Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menyiapkan Pedoman terkait pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Pedoman ini diharapkan untuk menghindari kejadian perundungan serupa di kampus Universitas Diponegoro (Undip).

Sebelumnya, Dekan Undip akhirnya mengakui adanya perundungan di dalam pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada kasus dokter muda Aulia Risma Lestari. Di mana Aulia diketahui mendapatkan perundungan hingga diduga memicu bunuh diri.

"Kami sedang menyiapkan pedoman bersama penerimaan mahasiswa PPDS, juga programnya juga disiapkan bersama," terang Sekjen Kemendikbudrsitek, Suharti dalam diskusi melalui siaran youtube FMB9ID_IKP, Selasa 17 September 2024.
Pedoman ini dirancang dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Utamanya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Mudah-mudahan dengan berbagai yang kita lakukan ini, pencegahan bisa kita lakukan," kata Suharti.

Ia tidak ingin proses pendidikan dokter ternodai. Pasalnya lulusan kedokteran akan berguna bagi kemanusiaan.

"Kita mendidik orang untuk menjadi manusia baik, untuk kemanusiaan masa melalui proses yang tidak benar," ujarnya.

Setelah sempat membantah, Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko akhirnya mengakui adanya bullying PPDS Undip di RS Kariadi. Bahkan bullying itu terjadi dengan berbagai bentuk dan antar tingkat dan derajat.

"Kami menyampaikan dan Kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal Kami terjadi praktik-praktik atau kasus perundungan dalam berbagai bentuk, derajat, dan hal," ungkap Yan.

Ia lantas meminta maaf atas kasus perundungan itu. Permintaan maaf itu disampaikan kepada masyarakat hingga kementerian.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek, dan komisi IX, Komisi X DPR, Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini," tutup dia.

Baca juga: Kasus Perundungan PPDS Undip, Kuasa Hukum Keluarga Aulia: Kejahatan Oleh Intelektual Lebih Parah dari Preman

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan di SMA sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Siswa didorong memilih mata pelajaran (matpel) pilihan sesuai minat dan bakat untuk mendukung pendidikan lanjutan mereka di masa depan.

Hal ini memengaruhi sejumlah hal, salah satunya penerimaan mahasiswa baru. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (APPMB) IPB University, Utami Dyah Syafitri, mengungkap sistem penerimaan mahasiswa baru di IPB University. Ia juga menyoroti perubahan dalam sistem pendidikan dan penerimaan dapat memengaruhi pengembangan karier siswa di perguruan tinggi.

“Di IPB University, evolusi penerimaan mahasiswa baru sejak 2009 mencakup jalur rapor, jalur tes, dan jalur mandiri,” kata Utami dalam Webinar Penghapusan Jurusan di SMA/MA terhadap Pengembangan Karier di Perguruan Tinggi melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 12 Agustus 2024.
Ia menjelaskan proses pendidikan di IPB meliputi 44 program studi sarjana (S1), termasuk program studi baru seperti Kecerdasan Buatan, Smart Agriculture, dan Bioinformatika. Untuk pendidikan vokasi, IPB University menawarkan 16 program studi sarjana terapan (D4).

Khusus mahasiswa sarjana akan mendapatkan Program Kompetensi Umum (PKU) di tahun pertama untuk menyiapkan mahasiswa masuk pada level berikutnya. Dia mengatakan semua prodi di IPB walaupun basisnya ilmu majaemen atau komunikasi dan pengembangan masyarakat membutuhkan program kuantitaif yang kuat, karena IPB memang dikenal kuatitatifnya.

“IPB University mengikuti jalur pemerintah seperti SNBP, SNBT, dan Afirmasi Dikti, serta menyediakan jalur mandiri yang bervariasi, termasuk jalur Ketua OSIS, Prestasi Internasional Nasional (PIN), Seleksi Mandiri (SM-IPB), Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan Kelas Internasional,” sebut dia.

Utami mengungkapkan pada 2023, IPB University menerapkan machine learning dengan regresi logistic biner untuk memprediksi peluang diterimanya siswa. Hal ini menggunakan indikator seperti rekam jejak/indeks sekolah, pilihan program studi, peringkat siswa, prestasi, serta nilai rata-rata mata pelajaran MIPA selama lima semester.

