Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SOCHI. Pada Kamis (7/11/2024), Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan umum AS.

Putin memuji Trump karena menunjukkan keberanian ketika seorang pria bersenjata mencoba membunuhnya. Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan Moskow siap berdialog dengan presiden terpilih dari Partai Republik tersebut.

Melansir Reuters, dalam pernyataan publik pertamanya sejak kemenangan Trump, Putin mengatakan Trump telah bertindak seperti pria sejati selama upaya pembunuhan terhadapnya saat ia berpidato di sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania pada bulan Juli.

"Menurut pendapat saya, ia berperilaku dengan cara yang sangat benar, berani, seperti pria sejati," kata Putin di klub diskusi Valdai di resor Laut Hitam Rusia di Sochi.

Dia menambahkan, "Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepadanya atas pemilihannya."

Putin mengatakan pernyataan yang dibuat Trump selama kampanye pemilihan tentang Ukraina dan pemulihan hubungan dengan Rusia patut mendapat perhatian.

"Apa yang dikatakan tentang keinginan untuk memulihkan hubungan dengan Rusia, untuk mengakhiri krisis Ukraina, menurut pendapat saya, setidaknya patut mendapat perhatian," kata Putin.

Trump mengatakan selama kampanye bahwa ia dapat membawa perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih, tetapi belum memberikan banyak perincian tentang bagaimana ia akan berusaha mengakhiri perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Pimpinan Kremlin berusia 72 tahun itu hanya memberikan satu catatan peringatan: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Saya tidak punya petunjuk."

Ketika ditanya tentang apa yang akan Putin lakukan jika Trump menelepon untuk mengusulkan pertemuan, Putin mengatakan ia siap untuk melanjutkan kontak jika pemerintahan Trump menginginkannya, dan siap untuk berdiskusi dengan Trump.

Rusia dan Trump telah berulang kali menepis beberapa klaim di media Barat bahwa Trump adalah semacam agen pengaruh Rusia, dengan menyebutnya sebagai omong kosong.

Pejabat Rusia mengatakan bahwa selama masa jabatan pertamanya, dari 2017 hingga 2021, Trump bersikap keras terhadap Rusia.

Penasihat Khusus AS Robert Mueller menyelidiki tuduhan kolusi antara kampanye Trump dan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, tetapi mengatakan dalam laporan tahun 2019 bahwa ia tidak menemukan bukti konspirasi.

Moskow juga telah berulang kali membantah pernyataan AS bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden 2024 dan pemilihan presiden lainnya serta menyebarkan disinformasi dalam upaya untuk menimbulkan kekacauan.

Bagaimana dengan perang?

Perang yang telah berlangsung selama 2,5 tahun di Ukraina memasuki fase yang menurut beberapa pejabat Rusia dan Barat dapat menjadi fase terakhirnya - yang paling berbahaya - setelah pasukan Moskow bergerak maju dengan kecepatan tercepat sejak minggu-minggu awal konflik dan Barat merenungkan bagaimana perang akan berakhir.

Putin pada tanggal 14 Juni menetapkan persyaratannya untuk mengakhiri perang. Yakni, Ukraina harus menghentikan ambisinya menjadi anggota NATO dan menarik semua pasukannya dari seluruh wilayah empat wilayah yang diklaim oleh Rusia.

Rusia mengendalikan Krimea, yang dianeksasinya dari Ukraina pada tahun 2014, sekitar 80% Donbas - zona batu bara dan baja yang meliputi wilayah Donetsk dan Luhansk - dan lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Berbicara selama beberapa jam pada hari Kamis, Putin mengecam "petualangan" para pemimpin Barat yang ia tuduh mendorong dunia ke "garis berbahaya" dengan berusaha menimbulkan kekalahan strategis pada Rusia di Ukraina.

Tonton:Siapapun Pemenang Pemilu AS, Putin Tidak Terburu-buru untuk Akhiri Perang Ukraina

"Tidak ada gunanya memberi tekanan pada kami. Namun, kami selalu siap untuk bernegosiasi dengan mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan bersama yang sah," kata Putin, beberapa detik setelah menegur Barat karena menjanjikan Ukraina dan Georgia keanggotaan NATO pada tahun 2008.

