalam waktu empat sampai lima tahun," kata dia.

Baca juga: 16 Invensi Lolos Grant Riset Sawit 2021-2023, AII Bakal Kawal hingga ke Industri

Investor wajib gandeng UMKM

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah membuat desain untuk hilirisasi baik di sektor minyak dan gas, mineral dan batu bara, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertanian.

"Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik," kata Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, pihaknya telah mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM-UMKM di daerah.

"Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri, jangan jadi penonton. Tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah untuk menjadi pengusaha supaya mereka bisa membangun daerah dan ekonominya bisa dikuasai sendiri," kata Bahlil.

Sementara itu Rektor IPDN Hadi Prabowo mengungkapkan hilirisasi merupakan proses transformasi ekonomi berkelanjutan yang mendasarkan pada komoditas bernilai tambah tinggi guna memasuki struktur ekonomi yang lebih kompleks.

"Hilirisasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas, nilai tambah, sehingga kita bisa mampu meningkatkan nilai rantai pasok industri kemudian kita bisa melindungi komoditas kita dari gejolak harga kemudian kita bisa mencapai puncak pohon industri dan tentu mendukung kekuatan ekonomi dalam negeri," tutur Hadi.

(HUS)

Oleh: Eric Himawan Soetedjo dan Keni*

BEBERAPA waktu lalu, muncul diskursus mengenai Asian Value di media sosial. Banyak orang mengasosiasikan penggunaan frase tersebut dengan sikap apologetik terhadap praktik nepotisme.

Sebagian pengguna media sosial memilih tafsir jenaka terhadap Asian Value seperti kebiasaan mengukur air yang dibutuhkan untuk menanak nasi dengan ruas jari, atau kebiasaan meninggalkan satu potong kecil makanan pada piring saat acara makan bersama di kantor tanpa ada yang berani menghabiskan.

Di balik semua anekdot tersebut muncul suatu pertanyaan, sebenarnya seperti apakah perwujudan Asian Value dalam kehidupan berorganisasi, terutama dalam konteks Indonesia?

Menurut Hofstede (2011), budaya suatu negara dapat dievaluasi dalam enam dimensi: Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism, Masculinity (yang sekarang disebut Motivation for Achievement and Success), Long term orientation, dan Indulgence.

Skor Indonesia yang dievaluasi oleh Hofstede Insights Ltd. berdasarkan agregasi data penelitian termuktahir di tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kolektivis berorientasi jangka pendek dengan Power Distance tinggi, disertai nilai rendah pada dimensi motivasi sukses dan indulgence.

Artinya, masyarakat Indonesia sangat mengedepankan eksistensi dalam kelompok (collectivist society) dan anggotanya diharapkan sanggup menahan keinginan pribadi dan mematuhi norma yang berlaku (low indulgence).

Jarak kuasa (power distance) yang besar menandakan bahwa seorang pemimpin sangat dihormati dan diharapkan sanggup mengatasi semua masalah yang ada, namun diharapkan dapat meresolusi konflik dengan jalan kekeluargaan (low MAS score) demi “menjaga muka” pihak-pihak yang terlibat (short-term orientation).

Apakah implikasinya terhadap kehidupan berorganisasi, terutama inisiatif kepemimpinan dari generasi muda?

Survei yang dilakukan Development Dimensions International, perusahaan konsultasi SDM dan kepemimpinan yang berbasis di Amerika Serikat, dan yang hasilnya dikemukakan pada Global Leadership Forecast 2023 menunjukkan bahwa “mengembangkan generasi kepemimpinan baru” menduduki prioritas tinggi bagi para CEO.

Berbeda dengan keinginan para petinggi tersebut, “kesempatan mengembangkan karier atau menduduki jabatan kepemimpinan” hanya menduduki peringkat kelima pada alasan pekerja Gen Z dan Milenial tetap tinggal di perusahaan mereka saat ini, menurut Deloitte Global Millenial Survey 2022.

Penelitian yang dilakukan Zhang et al (2020) terhadap 454 mahasiswa MBA yang sedang bekerja mengungkapkan beberapa alasan karyawan enggan mengambil jabatan kepemimpinan, meskipun memiliki kualifikasi yang memadai.

Di antaranya adalah risiko interpersonal: adanya ketakutan terhadap rusaknya hubungan pertemanan dengan rekan kerja karena kenaikan jabatan.

