MEDAN, iNews.id - Dua oknum polisi ikut ditangkap dalam kasus pembunuhan Mutia (26) yang mayatnya ditemukan dalam tas besar di pinggir jalan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura), Jalan Djamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut). Kedua anggota Polri ini berinisial J dan H.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumarsono mengatakan, ada lima pelaku yang ditangkap dalam kasus mayat dalam tas tersebut. Mereka berinisial JO, S, E, J dan H.

Pelaku JO merupakan seorang pengusaha asal Kota Pematangsiantar sekaligus kekasih korban yang menjadi otak pembunuhan. Sementara S dan E, berperan membuang jasad korban atas suruhan pelaku JO dengan imbalan sejumlah uang.

"Pelaku J dan H dua oknum polisi yang ikut ditangkap karena dianggap mengetahui kejadian namun tidak melaporkan adanya tindak kejahatan. Saat ini kedua oknum itu sudah di-patsus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah JO di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar. JO menghabisi nyawa Mutia saat keduanya berhubungan badan. 

"Jadi korban sudah sebulan tinggal di rumah tersangka. Dia dihabisi saat keduanya berhubungan intim," ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sementara tersangka lain yang turut membantu akan dijerat Pasal 221 juncto 55 KUHPidana.

"Tersangka utama terancam hukuman 7 tahun penjara," ucapnya.

Diketahui, kasus pembunuhan berawal dari penemuan mayat Mutia oleh petugas kebersihan di pinggir jalan kawasan Tahura, Jalan Djamin Ginting, Berastagi, Kabupaten Karo pada Selasa 22 Oktober 2024. korban merupakan mantan narapidana kasus narkoba.

Saat ditemukan, tubuh korban terbungkus seprai dalam sebuah tas berukuran besar. Pada tubuh korban juga ditemukan sejumlan luka akibat penganiayaan.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG - Lomba lari Pospay Run 2024 akan diselenggarakan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada 3 November 2024. Sudah registrasi? Kalau belum, ayo segera beli tiket Pospay Run 2024 via aplikasi Pospay .

"Pospay Run 2024 banyak doorprize nya, senilai total Rp150 juta. Makanya, ayo teman-teman yang lagi giat lari ikut meramaikan event ini," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi dalam siaran pers, Selasa (29/10/2024).

Pospay Run 2024 diselenggarakan sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-278. Pospay Run 2024 menyediakan dua kategori jarak lari yang bisa dipilih oleh para peserta, yaitu 5K dan 7,8K. Uniknya jarak 7,8K ini sebagai simbol perayaan 278 tahun berdirinya Pos Indonesia.

"Pospay Run 2024 adalah rangkaian dari anniversary Pos Indonesia yang ke-278. Makanya di Pospay Run 2024 ini ada dua kategori, yaitu 5K untuk pelari pemula dan lagi semangat berlari. Kemudian ada kategori 7,8K. Kategori ini dikaitkan dengan anniversary 278 Pos Indonesia tadi. Kita ambil ujungnya, 7,8K. Mudah-mudahan bisa menjadi event tahunan," ujarnya.

Mengenai tujuan diselenggarakannya Pospay Run 2024 ini Faizal menjelaskan salah satu perusahaan BUMN tertua ini memang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup pegawainya. Di Pos Indonesia sendiri mengenal hidup yang balance (seimbang). "Kita menyebutnya 5R, yaitu olah rasio, olah raga, olah rasa, olah roh, dan olah relasi," jelasnya.

Menurutnya, olahraga sudah memang menjadi bagian gaya hidup pegawai Pos Indonesia. "Saya dorong terus agar olahraga digiatkan. Ada banyak olahraga yang diikuti oleh teman-teman Pos, yaitu running, tenis, basket, futsal, gowes (sepeda), dan motor," tandasnya.

Kegiatan Pospay Run 2024 ini juga sekaligus merupakan upaya Pos Indonesia menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Dirut PosIND yang dikenal penyuka olah raga khususnya lari dan berseda ini, mengamati di sebagian besar negara lain pun telah menjadikan olah raga sebagai bagian dari gaya hdup keseharian.

"Ada pepatah mengatakan, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Memang olahraga ini membentuk raga kita. Fisik kita selalu bugar dan sehat," tuturnya.