Pada 2024, IPB University mengintegrasikan penerapan Kurikulum Merdeka untuk jalur rapor, membuka peluang bagi siswa dari SMA IPS meskipun sebagian besar program studi di IPB University berfokus pada MIPA.

“Tingkat keberhasilan mahasiswa di IPB University baik, dengan lulus tepat waktu dan berprestasi baik di bidang IPA maupun IPS, selama memiliki kemampuan kuantitatif yang kuat,” tutur dia.

Baca juga: Minat Studi Siswa Berubah, Bolehkan Ganti Mata Pelajaran Pilihan?

(REN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri laporan masyarakat terkait dugaan praktik jual beli kursi dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) sebagai salah satu PTN mengaku telah menutup celah terhadap potensi tersebut.

"Kita enggak mau begitu ya. Risiko-risiko seperti itu sudah kita tutup celahnya, kita antisipasi dan kita tidak mau. Kita ikut aturan aja yang ada," ujar Rektor UPNVJ, Anter Venus, di UPNVJ Pondok Labu, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia menjelaskan UPNVJ selalu mengikuti regulasi dalam penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk jalur mandiri. Seluruh proses seleksi menggunakan sistem pemeringkatan calon mahasiswa terbaik.
"Nah kalau afirmasi di UPN berdasarkan statuta. Misal ada afirmasi untuk TNI Polri. Kalau kuotanya cukup kita berikan," ujar dia.

Venus mengatakan pihaknya tegas terhadap ketentuan kuota bangku. Pihaknya tidak akan menerima mahasiswa bila kuota yang tersedia telah habis.

"Misalnya kuotanya 15, mereka yang mendaftar 14, ya diterima semua. Tapi kalau kuotanya 15, yang daftar 100 seleksinya berdasarkan pemeringkatan," ungkap dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, mendukung KPK menelusuri dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024. KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan pendidikan tinggi.

"Kami mendukung penuh atas upaya kerja sama KPK di Ditjen Dikti. Kami dukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari penerimaan mahasiswa baru ini agar bebas dari kepentingan," kata Haris dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

KPK menyidak empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, yakni Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Sidak menyusul laporan masyarakat terkait kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam sidak itu, KPK meminta data-data dalam penerimaan mahasiswa baru 2024. "Kami minta panitia yang menangani langsung dan memberikan akses informasi dan data yang dibutuhkan KPK," tutur dia.

Haris menegaskan, penerimaan mahasiswa baru baik tes nasional maupun jalur mandiri oleh perguruan tinggi mesti berjalan akuntabel dan sesuai peraturan. Pihaknya juga bakal mendukung KPK bila ditemukan pelanggaran dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Terus terang dari hasil kajian analisis ini nanti, kalau ada penyimpangan, kalau itu masuk ranah yang harus ditindaklanjuti, kami mendukung apa yang dilakukan pimpinan KPK," ujar Haris.

Baca juga: KPK Sidak 2 PTN di Jateng Soal Dugaan Kecurangan di Penerimaan Mahasiswa Baru

(REN)

SEMARANG, iNews.id – Kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komisi antirasuah itu memantau penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri.

Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati mengatakan, KPK datang ke Undip selama 2 hari sejak Selasa (30/7/2024) hingga Rabu (31/7/2024).  

“Benar, KPK kemarin dan hari ini berkunjung ke Undip untuk monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri,” kata Utami, Rabu (31/7/2024).  

Dia mengatakan, monitoring dan evaluasi (monev) oleh KPK adalah bagian dari monev di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Undip telah memberikan penjelasan kepada KPK terkait prosedur penerimaan mahasiswa baru itu.  

Di antaranya regulasi yang digunakan, realisasi pelaksanaan atas regulasi serta peninjauan terhadap sistem atau aplikasi yang digunakan. Kegiatan itu di antaranya untuk menjaga akuntabilitas dalam penerimaan mahasiswa baru.

“Undip telah menerima KPK dan menjelaskan hal-hal terkait pelaksanaan penerimaan mahasiwa baru baik dari proses perencanaan, pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil. Selain itu Undip juga telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan sidak ke Gedung Kemendikbudristek atas dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. Di Jateng ada 2 kampus negeri yang didatangi KPK, yaitu Undip Semarang dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.  

