Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan struktur baru Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal dipimpinnya selama lima tahun ke depan.

Pembentukan struktur baru itu menanggapi keputusan Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Berdasarkan Perpres 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029, salah satu poinnya pembentukan Kementerian PU,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V, Selasa (29/10/2024).

Dalam paparannya, Dody menuturkan Kementerian PU tetap bakal memiliki 6 Direktorat Jenderal (Ditjen) seperti struktur Kementerian PUPR sebelumnya.

Hanya saja, terdapat satu Ditjen yang diubah yakni semula Ditjen Perumahan menjadi Ditjen Prasarana Strategis.

Adapun, rincian Ditjen Kementerian PU di antaranya Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Ke-enam Ditjen tersebut bakal diawasi langsung oleh Menteri dan Inspektorat Jenderal serta Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Di samping itu, Dody juga menyebut bakal dibantu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selama menjalankan tugasnya.

“Rencana struktur Kementerian PU 2025 - 2029 akan dibantu oleh Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Dirjen Prasarana Strategis, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan SDM serta beberapa staf ahli,” pungkas Dody.

Tak banyak informasi yang disampaikan Dody dalam RDP perdananya tersebut. Paparannya hanya sekedar fokus pada pembentukan struktur baru Kementerian PU Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Namun sebelumnya, Dody mengaku siap memberikan pengabdian terbaiknya usai ditunjuk Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

"Optimisme dan kesamaan visi dengan seorang nasionalis Pak Prabowo jadi hal terkuat yang membuat saya siap mengabdikan diri," jelasnya.

Dia juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan visi besar yakni menuju Indonesia Emas 2045 yang bakal diwujudkan lewat delapan misi utama atau disebut Asta Cita.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak 1.057 BUMD. Sebanyak 27 di antaranya adalah bank pembangunan daerah (BPD) dengan aset yang cukup besar.

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, saat ini tercatat ada 1057 BUMD di mana sebanyak 27-nya adalah BPD.

"Memang jumlah BUMD sekarang itu 1.057 BUMD, khusus untuk bank pembangunan daerah ada 27 BPD dan BPR sebagai mitranya milik pemerintah daerah itu 212," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, BPR jumlah cukup banyak dan dimiliki oleh kabupaten/kota. Dia mengatakan, BPR ini juga perlu didorong penguatannya ke depan.

"Ini cukup banyak di seluruh daerah, bahkan ini lebih banyak milik kabupaten kota ini yang harus kita dorong kita jaga juga penguatannya ke depan," katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, total aset BPD saat ini mencapai Rp 992 triliun. Sementara, laba BPD sebesar Rp 6,7 triliun.

"Ini tentunya cukup besar asetnya, kalau kita total dari seluruh 27 BPD sudah ada asetnya sebesar Rp 992 triliun ini asetnya," katanya.

Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) menggelar acara tahunan World Sight Day dengan tema 'sayangi mata anak kita'. Acara dihadiri ratusan anak sekolah dasar yang turut memeriahkan peringatan hari pengelihatan sedunia tersebut.

Ketua GAPOPIN Soelianto Rusli mengatakan alasan mengangkat tema tersebut karena semua orang tua perlu melindungi pengelihatan anak. Hal itu sangat penting karena mereka adalah cikal bakal penerus bangsa.

"Di sini kami ingin melakukan edukasi terkait kesehatan mata pada anak-anak, khususnya anak Indonesia untuk terus memperhatikan kesehatan mata," kata Sulianto dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Ketika pengelihatan anak sudah kurang jelas, anak tersebut dituntut untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya maupun gurunya. "Karena biasanya di sekolah-sekolah di Indonesia ada Unit Kesehatan Sekolah dan UKS ini mampu melakukan screening awal," ujarnya.

GAPOPIN sendiri mengaku terus melakukan screening kepada anak. Di tahun lalu, pihaknya pernah melakukan screening secara serempak di 16 provinsi di Indonesia dan diakui sebagai suatu keberhasilan oleh Museum Rekor Indonesia.

Tak hanya sampai disitu, GAPOPIN juga mengaku sering memberikan kaca mata secara gratis dalam acara bakti sosial yang telah diadakan sebelumnya.

"Jadi, di sini kami hadir membantu pemerintah dalam hal ini negara untuk menurunkan dan menanggulangi tingkat kebutaan di Indonesia" ujar Sulianto.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kesmas P2P Kementerian Kesehatan Indra Kurniasari menyatakan mata merupakan jendela dunia. Maka dari itu, kesehatan mata merupakan hal yang penting.

Ia menyampaikan pesan bahwa semua wajib menjaga kesehatan mata bersama. Berdasarkan datanya, hasil screening di 2023-2024 menunjukkan sekitar 60.000 mata anak-anak mengalami gangguan pengelihatan.

