KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak anak-anak muda di Garut meningkatkan rasa toleransi dan produktivitas melalui acara “Bincang Teras Negeriku: Muda, Toleran, Produktif” di RM Botram, Garut, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7/2024).

Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan Kemenkominfo Dikdik Sadaka mengatakan, salah satu modal utama yang harus dimiliki para anak muda adalah sebuah rasa haus.

“Rasa haus untuk memiliki mimpi, keinginan, cita-cita, dan harapan, itulah kunci yang akan mendorong diri kita untuk meningkatkan kapasitas serta keberanian,” ujarnya dalam siaran pers.

Dikdik menambahkan, kegiatan itu bertujuan menambah wawasan dan keilmuan yang dapat menjadi bekal bagi anak-anak muda demi menyongsong masa depan.

Dia juga menekankan, acara itu menuntut kepekaan terhadap keilmuan sehingga peserta dapat membawa bekal dari acara itu untuk melangkah ke depan.

Selain Dikdik, narasumber lain dalam acara itu adalah Founder Muda Empati dan Awardee Melbourne University Tika Tazkya Nurdyawati dan aktivis sekaligus penulis Kalis Mardiasih.

Keduanya berdialog dengan para peserta seputar tata cara untuk meningkatkan rasa toleransi dan produktivitas di kalangan anak muda.

Berbicara soal produktivitas, Tika menyebutkan, usia 18–25 tahun pada dasarnya adalah usia yang akan menjadi fondasi bagi masa depan seseorang.

Maka dari itu, dia mendorong anak-anak muda memanfaatkan interval waktu tersebut dengan menuliskan goals yang ingin dicapai dengan harapan semuanya akan terwujud di masa depan.

“Aku percaya dengan yang namanya law of attraction. Saat kita menuliskan mimpi-mimpi kita, secara perlahan-lahan kita akan memanifestasikan mimpi-mimpi tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kalis yang berbicara mengenai toleransi mengatakan, dia cukup beruntung karena dulu sempat bersekolah di tempat yang sangat beragam.

Dengan begitu, dia memiliki guru dan teman-teman yang memiliki agama berbeda sejak waktu yang lama.

“Aku bahkan juga sudah mengenal Konghucu jauh sebelum agama tersebut diakui negara karena guru-guruku toleran banget dalam mengajari muridnya tentang agama-agama lain,” ujarnya.

Kalis juga mengapresiasi pemerintah yang kini jadi jauh lebih toleran terhadap agama-agama minoritas.

Itu membuat penganut agama minoritas tidak malu lagi dalam menunjukkan identitas kepercayaannya.

Acara Bincang Teras Negeriku merupakan bagian dari rangkaian acara pemberdayaan anak muda Indonesia yang diadakan Kemenkominfo di sejumlah daerah sepanjang 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menyebutkan, sejumlah selter tsunami yang dikorupsi menjadi sia-sia.

KPK saat ini memang tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan selter tsunami di sejumlah tempat.

Namun, sejauh ini mereka baru mengumumkan kasus pembangunan selter di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Asep, kondisi selter yang menjadi tempat evakuasi sementara (TES) warga pesisir itu beragam.

"Ada yang memang tidak digunakan, beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun. Ini sia-sia ketika terjadi (tsunami) walaupun kita berdoa tidak terjadi lagi. Ini kan antisipasi," kata Asep kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Kesimpulan mengenai kondisi bangunan tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan ahli konstruksi yang dihadirkan KPK.

Mereka diminta menilai daya tahan selter tsunami yang seharusnya tetap kuat meski diguncang gempa bumi dan dihantam ombak besar.

"Itu saat ini salah satu yang dilakukan pengecekan oleh ahli konstruksi," tutur Asep.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, proyek pembangunan selter tsunami ini dilakukan di sejumlah pesisir yang masuk kawasan ring of fire atau cincin api.

Daerah di kawasan cincin api ini sering mengalami gempa bumi hingga erupsi gunung berapi, terutama di wilayah pantai selatan Jawa.

Selter tsunami lainnya juga dibangun di antaranya terdapat di Banten, Bengkulu, NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

"Jadi kalau ada tsunami, seperti ini bisa digunakan untuk berlindung," tutur Asep.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, pihaknya tengah menyidik kasus pembangunan selter tsunami di NTB.

