Lanskap inklusi keuangan Indonesia telah bertransformasi dalam satu dekade terakhir dengan adanya transformasi digital yang masif dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Namun dampaknya, seperti kemudahan akses informasi dan layanan keuangan, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, di mana hampir setengah populasi Indonesia masih kurang terlayani bahkan tidak menggunakan layanan keuangan, termasuk perempuan perdesaan.

Riset dari Women’s World Bankingmenggarisbawahi urgensi inklusi keuangan, terutama bagi perempuan perdesaan di masyarakat berbasis pertanian yang rentan terdampak bencana akibat perubahan iklim. Tanpa layanan keuangan, mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi dan tidak memiliki jaring pengaman. Menggenapi inklusi keuangan perempuan perdesaan adalah langkah penting untuk membangun ketahanan di tengah krisis iklim, dengan memenuhi kebutuhan unik perempuan sehingga mereka tetap berdaya di tengah ketidakpastian.

Pemerataan Layanan Keuangan hingga Pelosok Indonesia

Desa Selorejo di Jawa Timur mewakili lanskap layanan keuangan di perdesaan terpencil Indonesia. Kendati aktivitas ekonomi tumbuh subur melalui pertanian jeruk siam dan kopi, namun akses ke layanan keuangan adalah kemewahan.

Bank cabang dan ATM terdekat berjarak 7 kilometer dari desa. Lebih dari itu, perempuan perlu mengantisipasi biaya transportasi dan aspek keamanan, terutama bila bepergian sendirian. Jarak yang jauh meningkatkan biaya transportasi dan waktu yang dihabiskan untuk mencapai layanan keuangan. Padahal, akses terhadap layanan keuangan formal dapat menjadi jaring pengaman ketika seluruh masyarakat mengalami kerugian kolektif.

Kondisi di Selorejo bukanlah skenario tunggal, melainkan gambaran yang lebih luas tentang kesenjangan layanan keuangan antar perdesaan dan perkotaan di Indonesia. Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) 2024 melaporkan, kendati inklusi keuangan Indonesia mengalami kemajuan, namun masih ada kesenjangan keuangan antara desa dan kota, serta antara perempuan dan laki-laki.

Menurut Rakor Dewan Nasional Keuangan Inklusif 2024, sebanyak 29,3% masyarakat perdesaan belum terlayani lembaga keuangan formal. Sementara itu, 25,7% perempuan belum dapat layanan keuangan formal.

Hasil riset Women’s World Banking menunjukkan bahwa masalah penawaran dan permintaan di perdesaan saling menghambat perempuan mendapatkan layanan keuangan yang optimal. Tantangan mengakses layanan keuangan formal di perdesaan dipengaruhi oleh mobilitas yang terbatas, akses internet yang tidak memadai, dan literasi keuangan digital yang rendah. Selain itu, perempuan di desa sering kali tidak memiliki aset dan properti yang dapat dijadikan jaminan untuk mengakses pinjaman.

Di sisi penawaran, tantangan operasional, masalah konektivitas, dan terbatasnya infrastruktur membatasi kemampuan penyedia jasa keuangan untuk terhubung dengan nasabah. Situasi ini relevan dengan pertanyaan “Mana yang lebih dulu, ayam atau telur?”, di mana satu faktor tidak dapat terjadi tanpa yang lain.

Kurangnya layanan keuangan yang mudah diakses membatasi komunitas perdesaan dalam meningkatkan potensi finansial mereka, yang pada gilirannya menghambat percepatan pembangunan ekonomi dan pengembangan infrastruktur keuangan yang diperlukan di perdesaan.

Kondisi dan Karakteristik Aksesibilitas Layanan Keuangan dan Perilaku Keuangan di Perdesaan (Women’s World Banking)

Beragam aspek tersebut memengaruhi kesenjangan layanan keuangan, termasuk kesenjangan antara desa-desa di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Wilayah Timur merupakan wilayah yang paling kurang terlayani, dengan hanya 10% penduduknya yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, dan 67% masih belum terlayani.

Penelaahan yang kami lakukan dengan memetakan dan membandingkan lokasi ATM dan cabang bank-bank besar di skala nasional antara tahun 2018 dan 2022 juga menunjukkan perlambatan penyediaan layanan keuangan khususnya di Indonesia bagian Timur, baik dari perlambatan penempatan jumlah agen bank maupun alokasi mesin ATM.

