JAKARTA, investor.id – PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), produsen mi instan dengan merek Indomie, mengumumkan kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 (9M24). Perseroan membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,15 triliun, atau tumbuh 15,42% dibanding periode sama tahun lalu Rp 7,06 triliun.

Kenaikan laba bersih emiten Grup Salim tersebut, sejalan dengan penjualan neto konsolidasi yang tumbuh 8% menjadi Rp 55,49 triliun. Segmen mi instan menjadi penopang utama penjualan dengan total nilai mencapai Rp 41,32 triliun atau 74,37% dari total, disusul segmen dairy Rp 7,24 triliun, makanan ringan Rp 3,34 triliun, penyedap makanan Rp 2,52 triliun, nutrisi dan makanan khusus Rp 1,02 triliun, serta minuman Rp 1,27 triliun.

“Kami berbesar hati bahwa kegiatan usaha kami tetap tangguh di periode sembilan bulan tahun 2024, di mana seluruhnya mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan maupun laba usaha. Ke depannya, kami akan senantiasa beradaptasi terhadap perubahan secara dinamis, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam meraih pertumbuhan berkelanjutan serta mempertahankan posisi keuangan yang sehat,” kata Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP Anthoni Salim dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Anthoni mengungkapkan, ICBP mencatatkan kenaikan laba usaha sebesar 10% menjadi Rp 12,00 triliun dari Rp 10,90 triliun, dan marjin laba usaha membaik menjadi 21,6% dari 21,2% di tahun sebelumnya.

“Dengan tidak memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs, core profit yang mencerminkan kinerja operasional perseroan tumbuh 15% menjadi Rp 8,03 triliun dari Rp 6,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu,” ujar dia.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang terkemuka di Indonesia. Anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) ini, memiliki kegiatan usaha dalam berbagai kategori produk, antara lain mi instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, perseroan juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produk kami.

ICBP memiliki berbagai pilihan produk makanan dan minuman sebagai solusi kebutuhan sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui lebih dari 30 merek produk kami yang terkemuka. Banyak di antara merek-merek tersebut punya pangsa pasar yang signifikan di Indonesia, didukung oleh kepercayaan dan loyalitas yang mendalam dari para konsumen kami selama bertahuntahun. Secara khusus, Indomie yang merupakan merek mi instan unggulan kami, telah berkembang menjadi merek internasional dengan kepemimpinan pasar yang kuat hingga ke luar Indonesia.

Kegiatan operasional perusahaan didukung oleh 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia, sehingga perseroan dapat senantiasa dekat dengan para konsumen dan menjamin kesegaran produknya. Perseroan juga memanfaatkan jaringan distribusi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang ekstensif guna memenuhi permintaan konsumen di segenap penjuru nusantara, serta memastikan ketersediaan produk-produk di seluruh jaringan penjualan secara tepat waktu dan lebih efisien.

Guna melayani permintaan pasar di mancanegara, ICBP memiliki lebih dari 20 fasilitas produksi di Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Tenggara yang menempatkan perseroan menjadi salah satu produsen mi instan terbesar di dunia. Selain itu, ICBP juga mengekspor berbagai produknya dari Indonesia, sehingga produk kami hadir di lebih dari 100 negara di dunia.

Editor: Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan pendapatan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) harus tergerus oleh beban kerugian kurs sehingga kenaikan laba bersih entitas Grup Djarum ini hanya naik tipis atau kurang dari 1%.

Pada kuartal III periode Juli-September 2024, laba bersih TOWR mencapai Rp 842 miliar atau terkoreksi 12% secara tahunan atau Year on Year (YoY). Namun selama periode Januari-September 2024, laba bersih TOWR sebesar Rp 2,4 triliun.

Padahal dari sisi top line, TOWR meraup pendapatan sebesar Rp 9,44 triliun per September 2024. Pendapatan TOWR tumbuh 8,37% secara tahunan dari Rp 9,71 triliun per September 2023.

Investment Analyst Stockbit Sekuritas Theodorus Melvin mencermati, raihan laba bersih yang lemah pada kuartal III-2024 disebabkan oleh kerugian kurs yang ditanggung emiten infrastruktur telekomunikasi.

