Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

(kil/kil)

Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar wisuda hari kedua program Doktor ke-11, Magister ke-49, Spesialis ke-6, Sarjana ke-80, dan Program Diploma Tiga di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyar, MA., Gedung Cendekia UMJ, Sabtu, 26 Oktober 2024. Sebanyak 1.572 mahasiswa diwisuda pada periode semester genap tahun akademik 2023/2024.

Sesi kedua diisi oleh wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, serta Fakultas Teknik. Sementara itu, sesi ketiga diikuti wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), serta Sekolah Pasca Sarjana (SPs).

Koordinator Kopertis Wilayah I DKI Jakarta dan Banten, Asep Saefudin Jahar menekankan kepada wisudawan agar tidak terlena dengan nilai IPK tinggi yang diraih selama di bangku kuliah. Menurutnya, kesuksesan di masa depan tidak semata-mata dari nilai akademik saja, tetapi juga kecerdasan untuk beradaptasi dengan orang baru di lingkup kerja dan pada perubahan zaman.
"Jadi, kunci yang harus kita lakukan adalah seberapa baik kita bisa beradaptasi dengan kemampuan orang dan perubahan. Jangan mudah merasa bangga karena kita harus memupuk mentalitas, kemampuan, dan keterampilan untuk beradaptasi," jelas Asep dalam siaran persnya, Minggu, 27 Oktober 2024.

Rektor UMJ, Ma'mun Murod Al-Barbasy dalam pidatonya menyampaikan, dengan akreditasi Unggul yang telah diraih UMJ, menandakan kampus tertua Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) ini sudah setara dengan kampus Unggul lainnya. Menurut Ma'mun, capaian tersebut merupakan hasil yang luar biasa bagi UMJ dan merupakan bagian dari DNA Muhammadiyah, yaitu memiliki spirit Al-Ma'un untuk memberi ke umat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"UMJ akan terus menjunjung tinggi misi umat untuk memajukan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi UMJ yang senantiasa memberi beasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi," ungkapnya.

Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKALUM) UMJ, Mukti Ali berharap setiap fakultas di UMJ mendorong para lulusan untuk berhimpun dalam suatu lembaga alumni. Menurutnya, tradisi ini perlu diwujudkan agar setiap lulusan mempunyai rasa memiliki dan menjadi bagian dari keluarga besar UMJ.

"Kalau alumninya merasa menjadi bagian dari keluarga maka akan mempunyai keterikatan dan dapat saling membantu adik-adiknya (dalam pendidikan maupun dunia kerja)," ucapnya.

Pada sesi lain, wakil Ketua MPR RI M. Eddy Dwiyanto Soeparno menyampaikan orasi ilmiah yang membahas era rapid change (perubahan cepat). Menurutnya, teknologi dan digitalisasi mengubah wajah sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha, transportasi, pertanian dan lain-lain.

Terlebih, perubahan cepat tersebut berdampak langsung pada memburuknya polusi udara dan kualitas ekologi. Oleh karena itu, ia berpesan kepada wisudawan untuk beradaptasi dengan cepat agar menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat menguasai teknologi dengan baik.

"Untuk menghadapi perubahan cepat itu, lulusan UMJ harus memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau pendobrak, jadi pelopor bukan pengekor, jadi reformis jangan apatis, dan jadi aktor dari perubahan karena ini yang akan menentukan nama kalian tercatat di buku sejarah atau buku tamu undangan," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, untuk menjadi seorang pemimpin di era rapid change, lulusan UMJ perlu memiliki keterampilan problem solving, critical thinking, dan creativity. "Keterampilan utama ini tentunya untuk mendapatkan pekerjaan di era digital," beber Eddy.

Menurutnya, apabila UMJ dan para wisudawan berkontribusi sebagai Center of Excellence, maka akan menghasilkan lingkungan yang bersih ketika perubahan teknologi dan digitalisasi mendominasi berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan serta kesehatan.

Terakhir, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 tersebut, berharap wisudawan UMJ memiliki mentalitas sebagai agen perubahan, yaitu seseorang yang mampu melihat peluang, berinovasi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Sebelumnya, hari pertama Wisuda ke-80, UMJ meluluskan 519 wisudawan dari Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

UMJ merupakan kampus tertua di PTMA yang memiliki akreditasi Unggul dan mencetak dua Doktor Honoris Causa kepada Presiden Ke-1 Republik Indonesia Ir. Soekarno serta Ustadz Adi Hidayat, Lc., ??.

Baca juga: Penelitian di Tengah Covid-19, Kini Yana Jadi Wisudawan Doktor Terbaik FT UGM

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Hari ini, Sabtu, 26 Oktober 2024 menjadi momentum yang istimewa bagi Elia Laila Rizqiyah. Elia dinobatkan menjadi wisudawan termuda program magister (S2) yang sekaligus lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sempurna, 4.00 pada wisuda Pascasarjana Periode I Tahun Akademik 2024/2025

Ia menjadi salah satu dari 1.560 lulusan Program Magister (S2) yang diwisuda selama dua hari 23-24 Oktober lalu di Grha Sabha Pramana. Elia menjadi yang termuda, di antara rerata usia lulusan Program Magister periode ini adalah 29 tahun 6 bulan 15 hari.

Wisudawan Program Studi Magister Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian ini berhasil lulus di usia 22 tahun 6 bulan 19 hari. Selain menyandang sebagai lulusan termuda, ia juga berhasil lulus cumlaude dengan IPK 4.00.
Elia tidak bisa menutup kebahagiaannya karena semangat dan kerja keras selama menempuh studi berhasil membawanya menjadi lulusan termuda program magister (S2) pada Wisuda Pascasarjana Periode I Tahun Akademik 2024/2025. “Tentunya sangat bersyukur bisa berkesempatan sekolah S-2 dan sampai meraih gelar,” ujarnya, dilansir dari laman UGM, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Elia menempuh Program Studi Magister Ilmu Tanah selama 1 tahun 11 bulan melalui program fast track. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM pada tahun 2023.

