Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan di desa-desa tertinggal. Hal ini berkaca pada anggaran kementerian yang terbatas.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai, kolaborasi dengan pihak luar perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi di desa. Setidaknya, ada 400 perusahaan yang akan dilibatkan dalam mendorong pembangunan desa di Indonesia.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu di antara delapan rencana aksi yang menjadi fokusnya dalam beberapa waktu ke depan. Yandri mengatakan, dalam dua pekan ke depan ia bertemu dengan sejumlah mitra strategis.

"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," ujarnya.

Yandri mengatakan, saat ini tercatat baru ada 6.000 BUMDes yang mengelola wisata, sedangkan potensinya mencapai 27.000. Menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa mengandalkan APBN mengingat anggaran yang sangat sedikit.

"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," kata dia.

Inisiasi untuk menggeber kerja sama dengan swasta ini juga didukung dengan hasil kunjungannya dua pekan terakhir ke sejumlah daerah dalam rangka belanja masalah. Di sana, ia menemukan banyak desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi tanpa mengandalkan APBN.

Misalnya saja Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional.

Kemudian ada juga Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah. Bahkan saya sampaikan ke Pak Kades untuk kunjungan ke rumah orang miskin atau panti jompo, katanya nggak ada pak. Rumahnya bagus semua karena desa wisata," ujarnya.

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa desa punya potensi besar yang bila dikembangkan oleh pihak yang tepat hasilnya luar biasa. Menurutnya, cara-cara seperti di desa-desa tersebut patut untuk direplikasi untuk pengembangan di desa lainnya.

"Saya sedang mapping apa yang bisa direplikasi potensi yang ada Indonesia. Tentu saya mohon bantuan, ayo kita guyub bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam. Saya dalam 2-3 bulan ini akan tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut Lampung, Bangka Belitung, terus ingin kami belanja masalah dulu sehingga ketika ambil keputusan, langkah strategis diikuti politik anggaran, saya kira kita nggak salah," kata Yandri.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta:Shawn Mendes mengungkapkan kebenaran tentang seksualitasnya di hadapan para penggemar saat konser For Friends Family Tour di Colorado, Amerika Serikat pada, Senin, 28 Oktober 2024.

Pelantun lagu “Stitches” itu membawakan karya terbarunya yang belum dirilis yaitu “The Mountain” saat konser di Red Rocks Amphitheatre, pada, Senin malam. Lagu tersebut secara gamblang membahas mengenai kerumitan identitas seksual yang diduga kuat merupakan masalah Shawn Mendes sendiri.

Sebelum menampilkan lagu barunya itu, Mendes sedikit meluangkan waktu untuk berbagi kebenaran tentang seksualitasnya kepada ribuan penggemar yang menyaksikan penampilan tur konsernya.
“Sejak saya masih sangat muda, ada hal yang berkaitan dengan seksualitas saya, dan orang-orang sudah membicarakannya sejak lama,” ungkap Shawn Mendes seraya memetik gitarnya yang dikutip dari unggahan akun X @PopBase pada, Rabu, 30 Oktober 2024.

“Menurut saya itu agak konyol, karena menurut saya seksualitas adalah hal yang sangat rumit dan indah, dan sangat sulit untuk sekadar dikotak-kotakkan,”sambungnya.

Baca juga: Reza Rahadian Dinilai Cocok Masuk Kabinet Prabowo, Ini Alasannya

Penyanyi berusia 26 tahun itu pun mengakui bahwa dirinya masih mencari tahu tentang masalah yang belum diyakini olehnya itu dan mengatakan bahwa ia merasa frustasi dengan ekspektasi dari publik tentang dirinya.

“Hal itu selalu terasa seperti gangguan terhadap sesuatu yang sangat pribadi bagi saya, sesuatu yang sedang saya cari tahu dalam diri saya, sesuatu yang belum saya temukan, dan masih belum saya temukan,” tutur Shawn.

“Kebenaran sebenarnya tentang hidup dan seksualitas saya adalah, kawan, saya hanya mencari tahu seperti orang lain. Terkadang saya tidak benar-benar tahu dan kadang-kadang saya tahu. Dan itu terasa sangat menakutkan karena kita hidup dalam masyarakat yang banyak bicara tentang itu,” lanjutnya.

Shawn Mendes memutuskan untuk mengungkapkan masalah pribadinya ini di hadapan para penggemar sebagai upaya berani untuk menjadi lebih dekat dengan semua orang dan membiarkan dirinya menjadi manusia (menurut perspektif Mendes).

“Saya mencoba untuk menjadi sangat berani dan membiarkan diri saya menjadi manusia dan merasakan sesuatu. Itu saja yang ingin saya katakan tentang hal itu untuk saat ini,” tutup Shawn Mendes.