Kemudian ada pula risiko citra diri di mana karyawan takut dianggap sok tahu atau sengaja menonjolkan diri, serta risiko tanggung jawab di mana calon pemimpin takut akan menanggung beban berat terutama bila pekerjaan atau proyek yang ditanganinya mengalami masalah.

Dampak negatif faktor-faktor tersebut diperburuk oleh dimensi budaya nasional yang telah dibahas sebelumnya.

Oleh: Eric Himawan Soetedjo dan Keni*

BEBERAPA waktu lalu, muncul diskursus mengenai Asian Value di media sosial. Banyak orang mengasosiasikan penggunaan frase tersebut dengan sikap apologetik terhadap praktik nepotisme.

Sebagian pengguna media sosial memilih tafsir jenaka terhadap Asian Value seperti kebiasaan mengukur air yang dibutuhkan untuk menanak nasi dengan ruas jari, atau kebiasaan meninggalkan satu potong kecil makanan pada piring saat acara makan bersama di kantor tanpa ada yang berani menghabiskan.

Di balik semua anekdot tersebut muncul suatu pertanyaan, sebenarnya seperti apakah perwujudan Asian Value dalam kehidupan berorganisasi, terutama dalam konteks Indonesia?

Menurut Hofstede (2011), budaya suatu negara dapat dievaluasi dalam enam dimensi: Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism, Masculinity (yang sekarang disebut Motivation for Achievement and Success), Long term orientation, dan Indulgence.

Skor Indonesia yang dievaluasi oleh Hofstede Insights Ltd. berdasarkan agregasi data penelitian termuktahir di tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kolektivis berorientasi jangka pendek dengan Power Distance tinggi, disertai nilai rendah pada dimensi motivasi sukses dan indulgence.

Artinya, masyarakat Indonesia sangat mengedepankan eksistensi dalam kelompok (collectivist society) dan anggotanya diharapkan sanggup menahan keinginan pribadi dan mematuhi norma yang berlaku (low indulgence).

Jarak kuasa (power distance) yang besar menandakan bahwa seorang pemimpin sangat dihormati dan diharapkan sanggup mengatasi semua masalah yang ada, namun diharapkan dapat meresolusi konflik dengan jalan kekeluargaan (low MAS score) demi “menjaga muka” pihak-pihak yang terlibat (short-term orientation).

Apakah implikasinya terhadap kehidupan berorganisasi, terutama inisiatif kepemimpinan dari generasi muda?

Survei yang dilakukan Development Dimensions International, perusahaan konsultasi SDM dan kepemimpinan yang berbasis di Amerika Serikat, dan yang hasilnya dikemukakan pada Global Leadership Forecast 2023 menunjukkan bahwa “mengembangkan generasi kepemimpinan baru” menduduki prioritas tinggi bagi para CEO.

Berbeda dengan keinginan para petinggi tersebut, “kesempatan mengembangkan karier atau menduduki jabatan kepemimpinan” hanya menduduki peringkat kelima pada alasan pekerja Gen Z dan Milenial tetap tinggal di perusahaan mereka saat ini, menurut Deloitte Global Millenial Survey 2022.

Penelitian yang dilakukan Zhang et al (2020) terhadap 454 mahasiswa MBA yang sedang bekerja mengungkapkan beberapa alasan karyawan enggan mengambil jabatan kepemimpinan, meskipun memiliki kualifikasi yang memadai.

Di antaranya adalah risiko interpersonal: adanya ketakutan terhadap rusaknya hubungan pertemanan dengan rekan kerja karena kenaikan jabatan.

Kemudian ada pula risiko citra diri di mana karyawan takut dianggap sok tahu atau sengaja menonjolkan diri, serta risiko tanggung jawab di mana calon pemimpin takut akan menanggung beban berat terutama bila pekerjaan atau proyek yang ditanganinya mengalami masalah.

Dampak negatif faktor-faktor tersebut diperburuk oleh dimensi budaya nasional yang telah dibahas sebelumnya.

Oleh: Eric Himawan Soetedjo dan Keni*

BEBERAPA waktu lalu, muncul diskursus mengenai Asian Value di media sosial. Banyak orang mengasosiasikan penggunaan frase tersebut dengan sikap apologetik terhadap praktik nepotisme.

Sebagian pengguna media sosial memilih tafsir jenaka terhadap Asian Value seperti kebiasaan mengukur air yang dibutuhkan untuk menanak nasi dengan ruas jari, atau kebiasaan meninggalkan satu potong kecil makanan pada piring saat acara makan bersama di kantor tanpa ada yang berani menghabiskan.