Bagi runners yang ingin ikut berlari di Pospay Run 2024, tersedia harga early bird untuk periode 3-7 Oktober 2024, yaitu kategori 5K seharga Rp159 ribu, dan kategori 7,8K seharga Rp199 ribu. Selain itu tersedia early bird 2 untuk periode pembelian pada 7-12 Oktober 2024, dengan harga Rp174 ribu (5K) dan Rp224 ribu (7,8K). Selewat dari tanggal tersebut mulai 12-31 Oktober 2024, berlaku harga tiket normal Rp200 ribu (5K) dan Rp250 ribu (7,8K).

Untuk membeli tiket Pospay Run 2024 bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay. Bila belum memiliki aplikasi Pospay, Anda bisa mengunduhnya terlebih dahulu di ponsel.

Jakarta -

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) mengaku sedang mengembangkan MPV hybrid untuk pasar Tanah Air. Lantas, bagaimana bocorannya dan kapan unitnya mulai dijual di dalam negeri?

Kepastian Hyundai mengembangkan MPV hybrid di Indonesia disampaikan Fransiskus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer (COO) HMID. Langkah tersebut merupakan strategi pabrikan dalam memasuki segmen yang peminatnya lebih luas.

"Itu (MPV hybrid) masih dalam studinya kita. Semua possibility ada, tadi seperti yang saya sampaikan, pusat RnD-nya ada di HMMI. Nanti temen-temen kita undang ke sana untuk melihat fasilitasnya," ujar Frans saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

Mobil Hybrid All New Hyundai Santa Fe Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sayangnya, Frans belum bisa bicara jauh mengenai model dan kapan peluncurannya. Dia hanya menegaskan, HMID akan fokus mengembangkan SUV dan MPV hybrid dari berbagai pilihan powertrain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan banyak pilihan ke konsumen.

"Intinya, SUV dan MPV itu akan menjadi perhatian kita untuk punya powertrain lebih banyak lagi. Bukan hanya combustion, tentunya tadi inline dengan global direction bahwa kita akan memperkenalkan hybrid," tuturnya.

Pekan lalu, HMID telah meluncurkan mobil listrik pertamanya di Indonesia, yakni All New Hyundai Santa Fe. Kendaraan hibrida bertampang SUV tersebut diproduksi secara lokal di Tanah Air.

All New Hyundai Santa Fe Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Tak mau setengah-setengah di pasar hybrid, HMID kemudian mengembangkan model lain dari segmen MPV. Menurut Frans, segmen tersebut masih sangat menjanjikan di Indonesia.

"Saya selalu bilang, ada gula ada semut. Jadi begitu marketnya besar di mana, kita akan perkenalkan produk-produk baru (di segmen) tersebut," kata Frans.

(sfn/rgr)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp148,02 miliar pada kuartal ketiga 2024, naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun target penjualan mobil nasional menurun akibat lesunya industri otomotif. Berdasarkan data Gaikindo, proyeksi penjualan mobil mengalami revisi dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit tahun ini.

"Di tengah menurunnya angka penjualan kendaraan bermotor khususnya cargo kendaraan, IPCC berhasil membukukan kinerja positif. Kenaikan ini didorong oleh strategi-strategi jitu dalam optimalisasi lahan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya layanan Pre Delivery Centre (PDC)," kata Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Keberhasilan IPCC juga tercermin dalam peningkatan trafik konsolidasi sebesar 13,5% (yoy) atau mencapai 90.820 unit per September 2024, didorong oleh ekspansi melalui terminal satelit baru di Balikpapan dan Banjarmasin. Layanan terminal utama di Jakarta juga menjadi tulang punggung IPCC, berkat lonjakan cargo Electric Vehicle (EV) dari berbagai merek asal Tiongkok seperti BDD, Wuling, Citroen, Vinfast, dan AION, yang mengalami peningkatan 19% per bulan sejak Juni 2024 dan telah mencapai total 15.988 unit.

Dari sisi profitabilitas, Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko IPCC Wing Megantoro mencatat rasio Net Profit Margin mencapai 26,24%, naik dari 25,89% pada periode yang sama tahun lalu. EBITDA Margin juga meningkat menjadi 46,7%. “Perseroan sangat concern meningkatkan efisiensi operasi pada semua lini yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi investor. Hingga kini, IPCC memiliki fondasi keuangan yang kuat tanpa beban utang dari obligasi atau pinjaman perbankan,” ujar Wing.