Alasan gadis asal Klaten, Jawa Tengah ini memilih Program Studi Ilmu Tanah karena mampu memberikannya kesempatan untuk menjelajah dan berpetualang di lapangan. Saat tengah menempuh pendidikan S1, pihak Fakultas membuka kesempatan bagi mahasiswa di tingkat akhir untuk mendaftar dan menempuh program fast track untuk melanjutkan pendidikan S2 meski belum lulus sarjana.

Kesempatan itu tidak ia sia-siakan dan di program studinya tersebut, ia menjadi paling muda di antara rekan sejawatnya. “Saya menempuh pendidikan S2 dalam usia yang lebih muda dibandingkan teman-teman sehingga saya mendapatkan pengalaman mempunyai sosok kakak yang selama ini tidak didapatkan karena saya anak adalah anak pertama,” katanya.

Padahal Elia sebenarnya ia tidak jauh berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, saat masih S1 dulu, ia giat mengikuti sejumlah kegiatan kemahasiswaan seperti perlombaan dan organisasi, salah satunya Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah (KMIT). Sedangkan saat S2, dirinya mengaku lebih banyak kegiatan konferensi dan aktif membantu dosen dalam berbagai project untuk menambah pengalaman.

Selain itu, Elia aktif menjadi Asisten Pengelolaan Air untuk Pertanian dan Asisten Kimia Tanah di laboratorium tanah Fakultas Pertanian. Penelitian tesis Elia sendiri mengambil riset tentang adsorpsi dan desropsi fosfor di andisol pada beberapa variasi elevasi di kawasan Gunung Merbabu dan Sindoro.

Tesisnya ini mengkaji pengikatan dan pelepasan unsur hara fosfor di tanah andisol dengan variabel elevasi wilayah di lereng gunung Merbabu dan Sindoro. Menurutnya, penelitian ini penting di bidang pertanian karena wilayah gunung banyak digunakan untuk area pertanian khususnya hortikultura.

“Tetapi di kawasan ini punya permasalahan ketersediaan unsur hara fosfor yang rendah dan efektivitas pemupukan P yang kurang,” ujarnya.

Di tengah kesibukan selama menempuh kuliah S2, Elia mengaku rasa lelah dan penat selalu datang dan tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi perasaan itu, ia mengaturnya kesibukannya dengan skala prioritas dan memastikan setiap harinya selalu ada satu hal yang telah ia kerjakan.

Usai menyandang gelar master, Elia berencana untuk terjun ke dunia pekerjaan untuk menerapkan ilmu teoritis yang telah ia dapatkan di dunia perkuliahan. Di sisi lain, ia juga telah berancang-ancang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktor dalam beberapa tahun ke depan.

“Mimpi itu hak semua orang tanpa terkecuali, kalau kita mampu memimpikan sesuatu artinya kita juga mampu untuk meraihnya,” pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Elia Laila Rizqiyah, mahasiswa Program Magister Universitas Gadjah Mada (UGM), baru saja dinobatkan sebagai wisudawan termuda setelah lulus pada usia 22 tahun. Pada wisuda yang digelar 23-24 Oktober lalu, usia rata-rata lulusan S2 UGM adalah 29 tahun.

Selain menjadi wisudawan termuda, Elia juga meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yakni 4.0.

“Tentunya sangat bersyukur bisa berkesempatan sekolah S2 dan sampai meraih gelar,” ujar Elia, Sabtu (26/10).

Mahasiswi Fakultas Pertanian ini menempuh Program Studi Magister Ilmu Tanah selama 1 tahun 11 bulan melalui program fast track. Program ini memberi kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk melanjutkan ke jenjang S2 sebelum lulus sarjana, dan Elia berhasil menyelesaikan S1 pada 2023.

Selama pendidikan S1, Elia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk organisasi Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah (KMIT) dan sejumlah kompetisi. Di jenjang S2, ia lebih banyak terlibat dalam konferensi, membantu dosen dalam berbagai proyek, serta menjadi Asisten Pengelolaan Air untuk Pertanian dan Asisten Kimia Tanah di laboratorium Fakultas Pertanian.

Setelah menyelesaikan studi S2, Elia berencana terjun ke dunia kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam beberapa tahun mendatang.

“Mimpi itu hak semua orang tanpa terkecuali. Jika kita mampu memimpikan sesuatu, artinya kita juga mampu meraihnya,” ungkap Elia.

Lewat pidatonya yang menggebu saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8), presiden terpilih Prabowo Subianto begitu semangat menyinggung pemberantasan korupsi. Ketua Umum Gerindra itu menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.

Ia bahkan, dengan suara tinggi khas jenderal TNI, menegaskan akan mengejar koruptor dengan pasukan khusus hingga ke Antartika.

"Kalaupun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," kata Prabowo.

Prabowo menilai, korupsi adalah hambatan utama kebangkitan bangsa. Artinya, syarat utama mewujudkan Indonesia Maju adalah dengan menekan perilaku koruptif.

"Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, kurangi, dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi," tegasnya.

Kalimat Prabowo di atas memang tampak penuh api membasmi korupsi. Terlebih kata-kata ‘mengejar koruptor ke Antartika’ tak hanya sekali itu saja muncul dalam pidatonya. Namun bagi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, kalimat Prabowo itu baru sebatas omon-omon.

