JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung keterlibatan peran perempuan di sektor maritim saat sidang International Maritime Organization (IMO) Council 132 di London, Inggris.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi yang bertindak sebagai Head of Delegation (HOD) atau ketua delegasi Indonesia mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP).

"Yang akan disampaikan pada sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor maritim," kata Antoni, dikutip dari Antara, Selasa (9/7/2024).

Indonesia sebagai salah satu anggota IMO, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menghadiri sidang itu yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London, Inggris, yang berlangsung pada 8 sampai 12 Juli 2024.

Indonesia mendukung adanya reformasi IMO saat menghadiri sidang Council 132 di London, Inggris.

Antoni menuturkan, sidang tersebut dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda strategi, perencanaan dan reformasi IMO, manajemen sumber daya IMO, anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dan laporan beberapa sidang komite IMO sebelumnya.

Antoni juga mengungkapkan bahwa pada sidang itu Indonesia menjadi co-sponsor pada tiga dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Ia menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung keterlibatan peran perempuan di sektor maritim saat sidang International Maritime Organization (IMO) Council 132 di London, Inggris.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi yang bertindak sebagai Head of Delegation (HOD) atau ketua delegasi Indonesia mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP).

"Yang akan disampaikan pada sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor maritim," kata Antoni, dikutip dari Antara, Selasa (9/7/2024).

Indonesia sebagai salah satu anggota IMO, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menghadiri sidang itu yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London, Inggris, yang berlangsung pada 8 sampai 12 Juli 2024.

Indonesia mendukung adanya reformasi IMO saat menghadiri sidang Council 132 di London, Inggris.

Antoni menuturkan, sidang tersebut dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda strategi, perencanaan dan reformasi IMO, manajemen sumber daya IMO, anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dan laporan beberapa sidang komite IMO sebelumnya.

Antoni juga mengungkapkan bahwa pada sidang itu Indonesia menjadi co-sponsor pada tiga dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Ia menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura.

"Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada tanggal 30 Januari 2024," ujar Antoni.

Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2024 di Bali.

"Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode 2022-2024, dan laporannya juga dimuat di dalam dokumen ini," tuturnya.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C132/16 (d)/1 External Relations, IMO Awards, Improving the recognition of women contributing to the work of the Organization.

"Dokumen ini melaporkan nominasi calon penerima International Maritime Prize tahun 2023 dan IMO Honors for Exceptional Bravery at Sea tahun 2024, serta tentang pengaturan hadiah 2024 dan penghargaan tahun ini," jelas Antoni.

Selanjutnya, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada Dokumen C132/21/3 Supplementary Agenda Items, if Any (d) Consideration of the Recognition, Observance and Designation of Eid al Fitr and Eid al-Adha as official holidays at IMO.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Antoni mengungkapkan, Indonesia juga akan melaksanakan beberapa agenda di sela-sela sidang, antara lain depositori Instrumen Ratifikasi Amendemen Konvensi IMO, 2021 serta melaksanakan promosi pengusulan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok.

“Kami juga menyampaikan usulan nama untuk menerima IMO Gender Equality Awards tahun 2025, yakni Dr Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto," kata Antoni.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan bahan baku yang 90% masih impor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan bahwa masalah harga berkorelasi dengan utilisasi industri farmasi.

Misalnya, kata dia, kapasitas mesin industri ini dalam posisi 100%. Lalu industri memproduksi produk sebanyak 80%. Tetapi yang laku di pasaran hanya 50%. Maka produksi hanya 50% saja.

"Kalau harga hubungannya ke utilisasi, kalau utilisasinya baru 50%, dia akan jual lebih mahal lagi, itu utilisasi itu kan yang bentuk kan demand," kata Reni saat ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, pihaknya mendorong penguatan struktur industri, kerja sama atau sinergi dengan BUMN farmasi, serta penerapan instrumen fiskal dalam sektor bahan baku obat (BBO) dalam negeri.

Untuk penguatan struktur industri BBO, Kemenperin berfokus memproduksi bahan dasar, bahan intermediate, dan bahan aktif obat yang masih diimpor seperti sintesis parasetamol dari nitrobenzena baik melalui p-Aminofenol(PAF) maupunp-nitro chloro benzene(PNCB) melalui kerja sama Pertamina dan Kimia Farma.

Reni melanjutkan, langkah itu agar industri farmasi bisa menciptakan produk obat-obat dengan harga yang terjangkau serta berkualitas.

"Kenapa kita kan menggaung-gaungkan produk lokal, karena itu tadi, kalau belinya banyak akan meningkatkan utilisasi, kalau utilisasinya naik harganya lebih murah. Kita mau menggalakkan bahan baku obat nasional yang sudah diproduksi," pungkas dia.