"Kesehatan mata merupakan hal yang penting karena mata merupakan jendela dunia dengan mata kita bisa melihat, membaca, belajar dan menyerap informasi yang ada di dunia ini," ucapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada para pegawai Kementerian ESDM untuk menjadikan rasa kekeluargaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan tugas di Kementerian ESDM. Bahlil mengaku, dalam sebulan lebih bertugas sebagai menteri melihat adanya ego sektoral di antara Direktur Jenderal.

"Kalau sudah ada kekeluargaan, rasa saling memiliki. Saya melihat satu bulan lebih di Kementerian ESDM masih ada ego-ego sektoral antara masing-masing Dirjen dan pegawai-pegawai Dirjen," katanya dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Bahlil mengatakan, jika satu sakit maka semua harus sakit. Dia bilang, jadi ada yang senang, maka harus berbagi kesenangan.

"Kalau satu sakit, semuanya harus merasa sakit. Kalau satu senang, harus berbagi kesenangan kepada yang belum senang. Jangan ada dirjen yang mata air dan ada dirjen yang air mata," ungkapnya.

Menurutnya, semuanya harus menjadi satu kesatuan Kementerian ESDM. Ia meminta pegawai untuk membangun kekompakan.

"Kita harus menjadi satu kesatuan bahwa Kementerian ESDM adalah satu mata air dan satu air mata. Itu Bapak-Ibu semua. Jadi bangun kekompakan kerja baik," ungkapnya.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan mega proyek ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan kembali oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan Prabowo berkali-kali.

"Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan lanjut. Itu sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut, ini program-program Pak Jokowi yang bagus yang belum optimal kita perbaiki," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Prabowo telah menjanjikan bahwa hampir semua program Jokowi akan dilanjutkan. Bahkan menurutnya, kabinet Prabowo bisa dikatakan sebagai Kabinet Jokowi Tahap 2.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, salah satu program bagus yang perlu dioptimalkan adalah program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi punya program 1 juta rumah, namun Hashim menilai program itu realisasinya masih jauh dari target.

"Misalnya perumahan, kan belum optimal. Saya katakan target dari Pak Jokowi 1 juta, tapi yang tercapai 200 ribu," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo berencana akan membentuk Kementerian Perumahan dan menaikkan target pembangunan perumahan menjadi 3 juta rumah per tahun. Angka tersebut terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Kementerian Perumahan tidak ada lagi, Pak. Sehingga dipimpin oleh Dirjen Perumahan. Dan kawan-kawan dari REI, dari Gapensi, semuanya sudah mengeluh, kan tidak ada perhatian. Ya itu, mungkin strukturnya kita ubah. Saya bisa katakan Kementerian Perumahan dan akan berdiri lagi," tegasnya.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyebut banyak warga negara asing atau WNA memiliki usaha mikro di Bali. Hal ini terdeteksi dari hasil pengawasan terhadap orang asing.

Simly tak menyebut jumlah WNA yang memiliki usaha mikro di Bali, namun salah satu di antaranya adalah ada WNA yang memiliki usaha salon. Dari hasil pengecekan petugas, WNA itu memiliki izin menjadi pengusaha dengan memanfaatkan visa investasi.

"Anggota saya ketika melakukan operasi, mereka izinnya lengkap punya NIB (Nomor Induk Berusaha), punya izin (mendirikan) salon," katanya saat peresmian mesin autogate Bandara Ngurah Rai di Bali, Selasa (1/10).

Banyaknya WNA yang memiliki usaha ini ternyata imbas aturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). BPKM membolehkan WNA berinvestasi di Indonesia, dengan syarat minimal nilai investasi Rp 1 miliar.

"Peraturan Kepala BKPM kalau tidak salah tahun 2017 itu minimum investasi di Indonesia Rp 1 miliar. Sementara, kalau kita referensi dengan UU yang ada Rp 1 miliar itu masuk kategori mikro. Otomatis ada masalah," lanjutnya.

Selain itu, Simly kerap mendapat tuntutan agar WNA di Bali tak diizinkan memiliki usaha mikro. Hal ini dinilai merebut lapangan usaha dan kerja masyarakat setempat.

"Kan tuntutan dari masyarakat Bali untuk kegiatan yang mikro kecil menengah mestinya dimiliki oleh masyarakat Bali atau WNI. Tapi ketika kita melakukan operasi, ternyata mereka memiliki NIB, memiliki akta pendirian perusahaan," katanya.

Simly mengaku sudah meminta menteri investasi Bahlil Lahadalia kala itu meningkatkan nilai investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 10 miliar. Hal ini untuk memperketat jenis usaha yang dilakoni WNA sekaligus mencegah bule berbuat onar.

