Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memaparkan hasil capaian kinerja program Inkubator LPDB-KUMKM Tahun 2024. Program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan koperasi ini berhasil mencatatkan tenant deals sebesar Rp98,91 miliar dari 31 tenant koperasi.

Jumlah tersebut berasal dari Pinjaman sebanyak 6 koperasi dengan nilai Rp16,45 miliar, Modal Penyertaan atau Investasi sebanyak 3 koperasi sebesar Rp7,5 miliar, dan kerja sama bisnis sebanyak 22 koperasi sebesar Rp74,96 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan, program inkubator memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

"Kami bangga dengan pencapaian program inkubator tahun ini. Program yang dijalankan telah berhasil dimanfaatkan oleh para tenant koperasi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa program inkubator LPDB-KUMKM efektif dalam mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia," kata Supomo dalam keterangannya Senin (04/11/2024).

Lebih lanjut, Supomo menjelaskan program inkubator ini juga berhasil mendorong koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Selain itu, kami juga telah menyetujui proposal dari 4 koperasi dengan total nilai Rp14,95 miliar, dan masih ada 11 koperasi dengan total nilai Rp 119,8 miliar yang sedang dalam proses evaluasi. Meskipun demikian, ada juga koperasi yang tidak lolos seleksi, dan ini perlu dilakukan pendampingan lagi,” tambah Supomo.

Supomo berharap, dengan keberhasilan program inkubator ini, semakin banyak koperasi yang dapat tumbuh dan berkembang.

Menurutnya, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan Koperasi di Indonesia melalui berbagai program dan fasilitasi.

Adapun, sepanjang tahun 2024 ini, Lembaga Inkubator terbaik diraih oleh Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia, kemudian Inkubator Pendamping Akses LPDB-KUMKM Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung.

Sedangkan Inkubator Rookie of The Year diraih oleh Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia.

Selain itu, lanjut Supomo pada tahun 2025 mendatang LPDB-KUMKM akan terus melanjutkan program Inkubator LPDB-KUMKM dalam memberikan pendampingan kepada koperasi.

"Program inkubator LPDB-KUMKM tahun 2025 memfokuskan pada redefining, reorientasi, revitalisasi, reorganisasi, dan modernisasi koperasi dalam rangka mendorong perubahan serta pengembangan koperasi dalam rangka rebranding Koperasi melalui aktivitas Inkubasi," jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat 10 Lembaga Inkubator yang tergabung dalam program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM tahun 2024 mulai dari Garut Techno Park dari Provinsi Jawa Barat, Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia dari Provinsi Aceh.

Selain itu, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia dari Provinsi Bali, Hetero Inkubator dari Provinsi Jawa Tengah, Unbara Business Park dari Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Business Learning Center (BLC) Incubator dari Provinsi Jawa Timur, Cubic Inkubator Bisnis dari Provinsi Jawa Barat, Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung, Amikom Business Park dari Yogyakarta, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia dari Provinsi Aceh.

JAKARTA, investor.id – Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membangun bandara kedua di Pulau Dewata yang berlokasi di Kabupaten Buleleng, wilayah utara Bali. Pembangunan bandara ini untuk memecah kepadatan di selatan Bali tepatnya disekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam kunjungannya ke Bali, Minggu (3/11) kemarin, Presiden RI ke-8 tersebut menyatakan siap membangun infrastruktur transportasi udara di wilayah Bali utara demi kesejahteraan masyarakat.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, kata Direktur Utama BRI Sunarso, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

“Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” ujar Sunarso saat konferensi pers terkait Kinerja Triwulan III 2024 pada akhir Oktober lalu. Dan itu artinya, lanjut dia akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain.

Maka menurut dia, hal itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. “Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa,” ujarnya

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

“Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi,” kata dia. Dalam kerangka bisnis, lanjut dia, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. “Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan,” ujar Sunarso. (*)

BOGOR, investor.id – Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/11/2024) malam.

Berdasarkan pantauan jurnalis B-Universe di lokasi, Prabowo melakukan pertemuan sekitar 1 jam. Prabowo tiba di kediaman SBY sekitar pukul 19.00 WIB dan pergi pada pukul 20.01 WIB.

Di Puri Cikeas nampak iring-iringan kendaraan RI 1 dan rombongan keluar dari Puri Cikeas. Prabowo Berdasarkan informasi, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju Hambalang, yang dimana masih berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Pertemuan Prabowo dan SBY dilakukan secara tertutup dan pengawalan ketat. Menurut salah satu pasukan pengamanan presiden, pertemuan tersebut memang berlangsung tertutup sehingga terbatas untuk diliput dan diakses masyarakat umum.

“Maaf Pak, pertemuan ini berlangsung tertutup,” singkatnya.

