JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir, membela Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menjelaskan, UU ITE adalah aturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari informasi bohong yang beredar di dunia maya.

Hokky mengatakan, UU itu bukan untuk mengkriminalisasi pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pun untuk mengekang kebebasan berpendapat.

Justru, kata dia, aturan itu dibuat sebagai usaha melindungi kritik dan ekspresi yang bisa disalahgunakan untuk merusak reputasi individu atau kelompok.

"Dengan demikian, pasal tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil," katanya dalam sidang uji materi UU ITE di Mahkamah Konstitusi, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Hokky juga menyebut UU ITE sejatinya telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seseorang.

Termasuk perbuatan tindak pidana ‘melanggar kesusilaan’ menjadi kesatuan norma/pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) maupun kesatuan norma/pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana ‘menyerang kehormatan atau nama baik orang lain’ yang diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU ITE.

Keterangan Hokky ini digelar dalam sidang uji materi perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Perkara nomor 105 diajukan aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet” karena dipenjara akibat konten yang menampakkan pantai di Karimun Jawa tercemar limbah tambak udang.

Sedangkan permohonan Perkara Nomor 115 diajukan Jovi Andrea Bachtiar.

Tim kuasa hukum pemohon menyebutkan bahwa kliennya sedang dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial (medsos) terhadap penyelenggara negara yang dinilainya menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan.

Akibatnya, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

Mereka berdua meminta agar pasal-pasal karet dalam UU ITE bisa dihapus dan digantikan seperti frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri (57), pemilik warung kelontong di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, mendapati tetangganya sendiri, yakni H, AN, dan AK, yang mencuri di warungnya.

Ketiga pelaku itu kerap nongkrong di depan warungnya setiap hari.

"Iya mereka biasa nongkrong di sini saya kenal, saya kenal juga keluarganya. Semuanya sering nongkrong," ucap Sri saat ditemui di warungnya, Selasa (29/10/2024).

Ketiga pelaku adalah pengangguran. Mereka bekerja serabutan selama tinggal di wilayah ini.

"Mereka ya begitu, pengangguran saya lihatnya," kata Sri.

Suami Sri dan beberapa warga menangkap H usai pencurian beberapa slof rokok dan uang tunai Rp 10 juta di warung.

Saat didesak, H mengaku hasil pencurian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Saya bilang 'Kenapa sih kamu tega banget tiap hari nongkrong di sini, saya enggak usil sama kamu'," kata Sri kepada H.

"Dia bilang 'untuk kebutuhan, mbak'. Mungkin untuk keluarganya ya," tambah Sri.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap H yang kedapatan mencuri beberapa slof rokok dan uang tunai di warung kelontong milik Sri, Senin (28/10/2024).

Saat melancarkan aksinya, ada tiga pelaku. Namun, baru satu orang yang ditangkap.

IDXChannel-Cara buka tabungan emas Antam bisa Anda lakukan dengan mudah. Adapun banyak cara yang bisa diterapkan saat hendak membeli produk emas.

Selain membeli produk fisik secara langsung, Anda juga bisa membeli emas dengan sistem tabungan. Langkah ini terbilang efektif, pasalnya Anda tak harus langsung membeli emas secara fisik.

Nah, berikut ini merupakan cara buka tabungan emas Antam dengan mudah. Tim IDXChannel telah merangkum informasinya dari berbagai sumber. Simak ulasan ini sampai selesai!

Cara Buka Tabungan Emas Antam

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau yang akrab disapa Antam ini telah menyediakan berbagai layanan untuk pembelian dan penyimpanan emas. Adapun nama program tersebut adalah Berencana Aman Kelola Emas (Brankas).

Berikut ini beberapa langkah yang wajib diperhatikan saat ingin membuka tabungan emas Antam. Simak cara mudahnya dibawah ini:

• Siapkan Kartu Tanda Penduduk/KTP.
• Siapkan Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP (opsional).
• Selanjutnya isi form registrasi yang tersedia.
• Jika sudah, silahkan tanda tangani Persyaratan dan Ketentuan BRANKAS.
• Lalu lakukan pembayaran biaya tahunan berdasarkan jenis keanggotaan.
• Pastikan informasi yang disampaikan sudah akurat.
• Pelanggan wajib memberitahu petugas Antam, jika ada perubahan informasi.
• Setelah terdaftar, maka Pelanggan akan memperoleh kartu BRANKAS serta notifikasi SMS yang berisi link aktivasi.
• Selanjutnya proses aktivasi akun BRANKAS bisa dipandu oleh Customer Service untuk informasi.
• Kemudian Anda akan memperoleh informasi melalui sms yang dikirim melalui nomor ponsel yang terdaftar;
• Kartu BRANKAS ini sebagai bukti kepemilikan yang mana tidak bisa difungsikan untuk alat pembayaran.
• Pelanggan wajib menjaga kerahasiaan password.