Ia mengatakan bahwa Barat tidak pernah menerima Rusia sebagai mitra yang setara sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, memperlakukannya sebagai kekuatan yang kalah dan memperluas aliansi militer NATO yang dipimpin AS ke arah timur menuju Rusia.

Rusia, kata Putin, siap untuk memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi keputusan ada di tangan Washington. Putin juga mengatakan bahwa Tiongkok adalah "sekutu" Rusia.

Ketika ditanya tentang peringatan Kamala Harris bahwa Putin akan menyanta Trump untuk makan siang, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berkata sambil terkekeh: "Putin tidak makan orang."

JAKARTA, investor.id - Saham emiten portofolio Lo Kheng Hong, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN loncat 2,97% ke Rp 1.560 pada perdagangan 7 November 2024 kemarin.

Saham PGAS laris diburu kemarin. Sebanyak 81,34 juta saham PGAS ditransaksikan, frekuensi 8.227 kali, dan nilai transaksi Rp 126,18 miliar.

Saham PGN diakumulasi. Broker BNI Sekuritas mencatatkan net buy Rp 23,6 miliar, JP Morgan Sekuritas net buy Rp 15,6 miliar, UBS Sekuritas net buy Rp 13,9 miliar, dan Mandiri Sekuritas net buy Rp 9 miliar.

Asing juga memborong saham PGN (PGAS) dengan nilai transaksi beli keseluruhan Rp 58,7 miliar, dan net buy Rp 38,6 miliar.

Saham PGN (PGAS) masuk portofolio Lo Kheng Hong. Saham sektor energi ini juga tercatat di indeks LQ45.

Sementara itu, analis teknikal RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mengungkapkan, saham Perusahaan Gas Negara (PGAS) atau PGN terlihat melakukan rebound dari support garis MA50 dan breakout resistance garis MA (20,100) disertai volume.

“Selama di atas garis MA100 maka berpeluang untuk kembali rebound dan melanjutkan fase bullish-nya,” jelas Muhammad Wafi dalam ulasannya, Jumat (8/11/2024) pagi.

Ia merekomendasikan buy area saham PGAS di sekitar 1.540 dengan target jual di 1.615 hingga 1.665. “Cut loss di 1.490,” pungkasnya.

Adapun rasio price to book value (PBV) PGAS masih 0,91 kali undervalue, dengan price earning ratio (PER) 7,11 kali (annualized).

Lo Kheng Hong

Sementara itu, berdasarkan data kepemilikan per 31 Agustus 2024, jumlah saham Perusahaan Gas Negara atau PGN (PGAS) yang dipegang Lo Kheng Hong menjadi 194.764.800 (0,80%) saham.

Membuat Pak Lo – sapaan akrabnya – ada di nomor 7 daftar pemegang saham PGN terbesar. Posisi Pak Lo di atas BlackRock di nomor 8 dengan jumlah kepemilikan 175.434.700 (0,72%) saham PGAS.

Jumlah kepemilikan Lo Kheng Hong per 31 Agustus tersebut sudah bertambah 44.786.700 saham dibandingkan data per 30 April 2024. Saat itu Pak Lo masih memiliki 149.978.100 (0,62%) saham PGN.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Pembentukan badan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. 

Dalam Pasal 7 beleid tersebut, Badan berada dalam struktur organisasi di bawah Kementerian Keuangan. Badan dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada menteri.

Badan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana itu, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki beberapa fungsi;a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijenkeuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital danmanajemen perubahan;c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi,dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;d. Melaksanakan administrasi Badan; dane. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

(shc/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dollar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, investor.id - PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Indosat Tbk (ISAT), dua operator telekomunikasi besar di Indonesia, tertekan badai penurunan average revenue per user (ARPU) atau pendapatan rata-rata per pengguna yang membuat kinerja mereka pada periode Januari-September 2024 di bawah ekspektasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dollar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis (7/11/2024).