Untuk menjamin optimalisasi layanan, IPCC juga menerapkan sistem digitalisasi operasi baru, PTOS-C, yang dikembangkan oleh anak usaha Pelindo. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fitur yang dibutuhkan pelanggan guna mendukung prinsip service excellence IPCC.

Bagus Dwipoyono, Direktur Operasi dan Teknik IPCC, mengatakan bahwa “Standarisasi pola operasi, SDM, dan transformasi terminal terus dilakukan guna menghadapi tantangan dan berharap agar iklim bisnis otomotif semakin membaik.”

IPCC akan terus fokus mengembangkan pengelolaan terminal kendaraan di wilayah tengah dan timur Indonesia, memperkuat konektivitas antar terminal untuk menurunkan biaya logistik secara efisien. Sugeng Mulyadi menambahkan, "Kami berupaya memperluas pengelolaan terminal kendaraan di Indonesia bagian tengah dan timur dengan harapan tercipta konektivitas antar terminal yang efisien serta selalu memenuhi ekspektasi pelanggan.”

Dengan strategi yang solid, IPCC menunjukkan ketangguhannya di tengah tekanan industri otomotif dan siap mendorong pertumbuhan sektor logistik nasional.

Investor mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum (pemilu) di Amerika Serikat (AS) dan rilis sejumlah data penting ekonomi AS pada pekan ini.

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup melemah dipimpin oleh saham-saham sektor energi.

IHSG ditutup melemah 28,02 poin atau 0,37 persen ke posisi 7.606,60. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,78 poin atau 0,51 persen ke posisi 930,07.

“Investor mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum (pemilu) di Amerika Serikat (AS) dan rilis sejumlah data penting ekonomi AS pada pekan ini, yang dapat menentukan keputusan yang akan diambil oleh Bank Sentral AS The Fed berkaitan dengan suku bunga acuan," sebut Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Para pelaku mengantisipasi potensi prospek kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, yang mana kemenangan Trump akan menjadi katalis positif bagi saham dan Bitcoin dibandingkan dengan kemenangan kandidat dari Partai Demokrat.

Sejumlah data penting ekonomi AS, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2024, PCE Price Index, dan Non-Farm Payrolls dijadwalkan rilis pada pekan ini akan menguji pandangan mengenai soft-landing (perlambatan aktivitas ekonomi tanpa memicu resesi).

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor meningkat dengan sektor infrastruktur paling tinggi, yaitu 1,01 persen, diikuti sektor teknologi dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing naik sebesar 0,90 persen dan 0,64 persen.

Sedangkan lima sektor terkoreksi dengan sektor energi turun paling dalam yaitu minus 0,99 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor keuangan yang masing-masing minus sebesar 0,90 persen dan minus 0,75 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar, yaitu BUVA, PPRI, LPPS, INPC, dan LABA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni DYAN, OKAS, TOTL, JMAS dan IBOS.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.288.689 kali transaksi, dengan jumlah saham yang diperdagangkan 28,75 miliar lembar saham senilai Rp10,90 triliun. Sebanyak 249 saham naik, 305 saham menurun, dan 232 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain Indeks Nikkei menguat 298,19 poin atau 0,77 persen ke 38.903,69, indeks Hang Seng menguat 101,78 poin atau 0,49 persen ke 20.701,14, indeks Shanghai melemah 35,79 poin atau 1,08 persen ke 3.286,40, dan Indeks Straits Times melemah 6,28 poin atau 0,18 persen ke 3.590,36.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Target tersebut tumbuh 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,8 triliun.

Sejak awal kepemimpinan Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pajak.

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Kendati, di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak tetap menjadi perhatian, terutama terkait dengan perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan tantangan digitalisasi dalam perekonomian. Jokowi juga membeberkan target pendapatan negara dalam pidato tahunan terakhirnya, Agustus lalu.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna pada Agustus lalu.

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.

Kebijakan tersebut guna memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak (WP) dengan tidak mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Pada 2016, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang Pengampunan Pajak yang kemudian Jokowi meluncurkan Program Pengampunan Pajak.

Menurutnya kala itu, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia.

Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.

Pada penutupan program tax amnesty ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengaku tak puas dengan jumlah peserta tax amnesty. Sebab, jumlahnya jauh di bawah total WP yang mencapai 32 juta.

Pada 2022, pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi pemerintah mengatur format NPWP menggunakan format baru yakni 16 digit.