“Kita anggap saja sementara ini masih sebatas jargon,” kata Agus kepada kumparan, Jumat (11/10).

Selain masalah ekonomi, Prabowo memang memiliki pekerjaan rumah di sektor penegakan hukum, spesifiknya pemberantasan korupsi. Masalah hukum dan korupsi masih menjadi kerikil-kerikil pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menganggap pemberantasan korupsi adalah yang utama. Pokok dari segala masalah yang mesti jadi perhatian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di 100 hari kepemimpinan usai diambil sumpah pada 20 Oktober 2024.

Bagi Zaenur, pemberantasan korupsi dan kepastian penegakan hukum yang baik akan sejalan dengan minat investasi.

“Karena investor takut berinvestasi di Indonesia dengan tingkat kepastian hukum yang rendah,” kata Zaenur kepada kumparan, Kamis (10/10).

Sebagai presiden terpilih, pelanjut roda pemerintahan, Prabowo akan langsung disuguhkan berbagai pekerjaan rumah. Prabowo bakal memulai dari warisan penegakan hukum yang dinilai suram di akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu indikator kegagalan Jokowi dan harus diselesaikan Prabowo adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot.

IPK adalah penilaian internasional atas skor terkait persepsi atau risiko korupsi di Indonesia. Pada 2023, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34 poin. Peringkat Indonesia masih tergolong ‘zona merah’ yang sejajar dengan negara seperti Malawi hingga Sri Lanka.

Skor 34 dari skala 90-100 ini sebenarnya tidak berubah dari tahun 2022. Tapi, angka 34 tersebut dianggap merosot bila dibandingkan tahun 2021 yang menginjak skor 38, atau bahkan sangat jauh dari pencapaian di akhir periode pertama Jokowi, tahun 2019, yang mencapai 40 poin. Sehingga penurunan dari 38 ke 34 disebut penurunan poin terparah sejak reformasi.

Penurunan skor IPK pernah terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono tapi hanya 1 poin. Tepatnya pada tahun 2007 turun jadi 23 dari 24 poin di tahun 2006. Pada tahun-tahun berikutnya, skor IPK Indonesia selalu mengalami kenaikan hingga kemudian merosot di akhir periode Jokowi.

IPK pada akhir periode pertama Jokowi pada dasarnya pernah mengalami kenaikan signifikan yakni tahun 2019 itu. Tapi, tahun itu KPK masih diisi penyidik-penyidik ‘ditakuti’ macam Novel Baswedan yang belakangan disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersama 56 pegawai lain. Penyingkiran Novel dkk melengkapi masalah revisi UU KPK tahun 2019. Revisi aturan yang menjadi biang pelemahan KPK.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, mengatakan kenaikan IPK di periode pertama tersebut karena Jokowi masih ingin memenangi kontestasi Pilpres 2019. Jadi, lanjut Danang, pada tahun-tahun awal, Jokowi masih menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Namun setelah terpilih kembali, petaka datang dengan berbagai UU yang mendapatkan penolakan masyarakat: revisi UU KPK dan RUU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi konteksnya periode pertama dia ingin menang di periode kedua, jadi dia bekerja keras di berbagai bidang,” kata Danang saat ditemui kumparan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Dalam data yang dirilis TII, terlihat bahwa Jokowi memulai pemerintahannya dengan skor IPK 34 pada 2014 dan kini skornya sama 34 di tahun 2023. Artinya, Jokowi tak membawa perubahan apa pun dalam pemberantasan korupsi hingga akhir kepemimpinannya. Warisannya tak lain hanya revisi UU KPK dan TWK yang kontroversi.

Danang menjelaskan, stagnasi IPK Indonesia disebabkan dua komponen utama: demokrasi (politik) dan penegakan hukum atau rule of law. Dalam bidang politik, biaya parpol hingga politik uang masih jadi komponen yang membuat sulitnya perbaikan skor IPK.

Sementara persoalan demokrasi, lanjut Danang, terkait kesamaan di hadapan hukum serta meritokrasi, termasuk juga bisnis. Ia mencontohkan di Indonesia masih lazim orang dimudahkan karena dekat dengan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang jadi lawan atau jauh dari kuasa akan dipersulit. Tidak ada kesetaraan hak. Problem ini, kata Danang, menjadi penilaian dunia internasional terhadap Indonesia.

Adapun komponen rule of law atau aturan hukum Indonesia dinilai masih riskan, sangat mudah diubah-ubah. Lalu ditambah dunia peradilan yang dipandang belum sepenuhnya independen. Bahkan beberapa Hakim Agung ditangkap karena korupsi, terkait suap dan pengaturan putusan.

“Itu kemudian membuat kita tidak bisa maju. Jadi walaupun sudah diangkat oleh reformasi bisnis, naiknya enggak banyak. Karena diganduli dua hal ini: politik dan hukum,” jelas Danang.

Danang menduga IPK 2024 tidak akan mengalami peningkatan, bahkan kembali diprediksi turun. Penyebabnya adalah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran jadi cawapres hingga putusan Mahkamah Agung (MA) yang sempat memuluskan jalan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, di kontestasi pemilihan gubernur.

Dua putusan tersebut dianggap bagian puncak sekaligus memperlihatkan secara terang bagaimana rule of law masih sangat riskan di Indonesia. Hukum bisa diubah-ubah tergantung selera penguasa.

“Ini meruntuhkan upaya reformasi peradilan. Menggaji hakim MA dengan biaya yang sangat tinggi, menggaji fasilitas MK dengan sangat berlimpah, itu tidak relevan lagi, karena toh Jokowi bisa ngatur-atur, baik di MK maupun di MA,” ungkap Danang.

