Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia kembali kerja sama dalam memajukan desa dan daerah tertinggal yang tersebar diberbagai pelosok Tanah Air.

Menurut Sekjen ISSF Nurul Iman, kerja sama antara Kemendes PDT dengan ISSF telah terjalin sejak 2021 dan akan berlanjut, mengingat kedua pihak memiliki kesamaan tujuan, terutama dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Kemendes PDT bahkan menginginkan ISSF bisa mengangkat program-program CSR unggulan terutama di daerah tertinggal," ungkap Nurul Iman, dikutip Selasa (29/10/2024).

Nurul Iman menegaskan, di ISSF, ada agenda temu forum untuk saling bertukar pikiran antaranggota maupun dengan pihak lain, terutama terkait dengan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal. Kesamaan tujuan tersebut yang membuat Kemendes PDT dan ISSF terus bekerja sama.

Dia menambahkan, untuk menstimulus agar berbagai stakeholder terus memberikan sumbangsih dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF kembali akan menggelar CSR PDB Awards yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Acara ini akan digelar pada 2025 dan peluncurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan saat ini.

Jika melihat grafiknya, dia menyatakan, jumlah peserta (perusahaan) maupun program terus bertambah, terutama dari perusahaan baru. Hal ini menandakan sejumlah perusahaan memiliki antusiasme yang tinggi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal.

Nurul menjelaskan, Mou tahun 2021 terkait percepatan pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kegiatan CSR lainnya masih akan tetap dipertahankan pada MoU berikutnya.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan ISSF, jelas Nurul, tetap satu tujuan, yakni untuk memajukan desa dan daerah tertinggal. ISSF yang beranggotaan 300 lebih perusahaan akan lebih mudah dalam mengkoordinasikan berbagai program untuk memajukan sebuah desa jika berkolaborasi  dengan berbagai instansi, termasuk Kemendes PDT.

ISSF, tegas Nurul, juga akan terus mendorong berbagai program yang memberikan dampak keberlanjutan. Contohnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tetap berlanjut, karena ada program PPM yang tepat dan berdampak positif yang berkelanjutan.

Semenjak melakukan MoU dengan Kemendes PDT di masa kepemimpinan Abdul Halim Iskandar hingga dipimpin Yandri Susanto, Nurul menerangkan, ISSF selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Kemendes PDT. Sebagai mitra dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF selalu diajak berkomunikasi dan berdiskusi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal dengan  beragam sumber daya yang ada dari kedua pihak.

Sementara itu, dalam kegiatan temu forum yang digelar selama dua hari hingga Selasa (29/10/2024) juga turut digelar "Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025". Acara ini dihadiri Mendes PDT Yandri Susanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Kemendes PDT Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan beberapa Kepala Badan Kemendes PDT lainnya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

(rrd/rrd)

Papua: Warga di Kampung Siep Kosi, Distrik Walelagama, Jayawijaya, Papua Pegunungan, rela mengganti kebiasaan menanam sayuran dan ubi dengan buah naga sebagai sumber penghasilan utama. Ini disebut jadi salah satu dampak perubahan pola pikir dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Dulu masyarakat hanya bercocok tanam ubi jalar, tapi sejak ada intervensi dan pendampingan Program TEKAD untuk budidaya buah naga, penghasilan meningkat drastis," kata Koordinator Provinsi Papua Pegunungan Program TEKAD, Bandua Tabuni, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Bandua mengungkapkan masyarakat Siep Kosi awalnya hanya bergantung pada sayuran dan ubi jalar sebagai sumber penghasilan utama. Kondisi ini mulai berubah sejak buah naga diperkenalkan sebagai komoditas unggulan baru yang dapat mendongkrak perekonomian desa.
Hasil penelitian tim TEKAD, kesuburan tanah di Kampung Siep Kosi cocok untuk pengembangan buah naga jenis hylocereus polyrhizus atau buah naga merah. Benar sejar, buah naga merah bisa tumbuh subur.

"Sehingga kampung kami saat ini menjadi sentra buah naga di Kabupaten Jayawijaya," jelasnya.

Baca juga: Petani Muda Nongkrong Bareng Bahas Ketahanan Pangan

Bandua mengatakan pada awalnya buah naga adalah komoditas yang tidak lazim di mata petani Kampung Siep Kosi. Penduduk yang terbiasa menanam sayuran dan ubi jalar merasa ragu untuk beralih ke budidaya buah naga.

"Namun, berkat pendampingan dan pelatihan intensif dari Program TEKAD, masyarakat mulai menerima tantangan baru ini dengan semangat tinggi," ungkapnya.