Laju Pertumbuhan Penyediaan Layanan Keuangan 2018-2022 (Women’s World Banking)

Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang menyeluruh untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan desa-kota yang semakin lebar dengan mempertimbangkan tantangan dan karakteristik geografis, sosial-budaya, dan kerentanan iklim di setiap daerah. Bagi desa-desa pesisir di Indonesia bagian Timur, perempuan nelayan kian rentan di tengah ancaman banjir yang dipicu kenaikan muka air laut.

Laporan Asian Development Bank menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai kontributor ekonomi lokal dan nasional termasuk yang paling terdampak perubahan iklim, dengan menurunnya produktivitas tangkapan dan kerusakan keanekaragaman hayati laut. Kerentanan iklim ini tentu berdampak pada peningkatan kerentanan ekonomi dan finansial masyarakat perdesaan karena dapat menyebabkan kerugian pada sumber mata pencaharian mereka, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan dan akses mereka terhadap layanan keuangan.

Salah satu responden perempuan nelayan di kawasan Timur dalam penelitian kami sepakat bahwa akses ke layanan keuangan sangatlah penting untuk membantu mereka bertahan di masa paceklik.

Adaptif, Strategi Inklusi Keuangan Perempuan Perdesaan

Tantangan layanan keuangan dan risiko iklim sebetulnya membuka ruang inovasi dalam pelayanan keuangan. Lanskap layanan keuangan di Indonesia telah bertansformasi satu dekade terakhir. Layanan keuangan tidak semata diasosiasikan dengan institusi fisik dengan antrean nasabah yang padat. Saat ini layanan keuangan mengambil banyak wujud baik melalui agen keuangan multiguna, aplikasi keuangan di telepon genggam, hingga kelompok simpan pinjam berbasis komunitas budaya dan keagamaan.

Titik-titik akses keuangan baru tumbuh yang juga memengaruhi perilaku transaksi keuangan perempuan perdesaan. Di desa-desa yang kami teliti, perempuan terlibat dalam transaksi keuangan formal untuk melakukan top-up di gerai-gerai agen atau konter pembayaran seperti PT Pos, Indomaret, Alfamart serta di pegadaian, Payment Point Online Bank (PPOB), dan di kantor cabang bank jika berhubungan dengan urusan simpan-pinjam.

Perempuan perdesaan juga cenderung memanfaatkan strategi pengelolaan keuangan yang beragam di tengah keterbatasan layanan keuangan dan tantangan perubahan iklim. Mereka menerapkan strategi adaptif dalam mengelola keuangannya, baik dengan melakukan diversifikasi pendapatan, menabung dalam bentuk ternak atau menitipkan uang di toko sembako untuk keperluan pembelian bahan pangan sebelum musim panen tiba, hingga meminjam kepada tetangga atau kerabat.

Perubahan lanskap dan karakterisitik perilaku keuangan menunjukkan adanya potensi untuk memperluas layanan keuangan melalui titik akses keuangan, terutama di desa-desa yang belum terlayani. Penelitian kami menemukan bahwa sekitar 8% desa-desa di Indonesia mempunyai potensi perluasan layanan keuangan karena adanya aktivitas ekonomi yang tinggi. Untuk menjangkau mereka dibutuhkan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa solusi keuangan menjawab kebutuhan di perdesaan.

Model figital (fisik dan digital) sangat relevan untuk diterapkan di daerah terpencil dengan konektivitas dan infrastruktur belum memadai. Dengan menggabungkan elemen fisik dan digital, seperti penggunaan agen bank yang berasal dari komunitas untuk membantu transaksi digital, model ini membantu peralihan layanan keuangan menuju digital secara bertahap.

Keberadaan agen bank melalui interaksi tatap muka juga turut membangun kepercayaan masyarakat terkait layanan keuangan formal, karena umumnya agen bank adalah mereka yang juga telah dikenal oleh masyarakat setempat, seperti bidan. Model ini telah banyak diadopsi oleh bank milik pemerintah, dan terbukti mampu menyediakan layanan keuangan yang dapat diandalkan di wilayah yang kurang dan tidak terlayani. Keberadaan agen bank yang menggunakan pendekatan ini perlu semakin diperluas, terutama di desa-desa terpencil di Tengah dan Timur Indonesia.