Manfaat BP Danantara bagi Ekonomi Nasional

Danantara diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang lebih produktif dan penguatan daya saing global.

Badan ini akan fokus pada sektor-sektor strategis, menciptakan sinergi antara BUMN, serta meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemerintah.

"Kami ingin aset-aset negara bisa dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Muliaman.

Keberadaan BP Danantara juga memungkinkan pemerintah untuk memiliki kapasitas pengelolaan aset secara mandiri dan fleksibel, berbeda dengan peran Kementerian BUMN yang lebih bersifat administratif.

"Danantara adalah cikal bakal sovereign wealth fund yang beroperasi dengan model seperti Temasek," jelas Erick Thohir.

Kesiapan Operasional dan Dasar Hukum

Sebagai badan investasi yang independen, BP Danantara membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk beroperasi, dan ini masih dalam tahap penyelesaian.

Danantara akan mulai beroperasi dengan dukungan APBN 2025 dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pembentukannya sesuai rencana.

Meski peluncuran resminya ditunda hingga Presiden kembali ke Tanah Air, semua pihak terkait berkomitmen mempercepat proses ini.

Sebagai badan yang mengelola aset triliunan rupiah, Danantara diharapkan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan nasional tanpa bergantung pada APBN.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, BP Danantara berpotensi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Yohana Artha Uly, Dian Erika Nugraheny, Fika Nurul Ula, Icha Rastika, Aprillia Ika, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bursa Asia melonjak tajam setelah kemenangan Donald Trump di Kamis (7/11). Kemenangan sosok tersebut disambut dengan optimisme tinggi oleh investor.

Dilansir Jumat (8/11), Indeks CSI 300 memimpin kenaikan dengan lonjakan 3,02% ke level 4.145,7. Optimisme tersebut didorong oleh terlampuainya ekspektasi data ekspor dan pertimbangan untuk meningkatkan utang pemerintah daerah guna menjaga stabilitas fiskal di China.

Indeks Shanghai Composite juga menguat signifikan, mencatat kenaikan 2,57% dan berakhir di level 3.470,66. Sementara Indeks Hang Seng naik 2%.

Adapun S&P/ASX 200 mencatat kenaikan 0,33% ke level 8.226,3. Indeks Kospi naik tipis 0,04% ke level 2.564,63 dan Indeks Topix naik 1%, berakhir di level 2.743,08.

Sebaliknya, Kosdaq justru mencatat penurunan sebesar 1,32% ke level 733,52. Indeks Nikkei 225 juga turun 0,43% ke level 39.381,41. Hal tersebut mencerminkan masih adanya kehati-hatian investor.

Kemenangan Trump secara keseluruhan membawa sentimen positif untuk Bursa Asia. Namun hal tersebut masih dipandang secara hati-hati oleh sebagian investor. Meski begitu, mayoritas kenaikan mencerminkan bahwa investor optimis terhadap potensi kebijakan pro-bisnis dari Trump.

MAKASSAR, iNews.id - Komandan LanudI Gusti Ngurah Rai Bali resmi dijabat Kolonel Pnb Trinanda Hasan Febrianto. Dia menggantikan Kolonel Pnb Agni Prayogo. Serah terima jabatan itu dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II, Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan S di gedung serba guna (GSG) Suryadi Suryadarma Makoopsud II, Makassar, Rabu (6/11/2024).

Marsekal Deni Hasoloan mengatakan, pentingnya rotasi kepemimpinan sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran dalam tubuh TNI AU.

"Pergantian komandan adalah upaya kita untuk menjaga keberlanjutan misi dan visi organisasi serta menjamin peningkatan kinerja yang berkesinambungan," katanya.

Pangkoopsud mengapresiasi Kolonel Pnb Agni Prayogo yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme selama masa jabatannya sebagai Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, sehingga mampu membawa banyak pencapaian positif bagi satuan tersebut.

Kini, kepemimpinan Lanud I Gusti Ngurah Rai diserahkan kepada Kolonel Pnb Trinanda Hasan Febrianto, perwira dengan rekam jejak unggul dan pengalaman luas di berbagai medan tugas. 