Fakta ini dianggap sebagai peninggalan suram Jokowi yang perlu diperbaiki Prabowo. Danang berharap, meski tak terlalu optimistis, Prabowo bisa mengembalikan muruah penegakan hukum. Prabowo diminta tak mencontoh cara Jokowi dengan mengintervensi penegak keadilan, yang oleh Danang disebut dengan istilah ‘playbook Jokowi’.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, juga tak bisa meneropong nasib penegakan hukum di masa Prabowo. Hanya satu yang pasti, kata Susi, pemerintahan mendatang akan terbebani tunggakan-tunggakan atau warisan suram penegakan hukum era Jokowi.

“Kita melihat bagaimana penegakan hukum terutama itu tampaknya, orang lebih istilahnya kan 'tajam ke bawah tapi tumpul ke atas', terutama berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh para elite politik,” kata Susi kepada kumparan, Kamis (10/10).

Sejalan dengan tantangan IPK, Prabowo juga bakal dihadapkan kerja ekstra yakni mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum: kepolisian, Kejaksaan, terutama KPK.

KPK di periode akhir Jokowi kehilangan taringnya. Dilemahkan dan malah lebih banyak berkutat dengan kontroversi pimpinan dan internal. Mulai dari gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika oleh mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi, hingga Wakil Ketua Nurul Ghufron yang terkena etik karena menyalahgunakan kekuasaan.

Sejurus dengan pelanggaran pimpinannya, KPK juga diguncang dengan dugaan pungli rumah tahanan (Rutan) oleh 93 pegawai KPK. Dari 93 tersebut, 15 di antaranya dibawa ke pengadilan dan didakwa melakukan pungutan liar hingga Rp6,3 miliar.

Rentetan kasus dan kontroversi tersebut membuat KPK menjadi lembaga dengan kepercayaan publik terendah berdasarkan survei Litbang Kompas Juni 2024. Citra KPK yang hanya 56,1 persen bahkan berada di bawah DPR.

Citra paling ‘bontot’ ini semestinya menampar KPK dan pemberantasan korupsi di akhir kekuasaan Jokowi. Sebab, dalam sejarahnya, KPK adalah salah satu lembaga yang selalu memperoleh kepercayaan publik paling tinggi.

KPK sekarang tak lagi garang dan jauh bila dibandingkan sebelum 2019. Anak kandung reformasi berhasil dilemahkan Jokowi lewat pimpinan yang dipilih. Prabowo diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

ICW, kendati tak optimistis, tetap berharap Prabowo bisa mengembalikan kepercayaan publik, dukungan masyarakat sipil, terhadap kinerja penegakan hukum dalam 100 hari kerja pertama sebagai kepala negara.

“Jadi banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentu memperkuat kembali pemberantasan korupsi, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Agus.

Kondisi KPK yang tengah terpuruk tersebut jadi tantangan dan harus segera direspons Prabowo setelah 20 Oktober. Susi menilai, langkah paling dekat dan prioritas untuk diperhatikan Prabowo adalah pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Susi, jika Prabowo tak bisa memilih nama-nama lain calon pimpinan karena sudah diseleksi Pansel, tapi setidaknya ia punya kuasa untuk memerintahkan kader partai koalisinya di DPR untuk menyeleksi secara ketat di tahap fit and proper test.

“Kita lihat komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi akan seperti apa, dan itu akan ditentukan figur-figur yang dia pilih untuk menjadi pimpinan dan Dewas KPK,” ungkap Susi.

Selain penguatan KPK, Prabowo juga diharapkan mampu mengembalikan independensi peradilan. Perbaikan dunia peradilan jadi salah satu dari sekian masalah yang direkomendasikan tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Mahfud MD saat menjadi Menkopolhukam. Salah satu ahli dalam tim itu adalah pengajar hukum tata negara STH Jentera, Bivitri Susanti.

Bivitri mencatat, dalam persoalan reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, terdapat 3 rekomendasi pokok: masalah legislasi yang tak melibatkan masyarakat, over kapasitas lapas, dan independensi peradilan.

[VIDEO]

Penguatan peradilan tersebut termasuk kesejahteraan hakim, gaji hakim, yang sudah sempat direspons Prabowo melalui panggilan telepon kala hakim-hakim mengadu ke DPR. Mereka mengadu karena gaji tak naik 12 tahun.

Mesti begitu, kata Bivitri, gaji dan kesejahteraan hakim adalah relatif. Yang paling mendasar adalah memberikan independensi kepada hakim alias menghilangkan cawe-cawe.

“Jadi bagaimana pemerintahan yang akan datang itu lebih aware, bukannya cawe-cawe pada per putusan seperti yang kemarin-kemarin dilakukan oleh Jokowi, tapi secara sistemik gimana supaya hakim punya independensi,” kata Bivitri kepada kumparan Jumat (11/10).

Secara keseluruhan, para ahli dan organisasi masyarakat sipil tak begitu optimistis mengenai arah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di tangan Prabowo Subianto. Terlebih karena ia dinilai membawa misi keberlanjutan dari Jokowi yang notabene punya catatan terkait penegakan keadilan.

“Rasanya…tidak akan berbeda itu antara apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Prabowo nanti setelah dilantik,” kata Agus.

TII juga tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap penegakan hukum di era Prabowo. Danang hanya berharap, setidaknya Prabowo tidak menggunakan penegak hukum untuk menekan lawan-lawan politik. Yang muaranya adalah hilangnya nilai independensi lembaga pengadil.

“Itulah warisan Jokowi yang kita mesti lihat. Artinya kita cermati bahwa pemberantasan korupsi ke depan barangkali tidak akan lebih baik,” ujar Danang.