Malam sebelumnya yakni pada Minggu (3/11/2024), Presiden Prabowo juga berkesempatan bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Prabowo mampir ke rumah Jokowi usai melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Bali.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDARLAMPUNG, iNews.id – Seorang pengendara motor di Kota Bandarlampung tewas terlindas truk usai jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, Senin (4/11/2024). Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung, Ipda Gunawan mengatakan, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11.45 WIB. Saat itu, pengendara motor Honda Vario warna merah diskotlet abu-abu nopol B 3294 BTS 

Berinisial R (19) warga Katibung, Lampung Selatan melaju dari arah Pasar Tamin menuju Jalan Imam Bonjol.

Saat melintas di lokasi kejadian, pengendara mendahului truk Hino yang dikemudikan AT dari arah kiri. Nahas, korban tidak melihat ada selokan, sehingga terjatuh ke kanan mengenai bak kiri truk. 

“Pengendara kemudian terjatuh dan terlindas roda belakang truk sebelah kiri," katanya. 

Menurut Gunawan, pengendara sepeda motor meninggal di tempat kejadian. Jasad korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, kenaikan upah minimum bisa mencapai 5 sampai 8 persen apabila menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang terkait Undang-undang alias UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Artinya, penghitungan upah minimum mempertimbangkan unsur komponen hidup layak (KHL) yang disesuaikan kondisi setiap daerah.

"Kalau unsur KHL dimasukkan, kenaikan bisa mencapai 5 sampai 8 persen. Karena dihitung per daerah. Karena itulah saya yakin, kalau sumber KHL dimasukkan ke unsur penghitungan upah 2025, dapat dipastikan kenaikan upah bisa mencapai sampai 8 persen," ujar Andi Gani di Jakarta, Senin (4/11/2024).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi gaji, tunjangan.

Hanya saja serikat buruh tetap realistis dan terus memantau perkembangan sikap pemerintah setelah adanya putusan MK.

"Tentu kan buruh punya harapan 10 persen. Tapi kan kami melihat, kalau pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada, tentu kami akan terus memerhatikan regulasi yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, regulasinya seperti apa," ungkap Andi Gani.

"Kalau tidak sesuai dengan MK, kami langsung menyampaikan sikap," tegasnya.

Andi Gani menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan besaran indeks untuk penghitungan upah minimum maksimal hanya sampai 1,5 hingga 2,2 persen. Sementara itu, saat indeks yang dipakai sebesar 0,1 persen.

Jika pemerintah menaati putusan MK dalam penetapan upah minimum, serikat buruh menyambut baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, kenaikan upah minimum bisa mencapai 5 sampai 8 persen apabila menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang terkait Undang-undang alias UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Artinya, penghitungan upah minimum mempertimbangkan unsur komponen hidup layak (KHL) yang disesuaikan kondisi setiap daerah.

"Kalau unsur KHL dimasukkan, kenaikan bisa mencapai 5 sampai 8 persen. Karena dihitung per daerah. Karena itulah saya yakin, kalau sumber KHL dimasukkan ke unsur penghitungan upah 2025, dapat dipastikan kenaikan upah bisa mencapai sampai 8 persen," ujar Andi Gani di Jakarta, Senin (4/11/2024).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi gaji, tunjangan.

Hanya saja serikat buruh tetap realistis dan terus memantau perkembangan sikap pemerintah setelah adanya putusan MK.

"Tentu kan buruh punya harapan 10 persen. Tapi kan kami melihat, kalau pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada, tentu kami akan terus memerhatikan regulasi yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, regulasinya seperti apa," ungkap Andi Gani.

"Kalau tidak sesuai dengan MK, kami langsung menyampaikan sikap," tegasnya.

Andi Gani menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan besaran indeks untuk penghitungan upah minimum maksimal hanya sampai 1,5 hingga 2,2 persen. Sementara itu, saat indeks yang dipakai sebesar 0,1 persen.

Jika pemerintah menaati putusan MK dalam penetapan upah minimum, serikat buruh menyambut baik.

KOMPAS.com/RIZKY SYAHRIAL Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea saat hadiri aksi di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Karena buruh sudah berjuang panjang, di Mahkamah Konstitusi, berjuang di jalanan dan akhirnya menang, tiba-tiba tidak ditaati. Jangan mengajari buruh tidak taat konstitusi," kata Andi Gani.

Sebagai informasi, dalam putusannya pada 31 Oktober 2024, MK meminta pasal soal pengupahan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Diketahui UU Cipta Kerja telah melenyapkan penjelasan mengenai komponen hidup layak pada pasal soal penghasilan/upah yang sebelumnya diatur UU Ketenagakerjaan.