Proyek itu dilaksanakan oleh satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.

KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara kasus ini dan menetapkan dua orang tersangka sejak 2023.

Satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).

"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar lebih kurang Rp 19 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA (221A) Jaka Tingkir relasi Purwosari – Pasar Senen mulai 25 Juli 2024 dan KA (222A) Jaka Tingkir relasi Pasar Senen – Purwosari mulai 26 Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, upgrade kereta kelas ekonomi tersebut menggantikan jenis kursi berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi dengan 72 tempat duduk.

Kursi pada kereta ekonomi new generation sudah berjenis captain seat yang akan meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan waktu tempuh yang panjang, karena memiliki desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

“Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan ” kata Anne, dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Selain pada kursi, kereta ekonomi new generation versi modifikasi ini juga dilakukan pada interior kereta dengan ditambahkan Public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu di dalam kabin kereta.

Interior kereta juga dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan.

Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer. Selain itu tersedia tempat ibadah di kereta restorasi.

Kereta ekonomi Jaka Tingkir new generation ini merupakan hasil inovasi sarana yang dilakukam oleh Balai Yasa Manggarai (tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta).

Sebelumnya, KAI telah meluncurkan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen – Malang pp, KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen – Surabaya Gubeng pp, KA Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang pp, dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan pp.

KAI menargetkan pada tahun 2024 untuk mengubah sebanyak 60 kereta ekonomi kursi tegak berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi.

Hingga awal Juli 2024, terdapat sebanyak 24 kereta yang telah dimodifikasi. Selain itu, sebanyak 52 kereta lainnya akan mengalami modifikasi serupa pada tahun 2025.

"KAI akan terus meningkatkan kenyamanan kereta api. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu,” tutup Anne.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden (wapres) RI KH Ma’ruf Amin telah meresmikan Bendungan Cipanas pada Selasa (9/7).

Bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini secara administratif berada di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Wapres Ma’ruf mengatakan, keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian. Tidak hanya sebagai sumber air baku tetapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 10 tahun ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi," ujar Ma'ruf dikutip Rabu (10/7).

Ma'ruf menambahkan, Bendungan Cipanas akan menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sumber irigasi, air baku dan pembangkit listrik. Serta akan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian.

Wapres Ma’ruf berpesan, untuk memastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, seperti Kabupaten Sumedang dan Indramayu. Dan juga dalam dukungan produktivitas pertanian, industri dan pemenuhan air bersih serta pengurangan dampak banjir.

Dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan, saat ini sudah ada irigasi fungsional seluas 6.473 ha, melalui Bendung Kalianyar dan Bendung Sumurwatu.

Dengan adanya Bendungan Cipanas, akan ada jaringan irigasi potensial seluas 2.800 ha, totalnya menjadi 9.273 ha dan dapat meningkatkan pola tanam dari 120% menjadi 240%.

"Peningkatannya sekitar 2 kali hingga 2,5 kali tanam sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian,” terang Basuki.

Direktur Jenderal (dirjen) Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia menambahkan, Bendungan Cipanas dibangun mulai 2016 dan rampung pada 2023 dengan kapasitas tampung sebesar 250,8 juta meter kubik dan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

“Bendungan Cipanas juga bermanfaat dalam reduksi banjir 701 ha di Kecamatan Lohsarang dan Kecamatan Cantigi. Serta, potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 3 megawatt,” tambah Bob.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah kembali mempergunakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor atau membuat aturan baru soal impor. Menurutnya, hal ini lebih baik ketimbang merevisi Permendag No. 8/2024.

Usulan ini disampaikannya dengan berpegang kepada pentingnya keberadaan pertimbangan teknis (Pertek) yang dikeluarkan Kemenperin dalam aktivitas impor. Adapun penggunaan Pertek tersebut dihapuskan dalam Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Saya usulkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) agar Permendag 8 tidak perlu direvisi," kata Agus, kepada awak media di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena
dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," sambungnya.