Bivitri pun mengaku skeptis mengenai nasib penegakan hukum dan korupsi setelah melihat peninggalan suram Jokowi yan akan dilungsurkan kepada Prabowo. Tapi bagaimanapun, timpal Bivitri, penegakan hukum tetap harus didorong ke arah yang lebih baik.

Agus menyebut, celah untuk berharap sebenarnya masih ada. Yakni ketika Prabowo memberikan terobosan progresif dan anti mainstream dengan mengembalikan UU KPK ke aturan lama.

“Misalnya tiba -tiba Pak Prabowo berani mengembalikan, meminta KIM Plus misalnya, yang bagian dari koalisi, untuk mengembalikan undang-undang KPK kepada undang-undang sebelumnya ... Itu kan di luar mainstream, karena itu berat sekali pasti,” ucapnya Agus.

Selain persoalan penegakan hukum, TII juga mewanti-wanti potensi kebocoran anggaran di pemerintahan Prabowo. Sebab dari visi-misi Prabowo-Gibran, kebanyakan program membutuhkan anggaran yang melimpah. Salah satunya makan bergizi gratis.

Belum lagi penambahan nomenklatur hingga mencapai 40 lebih kementerian. Kondisi ini dianggap rentan terjadi kebocoran anggaran negara.

“Saya kira butuh monitoring yang cukup ketat, desain kebijakan yang yang memastikan programnya tepat sasaran, tidak jatuh ke pihak ketiga atau bocor di beberapa tempat,” ungkap Danang.

Catatan Danang sejalan dengan hasil pemantauan ICW yang menyebut bahwa birokrasi masih tertinggi dalam hal perilaku korupsi. Korupsi disebut tak selalu dengan kerugian negara besar, tapi hampir terjadi di segala tingkatan. Dari birokrasi pusat hingga pejabat-pejabat desa.

“Saya khawatir dengan semakin banyak birokrasi, semakin lebar birokrasi, pengawasannya juga akan semakin sulit,” tutup Agus.

Jakarta: Sebanyak 51 dati 9.074 wisudawan Universitas Indonesia mendapat predikat summa cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yaitu 4 pada Upacara Wisuda Tahun Akademik Semester Genap 2023/2024.

Salah seorang di antaranya adalah Damar Prasetya Ajie Putra yang merupakan lulusan dari Psikologi Anak Usia Dini, Psikologi Program Magister, Fakultas Psikologi (FPsi). Damar mengatakan, selama kuliah, kami tidak hanya dikenalkan mengenai ilmu-ilmu dasar seperti memahami pola kerja otak manusia dan bagaimana melakukan penelitian secara benar.

Tetapi juga mengerti lebih dalam akan bidang ilmu-ilmu yang aplikatif di masyarakat, seperti bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang anak, membuat kurikulum pendidikan anak, serta melakukan intervensi untuk orang tua. "Hanya sedikit universitas yang memiliki Program Studi Psikologi Terapan, sehingga saya sungguh beruntung bisa menjalani dua tahun pendidikan yang rewarding dan membahagiakan,” ujar Damar.
Lebih lanjut ia mengatakan, selama empat tahun ia telah bekerja sebagai Dokter Spesialis Anak. Menjalani kuliah di UI, yakni di program studi psikologi terapan anak usia dini, memperdalam pemahamannya mengenai psikologi dan perkembangan anak. Ia juga mengatakan, selama berkuliah, dosen-dosen memiliki porsi yang tepat dalam memberikan pengajaran melalui kuliah, supervisi kelompok, dan memberikan pemantik yang baik agar mahasiswa juga mampu belajar mandiri.

“Di program studi psikologi terapan, kami diharuskan membuat intervensi berbasis psikologi yang harus bisa diterapkan di masyarakat. Untuk saya sendiri, saya menemukan bahwa banyak guru PAUD yang belum memiliki pengetahuan yang baik dalam melakukan pertolongan pertama bidang kegawatdaruratan serta belum ada pelatihan yang khusus untuk guru PAUD,” kata Damar.

Berdasarkan hal tersebut, Damar melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesisnya yang berjudul “Efektivitas FAST Training Terhadap Pengetahuan dan Efikasi Diri Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Melakukan Pertolongan Pertama”. Dalam penelitian tersebut ditemukan, guru yang pernah mendapatkan pelatihan, banyak pula yang tetap tidak percaya diri melakukannya.

Oleh karena itu, Damar dan tim merancang intervensi pelatihan di bidang pertolongan pertama anak untuk guru PAUD di Indonesia yang tidak hanya menargetkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga efikasi diri/keyakinan guru dalam melakukan pertolongan pertama.

Sebagai wisudawan Damar berharap, ia dapat berperan sebagai praktisi Psikologi Terapan Anak yang mengaplikasikan teori-teori psikologi untuk memecahkan masalah di tempat kerja dan lingkungan sekitar. “Dengan bekal ilmu tersebut pula, saya dan tim berharap dapat memberikan edukasi berbasis sains seputar ilmu perkembangan anak yang bisa dimanfaatkan orang tua, guru, dan masyarakat,” kata Damar.

Selain Damar, salah seorang wisudawan lainnya yang juga mendapatkan nilai IPK sempurna adalah Rida Indah Fariani yang merupakan lulusan dari Program Studi Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom). “Setelah menyelesaikan studi S3 ini, saya berharap dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang e-Learning. Saya juga berharap networking yang telah banyak saya peroleh selama studi S3 dapat tetap terjaga dan dapat berkolaborasi dalam peneiltian-penelitian di masa yang akan datang,” ujar Rida.