Di balik semua anekdot tersebut muncul suatu pertanyaan, sebenarnya seperti apakah perwujudan Asian Value dalam kehidupan berorganisasi, terutama dalam konteks Indonesia?

Menurut Hofstede (2011), budaya suatu negara dapat dievaluasi dalam enam dimensi: Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism, Masculinity (yang sekarang disebut Motivation for Achievement and Success), Long term orientation, dan Indulgence.

Skor Indonesia yang dievaluasi oleh Hofstede Insights Ltd. berdasarkan agregasi data penelitian termuktahir di tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kolektivis berorientasi jangka pendek dengan Power Distance tinggi, disertai nilai rendah pada dimensi motivasi sukses dan indulgence.

Artinya, masyarakat Indonesia sangat mengedepankan eksistensi dalam kelompok (collectivist society) dan anggotanya diharapkan sanggup menahan keinginan pribadi dan mematuhi norma yang berlaku (low indulgence).

Jarak kuasa (power distance) yang besar menandakan bahwa seorang pemimpin sangat dihormati dan diharapkan sanggup mengatasi semua masalah yang ada, namun diharapkan dapat meresolusi konflik dengan jalan kekeluargaan (low MAS score) demi “menjaga muka” pihak-pihak yang terlibat (short-term orientation).

Apakah implikasinya terhadap kehidupan berorganisasi, terutama inisiatif kepemimpinan dari generasi muda?

Survei yang dilakukan Development Dimensions International, perusahaan konsultasi SDM dan kepemimpinan yang berbasis di Amerika Serikat, dan yang hasilnya dikemukakan pada Global Leadership Forecast 2023 menunjukkan bahwa “mengembangkan generasi kepemimpinan baru” menduduki prioritas tinggi bagi para CEO.

Berbeda dengan keinginan para petinggi tersebut, “kesempatan mengembangkan karier atau menduduki jabatan kepemimpinan” hanya menduduki peringkat kelima pada alasan pekerja Gen Z dan Milenial tetap tinggal di perusahaan mereka saat ini, menurut Deloitte Global Millenial Survey 2022.

Penelitian yang dilakukan Zhang et al (2020) terhadap 454 mahasiswa MBA yang sedang bekerja mengungkapkan beberapa alasan karyawan enggan mengambil jabatan kepemimpinan, meskipun memiliki kualifikasi yang memadai.

Di antaranya adalah risiko interpersonal: adanya ketakutan terhadap rusaknya hubungan pertemanan dengan rekan kerja karena kenaikan jabatan.

Kemudian ada pula risiko citra diri di mana karyawan takut dianggap sok tahu atau sengaja menonjolkan diri, serta risiko tanggung jawab di mana calon pemimpin takut akan menanggung beban berat terutama bila pekerjaan atau proyek yang ditanganinya mengalami masalah.

Dampak negatif faktor-faktor tersebut diperburuk oleh dimensi budaya nasional yang telah dibahas sebelumnya.

Pada masyarakat kolektivis, ada suatu tekanan bagi seseorang untuk tidak tampil berbeda, menciutkan kemungkinan timbulnya inisiatif untuk muncul sebagai figur pemimpin.

Di saat sama, akibat power distance yang besar ada kecenderungan untuk menaruh kepercayaan (kalau tidak mau disebut ketergantungan) yang tinggi pada seorang pemimpin untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan adil bagi semua anggota organisasi.

Gerak-gerik seorang pemimpin diawasi dengan sangat ketat, dan untuk sebagian orang perhatian semacam itu bagaikan lampu sorot panggung; tidak semua tahan dengan silau panasnya.

Jadi langkah apakah yang dapat diambil untuk menumbuhkan keberanian memimpin pada generasi baru angkatan kerja?

Pertama, kondisikan iklim organisasi sehingga toleran terhadap perubahan dan kesalahan. Bila kita mengamati ketiga risiko yang disebutkan tadi, semuanya bermuara dari faktor kultural, lebih khususnya budaya dalam organisasi.

Terlepas dari argumen tentang sisi positif atau negatif warisan budaya, bisa disepakati bahwa sebuah lingkungan kerja inklusif yang lebih toleran terhadap kesalahan akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk memimpin (leadership self-efficacy) pada para anggotanya.