Pengkoopsud mengatakan keyakinannya bahwa Kolonel Pnb Trinanda akan membawa energi baru dan strategi yang segar untuk menghadapi tantangan mendatang.

“Dengan kepemimpinan yang kuat dan inovatif, saya yakin Lanud I Gusti Ngurah Rai akan semakin maju dan siap menjawab tuntutan tugas di masa depan,” ujarnya.

Pangkoopsud berharap agar Komandan I Gusti Ngurah Rai dan Ketua PIA Ardhya Garini Cab.5/D.II Lanud I Gusti Ngurah Rai, mampu menjaga profesionalisme dan kehormatan satuan dalam setiap penugasan, serta mendoakan kelancaran penugasan berikutnya untuk Kolonel Pnb Agni Prayogo beserta istri.

Serah terima jabatan ini dihadiri Ketua PIA Ardhya Garini Daerah II Koopsud II Ny Siska Deni Hasoloan S, Kaskoopsud II Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, Danlanud Sultan Hasanuddin serta para pejabat dan perwira, bintara, tamtama jajaran TNI AU di Makassar.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024 lalu.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengkonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dolar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis, (7/11/2024).

Manfaat BP Danantara Bagi Ekonomi Nasional

Danantara diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang lebih produktif dan penguatan daya saing global.

Badan ini akan fokus pada sektor-sektor strategis, menciptakan sinergi antara BUMN, serta meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemerintah.

"Kami ingin aset-aset negara bisa dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Muliaman.

Keberadaan BP Danantara juga memungkinkan pemerintah untuk memiliki kapasitas pengelolaan aset secara mandiri dan fleksibel, berbeda dengan peran Kementerian BUMN yang lebih bersifat administratif.

"Danantara adalah cikal bakal sovereign wealth fund yang beroperasi dengan model seperti Temasek," jelas Erick Thohir.

Kesiapan Operasional dan Dasar Hukum

Sebagai badan investasi yang independen, BP Danantara membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk beroperasi, dan ini masih dalam tahap penyelesaian.

Danantara akan mulai beroperasi dengan dukungan APBN 2025 dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pembentukannya sesuai rencana.

Meski peluncuran resminya ditunda hingga Presiden kembali ke tanah air, semua pihak terkait berkomitmen mempercepat proses ini.

Sebagai badan yang mengelola aset triliunan rupiah, Danantara diharapkan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan nasional tanpa bergantung pada APBN.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, BP Danantara berpotensi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Yohana Artha Uly, Dian Erika Nugraheny, Fika Nurul Ula, Icha Rastika, Aprillia Ika, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Ketika Donald Trump pertama kali memulai perang dagang dengan China pada 2018, Beijing berada di posisi terdepan dan tidak yakin bagaimana cara menanggapinya. Kali ini Presiden Xi Jinping lebih siap untuk bertarung untuk mengantisipasi kekacauan.

Trump, yang memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden dalam pemilihan pada hari Selasa (8/11), telah mengancam untuk mengenakan tarif sebanyak 60% pada barang-barang China, tingkat yang menurut Bloomberg akan menghancurkan perdagangan antara kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai kontrol ekspor terhadap teknologi canggih yang telah diperketat oleh pemerintahan Biden sejak Trump meninggalkan jabatannya.

Sejak saat itu, China telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka lebih tangguh dan memiliki posisi yang baik untuk menyerang balik. Kunci dari hal tersebut adalah memperluas perangkatnya, yang sekarang mencakup kontrol ekspor pada bahan baku penting, selain tarif untuk barang-barang pertanian dan daftar entitas yang dapat menargetkan perusahaan-perusahaan utama Amerika.

"China secara psikologis jauh lebih siap untuk menghadapinya lagi," kata Zhou Bo, seorang pensiunan kolonel senior di Tentara Pembebasan Rakyat dan peneliti senior di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, dikutip The Business Standard, Jumat (8/11/2024).