Dalam disertasinya, Rida melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan sistem personalisasi e-learning untuk pendidikan vokasi. Pendekatan yang digunakan adalah knowledge-based yang direpresentasikan dengan ontologi dan diimplementasikan dengan knowledge graph.

Ia mengatakan, sistem ini dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan awal dan gaya belajar mahasiswa, dengan pemberian personalisasi learning object, instruksional dan umpan balik kepada mahasiswa.

Selama berkuliah, ia dapat memanfaatkan Lab DL2 –Lab untuk melakukan riset beserta rekan-rekan S3 dengan minat dan keahlian yang sama. Hal itu sangat penting untuk tetap mendorong riset saya tetap on track.

"Peran promotor dan ko-promotor juga sangat penting. Terima kasih untuk promotor saya Ibu Prof. Kasiyah dan ko-promotor Bapak Prof. Harry Budi Santoso yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan mendukung riset saya dari tahap awal hingga lulus,” kata Rida.

Di antara para tamu undangan upacara wisuda yang dilaksanakan di Balairung, Kampus UI Depok, pada Minggu (25/8) ini, tampak hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI Jenderal Polisi Tan Sri Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D., P.S.M.; Ambassador Extraordinary, Plenipotentiary, Ambassador of Fiji to Indonesia H.E. Amenatave V. Yauvoli.; Menteri Kesehatan Periode 2014-2019 Prof. Dr.dr. Nila Djuwita Farid Anfasa Moeloek, Sp.M(K).; dan Gubernur Bali Periode 2028-2023 Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

“Saya hadir dalam upacara wisuda hari ini karena salah satu di antara ribuan wisudawan adalah mahasiswa dari Fiji, yaitu Aisea Rainima, B.A, PgDip.Psych, M.Si., yang merupakan lulusan dari Magister Psikologi (Sains), FPsi UI," ujar Yauvoli.

Aisea bekerja di salah satu penjara di Fiji. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menambah pengalaman dan belajar di Indonesia. Saya hadir untuk memberikan dukungan kepada Aisea dan lulusan lainnya yang diwisuda hari ini. Saya berharap, ke deoannya akan banyak anak-anak dari Fiji yang dapat sekolah dan menimba ilmu di UI,” ujar Yauvoli.

Baca juga: Kisah Haryo Purwodiningrat Kuliah di Kedokteran UI UKT-nya Cuma Segini

(CEU)

Magelang: Universitas Tidar (Untidar) Magelang meluluskan mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4 pada wisuda ke-67. Mahasiswa peraih IPK sempurna pertama kalinya ini diraih Desti Putri Hardiati dari program studi hukum.

Rektor Untidar Sugiyarto, menyampaikan wisuda kali ini agak berbeda dengan wisuda sebelumnya, sekarang ada wisudawan dengan IPK 4. "Untuk wisudawan terbaik kali ini dari Program Studi Ilmu Hukum dengan status sumacumlaude dengan IPK sempurna 4.00 atas nama Desti Putri Hardiati," katanya Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ia menyampaikan, wisudawan terbaik kedua dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan predikat juga Sumacumlaude dengan IPK nyaris sempurna 3,99, yaitu Clarisa Dian Putri. Sugiyarto menuturkan, pelaksanaan wisuda hari ini merupakan momentum yang sangat menggembirakan bagi Untidar, jumlah wisudawan sebanyak 697 orang, ini cukup banyak.
Wisudawan tercepat masa studinya Pramesti Clara Cahyani dengan Prodi Teknik Sipil ditempuh selama 3 tahun, lima bulan 6 hari, sedangkan lulusan termuda Lintang Cahyaningrum, prodi S1 Pendidikan Matematika berusia 20 tahun, 7 bulan, 22 hari. "Apresiasi kami sampaikan kepada Prodi S1 manajemen, selain jumlah wisudawannya terbanyak, yakni 73 orang dengan rata-rata IPK 3,71," katanya.

Pada wisuda kali ini ada 18 daerah asal wisudawan. Asal daerah terjauh dari Maluku Utara. Ada perwakilan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Bali. "Kami juga berusaha untuk memfasilitasi beasiswa untuk kuliah di Untidar, wisudawan kali ini hampir separo kuliah dengan beasiswa, yaitu sebanyak 295 mahasiswa," katanya.

Baca juga: Tips Lancar Studi S3 dari Peraih IPK Sempurna di Wisuda Unair

(CEU)

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Tenaga Pendukung Teknis Analis Agribisnis. Adapun gaji yang ditawarkan untuk posisi ini Rp 5,5 juta.

Kemenko Perekonomian menggelar rekrutmen melalui Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang VI guna membantu kegiatan perkantoran pada Tahun Anggaran 2024. Pendaftaran bisa dilakukan hingga 6 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Berikut kualifikasinya sebagaimana dihimpun dari laman resmi Kemenko Perekonomian pada Jumat (2/8/2024):

1. Pria/Wanita Warga Negara Indonesia, dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 28 tahun.

2. Pendidikan S1 untuk Program Studi Pertanian atau Agribisnis.

3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terakreditasi A dengan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00

4. Memiliki score TOEFL minimal 500

5. Mahir mengoperasikan Microsoft Office dan mampu berbahasa inggris dengan baik.

6. Memiliki NPWP dan asuransi kesehatan (BPJS/Kartu Indonesia Sehat) yang masih aktif dan/atau berkenan membuat NPWP dan asuransi Kesehatan jika belum memiliki.

7. Memiliki kemampuan atau dapat berkomunikasi dengan baik.

Pendaftar diharapkan melampirkan FC ljazah dan Transkrip Nilai, FC KTP CV, FC SPT atau Bukti Setor Pajak, Surat Keterangan Pengalaman Kerja, Portofolio Bukti Pengalaman Kerja, Asuransi Kesehatan yang di upload melalui web http://rekrutmentp.ekon.go.id/.