Agus sendiri menilai, keberadaan Pertek sangat penting. Pasalnya, Pertek mengatur lalu lintas, neraca perdagangan, hingga mengatur kemampuan industri dalam negeri. Hal ini bisa menjadi salah satu jaring pengaman dalam melindungi industri dalam negeri.

Namun apabila tidak memungkinkan kembali ke Permendag 36/2023, pihaknya mengusulkan agar dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024. Permendag baru ini khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Menurutnya, bisa menjadi jalan keluar untuk solusi jangka panjang demi keadilan bagi industri.

"Itu di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8-nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif. Nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai teks spesialis ya, bisa saja ya itu untuk mengatur," ujarnya.

Melalui pemisahan ini, menurutnya sejumlah kebijakan juga dapat dipisahkan dan disesuaikan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, termasuk terkait penggunaan Pertek dari Kemenperin. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian
Perdagangan.

Di samping itu, Agus juga menyoroti tentang perubahan Permendag terkait tata kelola importasi ini yang direvisi berkali-kali hingga membuat pelaku industri kebingungan dan menyulitkan pelaku usaha untuk menghadapi gempuran barang impor murah. Akibatnya terlihat dari banyaknya penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Akhrinya, ia pun mengusulkan adanya penetapan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) yang juga telah disetujui Presiden Jokowi dalam Ratas kemarin. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya jangka pendek dalam melindungi produk-produk dalam negeri dari gempuran produk asing murah.

"Kita hanya punya waktu yang sempit untuk menghadapi gempuran-gempuran dari barang-barang dari negara tertentu tersebut yang harganya jauh lebih murah," pungkasnya.

Rupiah terpantau menunjukkan performa yang cukup baik pada perdagangan Rabu, 10 Juli 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 10.03 WIB, nilai mata uang Garuda menanjak tipis 0,04% sehingga kursnya berada di angka Rp16.238 per dolar AS.

Sementara jika disandingkan dengan mata uang dunia, rupiah tampak gagal menampilkan kinerja terbaiknya. Merujuk dari sumber yang sama, mata uang Indonesia terapresiasi atas dolar Australia (0,04%) dan poundsterling (0,03%), tapi masih terkoreksi atas euro (-0,02%).

Adapun apabila dihadapkan dengan mata uang Asia, rupiah memperlihatkan performa yang lebih beragam. Sebab, mata uang Garuda itu menghijau atas enam mata uang, memerah atas satu mata uang, dan menguning atas satu mata uang Asia.

Nilai tukar rupiah hari ini stagnan atas yuan dan melemah atas ringgit (-0,06%). Namun, berhasil menguat atas dolar Hong Kong (0,05%), yen (0,14%), won (0,26%), dolar Singapura (0,02%), baht (0,25%), dan dolar Taiwan (0,16%).

Bisnis.com, MALANG — Group bisnis Juragan 99 memperkuat lini bisnis transportasi, Juragan 99 Trans, dengan menyediakan armada yang diklaim lebih nyaman dengan 11 kabin tidur dan toilet ramah lingkungan.

Pemilik Juragan 99, Gilang Widya Pramana, mengatakan dari 30 unit bus yang ada, 8 unit didesain dengan 11 kabin tidur dan dilengkapi toilet ramah lingkungan.

“Kami bekerja sama dengan Karoseri Adiputro untuk memasang toilet di bus. Boks untuk pembuangan kotoran kami impor,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Unit bus, dia meyakinkan, terus akan ditambah. Sampai akhir tahun, akan ditambah menjadi 50 unit.Sedangkan sampai 2026, akan ditambah menjadi 100 unit dengan konsentrasi pengembangan rute Jawa-Bali.Jika rute Jawa-Bali sudah kuat, maka akan dikembangkan rute luar Jawa, terutama Ibu Kota Nusantara dan Sumatra.

Gilang optimistis, bisnis transportasi akan semakin berkembang dengan telah selesainya pandemi Covid.Pada masa Covid, hampir semua pelaku industri jasa transportasi bus mengalami masalah, bahkan ada yang bangkrut akibat pembatasan orang beraktivitas, termasuk berwisata.Namun sejak 2022, bersamaan dengan meredanya Covid, bisnis transportasi terus berkembang, bersamaan dengan berkembangnya sektor pariwisata.

