Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kriminal dan membayar denda sebesar USD 243,6 juta (setara Rp 4 triliun) terkait investigasi Kementerian Kehakiman AS atas dua kecelakaan fatal 737 MAX.

Kecelakaan itu terjadi di Indonesia dan Ethiopia (2018-2019) dan menewaskan total 346 penumpang serta awak pesawat.

Menurut dokumen pengadilan yang dirilis pada Minggu (7/7), kesepakatan yang masih membutuhkan persetujuan hakim ini akan menjadikan Boeing sebagai tersangka resmi terkait dua insiden maut itu.

Dikutip dari Reuters, dorongan Kementerian Kehakiman AS untuk menuntut Boeing kian memperparah krisis perusahaan sejak insiden ledakan dalam penerbangan Januari lalu yang mengungkap masalah keamanan dan kualitas Boeing.

Pengakuan bersalah ini juga mengancam perusahaan untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan dengan Kementerian Pertahanan AS dan NASA.

Boeing terkena ancaman penuntutan kriminal setelah Kementerian Kehakiman menemukan pelanggaran kesepakatan tahun 2021 terkait kecelakaan fatal tersebut.

Namun, pengakuan bersalah ini menyelamatkan Boeing dari persidangan yang bisa membuka pengawasan publik yang lebih besar. Langkah ini juga memudahkan Boeing untuk melanjutkan rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

Juru bicara Boeing mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Kementerian Kehakiman.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya USD 455 juta (setara Rp 7,4 triliun) selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keselamatan dan kepatuhan. Boeing akan berada dalam masa percobaan dan pengawasan selama tiga tahun.

Menurut dokumen pengadilan, pihak Boeing juga harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan MAX.

Pengacara keluarga korban berencana mendesak Hakim Reed O'Connor untuk menolak kesepakatan ini karena dianggap terlalu ringan.

"Kesepakatan ini hanya tamparan di pergelangan tangan," kata pengacara yang mewakili keluarga korban, Erin Applebaum, seperti dikutip dari Reuters.

Dalam dokumen terpisah yang diajukan ke pengadilan, mereka mengutip pernyataan O'Connor dalam putusan Februari 2023.

“Kejahatan Boeing mungkin dianggap sebagai kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah AS,” tulis pernyataan tersebut.

Kecelakaan Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air terjadi pada 29 Oktober 2018. Kecelakaan menimpa pesawat berkode JT610 rute Jakarta-Pangkalpinang.

Pesawat jatuh di Laut Jawa, tepatnya di kawasan Karawang, Jabar, beberapa saat setelah lepas landas. Sebanyak 181 penumpang dan 8 kru tewas.

Lima bulan setelah kecelakaan Lion Air, tepatnya pada 10 Maret 2019, pesawat Ethiopian Airlines ET302 jatuh saat terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya. Sebanyak 157 orang, termasuk 8 awak, tewas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Patriots, Florian Philippot menegaskan bahwa Paris akan terus mendukung Kyiv, Ukraina terlepas dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di Prancis.

Menurut politisi Prancis itu, retorika pemerintah Prancis tentang Rusia kemungkinan besar tidak akan berubah.

"Mengenai bantuan Prancis ke Ukraina, sayangnya tidak akan ada yang berubah. Paris akan terus mempersenjatai dan membiayai Kyiv, menundukkan rakyat Prancis ke Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat," katanya, dilansirTASS, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, tidak ada satupun kandidat yang ingin mengubah apapun dalam hubungan dengan Moskow, Rusia.

Adapun menurut hasil awal pemungutan suara pada Pemilu Prancis, New Popular Front (NPF) yang berhaluan kiri unggul dalam putaran kedua dan memperoleh 182 kursi di Majelis Nasional (majelis rendah parlemen).

DilansirAl-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Sementara itu, menurut Istana Elysee, Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak akan berpidato setelah Pemilu awal di negara itu.

Macron menyatakan ingin menunggu data yang lebih akurat tentang distribusi mandat di parlemen baru untuk membuat keputusan yang diperlukan.

Saluran televisiBFMTVmelaporkan sebelumnya bahwa Macron diperkirakan akan menyampaikan pidato kepada rakyat setelah Pemilu untuk mengomentari hasilnya.

Sementara itu, terlepas dari hasil Pemilu, Macron berencana untuk mengunjungi Washington untuk menghadiri pertemuan puncak NATO, pekan depan.

Jakarta -

Rupiah merupakan mata uang Indonesia. Ada banyak pecahan rupiah yang beredar di masyarakat, mulai dari pecahan Rp 100 perak dalam bentuk koin, hingga pecahan Rp 100.000 dalam bentuk kertas.