Peran dan kapasitas agen bank di desa-desa terpencil perlu ditingkatkan agar mereka dapat berkontribusi terhadap penyebaran literasi keuangan di desa. Temuan penelitian kami menunjukkan agen bank cenderung hanya memfasilitasi transaksi dengan menggunakan QRIS. Padahal, agen bank dapat juga dididik untuk memfasilitasi kredit dan pinjaman dengan berperan sebagai perantara antara bank dan calon peminjam, menginformasi layanan asuransi mikro, selain juga bertindak sebagai agen penyalur bantuan pemerintah.

Agen bank juga dapat dilibatkan untuk mempromosikan dan memberikan edukasi terkait layanan keuangan, seperti asuransi pertanian dan literasi keuangan untuk membangun kesadaran terkait ketahanan keuangan menghadapi bencana yang dipicu perubahan iklim. Lembaga keuangan perlu berinvestasi dalam pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas para agen.

Selain itu, untuk memperluas aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat perdesaan dan mendorong digitalisasi pada perbankan dan agen secara signifikan, regulator perlu mendorong pemahaman di masyarakat bahwa bank dapat bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah menjadi agen bagi bank lain, asalkan agen tersebut tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik, sesuai dengan aturan terbaru POJK NO.1/POJK.03/2022.

Menggandeng perempuan dan kaum muda sebagai duta finansial dapat mendorong adopsi keuangan digital di desa. Penelitian kami menemukan adanya korelasi yang positif antara kepemimpinan perempuan di daerah dengan peningkatan jumlah agen bank perempuan, yang bermuara pada ketersediaan layanan keuangan yang lebih luas. Hasil eksplorasi data Potensi Desa (PODES) 2023 menunjukkan bahwa desa-desa dengan pemimpin perempuan memiliki kemungkinan keberadaan perbankan agen 2,5 kali lebih tinggi.

Berbagai wawancara kami dengan para agen bank perdesaan lintas gender juga menunjukan persepsi yang seragam bahwa agen perempuan adalah figur yang dapat diandalkan masyarakat karena keterampilan dan kefasihannya untuk menggali apa yang dibutuhkan para pengguna layanan keuangan. Selain itu, generasi muda, dengan kemahiran mereka dalam menggunakan perangkat digital, dapat menjembatani kesenjangan teknologi yang mungkin terjadi pada kelompok usia yang lebih tua di masyarakat-masyarakat terpencil.

Strategi dan langkah taktis untuk menjangkau perempuan perdesaan yang semakin rentan di tengah ancaman krisis iklim adalah urgensi yang tidak dapat ditawar. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penyedia jasa keuangan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi sangat penting. Aksi kolaboratif ini perlu sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik desa, dan terutama tantangan spesifik yang dialami perempuan di perdesaan paling terpencil.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium Kembali diperpanjang. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebijakan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta retail modern di seluruh Indonesia.

Melansir Infopublik.id pada Minggu (2/6/2024), perpanjangan itu resmi berlaku melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Perbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Berikut ini relaksasi HET Beras Premium di masing-masing wilayah sebagai berikut:

• Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat (Sumbar), Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Maluku relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.
• Papua relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara itu untuk Beras Medium, relaksasi HET sebagai berikut:

• Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Maluku relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.
• Papua relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.

Beberapa waktu lalu, penulis berbelanja smartphone di satu gerai resmi di pusat perbelanjaan daerah Sentul, Bogor. Ketika proses pembelian selesai, penulis ditawari asuransi perlindungan produk. Sang petugas gerai meminta penulis untuk mengisi data, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, nomor hand phone, email, NIK, dan foto KTP pada link gform.

Dengan sopan penulis bertanya, kenapa harus mengisinya? Karena, alamat email berupa gmail bukan atas nama domain perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data pribadi ini? Respons dari petugas gerai cukup datar, bahwa ini merupakan prosedur perusahaan dan diminta oleh atasannya.

Jika mengacu pada prinsip perlindungan data pribadi, mestinya pengumpulan data cukup seperlunya dan menggunakan sistem yang benar-benar aman. Metode pendataan di atas patut dipertanyakan, karena data yang dijaring mungkin melebihi kebutuhan tujuan bisnis dan kurang terjamin keamanan metodenya.