Adapun terkait layanan bus dengan 11 kabin tidur dan toilet ramah lingkungan, kata dia, masih dikaji penambahannya. Intinya, bergantung pada permintaan.

Untuk menyediakan layanan armada dengan 11 kabin tempat tidur, dia menegaskan, butuh investasi yang lebih besar. Ada selisih 10% bila dibandingkan dengan armada dengan 22 kabin tempat tidur.

Karena alasan itulah, BEP bus dengan dengan 11 kabin tidur dan toilet ramah lingkungan lebih lama.“Tapi inovasi itu harus dilakukan agar wisatawan atau pengguna transportasi kembali melirik bus, tidak tergerus oleh kereta api yang pelayanannya sudah baik,” ujarnya.

Direktur Operasional MURI Jusuf Ngadri juga menyampaikan bahwa rekor MURI yang diberikan kepada Juragan 99 Trans hari ini adalah bukti dari kreativitas dan inovasi keluarga besar Juragan 99 Trans dalam memberikan kenyamanan penumpang di moda transportasi darat, khususnya bus.

“Setiap hari, MURI menjadi saksi akan prestasi dari anak-anak negeri. Hari ini pun MURI memberikan apresiasi tinggi kepada Juragan 99 Trans sebagai pioneer dalam dunia otobus tanah air. Seperti yang telah kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, kompetisi positif di dunia AKAP terlihat jelas dimana satu sama lain saling menunjukkan inovasinya dengan caranya sendiri yang tentunya disesuaikan dengan target konsumennya,” ujarnya

Di samping itu,dia berharap, nantinya inovasi yang telah dilakukan oleh Juragan 99 Trans ini juga dapat menjadi aturan pemerintah. Hal-hal seperti kenyamanan di dalam bus, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan biologis adalah keharusan untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan otobus lainnya.

Bulan lalu Juragan 99 Trans membuka rute baru Malang – Surabaya – Bogor (PP) yang dilayani dengan tipe bus full sleeper 18 seat bersasis Mercedes-Benz 1626 Air Suspension dengan karoseri Adiputro dan Morodadi.

Hingga saat ini, Juragan 99 Trans memiliki total 30 unit bus AKAP dan pariwisata yang beroperasi, di mana dua di antaranya melayani rute Malang – Denpasar, 8 unit melayani rute Malang – Tangerang (Poris), 4 unit di rute Malang – Bogor, 2 unit disiapkan untuk rute Malang – Yogyakarta yang akan dibuka pada tahun ini, dan 1 unit bus AKAP Cadangan. (K24)

Media sosial diramaikan dengan informasi sebuah mobil menabrak mobil Grab di Jalan Ahmad Jazuli, sekitar Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta, Rabu (10/7) dini hari.

Dalam narasi di media sosial diduga penabrak dalam kondisi mabuk.

"02:56 Tabrak lari tkp barat masjid suhada, korban bapak grab sedang tidur di tabrak dari belakang lari sampai hotel santika, pelaku mabuk," tulis akun X merapi_uncover.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta Kompol Maryanto membenarkan telah terjadi kecelakaan yang melibatkan dua mobil pada dini hari tadi.

"Kronologi kejadian Kendaraan AB 1889 FP berjalan dari arah selatan ke utara tiba-tiba oleng menabrak kendaraan AB 1218 JY yang sedang berhenti," kata Maryanto dikonfirmasi.

Lanjutnya penabrak saat ini telah diamankan di Kantor Laka Lantas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, soal informasi yang beredar bahwa penabrak dalam kondisi mabuk serta sempat lari tengah didalami oleh polisi.

"(Informasi mabuk dan lari) lagi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik unit laka," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo melalui pesan singkat.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta polemik perdebatan antar kementerian terkait produk impor, khususnya tekstil segera selesai dan mendapat solusinya. Dia mengharapkan pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.

Belakangan ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saling lempar alasan atas penyebab serbuan produk impor masuk Indonesia.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ungkap Redma melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Redma juga meminta ada perbaikan kinerja dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik” tambahnya.