Xi telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dan menyerukan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kedua negara, demikian laporan media pemerintah. Namun, Xi lebih memilih untuk menghindari perang tarif yang berisiko terbukti jauh lebih dahsyat daripada putaran pertama.

China telah mengandalkan ekspor barang-barang seperti kendaraan listrik dan baterai untuk menopang ekonomi yang dilanda tekanan deflasi dan kesengsaraan properti. Anggota parlemen China akan bertemu minggu ini untuk merumuskan langkah-langkah mendongkrak pertumbuhan.

Jika Trump menindaklanjuti ancaman tarif, pihak berwenang China perlu melakukan lebih banyak hal untuk membantu perekonomian. Goldman Sachs Group Inc mengatakan pekan lalu bahwa pembatasan perdagangan yang lebih ketat di China dapat memaksa Xi untuk meningkatkan konsumsi domestik, sesuatu yang secara tradisional ingin dihindari Partai Komunis.

Selama masa jabatan pertama Trump, kesepakatan telah ditandatangani pada Januari 2020 mencakup janji China untuk membeli barang-barang Amerika senilai USD200 miliar sebagai upaya menutup ketidakseimbangan perdagangan dengan AS. Namun, merebaknya Covid-19 pada waktu yang sama dengan cepat memperburuk hubungan antara kedua negara dan China tidak pernah mendekati target karena ekspor China melonjak selama pandemi.

Perang dagang yang baru mengancam akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada perdagangan global. Tahun lalu, perusahaan-perusahaan China mengekspor barang senilai USD500 miliar ke AS atau sekitar 15% dari nilai seluruh ekspornya.

Jika AS menerapkan tarif tinggi pada semua sebagian besar produk, hal ini dapat menghapus penjualan tersebut dan semakin melukai perusahaan-perusahaan yang menghadapi ekonomi domestik yang lemah dan penurunan harga.

Meskipun para pejabat China tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap ancaman tarif baru Trump, mereka juga berhati-hati agar tidak terlihat lemah, menurut Scott Kennedy, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, yang sering bepergian ke RRT. Opsi-opsi potensial untuk pemerintahan Xi, katanya, termasuk menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki kepentingan yang cukup besar di RRT, menjual surat-surat berharga AS, mendevaluasi yuan dan melakukan lebih banyak penjangkauan di Eropa dan Amerika Latin.

?Mereka muak diperlakukan seperti pi�ata dan ingin melawan,? kata Kennedy tentang Cina. ?Mereka siap menghadapi Trump dan melawan api dengan api jika diperlukan.?

Satu hal yang tidak terduga bagi RRT adalah kemunculan Elon Musk sebagai pendukung utama kampanye Trump sebagai presiden. Miliarder kepala eksekutif Tesla Inc. ini memiliki kepentingan bisnis yang luas di Cina, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat mendukung pendekatan yang lebih lunak. Trump memuji Musk ketika mendeklarasikan kemenangannya pada Rabu dini hari di AS.

Namun, jika perang dagang benar-benar meletus, China lebih siap untuk membalas dan ekspor barang pertanian AS mungkin akan menjadi target pertama. Sejak masa jabatan pertama Trump, Brasil telah memperkuat posisinya sebagai pemasok kedelai terbesar ke China dan kini menjadi sumber impor jagung terbesar, menggantikan lonjakan besar ekspor AS ke China sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan 2020. Pada 2016, AS telah memasok lebih dari 40% impor kedelai ke China tetapi angka tersebut telah turun menjadi kurang dari 18% dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Perlambatan ekonomi China juga memberi Beijing lebih banyak penyangga, karena permintaan daging babi serta jagung dan kedelai untuk pakan babi telah merosot. Ini berarti China tidak terlalu bergantung pada impor dan dapat dengan mudah mengalihkan pembelian dari AS ke negara lain.

"Seharusnya tidak ada keraguan tentang pembalasan China," kata Zhou Xiaoming, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir di Beijing dan mantan wakil perwakilan China untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa satu dekade yang lalu.