Pada wilayah ini bisa dikatakan bahwa perusahaan atau organisasi belum siap dengan perlindungan data pribadi, khususnya awareness pimpinan dan staf yang diberi tugas dalam mengumpulkan data pribadi konsumen.

Memahami Privasi

Konsep privasi sudah dirumuskan sejak 1975, dan telah berkembang di dunia digital menjadi konsep data privacy/information privacy. IBM (2023) menerjemahkan data privacy sebagai prinsip di mana seseorang harus dapat mengendalikan data personal, termasuk kemampuan untuk memutuskan bagaimana sebuah penyedia jasa mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan datanya.

Penulis yakin bahwa persoalan perlindungan data pribadi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi bisnis di Indonesia. Ketika berbicara tentang perlindungan data pribadi maka salah satu aspek, yaitu leadership dan organisasi merupakan hal utama yang harus disiapkan.

Mengapa? Dalam sebuah organisasi bisnis, kebijakan biasanya bersifat top down sehingga pemahaman top management terkait penerapan perlindungan data pribadi sangat diperlukan.

Apa yang Harus Dilakukan?

Chen et.al., (2013) telah mengusulkan sebuah konsep kerangka kerja yang menghubungkan privacy by policy dengan privacy by design^[1]. Privacy by policy mengacu pada perlindungan data berdasarkan regulasi dan kebijakan organisasi.

Pada proses penerapanannya, privacy by policy mengedepankan pemberitahuan pada pengguna, pilihan, dan akuntanbilitas pengelolaan data. Dengan kata lain privacy by policy merupakan pendekatan yang berfokus pada implementasi persetujuan dan prinsip pemilihan pada fair information practices (FIP)^[.

Berdasarkan konsep di atas, pengembangan kebijakan dan prosedur internal dalam menjalankan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi diperlukan oleh organisasi bisnis. Kebijakan dan prosedur ini harus dipahami oleh seluruh tim terutama yang menjalankan fungsi mengumpulkan data pribadi. Notifikasi kepada subyek data harus jelas dipahami untuk memenuhi regulasi yang ada.

Bagaimana Inovasi Sistem Mendukung Kebijakan Perusahaan?

Privacy by policy sebaiknya didukung dengan privacy by design. Privacy by design mensyaratkan bahwa perlindungan data pribadi melekat dalam sistem teknologi digital yang digunakan oleh organisasi bisnis.

Dalam paper yang sama, Spiekermann dan Cranor (2009) merumuskan kerangka kerja terkait perencanaan system design tergantung dari tingkatan privacy-friendliness pada sebuah sistem yang juga tergantung dari tingkat keterbukaan data pengguna (Tabel 1). Kerangka kerja ini menunjukkan sampai sejauh mana perlindungan data pribadi pada tiap level dan indikator seperti apa yang menunjukkan pencapaian level perlindungan.

Tingkat Privasi Rekayasa Data (Katadata)

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), seluruh data atau informasi yang dapat mengacu pada seorang pribadi tertentu dikatakan data pribadi. Pada kerangka kerja di atas, privacy by policy perlu di integrasikan dengan privacy by acrhitecture sehingga perlindungan data pribadi dapat mencapai level yang lebih tinggi.

Privacy by architecture mensyaratkan integrasi kebijakan, prosedur dan sistem yang mengarah pada less identifiable personal data. Penerapan ini diperlukan untuk mendukung implementasi PDP pada Oktober 2024 nanti, di mana proses bisnis yang menyangkut data pribadi harus dirancang ulang sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Untuk keamanan data pribadi, kesadaran dari organisasi harus dilaksanakan secara top-down, dari top management kepada pelaksana di lapangan. Mutlak sebuah kebijakan pengelolaan data diperlukan untuk menjaga data konsumen.

Terlahir dari pasangan petani, Amran dan Yulidar, di sebuah desa di Solok Sumatera Barat, Alizar mengaku punya prinsip serba mengalir dalam melakoni kehidupan. Ketika lulus SMP lalu memilih SMEA, dia bukan karena ingin menjadi ahli ekonomi tapi semata-mata karena sekolah tersebut jaraknya terdekat dari rumah.

"Biar irit ongkos dan hemat waktu," ujarnya tersenyum saat berbincang dengan detikFinance di halaman Masjid Nabawi, akhir pekan kemarin.

