Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot program pompanisasi di berbagai daerah. Salah satunya di Provinsi Lampung yang hari ini dikunjungi langsung olehnya.

Menurutnya, pompanisasi dapat menjaga produktivitas petani sehingga produksi beras diharapkan meningkat. Kalau perlu Jokowi meminta agar petani yang tadinya cuma bisa panen sekali setahun bisa bertambah dua hingga tiga kali.

"Diharapkan biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang dua kali bisa tiga kali," sebut Jokowi di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, Kamis (11/7/2024).

Pompanisasi, kata Jokowi, akan menjamin pengairan ke sawah-sawah. Maka ketika kekeringan terjadi, petani tak kesulitan mendapatkan air. Ujungnya produktivitas bisa terjaga dan akhirnya produksi beras tidak mengalami penurunan.

"Ini kan pompanisasi ini untuk antisipasi kalau terjadi kekeringan panjang terjadi gelombang panas, kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani produksi beras kita tidak turun," beber Jokowi.

Jokowi mengingatkan sejauh ini sudah banyak negara yang produksi pangannya anjlok karena perubahan iklim, macam gelombang panas yang akan menghantam Indonesia. Dia tak mau petani Indonesia merasakan hal yang sama.

"Semua negara sekarang produksinya turun gegara gelombang panas dan kekeringan panjang," tegas Jokowi.

Wapres Ma'ruf Amin, mewanti-wanti jajaran TNI-Polri untuk mempersiapkan skema pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Sebab, menurutnya, potensi ancaman keamanan akan jauh lebih besar dibanding dengan Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memberikan pembekalan pada calon perwira remaja TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

"Tidak lama lagi, kita juga akan menyelenggarakan Pilkada serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tantangan di Pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, operasi pengamanan yang digelar TNI-Polri perlu direncanakan dengan matang.

"Saya meyakini bahwa dengan persiapan yang baik, tata kelola pengawasan yang mumpuni, dan sinergi yang kuat dari semua pihak, Pilkada serentak tahun 2024 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas," ujar dia.

Ia mengatakan, TNI-Polri telah sukses melaksanakan pengamanan dalam gelaran Pilpres 2024 lalu. Ini bisa terlaksana berkat sinergisitas dan kolaborasi dari 2 institusi tersebut.

Ma'ruf berharap, agar hal ini bisa terus dipertahankan. Termasuk dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa pasca pesta demokrasi tersebut.

"Tugas kita sekarang adalah merangkul semua pihak untuk bersama-sama bersatu membangun bangsa. Kita akan memastikan proses transisi pemerintahan nanti berlangsung dengan aman, tertib, dan damai," ungkapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengatakan, dalam menyambut Pilkada 2024 pihaknya sudah melakukan pemetaan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPK Pilkada).

IPK Pilkada akan dijadikan sebagai rujukan ketika menggelar Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System.

"Oleh karena itu, Polri sudah melakukan pemetaan melalui Indeks Potensi Kerawanan Pilkada sebagai dasar melaksanakan Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara cooling system," kata Sigit dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (1/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mempelajari hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Dengan putusan itu, Pegi pun terlepas dari status tersangka pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), 2016 silam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polda Jabar juga sudah menerima salinan putusan PN Bandung tersebut.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," kata Trunoyudo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sementara terkait tindaklanjut soal putusan tersebut, kata Trunoyudo, hal ini masih diproses.

Jenderal bintang satu ini juga enggan banyak bicara terkait perkara Pegi.

"Hasilnya sama-sama nanti untuk tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat. Tentu penyidik akan memberikan progres atau perkembangan terkait dengan (kasus di) Jawa Barat," ujar dia.

"Yang bisa saya jawab itu dulu satu," sambung Trunoyudo lagi.

Diberitakan sebelumnya, Pegi melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar.

Gugatan praperadilan Pegi diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kesulitan masyarakat menjadi alasan Bahan Bakar Minyak atau BBM tidak naik sejak Januari. Menurut Erick pemerintah mencermati berbagai pertimbangan.

Menurut Erick, selain daya beli masyarakat yang tertekan, nilai tukar rupiah juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Apalagi ditambah dengan naiknya harga minyak mentah.

Erick turut menyampaikan pemerintah belum mengesahkan pemberlakuan pembatasan BBM Pertalite atau RON 90. Pemberlakuan pembatasan masih sebatas wacana dan saat ini sebatas diskusi antara kementerian.