Namun, tahukah detikers ada pecahan yang lebih besar dari Rp 100.000?

Dikutip dari laman resminya, Senin (8/7/2024), Bank Indonesia (BI) pernah mengeluarkan pecahan khusus dengan nilai yang lebih dari Rp 100.000, ada pecahan Rp 150.000, Rp 300.000, Rp 500.000, dan yang paling besar pecahan Rp 850.000.

Nah, uang koin pecahan Rp 850.000 ini ternyata menjadi uang termahal yang dikeluarkan oleh BI. Uang koin termahal pecahan Rp 850.000 itu diterbitkan pada tahun 1995. Penerbitannya dilakukan dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-50.

Pecahan koin ini bernilai tinggi karena terbuat dari emas kadar 23 karat. Detail uang koin termahal Indonesia itu, bergambar belakang Presiden ke-2 RI yakni Soeharto, dengan logo DHN - 45 serta 50 bintang melingkari gambar utama Teks "Lima Puluh Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia".

Lalu, gambar mukanya ada lambang negara burung garuda dengan 50 bintang melingkari gambar utama teks "Bank Indonesia".

Jadi, sudah tahu kan detikers bahwa nominal uang terbesar yang pernah dikeluarkan oleh BI adalah pecahan khusus Rp 850.000.

Uang Koin Khusus Rp 850.000 Foto: Dok. BI

(fdl/fdl)

Bisnis.com, NUSA DUA – Sebagai product powerhouse dari Telkom Indonesia yang berfokus menghadirkan layanan B2B, Telkomsel melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberi dampak positif bagi digitalisasi dan inklusivitas di Indonesia. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan mengumumkan kemitraan strategis antara Telkomsel Enterprise dengan PT USSI, perusahaan terkemuka dalam pengembangan solusi teknologi informasi untuk lembaga keuangan mikro. Kemitraan yang diresmikan di Nusa Dua, Bali (5/7) ini juga melibatkan sinergi langsung dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh Bali, dengan tujuan menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan yang inklusif, inovatif, dan transformatif.

Kemitraan strategis antara Telkomsel, PT USSI, dan LPD Provinsi Bali ditetapkan dalam kerangka sinergi korporasi dan retail untuk mempercepat implementasi platform Gerai Pintar dengan solusi end-to-end yang disediakan oleh Telkomsel, termasuk konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman. PT USSI akan menyediakan perangkat lunak dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional. Sementara LPD Provinsi Bali, yang kini memiliki lebih dari 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan, “Kerja sama ini mencerminkan komitmen Telkomsel untuk mendorong transformasi digital di ekosistem bisnis Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI serta pemanfaatan jaringan layanan LPD Provinsi Bali kami berharap dapat menghadirkan kontribusi yang bermakna dalam mempercepat inklusi keuangan. Dengan kemitraan bersama korporasi dan retail ini sebagai kerangka contoh bagi inisiatif serupa di seluruh Indonesia, Telkomsel akan terus berinovasi menghadirkan solusi yang relevan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.”

Perbesar

Foto: Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit dalam agenda peresmian kolaborasi Telkomsel, PT USSI, dan LPD Provinsi Bali di Nusa Dua (5/7). Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi kerangka contoh bagi inisiatif serupa di seluruh Indonesia dengan memperluas akses layanan keuangan, memperkuat efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman nasabah.

Sementara itu, Maman Tirta Rukmana, CEO USSI Group menambahkan, “Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk memperluas jangkauan solusi teknologi kami ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. Kami optimis bahwa dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali.”

LPD Provinsi Bali sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan pengelolaan dana adat di Bali, juga menyambut baik kemitraan ini. “Kami yakin bahwa dengan dukungan dari Telkomsel dan PT USSI, kami dapat meningkatkan layanan kami dan mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan keuangan,” ujar I Nyoman Cendikiawan, Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali.

Sejalan dengan misi #PastiAdaSolusi Buat Langkah Berani bersama Telkomsel untuk memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, kemitraan bersama korporasi dan retail ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan digital, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah LPD dan masyarakat Bali. Selengkapnya tentang Telkomsel Enterprise dan ragam solusi digital untuk segala kebutuhan bisnis dapat diakses pada laman telkomsel.com/enterprise.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU.

Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud dikitip Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Sebab, menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungka.

Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan mobil 3 mobil dinas mewah.

Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah,” tulis Mahfud.

“Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis dia.

Atas dasar itu, Mahfud berpandangan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.

Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” tutur Mahfud.