Meski mengkritik kinerja pemerintah, APSyFI mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kemenperin dan Kemenperin untuk mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi melalui Permendag 36 tahun 2023 dan Permenperin 5 tahun 2024. Namun regulasi tersebut akhirnya diubah menjadi Permendag 8 tahun 2024.

“Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut” ungkap Redma.

“Di sini kita lihat bagaimana oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden pada tanggal 6 Oktober 2023” lanjutnya.

Pelaku usaha pertekstilan Indonesia kini berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani segera membersihkan Bea Cukai dari oknum pejabat dan petugas bersekongkol dengan mafia impor untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman mengingatkan lagi bahwa persoalan masuknya impor ilegal menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

“Jadi tolong Bu Sri Mulyani jangan diam saja seolah merestui praktik impor ilegal yang dilakukan oleh banyak oknum Bea Cukai” ujar Nandi.

Produk impor ilegal yang masuk ke pasar Indonesia berdampak pada tersingkirnya produk-produk dalam negeri yang membuat produksi pabrik tekstil turun signifikan. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.

“Kami minta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa kami, PHK dan penutupan pabrik terjadi di mana-mana akibat ulah oknum pejabat dan petugas Bea Cukai yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal," tegasnya.

Baleg DPR tiba-tiba akan membahas revisi UU perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Padahal RUU ini sebelumnya tidak masuk dalam prolegnas prioritas.

Baleg DPR sudah membentuk panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Wantimpres. Panja Baleg akan melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rapat Panja, 9 fraksi menyatakan setuju agar RUU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna. Salah satu poin yang diubah yakni mengubah diksi 'Dewan Pertimbangan Presiden' menjadi 'Dewan Pertimbangan Agung'.

Terdapat 3 poin perubahan dalam RUU Wantimpres yakni mengubah Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), jumlah anggota, hingga syarat menjadi anggota DPA.

"Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal satu menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, darimana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu," kata Ketua Baleg RI Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/7).

Dia menuturkan meski nomenklatur hingga syarat menjadi anggota DPA, tapi tugas tidak akan berubah yakni memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Kedua juga menyangkut soal jumlah keanggotaan, kalau di UU lama anggota Wantimpres itu kan cuma 8, sekarang diserahkan kepada presiden disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada Presiden berikutnya," tutur dia.

Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah Wantimpres?

Ternyata DPA memang nama yang dipakai untuk Wantimpres pada masa sebelum amandemen UUD NRI 1945,

Kedudukan DPA saat itu termuat dalam Pasal 16 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Undang-Undang ini juga, pada perjalanannya, telah diubah pada tahun 1978, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan UU Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Pada masa awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 25 September 1945, DPA dibentuk melalui pengumuman pemerintah dan berjumlah 11 anggota.

Kemudian, berdasarkan UUD 1945 yang telah diamendemen, lembaga ini dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Penyebabnya DPA tidak terlalu banyak bekerja untuk pemerintahan sehingga sangat tidak efisien. Selain itu, arah tujuan menjadi tidak jelas seiring dengan terbentuknya lembaga lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang lebih jelas.

Setelah perubahan, keberadaan DPA diganti dengan suatu dewan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Keberadaan dewan pertimbangan tersebut dituangkan pada Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden.

Walaupun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut WAJIB dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden.

Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.

Pemindahan Ibu Kota: Peluang dan Tantangan Pengusaha Lokal Kalimantan Timur

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bagi pengusaha lokal Kalimantan Timur saat ini masih terbatas pada beberapa sektor. Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek besar IKN masih minim, dan ini menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar pengusaha lokal mendapatkan porsi yang adil dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan IKN.

Pengusaha lokal berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan yang lebih besar agar mereka dapat ikut berkontribusi dan menikmati manfaat dari pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur dapat tercapai secara merata.

Menurut Slamet, beberapa sektor telah merasakan dampak positif dari pemindahan ibu kota ini. Pengusaha di sektor hotel, transportasi, UMKM, dan perumahan di sekitar IKN sudah mulai merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas pembangunan. Namun, bagi pengusaha di sektor kontraktor dan supplier, dampaknya belum signifikan.