"Penduduk Indonesia tingkat ekonominya berbeda jadi harus tepat sasaran," kata Erick kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (11/7).

Di sisi lain Erick mengakui belum mengetahui keberlanjutan reencana pembatasan BBM Pertalite. Namun ia memastikan sebagai Menteri BUMN ia siap menjalankan program pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara. Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Harga sembako dapat berubah setiap harinya akibat pengaruh berbagai faktor. Bagi detikers yang membutuhkan informasi tentangnya, simak daftar harga sembako Jogja 11 Juli 2024 berikut ini.

Informasi terkait harga sembako begitu penting untuk masyarakat. Pasalnya, berbekal pengetahuan ini, warga Jogja dapat menentukan prioritas bahan makanan yang akan dibeli berikut jumlahnya. Tak hanya konsumen, pedagang dan produsen juga dapat menentukan langkah yang diambil berdasarkan naik-turunnya harga suatu sembako.

Dengan cabai rawit merah yang lagi-lagi mengalami kenaikan harga, di bawah ini daftar harga sembako untuk wilayah Jogja, Kamis, 11 Juli 2024.

Daftar Harga Sembako Jogja 11 Juli 2024 Versi PIHPS Nasional

PIHPS adalah singkatan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Laman ini dikelola oleh Bank Indonesia sejak tahun 2016. PIHPS menyajikan data seputar barang pokok yang dinilai memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk angka inflasi.

Berdasar pantauan detikJogja pada Kamis (11/7/2024) pukul 11.15 WIB, bawang merah ukuran sedang dan cabai rawit merah adalah dua bahan pokok yang berubah harganya. Bawang merah sedang turun, sedangkan cabai rawit merah mengalami kenaikan.

Hari ini, satu kilogram bawang merah dibanderol Rp 34.500 setelah kemarin masih dipatok Rp 35.000. Harga ini menjadi yang terendah terhitung sejak 5 Juli 2024 lalu. Sebagai perbandingan, harga rata-rata bawang merah hari ini di seluruh Indonesia adalah Rp 37.550 per kilo.

Berbeda dengan bawang merah, cabai rawit merah justru naik jadi Rp 43.750. Artinya, hari ini, cabai rawit merah dihargai lebih mahal Rp 3.750 dibandingkan kemarin yang dipatok Rp 43.000 per kilogram.

Dari grafik yang tersaji, cabai rawit merah terlihat terus mengalami tren kenaikan harga. Pada 5 Juli 2024 lalu, harganya masih dibanderol Rp 36.250 per kilo, namun, hari ini, varian cabai satu ini sudah dipatok Rp 43.750.

Perlu dicatat bahwasanya data yang disajikan oleh PIHPS untuk wilayah Provinsi DIY diambil dari rata-rata harga Pasar Beringharjo dan Kranggan. Lebih lengkapnya, di bawah ini daftar harga sembako untuk pasar tradisional Jogja 11 Juli 2024:

• Bawang merah ukuran sedang: Rp 34.500/kg
• Bawang putih ukuran sedang: Rp 46.750/kg
• Beras kualitas bawah I: Rp 13.150/kg
• Beras kualitas bawah II: Rp 12.250/kg
• Beras kualitas medium I: Rp 14.750/kg
• Beras kualitas medium II: Rp 14.000/kg
• Beras kualitas super I: Rp 16.150/kg
• Beras kualitas super II: Rp 15.250/kg
• Cabai merah besar: Rp 46.250/kg
• Cabai merah keriting: Rp 36.250/kg
• Cabai rawit hijau: Rp 47.500/kg
• Cabai rawit merah: Rp 43.750/kg
• Daging ayam ras segar: Rp 35.750/kg
• Daging sapi kualitas 1: Rp 140.000/kg
• Daging sapi kualitas 2: Rp 132.500/kg
• Gula pasir kualitas premium: Rp 17.500/kg
• Gula pasir lokal: Rp 17.150/kg
• Minyak goreng curah: Rp 16.250/kg
• Minyak goreng kemasan bermerk 1: Rp 18.750/liter
• Minyak goreng kemasan bermerk 2: Rp 18.000/liter
• Telur ayam ras segar: Rp 27.250/kg

Faktor-faktor Penyebab Naiknya Harga Sembako

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga bahan pokok naik. Dirangkum dari Journal of Sharia and Law berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" karya Nur Azizah Nasution dkk, ini poin-poinnya:

1. Faktor Produksi

Tanpa adanya produksi, maka para pedagang sembako di pasar akan kekurangan jumlah barang. Hal ini dapat disebabkan oleh hasil panen yang tidak maksimal, keterbatasan biaya dari petani, hingga cuaca yang buruk. Alhasil, barang yang langka membuat harga melambung.