"Terakhir, saya koordinasi dengan Menteri Investasi Pak Rosan segera dilakukan peningkatan, sekarang lagi dalam tahap pembahasan tapi dari kami sendiri visa investor sudah kita mulai minimal Rp 10 miliar," ujarnya.

Aturan bagi WNA pemegang izin tinggal investasi dengan nilai investasi Rp 10 miliar sudah diberlakukan mulai awal tahun 2024.

Simly meminta WNA pemegang izin tinggal dengan nilai investasi Rp 1 miliar meningkatkan nilai investasi Rp 10 miliar. Dia memberikan waktu peningkatan nilai investasi sampai Desember 2024.

Simly mengancam mencabut visa investasi bagi WNA yang tak mengikuti aturan.

"Sampai desember ini. Tetapi saya sedang berdiskusi dengan internal apakah kita perpanjang satu tahun untuk mereka meningkatkan. (Kalau tidak ditingkatkan), iya kita cabut visa investornya," katanya.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengingatkan masyarakat untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, kepedulian lingkungan di tengah masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tinggi.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kumparan Green Initiative 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9). Ia menyebut, kesadaran lingkungan pada anak muda hanya sampai level pengetahuan.

“Jadi, tahun 2018 itu dilakukan penelitian di Yogyakarta terhadap anak muda yang kebetulan mereka ada program Adiwiata,” ujar Sigit.

“Dan penelitiannya memang menunjukkan mereka bisa mengidentifikasikan secara antusias sebagai sadar lingkungan. Tapi setelah diteliti mendalam, ternyata kesadarannya itu cuma pada level pengetahuan. Belum ditranslasi menjadi aksi yang nyata,” ungkapnya.

Ia menyebut, orang Indonesia memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi, namun tak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

“Indonesia itu dari segi awareness-nya tinggi, tapi tidak embedded dalam perilaku yang sehari-hari,” tutur Sigit.

Ia memaparkan satu bukti yang merupakan hasil penelitian yang ia lakukan bersama anak didiknya mengenai uji emisi.

Menurutnya, masyarakat banyak yang setuju dengan kebijakan uji emisi kendaraan. Sayangnya, tak sampai 50 persen dari sampel penelitiannya yang benar-benar melakukan uji emisi.

“Jadi tahun-tahun ini kan kita lagi masalah polusi udara di Jakarta. Bagaimana uji emisi? Jadi ternyata 67 responden itu tahu mengenai uji emisi,” tutur Sigit.

“Tapi ketika ditanya apakah mereka melakukan uji emisi atau tidak, hanya 23 persen yang melakukan uji emisi,” lanjutnya.

Sigit tak mengkhawatirkan tentang kepekaan masyarakat terhadap lingkungan. Namun saat ini yang penting adalah bagaimana cara agar masyarakat benar-benar melakukan aksi nyata.

“Jadi sebetulnya yang diperlukan sekarang itu bukan di level awareness-nya, tetapi bagaimana me-translate awareness-nya itu menjadi aksi yang nyata,” jelas Sigit.

Tentu, untuk mewujudkan aksi nyata di masyarakat khususnya Gen Z, Sigit bersama KLHK telah meluncurkan beberapa program.

“Dan barangkali ini strategi yang dilakukan oleh KLHK, yang disebutkan oleh Pak Wamen, kita ada Green Leadership, kita ada Adiwiata,” ungkapnya.

“Di masing-masing Eselon 1 KLHK itu punya program yang membuat mereka mengalami langsung di lapangan. Jadi ada program Green Leader itu bagaimana mereka dididik untuk membuat aksi-aksi lingkungan,” lanjut Sigit.

Selain itu, ada juga yang dinamakan program Green Ambassador. Program ini secara khusus bertujuan untuk mengirim representasi Indonesia di forum-forum internasional terkait masalah lingkungan.

“Ada Green Ambassador, kita pengin anak-anak muda itu tidak hanya berkiprah di level Indonesia, tetapi juga berkiprah di level internasional,” ujarnya.

“Jadi kalau kita bawa, misalnya kita pergi di WHO, di badan-badan internasional, biasanya representasi orang Indonesia itu nggak ada. Jarang sekali. Banyak India, Cina, kemudian Korea,” tuturnya.

Ia bersama KLHK membuat program ini agar Gen Z tak hanya mendapat pendidikan dan awareness isu lingkungan saja, melainkan mendapat pengalaman juga, agar isu lingkungan melekat dalam diri.

“Kita membuat experience, pengalaman, bagaimana sih caranya mendiplomasi lingkungan, dan sebagainya,” ujarnya.

“Jadi kita lebih ke hal tadi, tidak lagi hanya soal pendidikannya saja, awareness-nya tapi experience-nya untuk menjadi memorinya dia akan melekat, itu yang kita perlukan,” tutupnya.