Alasan serupa juga yang mendasari sulung dari 9 bersaudara itu saat memilih IKIP Padang melalui Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru). Alasan tambahannya, "Ya, yang penting saya bisa kuliah agar bisa jadi PNS untuk mengangkat derajat keluarga." Dengan menjadi PNS, Alizar berharap sapi ibunya yang dijual seharga Rp 1,4 juta bisa dia tebus kembali.

Juga dapat membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Nyatanya selepas dari IKIP dengan IPK 2,75 pada 1995 Alizar berkali-kali gagal mengikuti tes PNS. Akhirnya dia memutuskan merantau, menyambangi kerabatnya di Ambarawa, Jawa Tengah yang punya toko pakaian.

Selama dua bulan lelaki kelahiran Solok, 3 Juli 1971 itu menjajakan pakaian untuk anak-anak dari kota ke kota di Jawa Tengah. Salatiga, Boyolali, dan Temanggung adalah wilayah edarnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Barang dagangannya dia beli dari Pasar Johar, Semarang.

Di tengah lakon sebagai PKL, seorang teman yang menjadi guru di Pulau Seribu, Jakarta mengajaknya bergabung. Sebagai alumnus IKIP, Alizar pun tergoda. Namun setelah melihat lokasi dan tahu gajinya tak seberapa dia memutuskan untuk kembali menjadi pedagang.

Saat singgah ke kediaman tantenya di Pondok Gede, dia berjumpa dengan tetangganya di Solok yang punya konveksi pakaian dalam wanita. Dia pun ikut menjajakannya selama tiga bulan.

Hokinya sebagai PKL mulai terbangun ketika Alizar menemukan produk sejenis dengan kualitas lebih baik dan harga bersaing. Mereknya Cendana. Dengan modal Rp 650 ribu dia membeli pakaian dalam tersebut dari grosir milik Suasli di Jatinegara.

"Dia orang Padang juga. Saya beli cash dari tabungan dan menjualnya ke pasar di Jabodetabek hingga Sukabumi," tuturnya.

Sukses tersebut awalnya membuat ibundanya masygul. Bagi sang Bunda, anaknya menjadi PNS adalah segalanya karena bisa mengangkat derajat dan kehormatan keluarga. Namun dengan caranya Alizar berusaha menjelaskan bahwa secara ekonomi menjadi pedagang bisa membuat keluarga lebih sejahtera ketimbang jadi PNS.

"Tiap hari saya bisa jual 100 lusin celana dalam, kaos, BH, dan lainnya," ujar Alizar.

Ketika krisis ekonomi dan moneter menerjang pada 1997-1998, dia justru meraup cuan lebih besar. Sebab dia punya stok barang cukup banyak yang dibelinya setiap kali dapat cuan. Seiring dengan itu, Alizar hijrah dari Kampung Melayu ke kontrakan yang lebih besar di Jalan Asem Baris, Tebet.

Kesuksesannya itu membuat adik-adiknya satu persatu ikut merantau bersamanya di Jakarta. Mulai 2004, adik-adiknya disebar untuk membantu mengelola kios di PGC, ITC Depok, Tamini Square, Bekasi, Blok M. Square, dan di Tanah Abang. Dia sendiri mengelola langsung beberapa kios di Thamrin City sejak 2015. "Total saya punya 16 kios," ujar Alizar.

Dari hasil keuntungan berjualan pakaian dalam tersebut, suami dari Dariati itu dapat membelikan adik-adiknya rumah. Memberangkatkan orang tua dan mertuanya untuk berhaji dan umrah.

Namun ujian besar harus dihadapi ketika pandemi COVID-19 melanda. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas warga membuat dia rugi miliaran rupiah. Beberapa kios terpaksa harus tutup sementara. Dia menegosiasi ulang terkait cicilan dan sewanya.

Pasca pandemi tantangan baru muncul lewat berbagai aplikasi belanja online. Ayah 5 anak itu kembali harus melakukan adaptasi untuk bisa mempertahankan usahanya. Toh begitu, ibadah haji yang dilakukan saat ini semata-mata demi menggenapi rukun Islam. Sebab proses pendaftaran telah dilakukan sejak 2019 via Maktour.