Yang dimaksud kepercayaan diri di sini bukanlah confidence secara umum, namun self-efficacy; kepercayaan bahwa diri seseorang memilki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya (Bandura, 1997)

Tidak hanya itu, seorang pemimpin yang berani mengambil risiko adalah salah satu indikator dari terwujudnya entrepreneurial leadership (Renko et al, 2015), yang telah dibuktikan oleh banyak peneliti berkaitan erat dengan kemampuan karyawan atau bawahannya menghasilkan inovasi dalam pekerjaan (Employee’s Innovative Behavior) sehingga perusahaan semakin kompetitif di bidangnya.

Keberanian mengambil risiko serta tumbuhnya inovasi tidak mungkin terjadi pada iklim organisasi yang pekat dengan diffusion of responsibility.

Kedua, diperlukan adanya mentoring kepemimpinan. Leadership self-efficacy tidak cukup diharapkan tumbuh secara organik oleh faktor lingkungan, organisasi juga perlu memberikan pelatihan kepemimpinan/leadership coaching pada para anggotanya.

Sesuai rekomendasi Zhang et al dalam penelitian yang telah dibahas di atas, selain diajarkan teori para calon pemimpin juga harus diberikan proyek dengan tingkat urgensi rendah (low stake projects) sebagai arena latihan mengembangkan kemampuan leadership mereka.

Ketiga, seorang pemimpin perlu menunjukkan sifat inklusif, yang menurut Carmeli et al (2010) berdampak positif pada keamanan psikologis karyawan (psychological safety), di mana karyawan tersebut akan cenderung lebih terlibat dalam kegiatan kreatif dan memiliki inisiatif lebih dalam pekerjaannya.

Sifat inklusif meliputi atribut seperti mendengarkan karyawan, terbuka untuk diskusi, dan mudah ditemui atau dihubungi. Beberapa sifat tersebut dapat membantu memperkecil persepsi jarak kuasa di lingkungan organisasi.

Sebagai penutup, perlu dikatakan terlebih dahulu bahwa bukan berarti Asian Value (khususnya "Indonesian Value") harus dijauhi demi menumbuhkan kepemimpinan.

Sebaliknya bahwa nilai-nilai kompromi dan kekeluargaan dapat menimbulkan kohesi organisasi yang baik serta timbulnya hubungan erat antara pemimpin dan bawahannya.

Namun, perlu diperhatikan supaya nilai kolektivisme tidak menghalangi tumbuh bertunasnya bibit-bibit regenerasi kepemimpinan.

*Eric Himawan Soetedjo, Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara
Keni, Dosen tetap Program Studi Sarjana Manajemen dan Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Tarumanagara

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut penyelesaian konstruksi jaringan air minum di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menjelaskan, langkah itu dilakukan demi memuluskan rencana penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

“Dengan rencana 17-an, kita minta ayo kapan air minum diselesaikan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Imam bercerita, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan IKN mulanya menargetkan percepatan distribusi air bersih ke IKN pada 10 Juli 2024. Akan tetapi, target tersebut meleset karena terkendala masalah cuaca.

Pasalnya, wilayah Penajam Paser Utara belakangan waktu ini memiliki intensitas hujan yang tinggi. Alhasil, distribusi air bersih IKN ditargetkan molor ke 18 Juli 2024.

“Ternyata dalam pelaksanaannya kemarin kalau kita lihat, hujan hampir tidak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Test and commissioning mundur juga,” imbuhnya.

Namun demikian, Imam optimistis test and commissioning air bersih di IKN dapat rampung pada 17 Agustus 2024.

Sejalan dengan hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku bakal melakukan peninjauan kesiapan air dan listrik di IKN pada 18 Juli 2024.

“Tanggal 15 [Juli] ada commissioning, nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana. Karena, tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke IKN Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

JAKARTA, investor.id – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali menguat sebesar 13,36 poin (0,18%) ke level 7.300,4 pada penutupan perdagangan Kamis (11/7/2024). Saat IHSG naik tiga hari berturut-turut, ada daftar saham paling boncos, ATLA terparah. 

Daftar saham tersebut juga merupakan top losers hari ini. Sebab, anjlok hingga 16%.

Berdasarkan data RTI, saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) anjlok terparah. Sebab, jatuh 16,67% menjadi Rp 70.

Diikuti, PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) ambles 10,68% menjadi Rp 184 dan PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) terkoreksi 10,1% menjadi Rp 89.