Berdasarkan aturan itu, wajib pajak yang tidak memadankan NIK dengan NPWP akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan mengakses sejumlah layanan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu alasan pengintegrasian NIK-NPWP adalah untuk mendapatkan data akurat WP pribadi dan badan. Penggabungan ini dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat WP.

Jelang genapnya 10 tahun Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Bila diperhatikan, tren penurunan rasio pajak justru terjadi kala penerimaan perpajakan yang pemerintah kantongi semakin tebal.

Saat awal Jokowi menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di angka Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan berhasil mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintahan tahun pertama Jokowi pada 2015 mencatatkan rasio perpajakan sebesar 10,76 persen terhadap PDB. Angka itu turun dari 2014 yang sebesar 10,85 persen.

Penurunan berlanjut hingga 2017 ke level 9,89 persen, kemudian naik ke 10,24 persen pada 2018 sebelum kembali terjun menurun ke level 8,33 persen pada 2020, bahkan menjadi capaian terendah dalam dua era kepemimpinan Jokowi.

Jokowi kemudian mengeluarkan jurus Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II pada 2022. Program tersebut berhasil mengerek tax ratio menjadi 10,39 persen. Tanpa PPS, tax ratio 2022 hanya mencapai 10,08 persen.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Sebelum dilantik sebagai presiden, mencuat wacana Prabowo bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo memang pernah berjanji memisahkan DJP dari Kemenkeu. Janji tersebut tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo-Gibran. Pemisahan itu mulanya direncanakan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN).

Pembentukan BPN tadinya dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, BPN dikabarkan batal dibentuk karena dianggap sangat kompleks. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan integrasi antar lembaga yang berbeda ini memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.

Terlepas dari pembatalan pembentukan BPN, Prabowo mengangkat tiga wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani bertugas sebagai Bendahara Negara.

Anggawira mengatakan dengan adanya tiga wakil menteri, Kementerian Keuangan bisa lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, baik di ranah kebijakan fiskal maupun dalam operasionalisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

"Dengan adanya tiga wamen, masing-masing dapat memiliki fokus yang lebih spesifik untuk menangani berbagai aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Selain itu, ada pula rencana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dikerek menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sementara itu, ada juga pajak karbon yang direncanakan berlaku mulai 2025 dan dikenakan atas aktivitas yang menghasilkan polusi udara. Tarifnya dipatok paling rendah Rp30 ribu per ton karbon dioksida yang dihasilkan.

Sebagai catatan, Indonesia menghasilkan setidaknya 1,3 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sepanjang 2022. Dengan tarif paling rendah saja, pajak karbon berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp39 triliun.

Namun, sejumlah warga mengatakan jika terjadi kenaikan PPN pada 2025, itu akan memberatkan mereka. "Kebutuhan meningkat dan pajak naik, maka itu lumayan (memberatkan)"," kata Pauline salah satu warga.

Warga lainnya, Mario mengatakan kenaikan pajak hal yang tak disukainya. "Saya tak suka, tapi bagaimana pun ini demi pembangunan lebih baik." katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Aksi lainnya adalah penguatan implementasi coretax administration system (CTAS). Sistem coretax tersebut telah dibangun sejak 2022 dengan realisasi anggaran senilai Rp977 miliar.

Ditargetkan berlaku mulai Januari 2025, sistem CTAS nantinya menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam portal daring (online) yang bersifat tunggal.

Penyederhanaan administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela di masyarakat. Sistem CTAS juga diyakini akan meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan pajak.

Selain meneruskan kebijakan pajak era Jokowi, pemerintahan Prabowo juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan pajak baru. Sampai saat ini, kebijakan pajak yang dikabarkan akan berlaku di awal pemerintahan Prabowo utamanya berbasis insentif.

Pertama, ada rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dari semula 22 persen menjadi 20 persen. Kedua, pemerintah Prabowo juga berwacana menghapus pajak atas pembelian rumah dan properti.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina EP (PEP) Adera Field di Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina berhasil mencatatkan rekor baru dengan produksi minyak tertinggi sebesar 4.210 barel minyak per hari (BOPD) pada 8 Oktober 2024.

Prestasi ini, yang berfokus pada Struktur Abab dan Benuang, menandai capaian produksi tertinggi sejak tahun 1954. Dengan hasil ini, PEP Adera Field turut berkontribusi pada target produksi migas nasional, sejalan dengan program Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatera Zona 4.