Nama-nama program sejumlah instansi pemerintah yang dianggap nyeleneh viral di media sosial. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Edi Santoso, meminta pemerintah untuk tak asal membuat singkatan nama program mereka.

"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," kata Edi seperti diberitakan Antara, Selasa (9/7).

Ia mencontohkan, salah satunya adalah pogram Pemkab Cirebon, "Sipepek", yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sebenarnya dalam Bahasa Jawa di Cirebon, kata "pepek" artinya adalah "lengkap", namun dalam Bahasa Indonesia, "pepek" artinya istilah kemaluan perempuan.

Menurut Edi, seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah bisa menilai apakah singkatan program yang mereka buat pantas atau tidak. Jika perlu, seharusnya pemerintah pusat melalui KemenpanRB mengeluarkan aturan soal singkatan nama program.

"Meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan," ucapnya.

Nama program yang sudah terlanjur dibuat nyeleneh, kata Edi, masih bisa diperbaiki dan diganti. Pemerintah daerah juga tidak boleh malu memperbaikinya dengan mencari kembali singkatan yang wajar sebelum diluncurkan ulang.

"Jadi kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat," tutur Edi.

Selain Sipepek, ada beberapa singkatan program pemerintah daerah atau lembaga lainnya yang dianggap nyeleneh. Misalnya:

JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring dengan perkembangan teknologi, tingkat ketergantungan manusia terhadap AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan makin tinggi.

Hal itu dibuktikan dengan penggunaan AI sebagai alat dukung dalam menjalankan bisnis yang disinyalir akan membuat pekerjaan makin efisien dan cepat.

Untuk dapat memanfaatkan dan mengelola AI secara maksimal, diperlukan pemahaman yang cukup mendalam agar teknologi AI dapat digunakan tepat pada sasaran.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) PT Sinergi Wahana Gemilang Chandra Marita Sari, diperlukan adanya adopsi dan alih pengetahuan agar AI, sebagai bagian penting dari transformasi digital, dapat digunakan secara maksimal untuk membantu bisnis perusahaan di Indonesia.

“Seperti kita ketahui, AI sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Berbagai Large Language Model (LLM), sebagai foundation model dari Generative AI telah menjadi pemicu bagi berbagai perkembangan AI ke depannya," ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Perseroan, yang merupakan distributor IBM, menggelar SWG Day 2024 guna memperkenalkan solusi berbasis AI secara menyeluruh seperti IBM watsonx Assistant. Pengguna dapat berkomunikasi dengan dokumen dan data melalui natural language.

Ditunjukkan pula kemampuan IBM Granite yang dapat menjadi AI Assistant bagi para pengembang sistem.

"Acara ini memberikan kesempatan kepada para IBM Business Partner untuk memperkenalkan solusi IBM yang mereka miliki kepada calon pelanggan melalui berbagai booth yang ada," terang Chandra.

REPUBLIKA.CO.ID, PACITAN -- Kejaksaan Negeri(Kejari) Pacitan, Jawa Timur menjerat pelaku pembunuhan berencana dengan cara menabur/membubuhkan racun sianida ke minuman kopi yang menewaskan seorang pelajar SMP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara hukuman seumur hidup sebagaimana diatur alam KUHP pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.

"Terdakwa kami jerat dengan pasal kombinasi, yakni pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup," kata JPU Kejari Pacitan, Yusnita Marwani di Pacitan, Selasa.

Sidang kasus ini sudah dimulai pada pekan pertama Juli ini. Sidang dimulai dengan pembacaan tuntutan, dan pada pekan ini siding dilanjutkan dengan pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa.

Yusnita mengatakan, selain menggunakan pasal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) pihaknya menjerat terdakwa Ayuk Findi Antika dengan pasal Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 (3) Tahun 2014 Undang-undang Perlindungan Anak.

"Dakwaan primer terdakwa Ayuk menggunakan pasal 340 KUHP subsider 339 KUHP, lebih subsider 338, lebih subsider lagi 353 KUHP atau 351 KUHP tentang pembunuhan berencana.

"Ayuk terancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," ujarnya.

Sementara, kata dia, dakwaan alternatif kedua bersifat lex specialist.

Dikonfirmasi terpisah, penasehat hukum terdakwa, Lambang Windu Prasetyo menyebut, pihaknya sepakat dengan dakwaan yang diberikan oleh JPU. "Kami, tidak akan mengajukan eksepsi atau pembelaan terhadap terdakwa dalam kasus ini," katanya.