"Saat ini, yang mengerjakan proyek-proyek besar di IKN adalah BUMN karya. Kami sebagai kontraktor, sub kontraktor dari Kalimantan belum mendapatkan kesempatan," ujar Slamet.

Keterlibatan Pengusaha Lokal

Slamet menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek pembangunan IKN. "Mudah-mudahan, setelah tahap pertama pembangunan selesai melalui otorita IKN, hendaknya jangan hanya BUMN yang dilibatkan. Pengusaha daerah harus diberi kesempatan dan porsi yang adil," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengusaha lokal di Kaltim memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pengusaha luar. Saat ini, pengusaha lokal lebih banyak menjadi penonton dalam proyek pembangunan IKN.

"Kue besar IKN seharusnya juga dinikmati untuk kemakmuran masyarakat Kaltim, bukan didominasi oleh BUMN atau pengusaha dari luar Kalimantan. Kita bersyukur ada kue besar di Kaltim, tetapi belum bisa ikut menikmatinya," ujar Slamet.

Ia juga menyebut bahwa BUMN karya sudah memiliki jaringan sendiri untuk mengerjakan proyek di IKN, sehingga keterlibatan pengusaha lokal sangat minim. "Kami kecewa dengan pelibatan pengusaha lokal yang sangat sedikit dalam proyek IKN. Kami berharap pemerintah pusat memberikan porsi yang setara dengan BUMN," katanya.

Serapan Tenaga Kerja Lokal

Slamet menyoroti bahwa serapan tenaga kerja lokal dalam proyek IKN masih terbatas. "Sumber daya manusia yang digunakan kebanyakan dari pihak BUMN karya atau pengembang. Jangan sampai tenaga kerja unskill juga didatangkan dari luar Kalimantan. Kalau hanya pekerja unskill, tolong libatkan masyarakat setempat. Untuk tenaga kerja skill, kami masih memaklumi," tegasnya.

APINDO Kaltim berharap, dalam pembangunan tahap kedua IKN, sedikitnya 40% tenaga kerja yang dilibatkan adalah tenaga kerja lokal.

Slamet mengapresiasi langkah otorita IKN yang mulai melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi, meskipun jumlahnya masih terbatas. Pelatihan-pelatihan di sektor lain seperti bahasa dan jasa juga sangat dibutuhkan.

Pelatihan bahasa dan jasa dapat membuka peluang lebih luas bagi penduduk lokal, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

"Pelatihan-pelatihan seperti bahasa dan jasa juga dibutuhkan masyarakat sekitar. Jangan sampai sopir, sekuriti, dan staf semua didatangkan dari luar Kalimantan. Penduduk lokal harus diberi kesempatan," kata Slamet.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Republik Amerika Serikat (AS), yang mengusung Donald Trump sebagai calon Presiden AS, resmi menyatakan sikap pro terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung lanskap kripto dan aset digital, seiring perilisan revisi terbaru dokumen Platform GOP 2024.

Dokumen besutan Komite Nasional Partai Republik itu merupakan landasan sikap Grand Old Party terhadap isu-isu besar negara, termasuk yang akan diperbincangkan para kandidat Pilpres AS 2024.

Dalam dokumen tersebut, kripto menjadi salah satu poin dalam narasi Champion Innovation, di mana berisi tentang pandangan dan langkah-langkah partai soal isu masa depan perekonomian AS.

"Partai Republik akan mengakhiri tindakan keras Partai Demokrat terhadap kripto, dan kami akan menghalangi pembuatan Central Bank Digital Currency [CBDC]. Kami juga akan memberikan dukungan terhadap tambang Bitcoin, memastikan setiap warga punya hak untuk memegang aset digitalnya, dan bertransaksi secara bebas dari kontrol dan pengawasan pemerintah," tulis Platform GOP 2024, dikutip Selasa (9/7/2024).

Donald Trump, selaku salah satu kandidat presiden dari Partai Republik, dalam pidato kampanyenya baru-baru ini juga menyatakan hal serupa soal dukungan terhadap kripto dan janjinya menghentikan CBDC.

Trump tampak punya kecenderungan ingin meraih basis massa komunitas pendukung kripto di AS. Padahal, Trump terbilang sempat punya sikap cuek terhadap kripto ketika masih menjabat sebagai Presiden AS, bahkan cenderung tak suka.