Ada pula PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) turun 9,565% menjadi Rp 103 dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) terkoreksi 8,52% menjadi Rp 161.

Saham Top Cuan

Sebaliknya, cuan saham ini bikin rekening gendut dan masuk daftar top gainers atau top cuan. Sebab, menghasilkan cuan hingga 34%.

Saham-saham tersebut adalah PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) yang melejit 34,85% menjadi Rp 89, PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) melonjak 34,31% menjadi Rp 184, dan PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) melesat 24,6% menjadi Rp 314. Ketiganya mentok batas Auto Rejection Atas.

Selain ketiganya, ada dua saham yang juga masuk top gainers, yaitu PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) 23,16% menjadi Rp 468 dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) 21,15% menjadi Rp 63. 

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya dalam memerangi perjudian online dengan memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas haram tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam  menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujar Royke, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk  mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat. BNI juga menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," pungkas Royke.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sydney: Polisi Australia mengumumkan bahwa seorang pria berusia 28 tahun telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan pada Kamis, 11 Juli 2024. Ia dituduh setelah kebakaran rumah di bagian barat Sydney menewaskan tiga anak, termasuk seorang bayi perempuan berusia lima bulan.

Dilansir dari Asia One, menurut laporan media, pria tersebut diduga membakar rumah saat pasangannya dan tujuh anak mereka berada di dalam.

“Pelaku menghalangi upaya kami untuk masuk ke rumah, menganggap insiden ini sebagai pembunuhan yang berhubungan dengan rumah tangga,” ucap pernyataan polisi Australia.
Pria yang tidak disebutkan namanya ini berada di bawah penjagaan polisi di rumah sakit. Ia didakwa dengan tiga tuduhan pembunuhan, lima tuduhan percobaan pembunuhan, dan merusak properti dengan niat membahayakan nyawa, demikian pernyataan dari polisi negara bagian New South Wales.

Kasus ini akan disidangkan di pengadilan pada hari Kamis yang sama, dan pria tersebut diperkirakan akan hadir melalui sidang di samping tempat tidur.

Kebakaran terjadi di Lalor Park, sekitar 35 kilometer sebelah barat pusat kota Sydney, sekitar pukul 1.00 dini hari pada hari Minggu. Api dengan cepat melahap rumah tersebut, menewaskan dua anak laki-laki berusia dua dan enam tahun, serta seorang bayi perempuan berusia lima bulan. Ketiga anak tersebut belum diidentifikasi secara resmi.

Seorang wanita berusia 29 tahun bersama tiga anak laki-laki berusia empat, tujuh, dan 11 tahun, serta seorang anak perempuan berusia sembilan tahun, berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Wanita tersebut telah dibebaskan dari rumah sakit, sementara kondisi anak-anak tersebut dilaporkan stabil.

(Shofiy Nabilah)

(FJR)

Bisnis.com, MALANG — Penerimaan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur II sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp26,84 triliun atau 40,39% dari target sebesar Rp66,46 triliun sampai akhir semester I/2024.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DCBC) Jatim II, Agus Sudarmadi, mengatakan penerimaan diproyeksikan akan terus meningkat sampai berakhirnya 2024.

“Apakah target sebesar Rp66,46 triliun dapat tercapai sampai akhir tahun, kami tetap harus optimistis, namun juga realistis,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Cara yang ditempuh, kata dia, intimacy pada pengguna, yakni perusahaan rokok. Oleh karena itulah, perlu diberikan layanan pengiriman cukai langsung ke pabrikan dan jika ada kerusakan cukai, perlu ada percepatan penggantiannya.

Cara yang lain, ekstensifikasi penerimaan cukai. Namun kegiatan ini tetap tidaklah mudah.

Industri rokok di sentra produksi rokok yakni Kediri menurun bersamaan dengan menurunnya kinerja Gudang Garam.Namun di Malang, kinerja pabrik rokok menaik meski kenaikannya tidak mampu tidak mampu menutupi angka penurunan produksi rokok di Kediri.

Terkait dengan proyeksi penerimaan cukai akan meningkat bersamaan dengan adanya kenaikan cukai pada 2025, kata dia, mengacu dari berbagai studi, tarif cukai sudah berada pada batas maksimum. Jika tarif cukai terus naik maka konsekuensinya ada dua, yakni industri rokok akan semakin berkurang yang otomatis produksinya berkurang pula dan peredaran rokok ilegal semakin marak.