Akan tetapi, dia tetap ingin melihat fakta persidangan. Sebab, banyak kejanggalan dalam kasus ini. "Tidak ada keberatan yang sifatnya eksepsional, selanjutnya ke pembuktian saja," katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Pacitan di Jawa Timur menangani kasus kematian pelajar MTS berinisial MR (14) setelah menenggak kopi buatan ayahnya, sesaat sebelum berangkat sekolah pada Jumat, 5 Januari 2024. Kopi itu memiliki kandungan racun sianida yang dibubuhkan secara diam-diam oleh tetangga korban, terdakwa Ayuk Findi Antika (26).

Kasus kematian tidak wajar remaja MR setelah menenggak kopi di rumahnya yang berlokasi di Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro kala itu sempat memunculkan dugaan peran/keterlibatan ayah korban selaku peracik kopi kala itu.

Namun setelah jajaran Satreskrim Polres Pacitan melakukan serangkaian penyelidikan ilmiah terhadap ponsel saksi AFA, polisi mendapat kesimpulan penting bahwa tetangga korban inilah penabur racun sianida ke minuman kopi yang kemudian ditenggak MR.

Modus perbuatan pelaku yang telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka ini adalah untuk mengalihkan perhatian atas kasus pencurian KTP, kartu ATM dan buku rekening milik korban pada pertengahan Desember 2023.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri membahas tata kelola sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyelesaian legalitas lahan sawit di dalam kawasan hutan seharusnya sudah selesai pada akhir 2023 atau tiga tahun setelah UU Cipta Kerja diundangkan.

Hal tersebut mengacu pada pasal 110A UU Cipta Kerja. Pasal 110A ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023."

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, penyelesaian keterlanjutan lahan sawit di dalam kawasan hutan akan diselesaikan dalam satu bulan ke depan.

"Pada prinsipnya mengenai keterlanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu, bapak presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," ucap Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga mengingatkan ada sanksi administratif yang dapat dikenakan jika melakukan pelanggaran dalam pasal 110B.

"Sedangkan yang satu di pasal 110B terkait dengan pelanggaran, dan pelanggaran ini tentu harus ditagih," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, Satgas Tata Kelola Sawit diminta bekerja lebih maksimal di sisa pemerintahan saat ini. Terutama, terkait perolehan pajak dari adanya pemanfaatan sawit.

"Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi, utamanya pendapatan nasionalnya, sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," ucap Harvick.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan terdapat 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Melalui UU Cipta Kerja, pemutihan lahan sawit ilegal itu diatur pada pasal 110A.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah. Pengaduan itu hak semua pihak.

“Kalau pelaporan kan siapa pun boleh melaporkan kan gitu. Kalau merasa bahwa hak-haknya itu dilanggar atau prosedur atau proses pelaksanaan pengerjaan di KPK oleh staf kami di KPK dianggap tidak profesional misalnya, kan silakan saja melaporkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

KPK juga ogah mengurusi keputusan Dewas Lembaga Antirasuah menindaklanjuti aduan itu. Nantinya, para anggota pemantau akan memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi laporan.
“Nanti kan Dewas akan melakukan klarifikasi bagaiamana misalnya pada saat melakukan pemeriksaan, bagaimana pada saat melakukan penggeledahan dan lain sebagainya akan dilihat oleh Dewas itu,” ucap Alex.

Putusan akhir dari aduan itu diserahkan ke Dewas KPK. Masyarakat diharap bersabar sampai hasil pemeriksaan diselesaikan.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Sebelumnya, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas Lembaga Antirasuah hari ini, 9 Juli 2024. Aduan itu didasari penggeledahan rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024.

“Kami dari tim hukum DPP PDIP, hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan ada 16 orang yang menyambangi rumah Donni saat itu. Mereka menggeledah, memeriksa, dan menyita sejumlah barang di kediaman tersebut.

Menurut Johanes, upaya paksa itu berlangsung selama empat jam. Menurutnya, tidak ada surat tugas atas penggeledahan tersebut.

“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ujar Johanes.

(AGA)

Seorang penjual es buah asal Boyolali, Jawa Tengah, ditangkap polisi karena memperkosa bocah perempuan berusia 12 tahun. Pelaku bernama Agni Bexner (18) terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya.

Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Agus Tri mengatakan, pelaku dan korban berhubungan melalui WhatsApp sejak Februari 2024. Mereka kemudian berpacaran secara online dan bertemu pada Bulan Juli.

"Jadi korban dan pelaku ini dikenalkan lewat temannya pelaku. Lalu pacaran dan bertemu 5 Juli 2024 tersangka ke Semarang, dan memesan hotel," ujar Agus, Selasa (9/7).