Terdapat juga putusan MK nomor 80/PUU-IX/2011 yang mengatur larangan menolak pengunduran diri dari komisioner KPU RI.

"Jika komisioner KPU mengundurkan diri, maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran, itu harus diterima oleh lembaga lain. Ini mungkin jalan yang baik, jika ingin lebih baik,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.

PALEMBANG, investor.id - BTV Semesta Berpesta memasuki kota ke-5, di mana pekan ini menyambangi kota Palembang. Sejumlah musisi tanah air turut meramaikan konser musik terbesar dan terpanjang di Indonesia ini, di antaranya Hutan Tropis, Anneth, Nadhif Basalamah dan Armada.

Pembelian tiket presale bisa dilakukan melalui tiket.com, loket.com atau Goers dengan harga Rp 30.000. Sementara untuk penukaran tiket dapat dilakukan dengan membawa ktp dan menunjukan e-ticket barcode. Tukarkan tiket menjadi wristband kamu dengan scan barcode di Ticket Box.

Jika penukaran tiket diwakilkan, penukar tiket wajib membawa foto KTP pemilik tiket. Penukaran tiket dapat dilakukan pada pukul 08.30-19.00 dengan datang langsung ke venue BTV Semesta Berpesta Palembang di Lapangan Atletik Jakabaring.

Promo Menarik Pembelian Tiket dengan AstraPay

Untuk pembelian tiket langsung atau on the spot dijual dengan harga Rp 75.000. Namun jangan khawatir, AstraPay menawarkan promo menarik diskon hingga 80 persen yakni Rp 15.000 dengan transaksi menggunakan AstraPay. Tidak sampai di situ, jika kamu melakukan upgrade akun AstraPay menjadi Preferred Account, kamu dapat menikmati harga tiket dengan hanya membayar Rp 1.

AstraPay sebagai aplikasi pembayaran digital dari Grup Astra menegaskan dukungannya dalam pembayaran non tunai. Dengan beragam fitur menarik, AstraPay mempermudah segala bentuk transaksi mulai dari transaksi QRIS di sejumlah merchant.

Semesta Berpesta Palembang didukung oleh Astra dan Grup Astra lainnya yakni United Tractors, AstraPay, Toyota Astra Motor, Astra Credit Companies, Toyota Astra Financial Services, Asuransi Astra dan Astra Honda Motor.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengomentari wacana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024. Gibran melarang Gibran maju di Jakarta.

"Kaesang jangan di Jakarta," kata Gibran kepada wartawan, Senin 8 Juli 2024.

Pernyataan Gibran ini berkaitan dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya. Beberapa waktu lalu, Gibran aktif melakukan blusukan di Jakarta dan dinilai sebagai kampanye untuk Kaesang.
Baca juga: Hasil Survei Indikator: Elektabiltas Kaesang Urutan Pertama di Pilgub Jawa Tengah

"Saya (blusukan) di Jakarta enggak ada hubungannya dengan Kaesang ya," tegas Gibran.

Seperti diketahui, Gibran dan Kaesang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Kaesang digadang maju di Pilkada.

Semula nama Kaesang santer untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun belakangan, nama Kaesang diramaikan untuk Pilkada Jawa Tengah.

Dari hasil survei Indikator, elektabilitas Kaesang tertinggi ketimbang calon lainnya. Bahkan Kaesang mengalahkan elektabilitas Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

"Kaesang berada di peringkat pertama secara absolut, itu pun tidak dominan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei, Minggu 7 Juli 2024.





(DHI)

Memiliki rumah sendiri merupakan impian bagi banyak orang. Sayangnya, mewujudkan kepemilikan rumah bukan sesuatu yang mudah dan murah, apalagi saat kamu ingin tinggal di daerah Jakarta.

Harga rumahnya saja sudah mahal. Belum tambahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dipenuhi. BPHTB ini merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan, BPHTB berperan penting dalam transaksi properti, khususnya untuk jual atau beli tanah dan bangunan.

“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan/atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan guna membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100 persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.

3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp 2 miliar.

Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Apabila pembebasan BPHTB didapatkan oleh lebih dari satu penerima secara bersamaan, kebijakan turut mempertimbangkan situasi. Objek pembebasan diperoleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.

Penerima hak secara bersamaan tetap akan mendapat pembebasan BPHTB sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi. Paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).

Kemudian, identitas seluruh penerima hak harus dicantumkan dalam permohonan pembebasan BPHTB, dan penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat menerima pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

Cara mengajukan pembebasan BPHTB tergolong mudah. Berikut langkah-langkah mengajukan pembebasan BPHTB:

1. Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.