Bandua menyebut para petani membentuk Kelompok Tani Wiwekena untuk menjadi pelopor dalam pengembangan budidaya buah naga di kampung tersebut. Mereka mulai menanam buah naga di pekarangan rumah dan lahan kosong yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

"Hasilnya terbukti menggembirakan. Setiap tahun, para petani Kampung Siep Kosi bisa menikmati 6 hingga 8 kali panen dengan kualitas buah yang terjaga," katanya.

Bandua menyebut harga jual buah naga yang stabil di angka Rp50 ribu per kilogram menjadi insentif besar bagi masyarakat untuk terus mengembangkan budidaya ini. Dengan harga yang menguntungkan tersebut, penghasilan warga kampung yang semula hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kini meningkat signifikan.

"Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian keluarga, tetapi juga mengubah citra kampung yang dulu minim pilihan ekonomi menjadi pusat pertanian modern," ujarnya.

Dia mengatakan buah naga dari Kampung Siep Kosi kini telah dikenal luas di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Pemasaran buah naga tidak hanya terbatas di pasar tradisional, tetapi juga sudah merambah ke pasar provinsi dan beberapa pusat perbelanjaan besar di wilayah Papua Pegunungan.

"Kampung Siep Kosi kini menjadi sentra buah naga di wilayah tersebut, dan keberhasilan ini telah menginspirasi kampung-kampung lain untuk mengikuti jejak mereka," jelasnya.

Bandua berharap pemerintah daerah melihat potensi besar ini sebagai peluang untuk mengembangkan sektor pertanian di kampung-kampung sekitarnya. Salah satu rekomendasinya adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah dibentuk di kampung tersebut untuk mengelola pemasaran buah naga secara lebih profesional. Selain meningkatkan pemasaran, diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi petani Kampung Siep Kosi.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan agar buah yang tidak terjual dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Ini akan sangat membantu petani agar tidak merugi ketika harga turun," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta - Pertamina hadirkan inovasi Desa Energi Berdikari (DEB), Dusun Bondan Cilacap pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-25. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso program DEB ini adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina di pedesaan. Tujuan program ini untuk mendukung ketahanan energi dengan energi baru terbarukan, sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat desa.

"Program DEB difokuskan pada pemanfaatan energi bersih sesuai dengan potensi desa, sehingga juga berdampak pada ketahanan dan kemandirian energi di wilayah tersebut," ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Ia juga menambahkan Pertamina membawa program DEB Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara.

Inovasi yang dijalankan ini karena DEB Cilacap adalah suatu proyek percontohan inovasi penggunaan energi bersih dengan teknologi Hybrid Energy One Pole (HEOP) yang menggabungkan sel surya dan kincir angin pada 2017. Teknologi ini pun melahirkan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) dari kincir angin dan panel surya yang telah mengubah Dusun Bondan menjadi terang benderang.

Sebelumnya, selama puluhan tahun Dusun Bondan sulit terjangkau penerangan listrik karena lokasinya yang terpencil. Pertamina pun memfasilitasi teknologi PLTH dengan kapasitas besar berupa 5 unit kincir angin dan 24 panel surya yang dapat menerangi 78 rumah dan fasilitas umum.

PLTH juga memberi manfaat untuk aktivitas tambak ikan, dan pengolahan air payau agar layak konsumsi dengan sistem desalinasi. Melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap memberi kepercayaan kepada masyarakat lokal agar operasional DEB bisa berkelanjutan.

Dusun Bondan ditetapkan sebagai Desa Mandiri Energi (DME) pada 2019 hingga 2021 dari Dinas ESDM Jawa Tengah dan berbagai penghargaan lainnya. Menurut Fadjar, Pertamina telah mengembangkan DEB di 85 titik di seluruh Indonesia dengan energi bersih dan memanfaatkan 5 jenis energi terbaru.

Energi terbaru ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, gas metana dan biogas, mikro hidro, biodiesel dan energi hybrid dari energi surya dan angin. Terhitung hingga akhir tahun 2023 ini, program DEB sudah menghasilkan energi terbaru sebanyak 324.039 Wp (tenaga surya), 609.000 m3/tahun (gas metana), 16.500 Wp (Hybrid/Matahari & Angin), 28.000 Watt (mikro hidro) dan 6.500 L/tahun (biodiesel).

Fadjar mengatakan setiap tahun, program DEB ini berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Program DEB akan terus dikembangkan di desa-desa dan harapannya semakin banyak desa bisa mandiri secara energi, dan berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya," kata Fadjar.

Sebagai perusahaan pemimpin dalam bidang transisi energi, Pertamina komitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social dan Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(anl/ega)