Jakarta: Menjelang pertandingan Indonesia Versus Jepang, 15 November mendatang, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), Erick Thohir dibuat takjub dengan kualitas rumput yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Erick menyebut bahwa saat ini Rumput GBK berada di dalam kondisi terbaik.

“GBK alhamdulillah rumput berada dalam kondisi terbaik ya saat ini saya rasakan tinggal menjaga konsistensi nya tidak mudah tapi saya yakin Dirut pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi,” ucap Erick saat mengecek kesiapan Rumput SUGBK bersama Dirut PPK GBK Rakhmadi Afif Kusumo dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Jumat, 8 November 2024.

Lebih lanjut, mantan pemilik Inter Milan itu, menerangkan bahwa PSSI telah melakukan investasi untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan SUGBK. Tercatat menurut Erick, 103 CCTV tambahan dan teknologi pengenalan wajah telah dipasang di situ.

“Kami dari PSSI sangat mengapresiasi karena itu juga kami melakukan investasi investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan di sini ada face recognition dan macam-macam karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh juga kita tinggalkan,” sambungnya.

Kemudian, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu, megatakan upaya peningkatan kualitas GBK selaras dengan kualitas Timnas yang naik level.

“Karena memang tim nasional kita ini kelasnya sudah naik. Jadi, tidak seperti yang dulu-dulu..,sekarang harus sudah naik lawan-lawannya,” kaa Erick

“Bukan tidak mungkin kita mengirim atau mengundang tim tim besar lainnya seperti dari Belanda, Spanyol, Portugal. Jadi, ingin dipastikan kita punya standar yang baik,” tambahnya.

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang merupakan lanjutan dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim berada di Grup C.

Jepang berada di posisi pemimpin klasemen dengan torehan 10 poin. Sementara itu, skuad Garuda harus menempati posisi juru kunci dengan 3 poin setelah takluk melawan China 2-1 pada pertandingan sebelumnya.

Erick Thohir berharap Pasukan Merah Putih bisa selalu meraih poin pada setiap laga. Hal itu karena sebelumnya ia menargetkan perolehan 15 poin dalam 10 laga di babak grup. MGN/Ifdal Amal

Dok. PSSI


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Timnas Indonesia sepekan lagi akan menjamu Jepang dalam lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga lawan Jepang akan digelar Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta.

Rumput SUGBK kerap menjadi sorotan kala Timnas Indonesia menjamu lawan-lawannya. Namun untuk kali ini menurut Ketua umum PSSI Erick Thohir kondisi rumput yang terbaik yang pernah dirasakannya. "Kondisi rumput saat ini saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan, sekarang tinggal GBK menjaga konsistensi, itu tak mudah," ujarnya usai meninjau kondisi rumput SUGBK Jumat (8/11/2024).

Selain meninjau kondisi rumput SUGBK, Erick Thohir juga mengecek tambahan CCTV demi mendukung keselamatan dan kenyamanan penonton di stadion kebanggaan Indonesia tersebut. "Dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi karena itu juga kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan di SUGBK dan ada rekam wajah juga."
"Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada pak Dirut GBK yang sudah memastikan kondisi lapangannya luar biasa dan tentu Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bisa meningkatkan standar kita untuk penyelenggaraan sampai sini jadi itu yang saya mau sampaikan," lanjutnya.

Erick menambahkan, issue keselamatan akan jadi prioritas kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh juga kita tinggalkan karena memang tim nasional kita nih kelasnya sudah naik. "Jadi tidak seperti yang dulu-dulu sekarang sudah naik lawan-lawan tim besar seperti Jepang Saudi Australia jadi memang isu ini memang harus harus dipastikan apalagi dari pihak FIFA, AFC ini akan mengirim orang, untuk mengecek benar nggak sesuai yang kita gembar-gemborkan. Ya karena memang Mereka melihat agenda kita ke depan juga akan mengundang tim-tim besar, lanjutnya. Kalau kemarin Argentina ke depan, bukan tidak mungkin kita mengundang tim-tim besar lain seperti dari Belanda Spanyol Portugal jadi ingin dipastikan memang kita punya standar yang baik itu.

