Antam selama ini beli bahan bakunya impor ya, dengan sekarang ada Freeport punya smelter yang bisa produksi sampai 50 ton, nanti dibeli 30 ton (oleh Antam), itu penghematannya hampir Rp200 triliun. Itu besar sekali,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sinergi antara PT Antam Tbk dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan menghemat devisa hingga Rp200 triliun.

Erick menyebut, selama ini Antam selalu melakukan impor untuk bahan baku emas batangan. Kerja sama antara dua anak usaha MIND ID, BUMN Holding Pertambangan, maka akan terjadi penghematan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Antam selama ini beli bahan bakunya impor ya, dengan sekarang ada Freeport punya smelter yang bisa produksi sampai 50 ton, nanti dibeli 30 ton (oleh Antam), itu penghematannya hampir Rp200 triliun. Itu besar sekali," ujar Erick dalam Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Antam dan PTFI di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, hilirisasi adalah suatu kebijakan tidak lagi bisa ditolak karena akan menjadi benteng dari ekonomi nasional.

Dengan sinergi yang terjadi antara anak-anak usaha BUMN, maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Ia berharap sinergi ini tidak berhenti sebatas kerja sama antara PFI dan Antam saja, tetapi juga bisa berkembang kepada bank-bank yang ada di BUMN untuk menghadirkan tabungan emas.

"Saya minta nanti juga coba bersinergi dengan Pegadaian, BRI, BSI, supaya kita punya bullion bank (tempat penyimpanan emas). Bagaimana pasar logam ini juga kita menjadi bagiannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Mind ID Hendi Prio Santoso menyampaikan sinergi ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan manfaat yang sangat besar bagi rakyat Indonesia karena dapat ikut serta menikmati hasil dari bumi sendiri.

Kerja sama ini, kata Hendi, diharapkan bisa menjadi percontohan bagi anak usaha Mind ID lainnya untuk saling bekerja sama.

"Kami dorong terus antar anak usaha yang bernaung di bawah holding tambang Mind ID dan akan kita jadikan model ke depan bagaimana satu siklus industri itu bisa kita lakukan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri," ucapnya.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa Precious Metal Refinery (PMR) yang berada di Gresik, Jawa Timur mampu memproduksi emas batangan mulai minggu kedua Desember 2024 sebesar 50-60 ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, Antam akan membeli sekitar 30 ton per tahun dengan kontrak selama 5 tahun dengan nilai 12,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp200 triliun.

"Sekitar 30 ton yang akan di off take oleh Antam. Kalau memang Antam butuh lebih, kami juga siap, lebih dari 30 ton juga siap," kata Tony.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan penandatanganan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Tahap 1 di Jawa Timur, yang memiliki kapasitas sebesar 34 MW.

Perjanjian ini melibatkan dua anak usaha Medco, yakni PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) sebagai pemilik PLTP Ijen dan PT Medco Power Geothermal Services (MPGS) sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Sekretaris PErusahaan Medco Energi, Siendy K. Wisandana, menjelaskan bahwa perjanjian ini akan berlaku selama enam tahun setelah PLTP Ijen mencapai Commercial Operation Date (COD) Unit 1, yang ditargetkan pada Januari 2025.

"Perjanjian ini akan memberikan kepastian operasi dan pemeliharaan jangka panjang bagi PLTP Ijen, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi energi bersih di Jawa Timur," ungkap Siendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11).

Siendy juga menambahkan bahwa kerja sama ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha Medco Energi secara keseluruhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyita uang senilai Rp 73 miliar dari 15 tersangka kasus situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2024).

Selain uang tunai, polisi juga menyita 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, Ade Ary berujar, penyidik tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka serta mendata rekening situs judol untuk dilakukan pemblokiran.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan para pegawai Komdigi itu pada Jumat (1/11/2024). Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi memasok 30 ton emas per tahun kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi sinergi dalam bentuk kerja sama tersebut. Apalagi, selama ini Antam membeli bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan Freeport memproduksi (emas) 50 ton, Antam ambil 30 ton (per tahun). Ada penghematan (biaya impor) Rp200 triliun," kata Erick dalam Sambutan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

Namun, Erick tak ingin berpuas diri. Ia meminta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID selaku holding BUMN tambang untuk mengembangkan ekosistem lainnya.

Ia mencontohkan pembentukan bullion bank alias bank emas sebagai upaya mengamankan pasar logam.

Erick menyebut langkah ini juga bentuk hilirisasi di mana nantinya MIND ID bisa bersinergi dengan Pegadaian hingga Bank Himbara.

"Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik dan tentu sebagai opsi tabungan masyarakat Indonesia, tabungan emas ini menjadi sesuatu yang perlu kita dorong juga ke depan," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan emas tersebut dihasilkan dari Smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur. Ia memperkirakan produksinya dimulai pada pekan kedua Desember 2024, kemudian dikirim ke Antam secara bertahap.