Sebagai informasi tambahan, cara buka tabungan emas Antam hanya bisa dilakukan di Kantor Logam Mulia (LM) oleh pelanggan langsung yang berada di Pulogadung, tepatnya di Butik Emas LM.

Demikianlah informasi mengenai cara buka tabungan emas Antam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk Anda.

KLATEN, KOMPAS.com - Angin kencang disertai hujan melanda di beberapa wilayah di Indonesia, belakangan ini. Sebagian orang mengira, dengan berada di dalam mobil maka semuanya akan aman.

Padahal, ancaman bahaya terkena dampak angin kencang tetap ada, seperti terkena runtuhan bangunan, tertimpa pohon tumbang dan sejenisnya. Menimbang dampaknya, setiap pengendara perlu meningkatkan kewaspadaan.

Pengendara tetap harus senantiasa memantau kondisi sekitar untuk mengantisipasi datangnya ancaman dari berbagai arah, dan memperhatikan batas kecepatan aman saat berkendara di jalan.

Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) mengatakan bicara berkendara aman berkaitan erat dengan kemampuan atau keterampilan, kondisi lingkungan, cuaca serta kondisi kendaraan.

“Masyarakat jangan sampai meremehkan adanya angin kencang, amati cuaca yang terjadi, jangan lengah, malas gerak atau berhenti untuk merekam yang tidak perlu,” ucap Sony kepada Kompas.com, belum lama ini.

Berhubung berisiko tinggi, Sony mengatakan sebaiknya pengendara untuk segera menjauh, karena tindakan penyelamatan yang terbaik adalah menjauh dari masalah.

“Untuk berkendara di jalan tol, perlu juga menyesuaikan hal tersebut di atas, tapi ada batas toleransi rata-rata kecepatan di tol, yang aman maksimal 60 Kpj atau menyesuaikan kondisi lingkungan,” ucap Sony.

Sony mengatakan, semakin buruk kondisi cuaca maka pengendara perlu menyesuaikan laju mobil di jalan tol menjadi lebih lambat.

“Semakin lebat hujan, pendek jarak pandang, licin permukaan jalan, besar angin yang datang, maka semakin besar potensi terkena aquaplaning atau roda selip, sehingga persiapkan untuk menurunkan kecepatan ke 40 Kpj,” ucap Sony.

Jadi, saat terjadi angin kencang, pengendara mobil tetap harus segera menghindar dan memperhatikan kondisi sekitar, dengan tanpa mengabaikan kecepatan aman saat berkendara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terjadi di perusahaan tekstil padat karya, salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini alasan Presiden Ke-8 RI itu memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang adalah demi menyelamatkan Sritex.

“Jadi kami juga diminta agar Sritex tetap berproduksi seperti biasa. Kemudian, agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Yassierli menekankan pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja Sritex tetap terpenuhi.

"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan Insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," ucapnya.

Apalagi, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

“Ini kan belum ya [pailit], artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” imbuhnya.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

“[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” pungkas Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Adaro Energy PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) mencatatkan peningkatan laba bersih tebal pada periode sembilan bulan 2024. Laba bersih ADMR naik menjadi US$332,9 juta.

Mengutip laporan keuangannya, ADMR mencetak pendapatan sebesar US$841 juta atau setara Rp12,73 triliun (kurs Jisdor Rp15.144 per 30 September 2024) per akhir September 2024. Jumlah pendapatan ini meningkat 16,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$720,6 juta.

Pendapatan ADMR ini ditopang dari penjualan batu bara dan batu kapur ke pihak berelasi sebesar US$334,96 juta, dan penjualan batu bara dan batu kapur ke pihak ketiga sebesar US$506,03 juta.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, penjualan ADMR dikontribusi oleh penjualan ke pihak berelasi Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. (AIS) sebesar US$333,53 juta. Penjualan ke pihak ketiga dikontribusi oleh penjualan ke PT Risun Wei Shan Indonesia senilai US$116,66 juta dan penjualan ke perusahaan Korea, Posco International Corporation.