Dia memilih biro ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena ingin mendapatkan pelayanan terbaik agar bisa khusuk selama ibadah. Beberapa tahun sebelumnya dia kecewa saat haji dan umrah dengan biro perjalanan lain.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada pekerja Warga Negara Asing (WNA) bakal memperburuk citra Indonesia di mata investor.

Trubus menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera bersifat wajib (mandatory) bagi pekerja WNA. Semestinya ini harus diberlakukan sebagai pilihan, sebab pekerja WNA hanya akan tinggal sementara sesuai kontrak kerjanya.

“Artinya kebijakan ini tidak tepat (untuk WNA), itu akan memperburuk citra Indonesia di mata investor, investornya nggak pada mau nantikan, orang pekerjanya tidak mau datang ke sini.,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Trubus mengungkapkan, bila tidak ada pekerja WNA di dalam negeri, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan adanya kewajiban ini ke WNA, juga akan mempengaruhi penerimaan tenaga kerja Indonesia negara lain.

“Harus jelas saja pengelolaannya harus transparan akuntabel, saya melihat ini negara baru ngumpulin pundi-pundi dari dana masyarakat tapi tidak jelas arahnya mau ke mana kalau untuk tabungan membeli rumah, rumahnya di mana, kapan dapatnya harus jelas,” ungkap dia.

Sebelumnya, Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa bagi WNA yang diwajibkan turut serta dalam program iuran Tapera, minimal telah bekerja minimal 6 bulan di Tanah Air.

“Ada syaratnya juga (WNA peserta Tapera) yang sudah bekerja sekurang-kurangnya enam bulan,” jelas Heru saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).

Memang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan Tabungan Rakyat menyebut:

Peserta Tapera adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan.

Adapun dalam pasal 7 huruf J PP 21/2024 menjelaskan “Yang dimaksud dengan pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu enam bulan.

Aturan iuran Tapera untuk WNA menimbulkan pertanyaan di publik, sebab jual-beli rumah maupun properti di Indonesia bagi WNA masih terbatas oleh peraturan pemerintah.

Menjawab hal ini, Heru mengungkapkan, bagi WNA peserta iuran Tapera baru akan mendapatkan hasil pemupukannya ketika hendak kembali ke kampung halaman alias balik ke negara asalnya.

“Kan mereka bekerja di sini, menghasilkan di sini, nggak fair dong. Nanti kalau mereka melaporkan kalau mereka sudah mau meninggalkan Indonesia nanti dikembalikan lagi,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin, karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka.

Teranyar yang menuai kritikan masyarakat, terkait rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat berlaku pada 2027 mendatang.

Padahal sebelumnya pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.

Bahkan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah.

“Yang tadinya masuk 40% kelas menengah bisa masuk ke 40% kelompok miskin,” tutur Bhima kepada Kontan, Minggu (2/6).

Bhima menyampaikan, kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan.

Biaya yang begitu berat, ditambah banyaknya pungutan, juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Imbasnya akan berpengaruh kepada pelaku usaha, yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi.

Maka dari itu, Ia berharap aturan seperti Tapera, tidak dilanjutkan pemerintah karena momentum saat ini tidak pas dengan kebijakan tersebut.

Justru, kata Bhima, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menambah bantalan fiskal dalam bentuk perlindungan sosial untuk kelompok menengah dan menuju kelas menengah, terlebih masyarakat golongan tersebut kurang mendapat bantuan fiskal dari pemerintah.

“Porsi perlindungan sosial terhadap PDB (produk domestik bruto) masih kecil di bawah 4% jauh tertinggal dibanding negara lain di ASEAN,” ungkapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam memperluas atau memperkuat basis pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Direktur Jenderal Pajak (DJP), Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan melakukan ekstensifikasi melalui penambahan jumlah wajib pajak aktif.

"Perluasan basis pajak dilakukan dengan cara ekstensifikasi Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak baru," kata Suryo dalam konferensi pers APBN KITA, beberapa waktu lalu.

Suryo menerangkan, langkah ini sebelumnya sudah dilakukan oleh otoritas pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, DJP juga melakukan intensifikasi melalui cara pengawasan terhadap sejumlah transaksi serta penghasilan yang selama ini belum dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada otoritas pajak.

"Intensifikasi yang selama ini belum ter-record atau belum terlaporkan kita coba akan ambil supaya mereka dapat melaporkan dengan benar," ucapnya.