Mereka kemudian bertemu di kamar hotel yang dipesan pelaku. Pelaku lalu membujuk korban dan melancarkan aksi bejatnya meski korban menolak.

"Pelaku meminta untuk ditemui di tempat tersebut. Pelaku kemudian menyetubuhi korban," jelas dia.

Tak terima mendapat perlakuan tersebut, korban lalu bercerita ke orang tuanya. Orang tuanya pun langsung melapor ke Polrestabes Semarang.

"Korban mengalami trauma dan hilang keperawanan," ungkap Agus.

Sementara itu, tersangka mengakui itu pertemuan pertamanya dengan korban setelah berpacaran selama 2 bulan. Ia memang sudah berencana untuk menyetubuhi korban.

"Emang dari Jakarta itu janjian ketemuan di hotel. Kenalnya udah dua bulan, baru sekali itu ketemu, langsung saya paksa gitu. Dia enggak mau, tapi saya paksa," kata Agni.

Atas kejahatannya, tersangka dijerat Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 3 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

Jakarta: Hasil Tracer Study yang dilakukan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) pada periode April hingga September 2023 kepada alumni penerima Bidikmisi/KIP Kuliah menunjukkan hasil memuaskan. Alumni memiliki Indeks Prestasi Akademik (IPK) di atas 3,00.

Bahkan, ada yang menyentuh IPK 3,99, walaupun ada juga alumni penerima yang IPK-nya di bawah 3,00, namun jumlahnya sangat sedikit. Dilansir dari laman Puslapdik Kemdikbud, Tracer Study 2023 menggunakan metode survei dengan teknik penyebaran kuesioner secara langsung, WhatsApp blast, dan pendalaman melalui wawancara.

Puslapdik bekerja sama dengan PTN dan LLDikti serta dibantu Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi/KIP Kuliah atau Permadani Diksi KIP-K Nasional. Tracer Study atau sering disebut survei alumni merupakan riset untuk melacak dan mengevaluasi kinerja alumni dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi.
Tracer study menyasar seluruh alumni Bidimisi/KIP Kuliah sejak angkatan pertama masuk kuliah tahun 2010. Namun, sebagian besar responden adalah alumni yang masuk kuliah mulai 2014 atau lulus dalam periode 5 tahun terakhir dan lulus maksimal tahun 2022.

Kemendikbudristek mencatat total mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sejak 2010 sampai 2024 sekitar 1.052.445 orang dengan alumni atau sudah lulus sekitar 440 ribu orang. Dari sejumlah 440 ribu tersebut, yang berhasil terdeteksi keberadaannya melalui sistem hanya sekitar 125 ribu orang alumni ditambah sekitar 3 ribuan alumni yang terdata oleh Permadani Diksi KIP K Nasional.

Dari 128 ribu-an alumni Bidikmisi/KIP Kuliah itulah kuesioner disebarkan dan hasilnya, sampai 30 September 2023 sebanyak 20.706 alumni memberikan respon dengan mengisi kuesioner. Dari jumlah itu, sebanyak 6.348 alumni masuk kuliah tahun 2018, sementara yang masuk kuliah tahun 2019 sebanyak 1.427 orang, dan sisanya merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi tahun 2013 sampai dan 2017.

Dari 20.706 alumni Bidikmisi/KIP Kuliah yang mengisi kuesioner, 42 persen di antaranya mampu mencapai IPK antara 3.50 sampai 3.75 sehingga berhak berpredikat Cum Laude. Bahkan, 28 persen alumni yang mengisi kuesioner mampu menorehkan prestasi akademik dengan IPK mencapai antara 3,75 sampai 3,99.

Di Indonesia, lulusan yang ber-IPK 3,8 hingga 3,9 berhak menyandang predikat Magna Cum Laude atau dengan kehormatan besar. Menariknya, ada 2,3 persen alumni di jenjang D2 yang mampu mencapai IPK 4,00.

Tingginya IPK berbanding lurus dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sebanyak 2.884 orang lulusan jenjang S1 melanjutkan pendidikan ke pendidikan profesi, 3.118 orang sampai jenjang master, dan 76 orang yang setelah lulus S1, lanjut magister dan kemudian ke jenjang doktor.

Data yang cukup mengejutkan ditemukan pada alumni penerima Bidikmisi/KIP Kuliah di jenjang D1 yang notebene merupakan jenjang pendidikan dengan orientasi untuk langsung bekerja. Ternyata, di jenjang ini ada 9 alumni penerima yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 hingga magister, bahkan ada 1 orang yang melanjutkan ke jenjang doktoral.