Dia tidak membantah, kinerja dari IHT karena adanya peredaran rokok ilegal sehingga harus ditindak. Namun penindakan harus bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Perlu pendekatan sosio-kultural.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian semester 1/2024 Kanwil DJBC Jatim II tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tarif cukai saat ini sudah kontraproduktif terhadap kinerja IHT.

Hal ini juga semakin memperkuat fakata empiris bahwa tarif cukai sudah melewati batas maksimum, kenaikan tarif cukai justru memperlambat penerimaan negara dari cukai.

Fakta ini menjadi beban berat bagi Kanwil DJBC Jatim II untuk memenuhi target capaian yang sudah ditetapkan karena kontribusi utama penerimaan cukai adalah dari sektor IHT.

Menurutnya, situasi ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi kebijakan cukai di tengah tuntutan peningkatan penerimaan negara untuk kelanjutan pembiayaaan pembangunan jangka panjang. (K24)

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Propam Polri. Laporan itu dilayangkan terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan ponsel Kusnadi.

KPK pun menegaskan siap menghadapi laporan terhadap penyidiknya tersebut.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati pelaporan yang disampaikan terhadap penyidik perkara tersangka HM [Harun Masiku], sebagaimana pelaporan-pelaporan sebelumnya, mulai ke Dewan Pengawas KPK sebanyak 2 kali, Komnas HAM, dan juga perdata di PN [Pengadilan Negeri] Jaksel. KPK siap menghadapi laporan dimaksud," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (11/7).

Tessa juga menyinggung kemungkinan untuk mengerahkan tim hukum dalam menghadapi laporan tersebut.

"Itu nanti akan dinilai apakah memang diperlukan untuk menerjunkan biro hukum. Tapi, pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik KPK," tuturnya.

Laporan Kusnadi itu diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024. Pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, menyebut bahwa ada aspek pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Rossa.

"Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatna ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7).

Petrus menjelaskan, ada 2 peristiwa yang diduga telah dilanggar AKBP Rossa dkk. Pertama terjadi pada 10 Juni 2024, saat Sekjen PDIP Hasto diperiksa KPK terkait buronan Harun Masiku.

Saat itu, Kusnadi mengaku dipanggil oleh Rossa untuk menyampaikan ponsel milik Hasto. Namun, Rossa malah menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi.

"Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan. Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah'. Dibalas 'diam kamu'. Dibentak begitu, Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini saksi apa tersangka," jelas Petrus.

Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 19 Juni 2024. Saat itu, giliran Kusnadi yang dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu, Kusnadi diminta untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan dalam surat tersebut. Seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

"Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali. Sehingga, pada tanggal 19 Juni penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi disodorkanlah 1 sebagai perbaikan tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan," ungkap dia.

"Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu di dalam tanda terima ini," pungkasnya.

Penyitaan itu dilakukan saat penyidik melakukan pemeriksaan Hasto pada Senin (10/6) lalu. Dalam proses penyitaan itu, lanjut dia, penyidik KPK telah menyiapkan berita acara penyitaan.

"Senin, 10 Juni 2024, Penyidik membuat administrasi lengkap baik BA [Berita Acara] Sita dan tanda terima, dan sudah ditandatangani oleh Penyidik maupun saksi. Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (20/6).

Penyitaan itu menuai protes dari Hasto. Satu hal yang dipersoalkan adalah tanggal surat berita acara penyitaan. Penyitaan dilakukan 10 Juni 2024, tapi di surat berita acara itu tertanggal 23 April 2024.

Menurut Tessa, usai penyitaan itu, Kusnadi membawa dokumen tanda terima yang masih belum final atau masih berbentuk koreksian.

"Sementara, tanda terima final yang sudah ditandatangani oleh Saksi dan Penyidik tidak dibawa," lanjut dia.

Saat penyidik ingin memberikan tanda terima final itu, Kusnadi telah telanjur keluar dan mendampingi Hasto diwawancarai wartawan.

Niat tersebut kemudian diurungkan oleh penyidik. Tessa menyebut, tanda terima final itu kemudian diserahkan ketika Kusnadi diperiksa sebagai saksi pada Rabu (19/6) kemarin.

"Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, selain dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, juga diserahkan tanda terima final, yang salah dibawa oleh saksi Kusnadi, dan yang bersangkutan telah menerima tanda terima dimaksud," jelas dia.

PALEMBANG, iNews.id - Ardhiansyah Nugraha resmi menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel). Penunjukkan Ardhiansyah Nugraha berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, Kamis, (11/7/2024).

