ekBis#1

Geger Kasus Pegi, Polda Jabar Segera Digugat Ganti Rugi Miliaran Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Pegi Setiawan akan meminta ganti rugi kepada Polda Jawa Barat atas perlakuan yang diterima kliennya baik secara materiil maupun imaterial.

Ganti rugi materiil berupa pengganti sewa kendaraan yang disita dan pengganti waktu melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan serta imaterial berupa kerugian karena status tersangka.

Hal tersebut disampaikan Toni RM selaku kuasa hukum Pegi Setiawan seperti dilansir dari Antaranews.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, telah mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata hakim tunggal Eman Sulaeman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung, Senin.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

"Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, maka hakim telah mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang praperadilan selesai.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," kata dia.

Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI yang Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarakat. Terlebih, ledakan yang terjadi di smelter itu pada 16 Mei 2024 membuat rumah warga retak.

Warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, mengatakan dampak smelter PT KFI tidak hanya muncul ketika terjadi ledakan. Sebab sebelumnya, dua rumah warga juga sempat retak akibat lalu lalang kendaraan proyek. Kejadian itu terjadi saat proyek mulai berjalan, sekitar dua tahun lalu.

Marjianto yakin rumah warga retak imbas proyek PT KFI. Pasalnya, masyarakat tidak pernah merasakan kejadian serupa sebelum pabrik smelter itu berdiri. "Dulu, rumah warga yang terbuat dari beton, aman-aman saja," kata Marjianto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Sebelumnya, warga RT 13 itu juga mengatakan pagar pabrik dengan permukiman warga hanya berjarak 21 meter. Walhasil, suara bising, debu pabrik, hingga limbah mencemari lingkungan dan menganggu warga. Sayangnya, perusahaan tidak memberi kompensasi. Bahkan, ketika rumah warga retak gara-gara ledakan 16 Mei lalu. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto.

Owner Representative dari PT KFI, Ardhi Soemargo, membantah pabrik smelter perusahannya dibangun berdekatan dengan rumah warga. Ia menyebut jarak pabrik ke permukiman adalah 150 meter. "Kementerian Perindustrian mengatakan 150 meter sampai ke parit. Dari jarak sini ke parit, tanah kami semua," kata Ardhi ketika ditemui usai rapat dengar pendapatt dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. Ia menunjukkan foto area smelter pada dokumen presentasi.

Ia juga menepis anggaran ihwal dampak-dampak aktivitas pabrik yang dirasakan warga sekitar smelter. "Itu masih dalam batas aman," kata dia.

Kemudian soal insiden ledakan yang menyebabkan rumah warga retak-retak, Ardhi menyatakan pihaknya bakal bertanggung jawab. Perusahaan juga sudah melakukan pendataan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun, ia tidak membeberkan jumlah rumah yang sudah dicek. Ia berdalih perusahaan masih melakukan pendalaman penyebab retakan.

"Kami takut ada beberapa RT yang mungkin belum terlihat oleh kami, sehingga lebih baik saya menunggu dulu hasilnya," kata Ardhi. "Tapi apapun itu, kalau benar adalah kami (penyebab retaknya rumah warga), karena kejadian 16 Mei, kami akan menuntaskan hal tersebut."

Pembangunan smelter PT KFI menuai kontroversi sejak awal. Laporan Tempo berjudul 'Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara' yang terbit pada 30 November 2023 menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan. Meskipun, Ardhi membantah hal itu karena menurutnya perusahaan sudah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI.

Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun. “(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Persoalan Amdal itu kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR hari ini. Lagi-lagi, Ardhi mengklaim perusahaannya sudah berporses dengan baik dalam waktu lama. "28 Agustus 2023, kami menerima Amdal. Kami belum melakukan comissioning, belum lakukan apapun karena kami tidak mau menjalankan sesuatu yang tidak sesuai aturan," kata Ardhi di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.