General Manager Zona 4, Djudjuwanto menegaskan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan inovasi di lapangan, demi mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kenaikan produksi ini tidak hanya menjadi prestasi internal, tetapi juga mendukung keberlanjutan energi nasional," kata Djudjuwanto dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Manager Adera Field, Adam S. Nasution menekankan pentingnya keandalan operasional yang didukung sistem kerja unggul, tim subsurface dan surface, serta kualitas sumber daya manusia di PEP Adera Field.

Ia menjelaskan strategi kolaborasi lintas fungsi, perbaikan fasilitas produksi, dan hubungan baik dengan stakeholder menjadi kunci dalam mendukung kehandalan fasilitas operasional dan mencegah isu sosial.

“Pencapaian ini menunjukkan hasil nyata dari strategi yang diterapkan perusahaan,” tambah Adam.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan segera meluncurkan super app terbarunya yang dijadwalkan rilis pada awal November 2024.

“Pada 9 November 2024, kita akan launching untuk Super App. Jadi kita ingin memperkenalkan dan juga me-launchingsebuah Super App yang membawa teknologi type yang memang bagus,” ungkap Hery Gunardi, Direktur Utama BSI saat paparan kinerja BSI Kuartal III-2024, Selasa (29/10).

Wacana pengembangan super app ini telah bergulir sejak tahun 2022, dan akan segera terealisasi dalam waktu dekat.

Hery menjelaskan, Super app terbaru ini nantinya akan menggantikan fungsi BSI-Mobile dengan performa yang lebih baik, serta tampilan UI (User Interface) dan User Experience yang mudah digunakan dengan tampilan yang juga lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuannya untuk memberikan stabilitas performa, serta membuat BSI lebih fokus terhadap ekosistem terutama dengan hadirnya fitur-fitur Islami.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer yang baik untuk pertumbuhan transaksi digital di Indonesia,” ungkap Hery.

Ke depan dengan kehadiran super app terbaru dari BSI yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini, diharapkan dapat mendorong fee based income dari sisi digital yang terus meningkat.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya karena memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi cukup stabil, pelaku UMKM yang banyak, dengan didukung oleh 90,2% atau sekitar 8,4 juta masyarakatnya yang beragama Islam.

Meskipun begitu mereka mengakui jika sejauh ini tingkat literasi keuangan syariah di Sulsel masih belum mumpuni. Ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat, utamanya persepsi masyarakat soal keuangan syariah yang masih rendah dan belum kuatnya diferensiasi produk syariah dengan konvensional.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel, Inyo mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar dan maysir.

Ditambah lagi produk keuangan syariah sering kali dianggap mirip dengan produk konvensional, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melihat perbedaan yang signifikan. Misalnya, banyak bank syariah yang menawarkan produk simpanan atau pinjaman yang hampir sama dengan bank konvensional, tanpa penjelasan yang jelas mengenai keunggulan syariahnya.

"Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat kita masih banyak yang cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar," paparnya pada acara seminar dalam rangkaian penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, beberapa tantangan lain yang masih dihadapi masyarakat adalah kompetensi sumber daya insani yang belum memadai, terbatasnya produk dan layanan syariah, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hingga aspek regulasi dan permodalan yang masih belum mendukung.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan pihaknya akan mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan melakukan penguatan secara masif terkait literasi keuangan syariah hingga tingkat desa.

Berdasarkan analisanya, masih banyak warga desa yang enggan menyimpan uang di bank karena adanya bunga dan menimbulkan riba.

"Peluang pengembangan keuangan syariah sangat terbuka karena gaya hidup keislaman masyarakat Sulsel. Namun literasinya masih lemah. Orang desa menyimpan uangnya di bawah bantal, banyak dari mereka tidak mau menyimpan di bank karena takut riba. Ini peluang bagi bank syariah masuk, makanya sasaran literasi ke perdesaan," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten perdagangan otomotif omnichannel PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) berhasil mencapai peningkatan laba bersih hingga 177 persen pada kuartal III/2024 dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Torehan terkait imbas kenaikan penjualan ritel mobil bekas melalui anak usaha Caroline.id, lelang (JBA), serta bisnis gadai kendaraan roda dua (MotoGadai). Padahal pada periode sama, daya beli tengah melambat.

Sehingga secara kumulatif sampai September 2024, ASLC sukses membukukan total pendapatan Rp 618,18 miliar atau tumbuh 36 persen dari pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 453,50 miliar.