Keberhasilan mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah di semua jenjang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ada kemungkinan karena keinginan sendiri, adanya kemampuan akademik dan tuntutan profesi serta didukung banyaknya lembaga pemberi beasiswa, baik di pemerintah maupun di swasta.

Hal itu bisa dilihat dari lokasi perguruan tinggi tempat melanjutkan pendidikan. Sebanyak 4.064 orang melanjutkan pendidikan di dalam negeri, namun tak sedikit yang berhasil mengenyam pendidikan di luar negeri.

Sebanyak 100 orang melanjutkan pendidikan di negara-negara di Asia, 34 orang di Eropa, 30 orang di Australia, dan 11 orang di Amerika.

Sejak digagas tahun 2010 hingga sekarang, salah satu tujuan Bidikmisi/KIP Kuliah adalah memberi peluang bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial tapi memiliki potensi akademik untuk ikut serta meningkatkan daya saing bangsa, selain tentunya meningkatkan kompetensi diri.

Baca juga: Hasil Tracer Study 2023: Alumni Bidikmisi Berhasil Tingkatkan Ekonomi Keluarga

(REN)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri farmasi nasional masih ketergantungan impor bahan baku.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, lebih dari 90% bahan baku yang digunakan industri farmasi nasional masih harus diimpor, terutama dari China, India dan Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 45% barang impor tersebut dibeli dari China. Sementara itu, dua negara pemasok bahan baku obat lainnya adalah India sebanyak 27% dan AS 8%.

"Pohon industri farmasi nasional masih memiliki kedalaman struktur yang sangat dangkal. Terutama dari sisi industri kimia dasar (petrokimia) sebagai bahan awal pembuat intermediate," kata Reni dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, kemenperin mencoba melakukan pengembangan dan pengadaan bahan intermediate dari industri kimia dasar atau petrokimia maupun obat berbasis alam atau bahasa medisnya fitofarmaka untuk meningkatkan daya saing industri lokal di pasar dalam negeri maupun global.

"Juga melakukan sosialisasi insentif seperti tax holiday tax allaowence, dan super deduction tax, pengusulan BMDTP untuk bahan baku obat (BBO) yang belum bisa diproduksi lokal dan penghapusan PPN bagi produk yang menggunakan BBO lokal," sambungnya.

Tantangan lainnya, industri farmasi masih berbasis formulasi. Jadi mayoritas industri Farmasi nasional baik PMDN maupun PMA fokus formulasi produk produk obat copy (off-potent).

Kemudian masih diperlukannya impor untuk beberapa produk yang masih dalam masa paten, biologi dan obat dosis yang spesifik dan teknologi yang tinggi seperti aerosol inhaler atau pen insulin.

Mengatasi masalah formulasi, kata Reni, Kemenperin berusaha mendorong kepastian pasar dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Terutama untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menarik investasi PDMN dan PMA industri farmasi nasional.

SURABAYA, iNews.id- Rektor Universitas Airlangga (Unair), Profesor Mohammad Nasih mencabut dan menganulir keputusan pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK), Selasa (9/7/2024). Profesor Budi Santoso akan resmi menjabat kembali sebagai Dekan FK Unair mulai Rabu (10/7/2024).

Berakhirnya polemik pencopotan Dekan FK Unair ditandai dengan sujud syukur dan doa bersama para guru besar serta civitas FK Unair. Setelah melaksanakan ibadah sholat di Masjid Ulul Azmi, kampus C Unair Surabaya, Rektor Profesor Mohammad Nasih bertemu langsung dengan Profesor Budi Santoso atau dikenal Prof Bus. Keduanya saling berpelukan dan berjabat tangan.

"Ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai Dekan. Sudah selesai, selanjutnya tentu saya mohon maaf kepada kawan-kawan media kalau cerita serial ini berakhir sampai di sini," ujar Mohammad Nasih di Surabaya, Selasa (9/7/2024).

Meski telah berakhir, Profesor Mohammad Nasih enggan memberikan penjelasan kepada media terkait penyebab maupun dasar pencopotan Prof Bus dari jabatan Dekan FK Unair. Dia memastikan mengembalikan jabatan Prof Bus sebagai Dekan FK Unair dan mulai Rabu besok resmi menjabat kembali.

Sementara itu, Prof Bus meminta maaf atas terjadinya polemik dan meminta agar permasalahan tersebut tidak diungkit lagi. Dia mengatakan, masalah tersebut sudah berakhir.

Seperti diberitakan pada 3 Juli 2024, Unair Surabaya memberhentikan dan mencopot Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran. Kuat dugaan pemberhentian Profesor Budi Santoso dari jabatan Dekan FK Unair akibat pernyataannya yang menolak wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Editor: Kurnia Illahi