Ardhiansyah Nugraha mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dia memastikan akan menjelankan tugasnya secara maksimal dalam mebangun partai.

“Insyaallah saya akan mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Partai Perindo terutama Bapak Hary Tanoesoedibjo dengan sebaik-baiknya,” ujar Ardhiansyah Nugraha di Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Kamis, (11/7/2024).

Ardhiansyah Nugraha yang kini menjabat sebagai Kepala Biro iNews Media Group Sumsel menilai jabatan yang diemban sebagai Ketua Harian DPW merupakan tangung jawab besar yang diberikan partai. 

"Saya meminta kepada seluruh teman-teman dan jajaran partai untuk tetap mengoreksi dan memberikan kritik yang membangun dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian selaku ketua harian,"ucapnya.

Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indoensia (IJTI) Sumsel periode 2013-2016 dan 2020-2023 ini berharap kerja sama seluruh jajaran Partai Perindo Sumsel yang meliputi kader serta simpatisan partai dapat berjalan dengan baik.

"Saya meminta kepada seluruh teman-teman dan jajaran partai untuk tetap mengkoreksi dan memberikan kritik yang membangun dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian selaku ketua harian," katanya.

Dia akan mengawali tugas pertamanya sebagai Ketua Harian DPW dengan bersilaturahmi bersama kader partai serta tokoh-tokoh politik di Sumsel.

“Insyaallah kader dan simpatisan Partai Perindo Sumsel akan tegak lurus dan solid untuk memenangkan calon kepala daerah yang nantinya ditunjuk dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada Serentak November nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, menyampakan, penunjukkan Ardhiansyah Nugraha sebagai Ketua Harian DPW Perindo Sumsel sudah tepat.

Menurutnya, sosok Ardhiansyah Nugraha akan memberikan dampak yang positif untuk Perindo Sumsel kedepannya, khususnya menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang.

“(Ardhiansyah Nugraha) orangnya bagus. Jadi kedepannya saya akan berbagi tugas dengan beliau sehingga cukup meringankan kerja-kerja selama ini,” kata Febuar Rahman.

Editor: Kurnia Illahi

KOMPAS.com - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar doa bersama yang dipimpin enam pemuka agama di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Tim bulu tangkis Indonesia akan berangkat ke Perancis pada Sabtu (13/7/2024) untuk menjalani pemusatan latihan lebih dulu di La Chapelle Arena, Chambly, selama 10 hari.

La Chapelle Arena merupakan venue bulu tangkis di Olimpiade Paris 2024, yang sebelumnya juga menjadi tempat pertandingan French Open pada Maret lalu.

Mereka kemudian akan masuk ke athlete village atau perkampungan atlet antara tanggal 23 dan 24 Juli 2024.

Acara ini turut dihadiri Ketua Harian PBSI Alex Tirta, Sekjen PBSI dan Ketua Tim AdHoc PBSI Olimpiade Paris 2024 Fadil Imran, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Anindya Novyan Bakrie, dan Ketua Komite Olimpiade (NOC) Indonesia Raja Sapta Oktohari.

Dalam sambutannya, Raja Sapta Oktohari mengungkapkan keyakinannya bahwa bulu tangkis Indonesia akan melanjutkan tradisi medali di Olimpiade.

"Tugas utama atlet adalah bertanding. Saya memiliki kepercayaan bahwa bulu tangkis akan tetap memberikan warna tersendiri di setiap Olimpiade," ucapnya.

"Insya Allah akan datang medali-medali yang kita inginkan. Semoga semua diberi kesehatan," kata pria yang disapa Okto ini.

Hal yang sama juga disampaikan Anindya Bakrie. Ia berharap kerja sama semua pihak akan menghasilkan medali emas untuk Merah Putih.

"Kalau ingin Indonesia Raya berkumandang, mau tidak mau mesti medali emas. Namun, bukan berarti medali lain tidak dibutuhkan," kata Anindya.

"Saya rasa bulu tangkis bisa melanjutkan tradisi mendapatkan medali. Kami berharap semua bisa fokus tanpa memikirkan apa pun, kecuali performa terbaik," katanya.

"Ini harga diri yang kita pertaruhkan dan ini buat Indonesia. Saya yakin bulu tangkis sudah terbiasa. Mudah-mudahan, kita semua bisa berkolaborasi baik untuk Merah Putih berkibar," ucapnya.