"Berkenaan dengan norma baru tersebut, menurut Mahkamah tetap diperlukan adanya penjelasan maksud ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ karena penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam pengupahan," terang Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

Bisnis.com, ABU DHABI — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan Mubadala Energy belum menyampaikan proposal rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Eksploitasi dan Peningkatan Produksi Migas Nanang Abdul Manaf menuturkan, kementeriannya bakal menunggu hasil evaluasi yang saat ini masih dikerjakan Mubadala ihwal rencana pengembangan blok potensial tersebut.

“Kita ingin secepatnya kita tidak ingin memaksa terburu-buru juga studinya, biarkan mereka menyelesaikan studinya,” kata Nanang saat ditemui di gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024).

Nanang berharap Mubadala Energy dapat mempercepat evaluasi rencana pengembangan blok dari Blok South Andaman, yang rencananya akan dikembangkan secara bertahap.

Seperti diketahui, PoD ini akan fokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1. Dengan estimasi yang disiapkan maka onstream dari sumur bagian South Andaman diperkirakan bisa dikejar pada 2028 mendatang.

Selanjutnya, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

“Kita lagi review kemungkinan akan ada percepatan dari Mubadala, mudah-mudahan mereka segera bisa selesaikan studinya,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mubadala Energy mulai mematangkan rencana eksploitasi sejumlah temuan berhasil di beberapa wilayah kerja (WK) laut dalam Andaman.

Paralel dengan itu, Mubadala melanjutkan pengeboran sumur eksplorasi dan appraisal untuk menjaga momentum keberhasilan eksplorasi di lepas cekungan Sumatra Utara tersebut.

“Saat ini kami sedang berdiskusi terkait dengan beberapa opsi pengembangan, kita perlu berpikir untuk mengeksploitasi beberapa temuan seperti di Timpan, Layaran dan Tangkulo,” kata Vice President Operations Technical Mubadala Energy Adnan Omar Bu Fateem saat diskusi panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City pertengahan tahun ini.

Adapun, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan media bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

“Kami tidak ingin kehilangan momentum, kami ingin melanjutkan eksplorasi dan appraisal secara bersamaan mengeksploitasi keseluruhan cengkungan itu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta (30/10), Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," ucap Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menegah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," pungkas Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," tandasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas Sunarso.

Maka, lanjut dia, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. "Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri.

Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," jelas Sunarso.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana mogok nasional yang akan melibatkan sekitar lima juta buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal mengatakan, mogok nasional ini direncanakan berlangsung selama dua hari dan akan melibatkan buruh dari sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi.

Mogok nasional ini akan dimulai antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal dua hari.

Aksi mogok nasional ini akan berlangsung secara damai dan konstitusional. KSPI telah menyiapkan pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prosedur hukum yang sah.

Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serikat buruh juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

Aksi ini akan melibatkan penghentian produksi di lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, sektor jasa seperti pelabuhan dan transportasi umum juga akan turut berhenti beroperasi selama dua hari sebagai bagian dari unjuk rasa solidaritas untuk menuntut hak-hak buruh yang dijamin konstitusi.

"Langkah ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi," ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Senin (4/11).

Adapun salah satu alasan utama aksi mogok nasional ini adalah persoalan upah minimum yang diatur dalam putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum.

Norma-norma tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.
Namun, pemerintah, melalui Menko Perekonomian, justru merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum.

Usulan dari Apindo dan Kadin yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

"Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil," tegas Said.

Menurut dia, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Putusan MK, terutama norma hukum nomor 8 hingga nomor 17, menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dari tersangka Zarof Ricar ke istri dan anaknya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan bahwa penyidik tidak akan berhenti mengusut aliran uang dari tersangka Zarof Ricar ke siapa pun, termasuk ke anak dan isterinya.

Jika terbukti menerima aliran uang haram tersebut, menurut Harli, tidak menutup kemungkinan anak dan isteri Zarof Ricar juga bakal diseret.

"Kita juga gandeng PPATK untuk mendalami aliran uang ke siapa saja. Termasuk ke sana ya [keluarga]," tuturnya di Kejaksaan Agung Senin (4/11/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, tim Penyidik Kejaksaan Agung telah memblokir rekening milik tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat suap perkara di Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus alias Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengemukakan pemblokiran itu merupakan upaya penyidik dalam melacak aset milik Zarof.

"Jadi kita juga sudah melakukan langkah-langkah terkait pemblokiran aset-aset yang bersangkutan tim kita lagi lacak dimana saja aset mereka baik itu berupa barang maupun berupa uang," ujarnya di Kejagung, Kamis (31/10/2024).

Hanya saja, Abdul Qohar masih belum bisa menjelaskan jumlah rekening yang telah diblokir tersebut. Qohar mengaku pihaknya telah banyak melakukan pemblokiran atas rekening milik Zarof Ricar.

Di samping itu, Qohar juga menyatakan penyidik Jampidsus telah memeriksa 15 saksi, termasuk anak dan istri Zarof dalam kasus dugaan pemufakatan jahat di MA itu.