Hal tersebut cermin dari pos beban usaha lainnya sebesar Rp 82 miliar di kuartal III-2024. Jika dibandingkan periode yang sama di 2024, berbalik dari untung sebesar Rp 7 miliar pada kuartal III-2024.

Theodorus mengatakan, laba usaha TOWR dalam sembilan bulan pertama di 2024 yang mencapai Rp 5,7 triliun, telah melampaui ekspektasi karena setara dengan 76% dari estimasi tahun buku 2024 konsensus.

"Pertumbuhan ini kemungkinan besar didorong oleh laba tambahan dari IBST yang baru diakuisisi oleh TOWR pada kuartal II-2024," tulis Theodorus dalam risetnya, Kamis (31/10).

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen mi instan Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) telah meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp8,14 triliun per kuartal III/2024, naik 15,42% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp7,06 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, emiten yang dimiliki taipan Anthoni Salim ini membukukan penjualan neto sebesar Rp55,48 triliun per kuartal III/2024, naik 8,14% yoy.

Penjualan ICBP terbesar berasal dari produk mi instan sebesar Rp41,32 triliun, disusul produk dairy Rp7,24 triliun. Kemudian, produk makanan ringan menghasilkan penjualan sebesar Rp3,46 triliun, penyedap makanan Rp3,3 triliun, minuman Rp1,27 triliun, serta nutrisi dan makanan khusus Rp1,02 triliun.

Beban pokok penjualan ICBP mencapai Rp34,84 triliun per kuartal III/2024, naik 6,54% yoy. Sementara, laba bruto naik 10,95% yoy menjadi Rp20,64 triliun.

Setelah pengurangan sejumlah beban serta penambahan pendapatan lainnya, ICBP memperoleh laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp11,95 triliun, naik 14,19% yoy.

"Kegiatan usaha kami tetap tangguh pada periode sembilan bulan tahun 2024 di mana seluruhnya mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan maupun laba usaha. Ke depannya, kami akan senantiasa beradaptasi terhadap perubahan secara dinamis, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian" ujar Anthoni Salim yang juga sebagai Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP dalam keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

ICBP membukukan aset sebesar Rp124,18 triliun hingga periode yang berakhir pada 30 September 2024. Aset ICBP naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp119,26 triliun.

Total liabalitas ICBP mencapai Rp56,47 triliun per kuartal III/2024, lebih rendah dibandingkan liabilitas pada akhir 2023 sebesar Rp57,16 triliun.

Sementara, total ekuitas perseroan naik menjadi Rp67,71 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp62,1 triliun.

ICBP membukukan kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp19,28 triliun per kuartal III/2024, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp16,17 triliun.

Adapun, pada perdagangan saham hari ini, Kamis (31/10/2024), harga saham ICBP turun 1% ke level Rp12.325 per lembar. Meskipun, harga saham ICBP naik 2,71% dalam sebulan perdagangan dan di zona hijau, atau menguat 16,55% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 4,16 poin (0,06%) ke level 7.574,01 pada penutupan perdagangan Kamis (31/10/2024). Saat IHSG hari ini menghijau, ada barisan saham turun drastis, termasuk PYFA.

Barisan saham tersebut masuk daftar top losers. Sebab, anjlok hingga 20%.

Berdasarkan data RTI, barisan saham tersebut adalah PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) tersungkur 20,8% menjadi Rp 720, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) terjungkal 15,4% menjadi Rp 262, dan PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) jatuh 8,2% menjadi Rp 78.

Ada pula saham PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) turun 6,9% menjadi Rp 268 dan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) melemah 6,3% menjadi Rp 264.

Sementara itu, saat IHSG hari ini meningkat, indeks saham Asia mayoritas malah melemah. Hang Seng (Hong Kong) turun 0,3% dan Nikkei (Jepang) jatuh 0,5%. Sedangkan Shanghai (China) naik 0,4%. sementara Straits Times (Singapura) libur.