Adapun intensifikasi dilakukan dengan cara pengawasan atas pembayaran pada tahun berjalan dan melakukan uji kepatuhan hingga penegakan hukum atas pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai informasi tambahan, Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini setara 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan pajak tersebut terkoreksi cukup dalam mencapai 9,29% secara tahunan (yoy). Sementara realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 688,15 triliun pada periode yang sama di tahun lalu.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengusulkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Ferdy, PP No 25 Tahun 2024 ini telah menyalahi aturan perundangan di atasnya yaitu UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Intinya, saya berharap dari teman-teman LSM bisa mengajukan judicial review ke MK karena ini (PP No 25 tahun 2024) sudah menyalahi undang-undang di atasnya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan, Minggu (2/6).

Dirinya menyebut bahwa dalam UU No 3 Tahun 2020 memang terdapat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Memang di undang-undang minerba itu IUP untuk mengakomodir kepentingan UMKM, tapi bukan untuk UMKM yang gak punya badan usaha atau yang tidak punya kapasitas untuk mengolah tambang,” tuturnya.

Ferdy juga menjabarkan dalam PP ini yang telah diselipkan satu pasal, yaitu pasal 83A yang menjadi catatan adalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

“Itu kalau sudah WIUPK berarti besar ya, artinya tambang besar. Ini akan membuat industri pertambangan kita gak profesional lagi, tata kelolanya amburadul dan daya rusak terhadap lingkungan juga pasti akan lebih besar,” tambah.

Dia juga menjelaskan, jika merujuk pada pasal yang diselipkan, IUP yang diserahkan ke ormas keagamaan ini adalah IUP hasil sisa lahan yang terlalu besar yang ditinggalkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan IUPK.

“Misalnya, renegosiasi Vale ini sudah selesai, Vale terlalu besar lahannya, ada beberapa blok konsesi nikelnya yang harus diserahkan ke pemerintah daerah, nah yang begitu ini yang nanti diambil oleh ormas,” katanya.

Padahal menurutnya, WIUPK yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar itu potensinya masih besar.

“Itu potensinya luar biasa, dan ini dunia tambang kita akan semakin hancur. Karena menurut saya meskipun ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan tambang tapi karena lahan mereka terlalu besar, harus diserahkan ke negara tapi sekarang malah diserahkan ke ormas,” tutupnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban masyarakat kelas menengah diperkirakan makin bertambah akibat banyaknya pungutan alias iuran dari pendapatan mereka.

Teranyar yang menuai banyak protes, terkait rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat berlaku pada 2027 mendatang.

Padahal sebelumnya pendapatan masyarakat sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban-beban tersebut akan semakin menekan pendapatan masyarakat yang ujungnya akan menekan daya beli dan laju konsumsi akan semakin melemah.

Eko menyampaikan, salah satu cara agar beban masyarakat kelas menengah berkurang adalah dengan menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Namun menurutnya hal tersebut sangat mustahil terjadi.

“Tapi itu hampir mustahil mengingat tren kebijakan PPN juga akan ikut naik (dari 11% ke 12% di 2025),” tutur Eko kepada Kontan, Minggu (2/6).

Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakat golongan tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan mendorong investasi sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan juga memadai.

“Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ada lapangan kerja mencukupi, maka kebijakan pungutan tersebut bisa secara bertahap diterapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah saat ini tidak besar, dan hanya cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan survei biaya hidup (SBH) 2022, standar hidup layak di Jakarta sekitar Rp 15 juta per bulan. Namun kenyataanya gaji upah minimum provinsi (UMP) di wilayah yang sama hanya sebesar Rp 5,1 juta saja.

“Maka dengan pendapatan pekerja kelas menengah hari ini, berbagai potongan dan iuran sebenarnya cukup memberatkan,” kata Ronny.

Ronny tak memungkiri berbagai iuran dan potongan gaji tersebut memang bermanfaat di kemudian hari, namun sayangnya potongan yang dilakukan tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, bahkan tidak meningkat signifikan. Akhirnya, dengan berbagai potongan tersebut hanya akan mempersulit pekerja saja.

Dalam jangka dekat, potongan-potongan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah dengan memperbaiki UMP pekerja, selain dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal dari pemerintah.

Misalnya saja dengan menaikan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama dua tahun menjelang 2027, sehingga ketika masa potongan Tapera masuk, potongan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatannya.