Sebelumnya, Mendes pernah menjalin hubungan dengan pelantun lagu “Havana” yaitu Camila Cabello dan Hailey Bieber (sebelum menikah dengan Justin Bieber). Sementara itu, album baru Mendes yang bertajuk Same akan segera dirilis secara penuh pada, 15 November mendatang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia kembali kerja sama dalam memajukan desa dan daerah tertinggal yang tersebar diberbagai pelosok Tanah Air.

Menurut Sekjen ISSF Nurul Iman, kerja sama antara Kemendes PDT dengan ISSF telah terjalin sejak 2021 dan akan berlanjut, mengingat kedua pihak memiliki kesamaan tujuan, terutama dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Kemendes PDT bahkan menginginkan ISSF bisa mengangkat program-program CSR unggulan terutama di daerah tertinggal," ungkap Nurul Iman, dikutip Selasa (29/10/2024).

Nurul Iman menegaskan, di ISSF, ada agenda temu forum untuk saling bertukar pikiran antaranggota maupun dengan pihak lain, terutama terkait dengan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal. Kesamaan tujuan tersebut yang membuat Kemendes PDT dan ISSF terus bekerja sama.

Dia menambahkan, untuk menstimulus agar berbagai stakeholder terus memberikan sumbangsih dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF kembali akan menggelar CSR PDB Awards yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Acara ini akan digelar pada 2025 dan peluncurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan saat ini.

Jika melihat grafiknya, dia menyatakan, jumlah peserta (perusahaan) maupun program terus bertambah, terutama dari perusahaan baru. Hal ini menandakan sejumlah perusahaan memiliki antusiasme yang tinggi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal.

Nurul menjelaskan, Mou tahun 2021 terkait percepatan pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kegiatan CSR lainnya masih akan tetap dipertahankan pada MoU berikutnya.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan ISSF, jelas Nurul, tetap satu tujuan, yakni untuk memajukan desa dan daerah tertinggal. ISSF yang beranggotaan 300 lebih perusahaan akan lebih mudah dalam mengkoordinasikan berbagai program untuk memajukan sebuah desa jika berkolaborasi  dengan berbagai instansi, termasuk Kemendes PDT.

ISSF, tegas Nurul, juga akan terus mendorong berbagai program yang memberikan dampak keberlanjutan. Contohnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tetap berlanjut, karena ada program PPM yang tepat dan berdampak positif yang berkelanjutan.

Semenjak melakukan MoU dengan Kemendes PDT di masa kepemimpinan Abdul Halim Iskandar hingga dipimpin Yandri Susanto, Nurul menerangkan, ISSF selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Kemendes PDT. Sebagai mitra dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF selalu diajak berkomunikasi dan berdiskusi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal dengan  beragam sumber daya yang ada dari kedua pihak.

Sementara itu, dalam kegiatan temu forum yang digelar selama dua hari hingga Selasa (29/10/2024) juga turut digelar "Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025". Acara ini dihadiri Mendes PDT Yandri Susanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Kemendes PDT Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan beberapa Kepala Badan Kemendes PDT lainnya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

"Kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan harus mulai dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Senin (28/10/2024).

"Sehebat-hebatnya negara kalau ketahanan pangan masih diragukan maka sesungguhnya negara itu rapuh. Sumber daya cukup jadi tinggal disinergikan, kolaborasikan potensi yang ada bisa dipercepat, terutama di daerah tertinggal," katanya.

Yandri meminta pemetaan daerah tertinggal beserta potensi yang dimiliki daerah itu.

“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus swasembada energi. Dari mana? Dari energi terbarukan," kata dia.

"Kita punya potensi yang besar dari sawit, minyak jarak, dan sebagainya. Maka untuk daerah tertinggal, coba kita petakan apa potensi alamnya," katanya.

Dia juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan swasembada pangan ataupun energi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan paling lambat dalam empat sampai lima tahun ke depan.

"Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, bakal melakukan pemetaan potensi yang dapat diolah di 75 ribu lebih desa di Indonesia. Pemetaan dilakukan dalam kurun waktu 100 hari kerja dirinya menjabat sebagai menteri.

"Saya akan langsung turun ke lapangan dalam arti berkunjung ke desa-desa untuk memastikan bahwa desa itu bisa menjadi sumber kedaulatan pangan," kata dia dalam kegiatan Pelatihan Verifikasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Platform Marketplace P2KTD di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/10).

Yandri menambahkan, potensi yang dimiliki desa dapat diolah lalu dikolaborasikan dengan visi swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, dan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Contoh Desa Bumijaya misalnya ada apa di Desa Bumijaya apakah dia bisa menyediakan cabai, tomat, timun, atau bumbu atau ikan atau telur sehingga nanti makan siang bergizi itu sumber-sumber kebutuhan bahan bakunya itu bisa dari desa," ucap dia.

Selain itu, Yandri mengharapkan potensi yang digali di desa dapat diolah menjadi sebuah produk yang dapat diekspor ke luar negeri atau minimal ke kota besar yang ada di Indonesia. Dia bahkan mencanangkan tiap desa di Indonesia dapat menghasilkan satu produk yang diunggulkan.