"Ya termasuk itu ya [anak dan istri], kan saya bilang tidak harus semua saya sampaikan tapi kalau istrinya sudah. Untuk kasus itu adalah sekitar 15-an sudah kita periksa," pungkasnya.

Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024).

Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, aset Zarof yang telah disita Kejagung itu mencapai Rp996 miliar.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi real estat komersial di Asia Pasifik mengalami peningkatan sebesar 28% secara tahunan (YoY) pada kuartal III 2024, mencapai nilai total US$ 38,8 miliar.

Ini merupakan volume investasi kuartalan tertinggi di wilayah Asia Pasifik sejak dimulainya siklus kenaikan suku bunga pada tahun 2022 dan menandai pertumbuhan kuartalan keempat secara berturut-turut.

Berdasarkan data dari perusahaan konsultan properti global Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), total volume investasi untuk tahun berjalan (YTD) 2024 mencapai US$ 96,3 miliar, meningkat 82% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Seluruh sektor properti utama, kecuali sektor hunian, mencatat pertumbuhan volume investasi. Investasi antar negara mencapai US$ 14,5 miliar YTD, meningkat 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh tingginya minat investor asing terhadap aset perkantoran dan logistik.

Jepang menjadi pasar paling aktif di Asia Pasifik, dengan volume perdagangan mencapai US$ 8,4 miliar pada kuartal ketiga, berkat akuisisi portofolio hotel yang besar dan jumlah wisatawan yang mencapai rekor.

Singapura juga mencatat kinerja baik dengan nilai transaksi sebesar US$ 4,4 miliar pada kuartal ketiga, meningkat 118% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, didorong oleh permintaan tinggi dari investor institusi terhadap aset industri dan ritel.

Stuart Crow, CEO Asia Pacific Capital Markets JLL, menyatakan bahwa banyak faktor berkontribusi terhadap peningkatan volume transaksi di Asia Pasifik pada kuartal ketiga. Ia yakin tren ini akan terus berlanjut dengan adanya proyeksi penurunan biaya pinjaman di pasar utama regional.

“Ditambah dengan penurunan valuasi properti, kami memperkirakan tahun 2025 akan menjadi momen yang kuat untuk memasuki pasar, di mana investor yang bergerak lebih awal kemungkinan akan menghadapi persaingan yang lebih sedikit dibanding investor lain,” ujarnya dalam rilis yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Di seluruh Asia Pasifik, sektor perkantoran dan logistik menyumbang lebih dari setengah nilai investasi. Seoul dan Tokyo muncul sebagai pemain utama dalam sektor perkantoran dengan fundamental yang kuat. Penyewaan ruang perkantoran di Seoul terus melampaui tingkat inflasi, dengan tidak adanya stok ruang perkantoran grade-A yang tersisa untuk tahun 2025.

Sementara itu, tingkat kekosongan ruang perkantoran grade-A di Tokyo mendekati -3%, dengan penyewaan ruang kantor tercatat meningkat tiga perempat dari pertumbuhan berturut-turut di kuartal ketiga.

Sektor logistik didorong oleh transaksi portofolio yang besar, dengan investor lokal dan asing optimis terhadap prospek penyewaan di Jepang. Volume transaksi logistik di Australia juga melonjak, terutama di pasar strategis seperti Sydney dan Melbourne.

Investasi besar dalam infrastruktur mulai meningkat, bersamaan dengan alternatif real estat komersial seperti pusat data, sejalan dengan momentum global untuk infrastruktur digital, energi terbarukan, dan keamanan energi.

Penggalangan dana untuk infrastruktur di Asia Pasifik menunjukkan kenaikan pada semester I 2024, mencapai US$ 13,2 miliar, dipicu oleh kesepakatan pendanaan seperti KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II (US$ 6,4 miliar). Seiring dengan lonjakan pasokan energi terbarukan yang mencakup 70% dari kapasitas listrik terbarukan global pada 2023, lebih banyak pendanaan akan diarahkan ke sektor infrastruktur.

Pamela Ambler, Head of Investor Intelligence Asia Pacific JLL, menambahkan bahwa dengan meredanya inflasi di kawasan dan penurunan suku bunga The Fed pada bulan September, bank sentral di Asia Pasifik mulai memasuki siklus penurunan suku bunga.

“Imbal hasil properti mungkin akan mengikuti tren serupa, namun suku bunga jangka panjang diperkirakan tetap lebih tinggi dibandingkan dekade terakhir. Investor perlu memperhatikan bagaimana pasar meresponsnya,” tuturnya.

Dalam hal transparansi, Asia Pasifik mencatat peningkatan signifikan, dengan rata-rata peningkatan tertinggi sejak tahun 2022, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke kawasan ini.