2. Permohonan diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik pada laman ebphtb.jakarta.go.id.

3. Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023

4. Untuk Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Alasanya, persyaratan tambahan untuk menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.

BPHTB merupakan instrumen penting dalam regulasi transaksi properti yang membantu memastikan pemerataan pembangunan, kontrol pasar properti, dan menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Itu artinya, BPHTB berperan signifikan dalam mengatur dan mengelola sektor properti di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Menurut Morris Danny, pembebasan BPHTB merupakan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan properti.

“Pembebasan BPHTB untuk perolehan pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan nilai tertentu merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi properti,” ucapnya.

Adanya kebijakan ini membuat pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong aktivitas transaksi properti berkelanjutan. Serta, memfasilitasi akses kepemilikan properti bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang pertama kalinya memiliki properti.

Hadirnya kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, sekaligus memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Memiliki rumah sendiri merupakan impian bagi banyak orang. Sayangnya, mewujudkan kepemilikan rumah bukan sesuatu yang mudah dan murah, apalagi saat kamu ingin tinggal di daerah Jakarta.

Harga rumahnya saja sudah mahal. Belum tambahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dipenuhi. BPHTB ini merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan, BPHTB berperan penting dalam transaksi properti, khususnya untuk jual atau beli tanah dan bangunan.

“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan/atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan guna membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100 persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.

3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp 2 miliar.

Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Apabila pembebasan BPHTB didapatkan oleh lebih dari satu penerima secara bersamaan, kebijakan turut mempertimbangkan situasi. Objek pembebasan diperoleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.

Penerima hak secara bersamaan tetap akan mendapat pembebasan BPHTB sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi. Paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).

Kemudian, identitas seluruh penerima hak harus dicantumkan dalam permohonan pembebasan BPHTB, dan penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat menerima pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

Cara mengajukan pembebasan BPHTB tergolong mudah. Berikut langkah-langkah mengajukan pembebasan BPHTB:

1. Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.

2. Permohonan diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik pada laman ebphtb.jakarta.go.id.

3. Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023

4. Untuk Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Alasanya, persyaratan tambahan untuk menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.

BPHTB merupakan instrumen penting dalam regulasi transaksi properti yang membantu memastikan pemerataan pembangunan, kontrol pasar properti, dan menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Itu artinya, BPHTB berperan signifikan dalam mengatur dan mengelola sektor properti di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Menurut Morris Danny, pembebasan BPHTB merupakan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan properti.

“Pembebasan BPHTB untuk perolehan pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan nilai tertentu merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi properti,” ucapnya.

Adanya kebijakan ini membuat pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong aktivitas transaksi properti berkelanjutan. Serta, memfasilitasi akses kepemilikan properti bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang pertama kalinya memiliki properti.

Hadirnya kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, sekaligus memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyudahi kunjungan ke kampung halamannya di Pennsylvania dan berencana melanjutkan kampenye ke Michigan pada Jumat mendatang.

Rangkaian kampanye ini dilakukan dalam upaya memperbaiki citra Biden yang rusak akibat buruknya performa debat melawan eks presiden dari Partai Republik, Donald Trump.

Dikutip dari The Telegraph, Senin, 8 Juli 2024, Biden akan mengunjungi kota Detroit, menurut sumber-sumber yang enggan diungkapkan identitasnya karena mereka belum diizinkan untuk berbicara secara publik.
Ini akan menjadi kunjungan keempat Biden ke Michigan sepanjang 2024, yang dilakukan 116 hari sebelum pemilihan umum presiden yang dijadwalkan pada 5 November mendatang. Empat tahun lalu, Biden mengalahkan Trump di Michigan dengan selisih 154.000 suara atau 3 persen, dengan persentase 51 persen untuk Biden dan 48 persen Trump.

Namun, kampanye Biden menghadapi gejolak sejak debat pada 27 Juni, di mana ia memberikan beberapa jawaban yang berbelit-belit dan membingungkan, termasuk ketika mengatakan, "Kami akhirnya mengalahkan Medicare."

Penampilan Biden ini mendorong beberapa pakar dan politisi untuk memintanya mundur dan memberi kesempatan pada calon lain dari Partai Demokrat untuk melawan Trump pada musim gugur ini. Tetapi, Biden menolak dorongan tersebut dan bersikeras bahwa ia akan tetap menang dalam pemilu AS 2024.

"Saya tidak akan membiarkan satu acara debat selama 90 menit menghapus kerja keras selama tiga setengah tahun," tulis Biden di X pada Jumat.