"Kalau desa bisa menghasilkan uang yang banyak maka orang desa enggak akan pergi ke kota lagi, orang akan menjadi bangga menjadi orang desa karena ekonominya bergerak," kata dia.

Yandri kemudian mencontohkan olahan pisang yang dilakukan oleh warga Tokyo di Jepang. Menurut dia, olahan pisang di sana dapat menghasilkan keuntungan bagi warganya karena diolah secara maksimal. Dia pun mengharapkan warga desa di Indonesia dapat mencontoh warga di Tokyo.

"Jadi, saya akan me-mapping betul satu desa satu produk dalam rangka mendukung program Pak Prabowo dalam swasembada pangan, swasembada energi, makan siang bergizi, dan hilirisasi," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri mendorong peran para pendamping desa yang sudah dilatih agar dapat memberi kontribusi maksimal untuk memberdayakan warga di desa.

"Saya minta outputnya nanti pulang ke daerah dipastikan bahwa verifikator atau yang dilatih hari ini benar-benar melaksanakan tugasnya sehingga nanti yang diharapkan dari target pelatihan bisa tercapai," kata dia.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa angkat bicara menanggapi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementerian untuk undangan memperingati haul almarhum ibu kandungnya.

Saan menegaskan seharusnya para pejabat, baik di pemerintahan maupun DPR, harus bisa menempatkan posisinya dan memisahkan kepentingan untuk negara atau kepentingan pribadi.

“Jadi hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/10/2024).

Senada dengan Saan, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga turut menyoroti mitra kerjanya tersebut. Meskopun, dia belum mendengar secara detail terkait hal itu dari Yandri Susanto.

Menurut Lasarus, seharusnya para pejabat bisa menjaga suasana politik bermasyarakat dan tidak melakukan penyimpangan dengan posisi yang dimiliki.

“Kalau menurut saya sih mungkin dari sisi politisi saja, ya kita menjaga lah suasana politik bermasyarakat. Untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengingatkan para mitra kerjanya karena menurutnya tugas DPR adalah untuk mengawasi kerja pemerintah.

“Soal ini ya, hanya soal etika yang saya lihat sih ini. Hendaknya yang saya bilang tadi kita pejabat ini menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar surat berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024. Dalam surat yang ditandatangani Yandri Susanto itu turut mengundang kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul ke-2 ibundanya, Hari Santri, dan juga tasyakuran.

Surat tersebut ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara acara haul itu sendiri dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun.

Beredar surat edaran dari Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dalam surat itu, dia memerintahkan para kepala desa, ketua RT, hingga kader Posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul ke-2 ibundanya. Haul adalah peringatan tahunan kematian seseorang.

Surat itu ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul dilaksanakan hari ini 22 Oktober 2024 pagi di pondok pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun.

Beredarnya surat ini menjadi sorotan salah satunya dari eks Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam unggahan di akun twitter @mohmahfud, Selasa (22/10), eks cawapres ini memberi saran pada Yandri atas beredarnya surat ini.

Terkait ini Yandri sudah memberikan respons. Yandri pun sempat dikritik oleh eks Menkopolhukam Mahfud MD. Katanya, tak semestinya acara pribadi menggunakan surat kementerian.

"Oh iya, itu bisa kita koreksi, tapi sekali lagi tidak kami salah gunakan, tidak dibelokkan. Intinya saya terima kasih ke Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insyaallah tidak akan kita ulangi lagi," ucap Yandri kepada awak media usai acara haul ke-2 sang ibunda di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10).

Politikus PAN itu menegaskan, kegiatan yang diselenggarakan hanya sebatas haul ke-2 ibunda dan peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober. Acara itu, kata Yandra, tak ada kaitan politik menyusul keikutsertaan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, dalam Pilbup Serang 2024.

"Tapi hari ini murni hari santri, hari haul emak kami dan syukur kepada Allah SWT, tidak ada unsur yang lain," ujar Yandri.

Selain itu, Yandri mengaku, surat undangan yang tersebar bukan hanya untuk kepala desa. Namun ditujukan juga kepada Pj gubernur, para kepala daerah, rektor, hingga ulama di Banten.

"Itu yang kami undang unsurnya itu, dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya dan teman-teman wartawan bisa dengar langsung selama proses berlangsung. Dan hari ini murni haul emak kami. Kami juga tidak mau ditunggangi apa pun," jelas Yandri.

Terkait hal ini, tersebar arahan di grup WA menteri. Arahan itu dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Ada dua poin. Pertama para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian & tanda tangan menteri, terkait acara pribadi & menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat," bunyi salah satu imbauan.

Sementara dalam poin kedua, para menteri diminta agar humas di masing-masing kementerian untuk berhati-hati dan mencegah adanya peretasan di website maupun media sosial milik kementerian.

"Tekankan bagian humas/media setiap kementerian, untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website/media sosial resmi di kementerian masing-masing," imbuhnya.