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada live YouTube official KPK mengaku masih banyak keluhan dari masyarakat terkait kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

“Jadi sebagaimana diketahui, penerimaan mahasiswa baru dari beberapa tahun yang lalu, termasuk terakhir tahun 2022 kita melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penerimaan mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi, ternyata di tahun-tahun berikutnya di tahun 2023, 2024 masih banyak keluhan dari masyarakat,” kata Nurul Ghufron.  

Sebab itu, KPK melakukan sidak terkait penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi sebagai bagian dari penyelenggaraan monitoring pelayanan publik.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Universitas Lampung (Unila) pada 2022 terkait penerimaan mahasiswa baru rupanya belum membuat kapok. KPK masih menerima laporan dugaan kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun-tahun selanjutnya termasuk 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap pihaknya menerima aduan terkait dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024. Tak cuma laporan langsung, media sosial juga diramaikan dengan kecurangan-kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Untuk menelusuri itu, KPK menyidak empat tempat, yakni Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) serta dua PTN di Jawa Tengah. Sidak untuk memastikan seleksi penerimaan mahasiswa baru baik melalui mandiri maupun tes skala nasional berjalan sesuai aturan.
"Yang kami nilai proses itu semua agar tidak kemudian digunakan untuk dan atas nama sebuah kecurangan. Jadi, apa jalurnya biasa, pakai afirmasi itu tidak diperjualbelikan," tegas Ghufron dalam konferensi pers Sidak Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

Ghufron menyebut setelah data-data terkumpul selanjutnya bakal dianalisis. Hasil analisis bakal digunakan untuk rekomendasi kepada Kemendikbudristek agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru lebih baik lagi.

"Kalau ada fraud maka kami berikan rekomendasi tata kelolanya tapi kalau di dalamnya ada dugaan diperjualbelikan atau suap, kami akan proses sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Ghufron.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris memastikan pihaknya siap bekerja sama dengan KPK untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Haris juga mendukung proses hukum bila ditemukan penyimpangan.

"Terus terang dari hasil kajian analisis ini nanti, kalau ada penyimpangan, kalau itu masuk ranah yang harus ditindaklanjuti, kami mendukung apa yang dilakukan pimpinan KPK," ujar Haris.

Baca juga: Sidak 2 PTN di Jateng, Rupanya Data Ini yang Diburu KPK

(REN)

Jakarta: Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024 di dua perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. KPK tidak akan menutup kemungkinan melakukan upaya penindakan jika dari data dan informasi yang diperoleh cukup mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Sidak yang dilakukan hari ini, Selasa, 30 Juli 2024 dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3); Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Kemendikbudristek; serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Dalam sidak tersebut, KPK mengambil sejumlah data penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.

"KPK tidak akan menutup kemungkinan melakukan upaya penindakan jika dari data dan informasi yang diperoleh cukup mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam konferensi pers Sidak Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, yang disiarkan dari kanal YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.
Menurut Nurul, data yang diperoleh dalam sidak tersebut akan dianalisis oleh Tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek. "KPK dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah sepakat, untuk menjadikan kegiatan sidak ini sebagai momentum perbaikan pada sektor pendidikan ke depannya," terangnya.

Sidak ini, kata Nurul, berangkat dari masih adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Selain itu juga banyaknya pemberitaan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru yang cukup memprihatinkan.

Sebelumnya KPK juga melalui upaya penindakan, melakukan kegiatan tangkap tangan dalam proses seleksi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Lampung tahun 2022. Paska upaya penindakan tersebut, kata Nurul, KPK melalui fungsi pencegahan dan monitoring. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah perbaikan.

"Kami menyadari sektor pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Melalui sektor pendidikan, karakter integritas dan cinta Tanah Air ditanamkan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi," ujar Nurul.

Untuk itulah, KPK melalui pendekatan edukasi, juga intens melakukan berbagai upaya sosialisasi, kampanye, juga insersi kurikulum pendidikan antikorupsi, serta penguatan integritas kampus. Nurul berharap lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi mesin pencetak karakter sumber daya manusia yang berintegritas.

"Namun faktanya, dalam menyelenggarakan fungsinya, lembaga pendidikan tinggi pun tidak terlepas dari tindakan koruptif. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan serta seluruh masyarakat, untuk bersama-sama mengawal proses penerimaan mahasiswa baru, sebagai bagian mewujudkan sektor pendidikan Indonesia yang berintegritas, dan bersih dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.