2. Faktor Distribusi

Semakin lama proses distribusi, maka harga sembako dapat makin naik. Lebih-lebih, jika terjadi keterlambatan dalam prosesnya. Alhasil, pedagang mesti menaikkan harga sembako demi dapat meraup laba.

3. Faktor Sumber Pasokan

Mirip dengan faktor pertama, sumber pasokan dapat memengaruhi naik-turunnya harga sembako. Semakin banyak barang yang tersedia, maka harganya akan semakin murah, begitu pula sebaliknya.

4. Faktor Permintaan dan Penawaran

Ketika permintaan terhadap suatu barang naik, maka para pedagang akan menaikkan harga. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

5. Faktor Jumlah Pedagang Pesaing

Semakin banyak pesaing, maka harga cenderung lebih mendekati tarif pasaran. Sebagai contoh, di pasar A hanya ada dua pedagang sembako. Kondisi ini dapat membuat keduanya saling bersaing dengan lebih ekstrem ketimbang pasar B yang memiliki 10 pedagang sembako. Sebab, keduanya mesti bersaing ketat untuk memperebutkan pasar.

Demikian informasi harga sembako di Jogja, Kamis, 11 Juli 2024. Perlu dicatat bahwa harga yang ditemui di pasaran bisa berbeda. Hal ini disebabkan adanya disparitas untuk masing-masing sembako. Semoga bermanfaat.

Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi-Ayam di Pasar Ciledug Naik

Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi-Ayam di Pasar Ciledug Naik

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berupaya memberikan kemudahan dalam pemodalan sebagai komitmen perusahaan untuk mendorong usaha skala ultra mikro segera naik kelas. Mulai dari pemetaan usaha dan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing nasabah di setiap cabang.

Ada tiga tema pelatihan yaitu literasi keuangan, usaha dan digital. Seperti edukasi manfaat kepemilikan NIB, tips meraih keuntungan lewat grup WhatsApp serta pengetahuan tentang marketplace dan masih banyak lagi.

“Pemberdayaan PNM kepada nasabah tidak terlepas dari pemberian modal finansial, intelektual dan sosial. Semua dikemas dalam satu program yang saling berkaitan untuk membantu para pelaku usaha ultra mikro berdampak makro,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Tak hanya itu, PNM juga mendorong nasabah mengoptimalkan hobi yang dimiliki untuk menjadi penghasilan tambahan. Misalnya nasabah binaan PNM yang ikut program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) asal Depok, Budi Lestari yang sukses mengembangkan hobi rajut hingga memiliki usaha dengan brand Pingwen Handcraft.

Brand ini memproduksi aksesoris yang ramah lingkungan. Berawal dari mengisi waktu luang, kini berbagai produk seperti tas, topi dan kalung hingga dekorasi bunga hasil karyanya bisa dibeli secara online dengan harga jual mulai dari Rp 10.000 sampai Rp 1.200.000.

“Keunggulan utama usaha ini karena menggunakan skema made by order jadi terkesan eksklusif tidak akan sama persis antara satu pesanan dengan yang lain,” ujar Budi.

Menurutnya, kemudahan untuk mendapat modal usaha sangat penting bagi pelaku usaha skala rumah tangga seperti dirinya. Budi juga turut mengikuti berbagai pelatihan usaha yang difasilitasi oleh PNM agar produknya semakin dikenal dan dilirik para calon pembeli.

Saat ini, usaha Budi sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. Acara ini membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kebijakan satu Peta dan sekaligus menyampaikan soal menyelesaikan timpang tindih pemanfaatan ruang.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Airlangga yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta memimpin rapat tersebut.

Airlangga mengatakan, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun, dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbahurui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Ada sebanyak 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta.

Kebijakan Satu Peta ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Airlangga pun menjabarkan, beberapa produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tukbang kini lahan.