Saham ARA

Saat IHSG hari ini ditutup menghijau, lima saham kompak menyentuh batas Auto Rejection Atas (ARA) dan teratas dalam daftar top gainers. Sebab, melonjak hingga 34%.

Kelima saham ARA tersebut adalah PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) melonjak 34,2% menjadi Rp 204, PT Sekar Laut Tbk (SKLT) melesat 34,1% menjadi Rp 228 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melejit 34% menjadi Rp 193.

Diikuti saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) meningkat 24,7% menjadi Rp 6.075 dan PT Jakarta International Hotels Tbk (JIHD) naik 24,5% menjadi Rp 760.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan usulan pengusaha untuk memberikan insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menstimulus industri padat karya yang tengah terkontraksi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji usulan insentif pembebasan pajak karyawan atau PPh 21 DTP untuk industri padat karya.

"Kalau itu sedang kita bahas, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ketika ditanya mengenai apakah PPh 21 DTP ini khusus diberikan untuk industri padat karya, Anwar menjawab bahwa pemerintah akan memperhitungkannya dari banyak aspek.

"Sebagai opsi kebijakan, apapun akan kita dengar ya. Tinggal pilihan-pilihan kebijakan yang terbaik itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek," jawabnya.

Sebagai informasi, insentif PPh 21 DTP pernah diterapkan pemerintah saat pandemi Covid-19 sebagai bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi terhadap perlambatan ekonomi.

Kala itu, ketentuannya adalah karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Sementara pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah memberikan insentif pembebasan pajak penghasilan karyawan untuk menstimulus industri padat karya. Sebab, industri padat karya saat ini tengah terkontraksi.

Salah satu yang terdampak ialah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 23 Oktober lalu.

"Yang dibutuhkan tuh sebenarnya kita sudah request sama pemerintah, salah satunya pada saat kontraksi seperti ini, seperti yang lalu, PTKP ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengungkapkan, usulan pembebasan pajak penghasilan karyawan ini bertujuan untuk meringankan beban karyawan di industri padat karya. Dengan pembebasan PPh 21, potongan pajak dari penghasilan menjadi hilang sehingga pekerja dapat menggunakan porsi potongan tersebut untuk belanja kebutuhan lain.

Hal itu artinya PPh 21 DTP dapat mendorong daya beli masyarakat.

"Kan ini yang lebih penting adalah untuk pekerjanya. Karena PPh 21 kan wajib pungut di kita (pengusaha), tapi kan bebannya beban pekerja," ucapnya.

Setelah sukses memasarkan varian H3 dan H5 melalui skema business to business (B2B), kini Electrum resmi meluncurkan varian terbaru, H3i, di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024. Pameran ini berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November di ICE BSD, Tangerang.

Berbeda dengan varian sebelumnya yang berfokus pada pasar B2B, H3i hadir dengan skema business to consumer (B2C), sehingga masyarakat umum kini bisa memiliki kendaraan listrik ini. Hal ini menjadi langkah baru bagi Electrum dalam memperluas jangkauan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Kelebihan Teknologi H3i

Audie Fitriadi, Head of Marketing & Digital Platform Electrum, menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada hari pertama IMOS 2024, H3i mendapat sambutan antusias dari pengunjung pameran.

Salah satu daya tarik utama H3i adalah teknologi hybrid yang memungkinkan dua opsi pengisian daya: pengguna dapat menukar baterai (SWAP) atau mengisi daya langsung di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Ini yang bikin kita beda nih, pemilik kendaraan bisa memilih charge dan juga bisa SWAB, ” ujar Audie ke pada Warta Ekonomi.

Personalisasi dengan Sentuhan Individualitas

Huruf ‘i’ pada H3i merupakan akronim dari individuality, yang mencerminkan kebebasan pengguna dalam mengekspresikan diri melalui warna kendaraan. Electrum menawarkan tujuh pilihan warna atraktif, yaitu Merah Ceri, Amber, Ice Navy, Hijau Viridian, Beige, Putih Gading, dan Abu-abu.

“Electrum sengaja memberikan keleluasaan bagi pembeli untuk memilih warna favorit yang mencerminkan gaya personal mereka, terutama bagi kaum muda,” tambah Audie.