Baca juga: Sidak 2 PTN di Jateng, Rupanya Data Ini yang Diburu KPK

(CEU)

Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024. KPK melakukan inspeksi mendadak (sindak) di lingkungan pendidikan tinggi.

"Kami mendukung penuh atas upaya kerja sama KPK di Ditjen Dikti. Kami dukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari penerimaan mahasiswa baru ini agar bebas dari kepentingan," kata Haris dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

KPK menyidak empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, yakni Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Sidak menyusul laporan masyarakat terkait kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru.
Dalam sidak itu, KPK meminta data-data dalam penerimaan mahasiswa baru 2024. "Kami minta panitia yang menangani langsung dan memberikan akses informasi dan data yang dibutuhkan KPK," tutur dia.

Haris menegaskan, penerimaan mahasiswa baru baik tes nasional maupun jalur mandiri oleh perguruan tinggi mesti berjalan akuntabel dan sesuai peraturan. Pihaknya juga bakal mendukung KPK bila ditemukan pelanggaran dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Terus terang dari hasil kajian analisis ini nanti, kalau ada penyimpangan, kalau itu masuk ranah yang harus ditindaklanjuti, kami mendukung apa yang dilakukan pimpinan KPK," ujar Haris.

Baca juga: KPK Sidak 2 PTN di Jateng Soal Dugaan Kecurangan di Penerimaan Mahasiswa Baru

(REN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat tempat di lingkungan Pendidikan tinggi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah. Sidak terkait laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024.

"Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP dan juga di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek, serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

Nurul menjelaskan sidak di BPPP dan BSKAP lantaran kedua lembaga ini berwenang dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Sementara itu, dua perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah tersebut sebagai sampel yang menggelar jalur mandiri.
Dia menuturkan, dalam sidak itu, petugas KPK mengambil data penerimaan mahasiswa baru 2024. Adapun, setelah data-data diambil selanjutnya bakal dianalisis lebih lanjut.

"Data yang peroleh tersebut akan dilakukan analisis oleh tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek," beber Nurul.

Nurul menyebut sidak untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah perbaikan ke depan. Sidak tidak disampaikan lebih dahulu tapi dilakukan mendadak untuk memastikan identifikasi masalah objektif.

Dia menuturkan sidak dilatarbelakangi pengaduan masyarakat terkait penerimaan mahasiswa baru. Pihaknya juga menemukan dugaan kecurangaan dalam seleksi yang tersebar di media sosial.

"Walaupun kami telah melakukan OTT Tahun 2022, masih ada pengaduan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru, serta banyaknya pemberitaan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru yang cukup memprihatinkan," ujar Nurul.

Baca juga: 785.058 Orang Daftar UTBK-SNBT 2024

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Bandung (ITB) bersiap menyambut mahasiswa baru di Tahun Akademik (TA) 2024/2025. Pada TA 2024/2025 ini, ITB membuka empat jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu SNBP (SNBP Peminatandan SNBP Non Peminatan), SNBT, Seleksi Mandiri (SM-ITB) dan International Undergraduate Program (IUP).

Tercatat ada 4.429 calon mahasiswa baru ITB yang lolos seleksi dari tiga jalur penerimaan S1, yakni SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri. Kemudian ada 404 calon mahasiswa baru yang lolos seleksi International Undergraduate Program (IUP).

Mengutip laman ITB, proses pendaftaran ulang sudah selesai dan sudah diberikan NIM, akun akses internet di ITB dan seluruh fasilitas-fasilitas lain di ITB. Untuk menyambut Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ITB TA 2024/2025, ITB telah memastikan kelancaran proses penerimaan dan perkuliahan bagi mahasiswa baru.
Salah satunya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana untuk pembelajaran. Rangkaian kegiatan PMB tersebut sudah dimulai sejak awal Juli 2024. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, seperti kuliah umum, penjelasan tentang informasi fasilitas kampus, peraturan dan ketentuan yang berlaku di ITB, pemetaan kemampuan akademik, pemetaan kesehatan mental, dan lain sebagainya.

Mahasiswa baru ITB diwajibkan untuk berada di ITB Kampus Jatinangor mulai tanggal 20 Juli 2024, guna mengikuti rangkaian kegiatan PMB. Berbagai rangkaian kegiatan PMB tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan perkuliahan di ITB.