Sementara itu Dirut PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, "Saya ingin meluruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling nah kemarin ini kita pasang dengan cara merol rumput-rumput tersebut di SUGBK dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah tua kami sudah gunting lagi udah potong lagi lebih pendek.

"Nanti sebelum hari-H coach dari Timnas juga PSSI akan melihat lagi jika perlu dipotong lebih pendek kita akan sesuaikan nah hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match Timnas kita," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor dan pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menyatakan komitmen penuh untuk menjalankan kegiatan operasional di JCC secara profesional selama proses hukum terkait pengakhiran kontrak sepihak atas pengelolaan JCC oleh Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT GSP juga memastikan akan memberikan layanan terbaik kepada seluruh client yang telah berkontrak dengan perusahaan.

Edwin Sulaeman, General Manager JCC mengatakan, PT GSP akan selalu mengutamakan kepentingan dan kepastian bisnis dari para client agar bisnis Meeting Incentives Convention Exhibition (MICE) di JCC dapat terus berjalan secara optimal.

“JCC tetap beroperasi seperti biasa, dan seluruh kontrak dengan para klien yang telah ditandatangani tetap berjalan. Agenda MICE di JCC ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, jadi kami tetap fokus melayani kebutuhan client,” kata Edwin dalam acara Media Briefing di JCC, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Menurut Edwin, JCC telah memiliki sejumlah kontrak sampai tahun 2025 dengan berbagai klien, baik lokal maupun internasional. Sebagian besar kontrak tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebagai ikon MICE Indonesia dan memiliki jaringan international, JCC juga memiliki kontrak dengan berbagai Event Organizer (EO) dunia.

Mengingat peran strategis dan dampak besar JCC terhadap industri MICE Indonesia, Edwin berharap agar seluruh pihak tetap mendukung agar kegiatan di JCC tetap berjalan normal mengingat banyaknya berbagai segmen pelaku usaha mulai dari korporasi hingga UMKM memiliki kepentingan terhadap suksesnya berbagai kegiatan bisnis maupun non bisnis di JCC.

“Banyak pelaku bisnis yang bergantung dari berbagai event MICE di JCC. Jadi, kami berharap agar semua agenda MICE tidak terganggu selama proses hukum berlangsung,” tegas Edwin.

Amir Syamsudin, Kuasa Hukum PT GSP menambahkan, kehadiran PT GSP sebagai investor dan pengelola JCC memiliki dasar hukum yang kuat yaitu perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operation Transfer/BOT) yang ditandatangani dan disepakati bersama pada tanggal 22 Oktober 1991.

Saat itu, PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Sesuai klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerjasama disebutkan, ketika Perjanjian berakhir pada 21 Oktober 2024, PT GSP (dulu PT Indobuildco) memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

“Adanya klausul di pasal 8 ayat 2 itulah yang menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan adanya klausul itu, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh PT GSP selama kontrak BOT berlangsung selama 30 tahun, meskipun saat itu kami juga belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai,” tambah Amir.

Amir mengungkapkan bahwa untuk melindungi kepentingan bisnis para client dan menjalankan klausul pasal 8 ayat 2 dalam perjanjian kerjasama BOT tahun 1991, PT GSP telah mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK sejak bulan April tahun 2022 lalu namun tidak pernah ditanggapi.

Permohonan itu disampaikan jauh-jauh hari mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang. Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai client yang mayoritas telah menjalin kerjasama selama bertahun-tahun.

Pada awal tahun 2024 PT GSP kembali menyampaikan surat terkait permohonan kerjasama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024 lalu, dan pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

“Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Amir.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

(shc/ara)

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Sidang Pratama (GSP), Investor sekaligus Pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) yang ditandatangani kedua pihak pada 22 Oktober 1991(Perjanjian).

Sidang pertama atas gugatan PT GSP terhadap PPKGBK telah berlangsung Selasa (29/10) di PN Jakarta Pusat. Namun pihak PPKGBK selaku tergugat tidak hadir.

Amir Syamsudin, kuasa hukum PT GSP menegaskan, sesuai Pasal 8 ayat 2 Perjanjian disebutkan, ketika Perjanjian berakhir pada 21 Oktober 2024, PT GSP (dulu PT Indobuildco) memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian. Namun, pasal tersebut diabaikan dan ditolak oleh PPKGBK yang berencana mengelola Gedung Balai Sidang JCC secara mandiri.