Pendapatan ADMR yang meningkat ini turut membuat beban pokok pendapatan ADMR ikut naik 18,59% menjadi US$404,4 juta pada sembilan bulan 2024. Beban pokok pendapatan ini naik dari sebelumnya sebesar US$341,01 juta secara tahunan.

Laba bruto ADMR ikut naik 15,01% per kuartal III/2024 menjadi US$436,5 juta, dari sebelumnya US$379,6 juta per kuartal III/2023.

Meningkatnya pendapatan ini juga turut membuat laba bersih ADMR meningkat tebal 32,93% pada akhir September 2024 menjadi US$332,9 juta atau setara Rp5,04 triliun. Sebelumnya pada akhir September 2023 ADMR mencetak laba bersih senilai US$250,5 juta.

Laba per saham yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ADMR juga ikut naik menjadi US$0,0081, dari sebelumnya sebesar US$0,0061 secara tahunan.

Hingga akhir September 2024, total aset ADMR naik menjadi US$1,84 miliar, meningkat dari akhir Desember 2023 yang sebesar US$1,69 miliar.

Total liabilitas ADMR turun per 30 September 2024 menjadi US$471,7 juta, dari sebelumnya sebesar US$657,37 juta per 31 Desember 2023.

Di sisi lain, total ekuitas ADMR naik menjadi US$1,37 miliar per kuartal III/2024, dari US$1,03 miliar per akhir 2023.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Di sana Maruarar yang akrab disapa Ara mengeluhkan anggaran yang didapati kementeriannya yang turun semula dari Rp 14 triliun di 2024 menjadi Rp 5 triliun di tahun 2025.

Sementara di sisi lain, kementeriannnya ditargetkan bisa membangun rumah sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat.

Dia menyebut kementeriannya harus bekerja ekstra jika program 3 juta rumah tersebut ditargetkan bisa tercapai.

"2024 targetnya 145.000 unit rumah saya mendapat data dari Dirjen Perumahan dan per hari ini baru 34.000 unit itu anggarannya Rp 14 triliun. Anggaran kami dari Rp 4 triliun menjadi Rp 5 triliun mesti bangun 3 juta rumah,” ujar Ara dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai (target) 3 juta unit. Apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka sejelas-jelasnya,” sambungnya tegas.

Meski demikian, Ara berkeyakinan target tersebut bisa dicapai asal dengan menggunakan konsep gotong royong yang artinya anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya mengggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka 3 juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan.

“Anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita, kita bisa selesaikan permasalahan ini. Nanti saya kasih data-datanya, betapa anggaran makin berkurang tapi target makin tinggi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Di sana Maruarar yang akrab disapa Ara mengeluhkan anggaran yang didapati kementeriannya yang turun semula dari Rp 14 triliun di 2024 menjadi Rp 5 triliun di tahun 2025.

Sementara di sisi lain, kementeriannnya ditargetkan bisa membangun rumah sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat.

Dia menyebut kementeriannya harus bekerja ekstra jika program 3 juta rumah tersebut ditargetkan bisa tercapai.

"2024 targetnya 145.000 unit rumah saya mendapat data dari Dirjen Perumahan dan per hari ini baru 34.000 unit itu anggarannya Rp 14 triliun. Anggaran kami dari Rp 4 triliun menjadi Rp 5 triliun mesti bangun 3 juta rumah,” ujar Ara dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai (target) 3 juta unit. Apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka sejelas-jelasnya,” sambungnya tegas.

Meski demikian, Ara berkeyakinan target tersebut bisa dicapai asal dengan menggunakan konsep gotong royong yang artinya anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya mengggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka 3 juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan.

“Anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita, kita bisa selesaikan permasalahan ini. Nanti saya kasih data-datanya, betapa anggaran makin berkurang tapi target makin tinggi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Di sana Maruarar yang akrab disapa Ara mengeluhkan anggaran yang didapati kementeriannya yang turun semula dari Rp 14 triliun di 2024 menjadi Rp 5 triliun di tahun 2025.

Sementara di sisi lain, kementeriannnya ditargetkan bisa membangun rumah sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat.

Dia menyebut kementeriannya harus bekerja ekstra jika program 3 juta rumah tersebut ditargetkan bisa tercapai.