Sedangkan untuk puncak acara PMB TA 2024/2025 akan dilaksanakan pada Sabtu (17/7/2024) di ITB Kampus Jatinangor bertepatan dengan Peringatan HUT RI ke-79. ITB berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh mahasiswanya, termasuk mahasiswa baru.

Dengan persiapan yang matang, ITB yakin bahwa mahasiswa baru akan dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar dan sukses mencapai tujuan studinya.

Baca juga: UI Terima 1.930 Camaba dari Jalur PPKB dan Prestasi

(CEU)

?Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengumumkan perubahan jadwal penerimaan mahasiswa baru (PMB) program Magister dan Doktor semester ganjil 2024-2025. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan PMB program Magister dan Doktor yang dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2024.

Melansir surat keputusan yang diunggah pada laman uin.jkt.ac.id, berikut hasil keputusan terkait perubahan jadwal.

1. Pendaftaran online

Semula pada 7 Februari hingga 5 Juli 2024 berubah menjadi 7 Februari hingga 12 Juli 2024.

2. Tes masuk

• Tes masuk terbagi menjadi tiga sesi, yaitu ETIC dan TOAFL yang semula diselenggarakan pada 15-16 Juli 2024 berubah menjadi tanggal 17-18 Juli 2024
• Tes Potensi Akademik yang awalnya diselenggarakan pada 17 Juli 2024 diundur menjadi tanggal 19 Juli 2024
• Selain itu, tes wawancara yang semula diselenggarakan pada 18 Juli 2024 berubah menjadi tanggal 22 Juli 2024.

3. Penyerahan hasil rapat kelulusan Fakultas ke Rektorat

Kegiatan ini belum ditetapkan tanggal awalnya. Maka, kegiatan ini berlangsung pada 26 Juli 2024.

4. Pengumuman kelulusan

Awalnya, pengumuman direncanakan pada 23 Juli 2024. Namun, penetapan tanggal berubah menjadi 29 Juli 2024.

5. Daftar ulang mahasiswa baru

Semula daftar ulang dilakukan pada 23 Juli hingga 3 Agustus 2024, tetapi berubah menjadi 30 Juli hingga 5 Agustus 2024.

6. Matrikulasi

Awalnya, matrikulasi ditetapkan pada 5 hingga 23 Agustus 2023. Namun, matrikulasi berubah jadwal menjadi 12 hingga 31 Agustus 2024.

Demikian perubahan jadwal PMB Magister dan Doktor UIN Syarif Hidayatullah, jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-temanmu supaya tidak ketinggalan. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Perhatikan! Ini Jadwal hingga Peraturan Ujian Simak UI Sarjana dan Vokasi 2024

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Sebanyak 1.956 calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN) tahun 2024 dinyatakan lulus dan diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

"Hasil seleksi UM-PTKIN 2024 ini telah diumumkan pada Senin, 8 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, melalui laman resmi https://pengumuman-um.ptkin.ac.id/," kata Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman di Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan calon mahasiswa baru yang diterima tersebar di 28 program studi yang dikelola Kementerian Agama.

"Kami ingatkan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk segera mendaftar ulang serta melakukan langkah-langkah selanjutnya agar tidak gagal di tengah jalan," kata Mujiburrahman.

Bagi peserta yang belum lulus pada seleksi sebelumnya, UIN Ar-Raniry membuka kesempatan terakhir melalui jalur PMB Lokal. Jalur tersebut sama dengan jalur tes lainnya, dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sama.

Rektor UIN Ar-Raniry Prof Dr Mujiburrahman berharap dengan pembukaan jalur PMB Lokal tersebut semakin banyak calon mahasiswa yang dapat bergabung dengan UIN Ar-Raniry.

"Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan membentuk generasi muda yang berdaya saing tinggi," katanya.

Mujiburrahman mengatakan bahwa seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus di UIN Ar-Raniry dari semua jalur, biaya kuliahnya sama. UKT dimulai dari yang terendah sebesar Rp400 ribu. Informasi besaran UKT masing-masing program studi dan pengelompokan dapat diakses di situs Admisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“Biaya kuliah di kampus UIN Ar-Raniry tidak dibedakan berdasarkan jalur masuk, tetapi berdasarkan kemampuan orang tua atau si pembiaya kuliah melalui UKT,” katanya.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyediakan kuota sebesar 7.175 orang untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 melalui lima jalur, yaitu SNBP, UTBK-SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan Jalur Mandiri atau PMB Lokal.