Kemenko Perekonomian menyebut hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 07 Agustus 2024.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sudah selesai dipulihkan. Mahasiswa yang telah mendaftar KIP-K diminta melakukan unggah ulang dokumen atau reclaim.

Mahasiswa diminta mendaftar ulang imbas dari website Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sebelumnya sempat tidak bisa diakses karena peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) oleh ransomware.

"Pemulihan sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) telah selesai dan sistem KIP Kuliah sudah dapat diakses kembali," tulis pengumuman di Instagram @puslapdik_dikbud dikutip Senin, 29 Juli 2024.

Daftar ulang KIP Kuliah 2024 dapat dilakukan mulai tanggal 29 Juli hingga 31 Agustus 2024 melalui situs resmi Kemendikbudristek, https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Berikut ini langkah-langkah daftar ulang KIP Kuliah 2024 yang perlu Sobat Medcom ikuti:

Baca juga: Pemulihan Sistem Layanan KIP-K Selesai, Mahasiswa Lakukan 3 Hal Ini Yuk!

Syarat Daftar Ulang KIP Kuliah 2024

Hal paling utama untuk mendaftar ulang adalah mahasiswa harus melengkapi syarat dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
3. Foto pribadi terbaru
4. Foto lengkap keluarga
5. Foto rumah tampak depan
6. Surat keterangan penghasilan kedua orang tua
7. Surat keterangan tidak mampu/ terdata di DTKS
8. SPPT Pembayaran PBB
9. Struk Pembayaran Listrik
10. Kartu KIP / KKS/ PKH (jika ada)
11. Sertifikat prestasi (jika ada)

Baca juga: Cerita Haru Moses Patibang, Anak Petani Singkong yang Berhasil Kuliah Gratis di UGM

Cara Daftar Ulang KIP Kuliah 2024

Apabila dokumen sudah lengkap, ikuti langkah berikut ini untuk daftar ulang KIP Kuliah 2024:

1. Kunjungi situs https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/
2. Klik menu ‘Login Siswa’ dan masukan informasi yang diminta, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta Alamat email yang aktif.
3. Masukkan data yang diperlukan pada form yang tersedia.
4. Nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim melalui email yang didaftarkan.
5. Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang diterima untuk menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih.
6. Setelah diterima di perguruan tinggi, lakukan verifikasi di kampus tersebut.

(SUR)

Jakarta: Tak hanya berhasil merampungkan studi S3-nya, Dona Budi Kharisma juga menerima penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik Program S3 Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) setelah membawa pulang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4.00. Penghargaan ini ia terima saat wisuda Unair periode 242 dengan bahagia.

Perjalanan selama menempuh studi S3 sangat berarti terhadap keilmuan yang ia pelajari, utamanya ilmu hukum perdata. Sementara itu, idealisme menjadi tantangan tersendiri bagi Dona dalam merampungkan disertasinya.

“Prinsip saya harus menemukan teori baru dalam penelitian disertasi sehingga disertasi saya bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu. Oleh karena itu saya harus berganti proposal disertasi berulang kali,” katanya dikutip dari laman Unair, Selasa, 23 Juli 2024.
Meski jalan untuk lulus menempuh jalur berliku, nyatanya Dona berhasil perampungkan gelar doktornya dengan hasil memuaskan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, atau 4,00.

Tips Lancar Studi S3

Menyelesaikan jenjang S3 dengan IPK sempurna, tentu dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dona pun membagikan tips agar merampungkan S3 dengan prestasi akademis yang memuaskan.

Pertama, ia menganjurkan agar setiap mahasiswa yang akan mengambil S3 untuk menyiapkan proposal penelitian. Proposal tersebut menjadi lebih baik jika mengembangkan penelitian yang telah kita lakukan sebelumnya.

?Lalu, jadikanlah tugas saat perkuliahan sebagai bahan dari disertasi. “Artinya tugas-tugas kita adalah rangkaian isi atau pembahasan disertasi. Sehingga saat menyusun disertasi lebih cepat karena sudah kita persiapkan sebelumnya,” jelasnya.

Dona turut berpesan kepada mahasiswa untuk terus belajar. Jenjang akademik sarjana, magister, atau doktoral bukan menjadi titik akhir dalam menimba ilmu. “Semakin kita belajar maka semakin sedikit yang kita ketahui. Maka jangan berhenti menjadi seorang pelajar,” ujarnya.

Selepas S3, Dona akan kembali aktif mengajar sebagai dosen. “Ini saatnya bagi saya untuk mengajar dan mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh selama kuliah di Unair,” ujar Dona.

Dona mengungkapkan, sebagai akademisi ia ingin mencapai jabatan fungsional tertinggi di UNS, yakni menjadi guru besar. Pria asal Kendal, Jawa Tengah tersebut berharap ilmu yang ia miliki bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya tengah mempersiapkan untuk menjadi profesor yang benar-benar layak secara keilmuan, serta bisa memberikan manfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Alumnus: Jangan Khawatir, Ijazah UT 'Jebol' hingga ke Kampus Luar Negeri

(CEU)

Evaluasi akan dilakukan kepada mahasiswa penerima program beasiswa Pemuda Tangguh. Evaluasi ini bertujuan untuk memacu mahasiswa agar mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik itu perubahan bagi pribadinya maupun lingkungan di sekitarnya.

Evaluasi yang pertama adalah, soal indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh. Ia ingin, Disbudporapar Surabaya melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang IPK-nya mengalami penurunan di setiap semesternya.