Adapun, terkait CBDC atau proyek dolar digital bank sentral AS, Partai Republik maupun Trump menolaknya karena sifatnya yang mampu memata-matai transaksi masyarakat secara terperinci, sehingga menjadi ancaman terhadap kebebasan individu.

Perbesar

Sentimen Basis Massa Kripto

Dari sisi strategi politik, dukungan terhadap kripto harapannya mampu menarik basis massa AS yang cenderung simpatik terhadap aset kripto.

Berdasarkan laporan The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024 besutan Triple-A, kepemilikan kripto di AS tercatat menembus 53 juta orang alias mencapai 15,5% dari total warga negara.

Hal ini membuat AS menjadi negara dengan warga pemilik kripto terbesar ke-3 setelah India dan China, serta menduduki peringkat ke-8 terbesar soal persentase pemilik kripto dibandingkan total warga.

Sementara itu, Lembaga Edukasi Kripto Pintu Academy menjelaskan bahwa isu pembuatan CBDC di berbagai negara memang didorong untuk mengatasi kelemahan kripto.

Artinya, secara tidak langsung berkebalikan dengan sentimen pemicu pertumbuhan lanskap aset kripto di negara tersebut.

"Adopsi kripto yang semakin meluas karena terdapat banyak use-cases, salah satunya pengiriman uang yang cepat dan efisien. Namun, aset crypto memiliki kelemahan mengenai volatilitas pada harganya yang bergerak sangat cepat. Inilah kenapa pembahasan mengenai CBDC bergulir di berbagai negara," jelasnya.

Perbesar

Mata Uang Digital (CBDC)

Sekadar info, CBDC adalah versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mirip dengan mata uang fiat, nilai CBDC berpatokan pada mata uang fisik dan dikelola oleh otoritas moneter.

CBDC pun menawarkan pembayaran digital yang cepat dan aman melalui teknologi blockchain, seperti kelebihan teknologi kripto secara umum. Bedanya, CBDC tetap diatur oleh pemerintah, beda dengan aset kripto yang mengedepankan desentralisasi.

"CBDC diatur oleh pemerintah, sementara kripto terdesentralisasi. Memang nilai CBDC stabil dan berpatokan pada mata uang resmi, sedangkan nilai kripto fluktuatif. Tapi ada soal privasi, di mana transaksi CBDC tidak bersifat pseudonim, berbeda dengan kripto," tambahnya.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia tengah menjajaki pengembangan CBDC untuk memudahkan transaksi digital dan meningkatkan inklusi keuangan.

Selain Indonesia, Implementasi CBDC beberapa negara yang sudah mengembangkan CBDC, antara lain Bahama dengan Sand Dollar, Nigeria dengan eNaira, dan China dengan Digital Yuan.

Fenomena NFT Trump

Bicara soal sikap Trump terhadap kripto tak bisa lepas dari fenomena larisnya non-fungible tokens (NFT) terkait dirinya. Saat ini, NFT Trump bukan hanya identik sebagai aset digital untuk dikoleksi, melainkan memiliki fungsi yang jelas bagi komunitas pendukung Trump.

Pada awalnya NFT ini dibuat oleh basis pendukung Trump untuk menyukseskannya pada kontestasi pemilihan presiden AS pada November 2024 mendatang.

Pasalnya, membeli NFT Trump sama dengan ikut berkontribusi menyumbang dana kampanye, sebab Trump secara pribadi akan mendapat royalti dari setiap transaksi NFT besutannya itu.

NFT pun sukses menjadi salah satu dari beberapa kampanye terkait kripto yang mengantarkan Trump mendapat status "Crypto Whale". Bahkan, saat ini Trump telah melampaui beberapa artis-artis populer yang juga punya kampanye terkait kripto, seperti Justin Bieber atau Kevin Hart.

Menariknya, bagi komunitas pendukung kripto di AS, membeli NFT Trump juga semacam menjadi alat agar Trump semakin ramah dan simpatik terhadap kebijakan-kebijakan terkait kripto, dan nyatanya kampanye ini terbukti sukses.