"Langkah hukum ini kami lakukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepastian hukum atas hak PT GSP yang tercantum dalam Perjanjan Kerjasama BOT yang ditandatangani pada 22 Oktober 1991. Kami sangat menyayangkan adanya upaya dari PPKGBK untuk mengingkari Perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegas Amir Syamsudin dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Amir menjelaskan, PT GSP telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian tersebut. Diantaranya membangun prasarana penunjang serta fasilitas-fasilitas lainnya baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil di lingkungan Gelanggang Olahraga Senayan yang sekarang dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta Convention Center.

Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga berhasil dan menjadi pionir tumbuhnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia. JCC merupakan gedung MICE pertama yang berstandar internasional dan sukses menjalankan event kenegaraan, dan berbagai pelaku bisnis lainnya. Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tindakan PPKGBK mengabaikan Perjanjian yang telah disepakati akan menjadi preseden buruk bagi seluruh pelaku usaha yang bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pemerintah di kawasan GBK ini,” jelas Amir.

Lebih jauh Amir menambahkan, PT GSP sejatinya telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian, PT GSP juga mendasarkan permohonannya pada Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 yang mengatur pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk perpanjangan kerjasama dengan mitra swasta. Namun, permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh PPKGBK.

Penolakan PPKGBK tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020, yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan hanya berlaku satu kali dan tidak dapat diperpanjang. PT GSP menilai bahwa penolakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian BOT dan peraturan yang relevan.

“PPKGBK menggunakan dasar aturan yang tidak relevan untuk menolak permohonan kami, padahal kami memiliki hak yang sah untuk memperpanjang pengelolaan sesuai dengan kesepakatan awal,” tambah Amir.

Selama proses hukum berlangsung, PT GSP berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional JCC sebagai pusat MICE terkemuka di Indonesia. Kepada para mitra, vendor dan pihak-pihak yang telah berkontrak, PT GSP memastikan bahwa event yang sudah terjadwal akan tetap berjalan dan mendapatkan standar layanan dari JCC.

“Kami akan terus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil. Kami juga terbuka untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Perjanjian oleh pihak PPKGBK ini sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Amir.

Sebelumnya dalam pemberitaan KONTAN, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas bangunan yang selama ini dikenal sebagai Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

"Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," kata Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Sri Lestari menjelaskan, sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini, imbuh dia, sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

"Sesuai regulasi, bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah menjadikan PT GSP sebagai pendukung kegiatan event, antara lain sumber daya manusia, peralatan, hingga penyediaan jamuan," ujar Sri Lestari.

Adapun setelah dikelola mandiri, ada beberapa strategi PPKGBK dalam mengembangkan JCC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

"Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," kata Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Sri Lestari menjelaskan, sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini, imbuh dia, sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

"Sesuai regulasi, bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah menjadikan PT GSP sebagai pendukung kegiatan event, antara lain sumber daya manusia, peralatan, hingga penyediaan jamuan," ujar Sri Lestari.

Adapun setelah dikelola mandiri, ada beberapa strategi PPKGBK dalam mengembangkan JCC.

Menurut Sri Lestari, JCC adalah venue MICE eksklusif terbaik, ikonik, yang berdiri di atas tanah HPL milik Kemensetneg melalui PPKGBK. Integrasi JCC dengan seluruh venue dalam kawasan GBK akan makin meningkatkan positioning sebagai venue terbaik di regional Asia untuk kegiatan meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) serta olahraga dalam satu kesatuan.

"Dengan integrasi dan pengelolaan mandiri oleh PPKGBK, diharapkan dapat menjadikan JCC lebih inklusif, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan SDM dan mendorong peningkatan pendapatan negara," terang dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan mobil mewah berjejer rapi di parkiran Timur Gelora Bung Karno (GBK) menjelang pelantikan presiden wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Sabtu (19/10/2024), mobil itu terdiri dari berbagai merek seperti BMW hingga Toyota. Adapun, mobil-mobil itu semuanya berwarna hitam.

Selain itu, terdapat juga sejumlah mobil dan motor pengawalan milik polisi militer. Sejumlah petugas pengamanan dari TNI-Polri pun tampak berjaga.