"Dengan melihat pentingnya Kebijakan Satu Peta, saya memandang Kebijakan ini perlu dibahas untuk berkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, Rakernas ini diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan sebagai implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

Selain menteri-menteri Jokowi, juga turut hadir di lokasi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron, juga gubernur beserta bupati dari sejumlah daerah di Indonesia, dan perwakilan dari dunia usaha.

Rakernas ini ada tiga agenda, yaitu agenda pertama terkait dengan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, kedua terkait dengan pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan agenda ketiga rekomendasi keberhasilan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

"Dalam setiap agenda, saya persilahkan kepada para Menteri, Kepala Daerah, dan peserta untuk dapat menyampaikan pandangan," pungkasnya.

Mabes Polri akan mengkaji laporan yang dilayangkan oleh keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon atas dugaan keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi Aep dan Dede.

"Polri setiap ada laporan tentu kami menerima ya. Menjadi hak para pelapor dan tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian mengkaji, menganalisis," kata Karopenmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Lapangan Tembak Senayan, pada Kamis (11/7).

Menurut Truno, sudah menjadi tugas Polri untuk menerima tiap laporan yang dilayangkan masyarakat. Namun, dia menegaskan, laporan yang dilayangkan akan dianalisis terlebih dahulu oleh penyidik.

"Tentu ini menjadi pada tugas Polri, namun tentu kita akan cermati, analisis dengan apa yang akan menjadi bagian dari laporan tersebut," ucap dia.

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri. Aep dan Dede dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu.

Laporan itu telah diterima dan teregister dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan untuk mencari bukti-bukti yang lain," ujar pengacara keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Rabu (10/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat naik lantaran aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat naik lantaran aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya telah memeriksa lima orang Tim Teknis yang bertugas pada 2009.

"Penyidik mendalami terkait dengan prosedur dan proses pengadaan terkait Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Kelima anggota tim teknis itu adalah Ismayanti, Johny Banjarnagor, Mian Sahala Sitanggang, Andrik Yulianto, dan Aswan Zein.

Adapun kasus ini terkait pembangunan kapal SKIPI di KKP dan merupakan kasus lama yang telah diumumkan KPK pada 2019. Sampai 2024 ini, kasus itu masih dalam tahap penyidikan.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, menyebutkan, pihaknya telah menetapkan empat orang tersangka dalam pembangunan kapal di dua direktorat jenderal (ditjen) di dua kementerian.

Pertama, pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKIPI pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016.

Kemudian, pembangunan 16 unit kapal patroli cepat pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013-2015.

"Dalam penyidikan dua perkara ini, KPK menetapkan total empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dalam pembangunan empat unit kapal 60 meter SKIPI, KPK menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Amir Gunawan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam pengadaan 16 kapal patroli cepat, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto sebagai tersangka. Amir juga menjadi tersangka dalam pengadaan di Bea Cukai ini.

KPK menduga pembangunan 4 kapal 60 meter SKIPI merugikan negara Rp 61,54 miliar.

Sementara itu, dalam pengadaan 16 kapal patroli cepat, KPK menduga negara rugi Rp 117,7 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya telah memeriksa lima orang Tim Teknis yang bertugas pada 2009.

"Penyidik mendalami terkait dengan prosedur dan proses pengadaan terkait Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Kelima anggota tim teknis itu adalah Ismayanti, Johny Banjarnagor, Mian Sahala Sitanggang, Andrik Yulianto, dan Aswan Zein.

Adapun kasus ini terkait pembangunan kapal SKIPI di KKP dan merupakan kasus lama yang telah diumumkan KPK pada 2019. Sampai 2024 ini, kasus itu masih dalam tahap penyidikan.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, menyebutkan, pihaknya telah menetapkan empat orang tersangka dalam pembangunan kapal di dua direktorat jenderal (ditjen) di dua kementerian.

Pertama, pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKIPI pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016.

Kemudian, pembangunan 16 unit kapal patroli cepat pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013-2015.

"Dalam penyidikan dua perkara ini, KPK menetapkan total empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dalam pembangunan empat unit kapal 60 meter SKIPI, KPK menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Amir Gunawan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam pengadaan 16 kapal patroli cepat, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto sebagai tersangka. Amir juga menjadi tersangka dalam pengadaan di Bea Cukai ini.

KPK menduga pembangunan 4 kapal 60 meter SKIPI merugikan negara Rp 61,54 miliar.

Sementara itu, dalam pengadaan 16 kapal patroli cepat, KPK menduga negara rugi Rp 117,7 miliar.