"2024 targetnya 145.000 unit rumah saya mendapat data dari Dirjen Perumahan dan per hari ini baru 34.000 unit itu anggarannya Rp 14 triliun. Anggaran kami dari Rp 4 triliun menjadi Rp 5 triliun mesti bangun 3 juta rumah,” ujar Ara dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai (target) 3 juta unit. Apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka sejelas-jelasnya,” sambungnya tegas.

Meski demikian, Ara berkeyakinan target tersebut bisa dicapai asal dengan menggunakan konsep gotong royong yang artinya anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya mengggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka 3 juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan.

“Anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita, kita bisa selesaikan permasalahan ini. Nanti saya kasih data-datanya, betapa anggaran makin berkurang tapi target makin tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara mengusulkan program 3 juta rumah menggunakan konsep gotong royong.

Hal ini disampaikannya saat ditemui jelang Upacara Serah Terima Jabatan di bekas Kantor Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

Adapun program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentas masalah backlog perumahan.

"Saya sudah sampaikan kepada Pak Presiden konsep saya. Kalau diterima, gabungan ini adalah gotong royong semua," ujar Ara.

Jakarta: Status kepailitan PT Hitakara diduga diwarnai rasuah. Permainan itu diduga melibatkan Hakim PN Surabaya yang juga tersangka kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tanur, Heru Hanindyo.

"Kami mencurigai Heru Hanindyo juga menerima suap dalam penanganan kepailitan PT Hitakara sebagai Hakim Pengawas, padahal dirinya mengetahui ada upaya hukum yang dilakukan oleh PT Hitakara terkait kuatnya dugaan jika permohonan PKPU yang menyebabkan PT Hitakara pailit diajukan dengan dasar tagihan palsu," ujar kuasa hukum Hitakara, Livia Patricia, Selasa, 29 Oktober 2024.

Livia menyampaikan sebagai Hakim Pengawas, Heru Hanindyo tidak berhati-hati. Bahkan, dia diduga memberikan banyak ruang kepada Tim Kurator PT Hitakara meskipun ada perkara pidana lain yang berjalan terkait surat permohonan PKPU PT Hitakara yang diduga kuat memuat tagihan palsu.
PT Hitakara telah mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapannya, aparat penegak hukum memeriksa Heru Hanindyo.

Sementara itu, kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, berharap Heru Hanindyo dapat dipersangkakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia menduga kuat bukan yang pertama kali menerima gratifikasi.

“Kami mendorong agar Heru Hanindyo dapat dipersangkakan dengan Pasal TPPU, mengingat kami menduga kuat bahwa gratifikasi dari putusan Ronald Tanur tersebut bukanlah yang pertama kalinya,” ujar Andi.

Baca Juga: Rasuah Tak Cuma Kerugian Negara, Advokat Senior Beberkan Pangkalnya

Dia mengaku mendapat informasi pada waktu menjadi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Heru Hanindyo disebut pernah membebaskan terdakwa kasus korupsi. "Sehingga kami meminta kepada Kejaksaan Agung dalam menangani perkara Heru Hanindyo juga dapat dipersangkakan dengan Pasal TPPU," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprediksikan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, Awalil menilai proyeksi dari lembaga internasional tersebut memang melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%.

Meski demikian, posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%.

“Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih Rp12.900 triliun,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Awalil menjelaskan, meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal.

Tercatat dari proyeksi IMF yang Awalil paparkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal namun stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%.

Dirinya juga melihat utang pemerintah tidak mungkin berkurang karena utang saat ini pun pemerintah bayar dengan penarikan utang baru.

Dari sisi yang lain, Awalil menyebutkan proyeksi dari IMF tersebut sekaligus persuasi kepada pemerintah untuk lebih melakukan disiplin belanja.

Pasalnya, proyeksi tersebut diyakini belum mempertimbangkan penambahan belanja yang signifikan oleh Prabowo.

“Kami menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Kami juga belum tahu kecuali nanti ada APBN Perubahan baru kita tahu,” jelasnya.

Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun.

Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Untuk tahun depan, Prabowo direncanakan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai kekurangan belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, KOLAKA -- PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

“Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan melalui keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," imbuhnya.

Direktur Utama Antam, Nico Kanter menjelaskan, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060,” ujar Nico.

Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan bahwa pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," ujar Budiono.

Budiono juga memaparkan, selain Smelter Antam, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," pungkas Budiono.