"Saya akan tetap mengikuti pemilu, dan saya akan mengalahkan Donald Trump," sambungnya.

Satu hari berselang, Biden menuliskan, "Saya mengalahkan Trump pada 2020. Saya akan mengalahkannya lagi di tahun 2024."

Biden berada di Wisconsin pada Jumat, dan ia mengunjungi Pennsylvania di hari Minggu, dan akan kembali ke Michigan pada Jumat mendatang. Jika digabungkan, ketiga negara bagian ini membantu Biden meraih kemenangan di tahun 2020.

Dalam wawancara dengan pembawa berita ABC, George Stephanopoulos, di Wisconsin pada Jumat lalu, Biden membicarakan Trump. "Saya meyakinkan diri saya akan dua hal: Saya adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengalahkannya, dan saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya."

Gubernur Michigan, Gretchen Whitmer, dan Gubernur California, Gavin Newsom, yang bisa menjadi calon presiden dari Partai Demokrat di masa depan, terus mendukung Biden. Newsom bahkan berkampanye atas nama Biden di Michigan pada hari Kamis.

"Joe Biden adalah presiden kita," kata Newsom saat singgahi di South Haven. "Dia bilang dia all in. Saya juga bilang saya all in. Dan bukan hanya itu, saya ada di sini bersama Anda untuk membuktikannya." (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Biden Pulang Kampung untuk Selamatkan Pencalonan di Pemilu AS 2024

(WIL)

Ibunda Pegi Setiawan, Kartini, mendatangi Polda Jawa Barat beserta tim pengacara hukum untuk menjemput Pegi yang rencananya akan dibebaskan hari ini, Senin (8/7).

Kartini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan membela Pegi agar segera bebas.

"Alhamdulillah, doa kalian semua akhirnya terjawab dan hari ini juga Pegi Setiawan segera dibebaskan dan akan saya jemput bersama tim PH [penasihat hukum] Pegi," ujar Kartini saat ditemui di Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta 748 Kota Bandung.

Kartini juga memastikan Pegi akan keluar hari ini sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung dan sudah menyiapkan baju ganti untuknya.

"Sudah (pasti) dan harus keluar hari ini juga karena sudah ada putusan. Ini juga bawa baju ganti," tambahnya.

Sementara itu salah satu penasihat hukum Pegi, Niko Kilykily, menyebut Pegi harus keluar hari ini setelah proses administrasi di Polda Jabar selesai.

"Sekarang juga langsung ini akan kita jemput, proses administrasi di Polda selesai kami akan jemput Pegi sekarang juga. Kita akan ke dalam dulu nanti kita keluar konferensi pers lagi sama Peginya sekalian pasti," ujar Niko.

Pegi Setiawan adalah seorang kuli bangunan, diciduk polisi karena dianggap sebagai tersangka pembunuhan Vina-Eky yang terjadi tahun 2016. Pencidukan menyusul rilis film horor "Vina: Sebelum 7 Hari" pada April 2024 yang membetot perhatian publik.

Saat mengusut kasus itu tahun 2016, polisi menyatakan 3 orang menjadi DPO, termasuk seorang pria bernama Pegi alias Perong. Namun, setelah Pegi Setiawan ditangkap 21 Mei 2024, polisi menyatakan bahwa DPO hanya satu orang saja, yaitu Pegi alias Perong saja.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN memastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Nixon menyebut, keputusan tersebut belum sampai pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Cuma, kami belum melakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa sampaikan kemudian pada saat (rapat) tertutup. Kami tidak akan meneruskan," kata Nixon dalam rapat.

Namun, dia mengatakan BTN telah menyampaikan keputusan pembatalan akuisisi ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, BTN juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka, tapi secara umum dapat kami sampaikan. Kami juga sudah consult kepada pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri, Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK," tuturnya.

Namun, Nixon belum mau menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi alasan di balik pembatalan akuisisi tersebut. Dia meminta kepada Komisi VI DPR RI agar ada rapat tertutup untuk menyampaikan hal ini.

"Kalau boleh ini tertutup saja, karena ada dua hal. Satu, keterbukaan informasi harus lebih dulu. Kalau gak, kasihan BTN ditegur oleh bursa, karena kami Tbk. (perusahaan terbuka). Kedua, kami terikat dengan NDA (non-disclosure agreement)."

Ketika ditemui usai rapat, dia masih belum mau menjawab alasan pembatalan akuisisi Bank Muamalat. "Kan sudah dengar tadi. Gak perlu ditegaskan, sudah dengar tadi. Saya harus keterbukaan informasi dulu ke bursa," kata Nixon.