"Iya, mobil untuk mengangkut para tamu negara sahabat," ucap salah satu petugas yang berjaga.

Pada bagian plat mobil-mobil mewah itu, bertuliskan nama negara yang diundang untuk pelantikan Prabowo-Gibran. Nama negara itu seperti Singapura, Brasil, hingga Filipina.

Kemudian, di bagian selatan lapangan parkir itu, sudah berdiri tenda-tenda personel pengamanan. Tenda itu berwarna putih dan terbagi untuk beberapa tim pengamanan. Hal ini terlihat dari penomoran pada setiap tenda.

Sementara, di sebelah berat tenda itu beberapa Panser Anoa buatan Pindad juga sudah terparkir rapi. Kendati, kawasan GBK sejauh ini masih terbuka untuk umum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 35 negara sahabat diundang dalam acara pelantikan Prabowo-Gibran pada Minggu (20/10/2024) besok.

Perbesar

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, ketika dihubungi oleh Bisnis pada Jumat (18/10/2024).

Nantinya, pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Benar. Tamu negara [dari 35 negara sahabat] yang akan hadir dalam Sidang MPR Pelantikan Presiden," tutur Anies.

Tak hanya negara-negara sahabat, nantinya mantan presiden, wakil presiden Indonesia serta para pejabat negara lainnya akan diundang dalam perhelatan tersebut.

Berikut daftar 35 negara sahabat yang hadir ke pelantikan Prabowo-Gibran:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Korea Selatan
5. Malaysia
6. Papua Nugini
7. Serbia
8. Singapura
9. Kepulauan Solomon
10. Timor-Leste
11. Vanuatu
12. China
13. Laos
14. Vietnam
15. Rusia
16. Qatar
17. Australia
18. Selandia Baru
19. Thailand
20. Jerman
21. Mesir
22. Turki
23. Arab Saudi
24. Uni Emirat Arab
25. Inggris
26. Amerika Serikat
27. India
28. Yordania
29. Jepang
30. Italia
31. Kanada
32. Prancis
33. Muslim Council of Elders
34. Brasil
35. Fiji

Perbesar

PT Graha Sidang Pratama, pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center alias JCC, menggugat Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rp 1,6 triliun atas tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Gugatan didaftarkan pada Senin (14/10) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat melalui kuasa hukum Yosef B Badeoda meminta pengadilan untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige heid).

Pemohon juga meminta pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama yang disepakati bersama dan untuk membayar kerugian hingga Rp1,6 triliun.

"Memerintahkan tergugat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat yang disepakati bersama atau menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp1,6 triliun apabila perjanjian tidak diperpanjang," tulis informasi gugatan tersebut.

CNNIndonesia masih berupaya meminta tanggapan kepada Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rahmadi Arif Kusumo dan tim humas PPKGBK terkait gugatan tersebut. Namun, pihak yang bersangkutan belum menjawabnya.

Pihak PPKGBK sebelumnya menyebutkan bakal mengelola JCC yang berada di GBK Senayan secara mandiri.

"PPKGBK mengumumkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama Balai Sidang yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kawasan GBK Senayan, Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 mendatang," ujar Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK Sri Lestari Puji Astuti dalam keterangannya, Rabu (2/10), melansir Antara.

Sri Lestari menjelaskan berakhirnya masa perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa Barang Milik Negara Blok 14 di dalam kawasan GBK.

"Kemudian selanjutnya akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan mandat yang telah diterima," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang alasan mobil matik zaman sekarang banyak pakai CVT banyak membuat pembaca penasaran. Begitu pula dengan artikel modifikasiHonda Astrea Prima bergaya Vespa klasik.

Tak ketinggalan, rekayasa lalu lintas di sekitar GBK hari ini juga banyak dicari pembaca. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Minggu (13/10/2024):

1. Alasan Mobil Matik Zaman Sekarang Banyak Pakai CVT

Dalam beberapa tahun terakhir, transmisi otomatis tipe AT konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini makin banyak mobil baru yang menggunakan transmisi matik tipe CVT.

Sesuai namanya, CVT adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission di mana sistem kerjanya pakai sabuk mirip dengan sepeda motor matik atau skutik.