"Target yang mudah termasuk jagung dan kacang kedelai. Negara ini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2018 untuk mengambil tindakan balasan karena China telah mengembangkan Brasil sebagai sumber pasokan alternatif yang dapat diandalkan dan mampu mengurangi impor dari AS."

Namun, pada saat yang sama, China memiliki lebih sedikit target yang jelas untuk dicapai. Impor negara ini dari AS telah turun dari puncaknya pada tahun 2021 dan Beijing belum menandatangani kontrak untuk membeli pesawat jet Boeing Co baru selama bertahun-tahun, yang berarti ancaman yang dapat dilakukannya berkurang. Selain hubungan perdagangan yang melemah, hubungan investasi langsung antara AS dan China juga menyusut. Jumlah investasi China di AS tahun lalu turun 28% dari puncaknya di tahun 2019, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa China akan mendevaluasi mata uangnya, sehingga membuat ekspor menjadi lebih murah. Sementara devaluasi formal terakhir China terjadi pada 2015 selama pertikaian perdagangan pertama dari pertengahan 2018 hingga pertengahan 2019, pihak berwenang membiarkan yuan jatuh hingga hampir 7,2 terhadap dolar AS, membuat ekspornya lebih murah dan memberikan bantalan untuk tarif Trump.

Mata uang China saat ini berada di sekitar level yang sama, tetapi membiarkannya jatuh lebih jauh berisiko membuat marah mitra dagang lain di seluruh dunia, yang pada gilirannya dapat menerapkan tarif mereka sendiri pada barang-barang China. Membanjirnya baja murah telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan hambatan terhadap logam dan hal ini dapat menyebar ke lebih banyak produk dalam perang dagang secara umum.

Salah satu alat baru utama untuk Xi adalah kontrol ekspor, yang sering digunakan AS untuk melawan China. Tahun lalu, Beijing membatasi penjualan galium dan germanium ke luar negeri, dua logam yang banyak digunakan di industri pembuatan chip, peralatan komunikasi, dan pertahanan.

China sekarang mungkin akan memberlakukan pembatasan pada bahan baku penting yang dibutuhkan AS untuk teknologi strategis, seperti antimon, yang digunakan dalam beberapa perangkat semikonduktor. China juga sekarang memiliki proses yang lebih formal untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Pihak berwenang pada bulan September mengatakan bahwa China akan memulai penyelidikan terhadap PVH Corp, perusahaan induk Tommy Hilfiger dan Calvin Klein, karena tidak menggunakan kapas dari wilayah barat jauh Xinjiang, di mana AS membatasi perdagangan karena masalah-masalah hak asasi manusia.

Beijing juga telah menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan drone AS karena memasok Taiwan, dan memblokir perusahaan tersebut untuk membeli suku cadang di China, menurut Financial Times. Pada akhirnya, China lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Trump. Presiden yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa ia akan terbuka terhadap investasi China di AS, yang berpotensi menjadi dasar bagi suatu kesepakatan, menurut Henry Wang Huiyao, pendiri kelompok riset Center for China and Globalization di Beijing.

"Trump adalah seorang politisi pragmatis yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah spesifik," kata Wang. "China memiliki keunggulan dalam hal kendaraan listrik dan teknologi hijau," tambahnya. "Ada peluang besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk membantu membuat Amerika menjadi hebat kembali."

Namun, ada pengakuan dari Beijing bahwa China harus berharap untuk menjadi yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tidak ada banyak pilihan jika Trump ingin mewujudkan ancaman ekstrem karena akan merugikan AS dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.

"Kami telah berbicara banyak tentang apa yang dapat dilakukan China untuk mempersiapkan skenario ini, tetapi pada akhirnya, tidak banyak yang dapat dipersiapkan," ujar Tu Xinquan, mantan penasihat Kementerian Perdagangan China yang kini menjabat sebagai profesor dan dekan di Institut Tiongkok untuk Studi WTO di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional di Beijing.

"Tidak ada peluru perak," tambahnya. "Kita hanya bisa menangani masalah ketika masalah itu datang."