“Karena kenaikan UMP selama dua tahun sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menutupi berbagai potongan sekaligus menambah daya beli pekerja,” ungkapnya.

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Perkara Nomor 23 P/HUM/2024 yang memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah.

Perkara yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut telah diputuskan pada Rabu, (29/5).

Kabar itu menimbulkan reaksi publik, tak jarang yang menilai bahwa putusan MA tersebut terkait dengan isu pencalonan putra bungsu Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang akan mendampingi Budi Djiwandono di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman membantah kalau putusan MA tersebut berkaitan dengan PSI dan isu pencalonan ketua umumnya sebagai kepala daerah.

"Keputusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda," kata Andy dalam keterangan resmi, Sabtu (1/5).

Dia juga membantah PSI melakukan komunikasi dengan Partai Garuda terkait persoalan tersebut.

"MA pasti punya pertimbangan sendiri terkait dengan keputusan mereka dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA," tegasnya.

"Silakan tanya kepada MA apa alasan di balik keputusan itu," tambahnya.

Andy bilang, silahkan untuk bertanya lebih lanjut perihal maksud putusan tersebut kepada MA dan Partai Garuda. Dia berharap seluruh pihak dapat bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini.

Di lain kesempatan, Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan siapa-siapa saja yang akan maju di Pilkada Serentak 2024.

Alih-alih Kaesang, Nama mantan ketua umum PSI Grace Natalie muncul dalam usulan calon kepala daerah dari internal partai untuk Pilkada DKI Jakarta.

"Beberapa nama internal yang muncul termasuk Sis Grace untuk DKI, ada dr. Christian Widodo di Kupang dan sejumlah nama-nama lain yang sedang kami matangkan," kata Ariyo Kepada Kontan, Senin (27/5).

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Aturan yang bakal digugat itu adalah Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” ujar Presiden PArtai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Iqbal menyebutkan, gugatan judicial review itu bentuk penolakan kelompok buruh terhadap Tapera yang dianggap membebani.

Selain langkah hukum, KSPI bersama serikat buruh juga akan menggelar unjuk rasa pada Kamis (6/6/2024) mendatang.

“Tuntutan utamanya untuk mencabut PP No. 21/24 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera. Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” kata Iqbal.

Iqbal menyebutkan, ada banyak alasan serikat buruh menolak penerapan Tapera, salah satunya adalah tidak adanya kepastian memiliki rumah dari hasil pembayaran iuran.

Selain itu, Tapera semakin membebani para pekerja karena pemerintah menjadikannya sebagai iuran yang wajib disetorkan, dan sangat rawan dikorupsi.

“Karena dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomro 21 Tahun 2024 yang mengatur iuran untuk Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai swasta.

PP tersebut menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Jokowi mengeklaim, pembuat kebijakan telah menghitung secara matang sebelum meneken aturan tersebut.

Ia tidak memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar. Hal serupa juga pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA"

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor 23 P/HUM/2024.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menindaklanjuti putusan ini.

"Perludem menilai KPU tidak dapat menindaklanjuti keputusan ini karena sifatnya yang menyebabkan perubahan frasa pasal a quo menjadi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pilkada," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (3/6).

Tak hanya itu, Perludem juga mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang bertugas dalam memutus perkara yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut.

Bukan tanpa alasan, dia menganggap, usaha uji materil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 memiliki kemiripan dan kecenderungan sama dengan uji pasal tentang syarat usia cain presiden dan wakil presiden yang pada saat itu bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengujian ini mencoba mengotak-atik dan mencari celah peraturan perundang-undangan terkait pemilu/pilkada untuk kebutuhan kelompok tertentu," terangnya.

Lalu, kata dia, MA mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dengan syarat pelantikan calon kepala daerah dan tidak berhasil menafsirkan syarat umur calon kepala daerah.

Sebab, MA melandasi pertimbangannya dengan membandingkan syarat usia yang berlaku pada jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Menurutnya, kedua syarat tersebut memiliki situasi dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukan.

"Perludem menilai bahwa MA telah gagal dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 huruf e yang mengatur syarat calon bukannya syarat pelantikan calon terpilih," imbuhnya.

Khoirunnisa bilang, pada Pilkada tidak mengenal persyaratan pelantikan calon terpilih setelah ditetapkan KPU.