2. Yamaha Sebut Penjualan Fazzio Telah Mengalahkan Mio

Sejak meluncur pada 2022, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menyatakan bahwa Yamaha Fazzio telah menjadi salah satu tulang punggung penjualan.

Popularitasnya bahkan mulai menyaingi Mio, skutik generasi awal yang hadir pertama kali pada 2004. Yamaha juga mengklaim, Fazzio menjadi magnet perhatian dan viral di media sosial ketika launching dua tahun lalu.

3. Modifikasi Honda Astrea Prima Bergaya Vespa Klasik

Modifikasi Honda Astrea Prima yang dilakukan oleh Sekut dan Queenbeer terbilang unik karena mengusung tema ala Vespa klasik.

Kolaborasi ini terinspirasi dari dua budaya, yaitu motor bebek yang dikenal dengan Gofar Hilman dan Vespa klasik yang identik dengan Queenbeer.

4. Mitos atau Fakta, Fitur Auto Hold Tak Baik buat Mobil Matik?

Salah satu kemajuan teknologi dalam industri otomotif adalah fitur auto hold pada mobil dengan transmisi otomatis yang dilengkapi dengan electronic parking brake (EPB).

Dengan fitur auto hold, pengemudi tidak perlu menarik rem tangan saat berhenti sejenak di jalan. Rem akan mengunci secara otomatis ketika auto hold diaktifkan dan rem diinjak dengan penuh.

5. Awas Macet, Simak Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar GBK Hari Ini

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada hari ini, Minggu (13/10/2024).

Rekayasa tersebut diterapkan sehubungan dengan diselenggarakannya Jakarta Running Festival 2024. Sehingga diimbau masyarakat untuk merencanakan lalu lintas atau manajemen perjalannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) resmi mengelola secara mandiri Balai Sidang JCC di Jalan Gatot Subroto, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada 21 Oktober 2024.

Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPPKGBK, Sri Lestari Puji Astuti mengatakan pengelolaan secara mandiri dilakukan seiring berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama dengan mitra.

Berakhirnya masa perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa Barang Milik Negara Blok 14 di dalam kawasan GBK dan akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan mandat yang telah diterima.

"Langkah strategis ini merupakan transformasi besar dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara dan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya," kata Sri dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (2/10/2024).

PPKGBK, imbuhnya, siap membuka lembaran baru dalam pengelolaan Blok 14 kawasan GBK, yang saat ini dipergunakan sebagai venue pertemuan, sidang, hingga konferensi.

"Melalui pengelolaan mandiri, PPKGBK berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE), terintegrasi dengan fasilitas GBK, inklusif, berkelas dunia, serta memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," ujarnya.

Sebelumnya Balai Sidang Jakarta Convention Center atau yang lebih dikenal dengan JCC, dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama dibawah manajemen Singgasana Hotels & Resorts.

Luas seluruh area yakni 120.000 meter, dilengkapi dengan sebuah Round Theater-style Hall, dua buah Exhibition Hall, sebuah Banqueting Hall, sebuah Lobby yang luas, Lower Lobby, VIP Room and Lounge, dan 10 Meeting Room.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Balai Sidang pada 21 Oktober 2024 mendatang.

Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa Barang Milik Negara Blok 14 di dalam kawasan GBK, dan akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan mandat yang telah diterima.

Dengan demikian, Balai Sidang atau Jakarta Convention Center (JCC) akan dikelola oleh PPKGBK secara mandiri.

Langkah strategis ini merupakan transformasi besar dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara dan mengembangkanpotensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya.

"PPKGBK siap membuka lembaran baru dalam pengelolaan Blok 14 kawasan GBK, yang saat ini dipergunakan sebagai venuepertemuan, sidang, hingga konferensi," tulis PPKGBK dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Melalui pengelolaan mandiri, PPKGBK berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meeting, Incentive, Conferences, Exhibition (MICE), terintegrasi dengan fasilitas GBK, inklusif, berkelas dunia, serta memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

PPKGBK menyatakan, pemberitahuan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan itikad baik dalam memperhatikan pemberitaan dan informasi yang berkembang.

"Sejalan dengan prinsip optimalisasi aset negara, PPKGBK berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan gedung konvensi berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta menjunjung tinggi profesionalisme dan prinsip good governance," kata PPKGBK.