“Kalau ada penurunan berarti ada yang salah di anak ini. Masalahnya apa? Nah itu harus kita selesaikan,” kata Eri, Rabu (17/7).

Evaluasi yang kedua, yaitu mahasiswa tersebut mampu membawa perubahan di lingkungan keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya.

“Jangan sampai setelah disekolahkan, tapi lupa dengan bapak dan ibunya. Jadi saya ingin, Pemuda Tangguh itu mampu memberikan sesuatu (manfaat) kepada kedua orang tuanya,” tuturnya.

Sedangkan yang ketiga, ia meminta evaluasi soal keorganisasian yang diikuti oleh para mahasiswa Pemuda Tangguh. Dia ingin para mahasiswa tersebut memberikan manfaat untuk warga dan Kota Surabaya.

“Alhamdulillah, banyak Pemuda Tangguh yang mengisi (mengajarkan ilmunya) di Balai RW. Ada yang mengajarkan ilmu agamanya, ada yang dengan ilmu matematikanya, hingga ilmu bahasa Inggris-nya. Sehingga ketika mereka nanti lulus, selain nilai akademiknya kuat, juga akan memiliki jiwa sosial yang tinggi,” paparnya.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya berencana menambah kuota beasiswa Pemuda Tangguh di 2025. Penambahan kuota tersebut bersamaan dengan program satu kartu keluarga (KK) satu sarjana.

“Terus bertambah di tahun 2025, jadi lebih dari yang di 2024. Nah itu dengan penambahan program satu KK satu sarjana ya, sampai nanti dia (mahasiswa) bekerja,” pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbuporapar) Kota Surabaya, sampai tahun ini tak kurang dari 10.000 pemohon yang mengajukan program beasiswa pemuda tangguh. Sementara ini, pemerintah kota telah mengintervensi 3.100 mahasiswa dan akan menjadi 3.500 di akhir tahun 2024.

Jakarta: Novita Aprilia, lulusan S-2 Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) meraih penghargaan Adi Wisudawan saat wisuda. Penghargaan ini diberikan, karena Novita berhasil menorehkan prestasi sebagai wisudawan dengan raihan IPK sempurna 4.0.

Jalan yang ditempuh perempuan asal Tuban ini dalam meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah. Bagaimana tidak, selama semester 1 dan 2, ia harus pandai-pandai membagi waktu antara kuliah dan mengajar.

Maklum saja, Novita saat itu juga menjadi guru Akuntansi di SMK Adhikawacana, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Namun ia meyakini, kerja keras dan tekad kuat dapat mengantarkan seseorang mencapai puncak kesuksesan.
“Saya sangat bersyukur dan bahagia atas pencapaian ini. Saya ingin membanggakan orang tua saya dan membuktikan bahwa perempuan dari daerah kecil juga mampu meraih prestasi yang gemilang,” kata Novita dilansir dari laman Unesa, Jumat, 12 Juli 2024..

Usahanya dalam membagi waktu antara belajar dan mengajar ini menurutnya adalah salah satu hal menantang dalam perjalanan studinya. Terutama ketika harus menjalani kuliah daring dan luring.

Novita sering kali harus meminta bantuan rekan guru untuk menggantikan jadwal mengajarnya saat ada perkuliahan luring. Memasuki semester tiga, Novita memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada studi dan resign dari pekerjaannya sebagai guru.

Keputusan ini diambil agar ia bisa mencurahkan segala perhatiannya pada tugas akhir atau tesisnya. Dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Media Sosial, dan Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap Perilaku Berwirausaha dengan Variabel Moderasi Self Efficacy” Novita menunjukkan, penggunaan media sosial memberikan dampak besar bagi pelaku wirausaha, terutama dalam memahami literasi keuangan.

Selain fokus pada akademik, Novita juga mengasah keterampilan public speaking-nya melalui berbagai tugas presentasi. “Mau tidak mau, saya harus terus meng-upgrade kemampuan penyampaian presentasi,” jelasnya.

Setelah menyandang gelar adi wisudawan, Novita berbagi rencana ke depan. Ia bercita-cita melanjutkan studi ke jenjang S-3 setelah bekerja selama setahun.

“Saya berencana untuk mendapatkan beasiswa S-3 dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Negeri Malang (UM) atau tetap di UNESA,” ujarnya.

Novita juga mempertimbangkan melanjutkan studi S-3 di Malaysia, karena model kurikulum pendidikan di sana dianggap cukup baik dan tidak terlalu berbeda dengan Indonesia.

Cita-cita Novita untuk menjadi dosen sudah terbentuk sejak SMA. Pengalamannya mengajar di kelas semakin memperkuat impian tersebut. “Waktu saya mengajar anak-anak di kelas, rasanya enak. Dari situ keinginan saya menjadi dosen semakin membara,” tutupnya.

Novita juga memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Zaman sekarang, kalau sudah lulus S1, mungkin bisa dilanjutkan ke S2," katanya.

Karena masih banyak beasiswa seperti BPI LPDP, UNESA juga mengadakan beasiswa tersendiri, yaitu Fresh Graduate. "Karena di S1 itu juga susah kan sekarang mencari pekerjaan. Bisa dilanjutkan dengan S2 dan hanya 2 tahun saja,” ujarnya.

Kisah Novita Aprilia merupakan contoh nyata bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, mimpi besar dapat diraih. Prestasi gemilang yang diraihnya memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian dan terus berjuang meraih prestasi yang gemilang.

Baca juga: Clash of Champion, Xaviera Dapat Beasiswa di Korea Sejak SMA Kini Kuliah di KAIST

(CEU)