Desain yang Lebih Nyaman dan Lincah

Selain pilihan warna yang bervariasi, H3i juga hadir dengan peningkatan kenyamanan. Audie mengungkapkan bahwa H3i memiliki beberapa pembaruan penting, termasuk jok yang lebih empuk, ban yang lebih besar, serta velg terbaru.

"Motor ini lincah dan enteng, cocok untuk pengguna yang suka bermanuver di jalan saat kondisi macet. Dengan upgrade pada comfort package, pengendara akan merasa lebih nyaman,” jelas Audie.

Dua Paket Harga dan Promo Menarik

Electrum menawarkan H3i dalam dua paket harga. Pertama, dengan harga Rp23,9 juta yang sudah termasuk baterai. Kedua, dengan harga Rp19,9 juta melalui skema rental baterai. Khusus pembelian di IMOS 2024, Electrum memberikan promo menarik berupa tukar baterai gratis selama 18 bulan sejak pembelian.

“Kami sudah menyiapkan sistem pembelian yang fleksibel melalui website, di mana pelanggan bisa memilih opsi pembayaran mulai dari financing, pembayaran penuh, hingga booking fee untuk menghindari kehabisan stok,” ungkap Audie.

Selain itu, dalam gelaran ini pengunjung yang berminat juga bisa melakukan test drive di IMOS 2024 hingga 3 November mendatang.

"Ini memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk mencoba langsung fitur-fitur unggulan H3i. Supaya bisa memastikan kualitas dari produk unggulan kami," tutup Audie.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Maulana Yusran menyampaikan, kehadiran dana pariwisata ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan destinasi superprioritas seperti Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, tetapi juga kepentingan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Jadi harus benar-benar yang digunakan untuk kepentingan pengembangan pariwisata seluruh Indonesia. Itu yang paling penting dulu konsepnya,” kata Maulana kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dia menuturkan, Indonesia sangat membutuhkan dana khusus untuk melakukan promosi di sektor pariwisata. Mengingat, selama ini dana promosi pariwisata sangat terbatas.

Adanya dana khusus ini, lanjutnya, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), melalui kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hingga konser internasional. Pasalnya, kegiatan-kegiatan ini merupakan strategi cepat untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia.

Adapun, regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Hasil akuisisi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mulai berbuah dan berkontribusi terhadap kinerja lini bisnis menara telekomunikasi Grup Djarum ini.

Direktur Utama Sarana Menara Nusantara, Aming Santoso menjelaskan kuartal III-2024 menjadi kuartal pertama di mana kinerja IBST sudah berkontribusi terhadap kinerja Grup Sarana Menara Nusantara alias sudah terkonsolidasi.

"Akuisisi IBST menyumbangkan laba bersih Rp 41 miliar kepada TOWR selama tiga bulan terakhir. Kami optimistis sinergi operasional akan terus membaik sehingga laba bersih IBST bisa meningkat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Sebelumnya, Direktur Utama Inti Bangun Sejahtera Ramadhan Kurnia Nusa menargetkan bisa berkontribusi hingga 4% terhadap total pendapatan TOWR sepanjang paruh kedua tahun ini.

"Berdasarkan estimasi kami untuk di semester terakhir 2024, pendapatan IBST akan berkontribusi sekitar 3%–4% terhadap total pendapatan TOWR," jelas Ramadhan dalam paparan publik akhir pekan lalu.

Melansir laporan keuangan per September 2024, TOWR meraup pendapatan sebesar Rp 9,44 triliun. Ini tumbuh 8,37% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 9,71 triliun per September 2023.

Rinciannya pendapatan sewa berkontribusi sebesar Rp 8,54 triliun atau tumbuh 8,28% secara tahunan. Kemudian pendapatan jasa dan lainnya mencapai Rp 902,58 miliar, yang naik 9,22% YoY.

Dari bottom line, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk TOWR mencapai Rp 2,44 triliun per September 2024 atau tumbuh 0,89% secara tahunan dari Rp 2,45 triliun.