"Dari pendapatan tersebut, perseroan mencatatkan laba bersih Rp 44,67 miliar atau naik 177 persen Yoy," kata Presiden Direktur ASLC, Jany Candra dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2024).

"Pertumbuhan positif pada semua segmen bisnis ini menunjukkan solidnya kinerja ASLC secara keseluruhan. Kita berharap bisnis perseroan akan terus tumbuh secara berkesinambungan," lanjut dia.

Secara rinci, pertumbuhan pendapatan dari balai lelang JBA mencapai 43 persen atau sebesar Rp 201,40 miliar, melonjak dari kuartal III/2023 lalu yang sebanyak Rp 140,57 miliar.

Sementara dari unit bisnis ritel mobil bekas lewat bendera Caroline.id, mencatatkan pendapatan sebesar Rp 416,76 miliar atau naik 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun MotoGadai, usaha rintisan ASLC di bisnis gadai telah mencatatkan pendapatan Rp 2,38 miliar, melonjak 42 kali lipat dari kinerja kuartal ketiga tahun lalu yang baru sebesar Rp 57 juta.

"Melemahnya pertumbuhan ekonomi yang membuat daya beli masyarakat berkurang, telah membuat banyak anggota masyarakat mengalihkan rencana pembelian mobil baru ke mobil bekas," ucap Jany.

Di sisi lain, perusahaan melihat turunnya suku bunga Bank Indonesia menjadi 6 persen dan sentimen positif dengan bergulirnya pemerintahan baru akan mampu memberi dorongan positif terhadap pergerakan pasar otomotif Indonesia, khususnya peningkatan permintaan pembelian kendaraan bekas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mencatatkan kinerja keuangan yang positif hingga kuartal III-2024. Hal ini terefleksikan dari laba bersih perusahaan yang tumbuh signifikan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,1 triliun sampai dengan September 2024. Nilai ini tumbuh 21,60 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,2 triliun.

"Bank Syariah Indonesia di kuartal III, kami bersyukur BBSI lanjutkan kinerja keuangan yang solid dari tahun ke tahun sejak merger 2021," ujar dia, dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Pertumbuhan itu selaras dengan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang meningkat sebesar 4,56 persen secara tahunan menjadi Rp 13,46 triliun. Di sisi lain, beban operasional bank syariah terbesar itu turun 8,26 persen menjadi Rp 6,68 triliun.

"Pertumbuhan bisnis yang sehat berdampak pada profitabilitas," kata Hery.

Dari sisi fungsi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 267 triliun. Niali ini tumbuh 15,28 persen secara tahunan.

Dengan pertumbuhan tersebut, tercatat nilai aset BSI mencapai Rp 371 triliun. Nilai ini tumbuh 15,91 persen secara tahunan.

Sementara nilai penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 301 triliun. Hery bilang, nilai itu tumbuh 14,92 persen secara tahunan.

"Ini didorong pertumbuhan tabungan yang naik 13,41 persen secara year on year dan volumenya 131 triliun," ucap Hery.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mencatatkan kinerja keuangan yang positif hingga kuartal III-2024. Hal ini terefleksikan dari laba bersih perusahaan yang tumbuh signifikan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,1 triliun sampai dengan September 2024. Nilai ini tumbuh 21,60 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,2 triliun.

"Bank Syariah Indonesia di kuartal III, kami bersyukur BBSI lanjutkan kinerja keuangan yang solid dari tahun ke tahun sejak merger 2021," ujar dia, dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Pertumbuhan itu selaras dengan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang meningkat sebesar 4,56 persen secara tahunan menjadi Rp 13,46 triliun. Di sisi lain, beban operasional bank syariah terbesar itu turun 8,26 persen menjadi Rp 6,68 triliun.

"Pertumbuhan bisnis yang sehat berdampak pada profitabilitas," kata Hery.

Dari sisi fungsi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 267 triliun. Niali ini tumbuh 15,28 persen secara tahunan.

Dengan pertumbuhan tersebut, tercatat nilai aset BSI mencapai Rp 371 triliun. Nilai ini tumbuh 15,91 persen secara tahunan.

Sementara nilai penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 301 triliun. Hery bilang, nilai itu tumbuh 14,92 persen secara tahunan.

"Ini didorong pertumbuhan tabungan yang naik 13,41 persen secara year on year dan volumenya 131 triliun," ucap Hery.