Tony menyebut Freeport bisa memproduksi emas sebanyak 50 ton hingga 60 ton per tahun. Ia menyebut kesepakatan untuk memasok 30 ton bahan baku emas setiap tahunnya kepada Antam melalui diskusi panjang, tapi tak alot.

"Kalau memang Antam butuh lebih dari 30 ton, kami juga siap. Kontraknya untuk tahap ini 5 tahun. Kalau dihitung dari nilainya sekitar US$12,5 miliar, tapi tergantung harga emas. Itu sekitar Rp200 triliun," tutur Tony.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi sebagian besar bisa dikonsumsi PT Antam," tandasnya.

Perusahaan rugi saya tidak mau beli, perusahaan yang cuannya kecil saya juga tidak mau beli. Saya hanya beli dan fokus kepada perusahaan yang cuannya besar

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Matchday keempat Liga Europa akan berlangsung pada Jumat 8 November 2024 dini hari WIB, dengan sejumlah pertandingan menarik yang siap menyajikan tontonan menegangkan bagi para pecinta sepak bola.

Salah satu laga yang paling dinantikan adalah pertandingan antara Manchester United melawan PAOK di Old Trafford. MU yang masih mengejar kemenangan pertama di Liga Europa, bertekad untuk meraih tiga poin di kandang sendiri. Setan Merah tertahan di urutan ke-22 klasemen dengan 3 poin, tertinggal 6 angka dari Lazio yang memimpin klasemen.

Peluang MU untuk meraih kemenangan terbuka lebar mengingat PAOK baru mengantongi satu poin dari tiga pertandingan sebelumnya.
Baca juga: Van Nistelrooy Puas MU Imbangi Chelsea

Selain laga MU, pertandingan menarik lainnya adalah Lazio melawan Porto di Stadion Olimpico, Roma. Lazio, yang saat ini berada di puncak klasemen dengan sembilan poin, berambisi untuk melanjutkan tren positif mereka. Sementara Porto, yang terpuruk di peringkat ke-16 dengan empat poin, akan berusaha keras untuk bangkit.

Pertandingan-pertandingan lainnya yang akan dipertandingkan pada matchday keempat Liga Europa antara lain:

Jumat (8 November 2024)

00.45 WIB:

Ludogorets vs Athletic Bilbao

Union Saint-Gilloise vs AS Roma

FCSB vs Midtjylland

Olympiacos vs Rangers

Galatasaray vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Slavia Praha

Nice vs FC Twente

Bodo/Glimt vs Qarabag FK

IF Elfsborg vs Braga.

03.00 WIB:

Hoffenheim vs Lyon

Lazio vs FC Porto

AZ Alkmaar vs Fenerbahce

Dynamo Jyiv vs Ferencvaros

Ajax Amsterdam vs Maccabi Tel Aviv

Viktoria Plzen vs Real Sociedad

RFS vs Anderlecht

Manchester United vs PAOK

(Laura Oktaviani)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil memiliki ide dalam membangun apartemen di atas jalan maupun sungai.

RK menilai, ide ini bukanlah hal yang baru di dunia. Sebab, negara-negara lain telah menerapkannya.

RK mengatakan hal ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Saya punya ide, ini tidak ada yang baru di dunia. Mohon maaf ya, hanya negara lain sudah melakukan juga, yaitu membangun apartemen housing di atas jalan, di atas sungai, di sana, saya pernah mendesain begitu," ungkap RK.

Hanya saja, dia menginginkan diberikan pintu peraturan agar bisa membuktikan suplai lahan untuk membangun kota.

"Tidak harus berbentuk, berbentuk ruang di atas jalan, bisa (seperti) New York itu, Pak. Karena pulau Manhattan-nya habis lahannya, penduduknya makin banyak, silahkan main ke Manhattan, New York, itu apartemennya di atas jalan, kantornya di atas jalan, di bawah mobil seliweran kantor dalam kotaan, di atasnya orang kantor, orang tinggal," tambah dia.

Untuk itu, hal ini dinilai RK sebagai hal baru yang ingin didorong di Indonesia. Asalkan, ada peraturan yang mendukung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat membantu penanganan bencana akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan alat-alat berat untuk membuka kembali akses jalan nasional ruas Waerunu-Larantuka dan membersihkan material debu vulkanik yang menutupi jalan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan penanganan dan langkah-langkah antisipasi dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Kementerian PU.

“Salah satunya melibatkan Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi NTT dengan membuka akses jalan nasional dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring kondisi terkini," kata Rachman.

Dikatakan, alat berat yang dikerahkan difokuskan untuk membersihkan material vulkanik serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik.

Mobilisasi alat berat telah dilakukan sejak Senin (4/11/2024) dengan mengerahkan 1 unit wheel loader untuk pembersihan material vulkanik, 1 unit water tank untuk penyiraman badan jalan.

Kemudian 1 unit truck crane, 1 unit pick up, dan 1 unit chain saw untuk kegiatan pemotongan ranting pohon. Selain itu juga dilakukan pengerahan tenaga kerja sebanyak 20 orang.

Ruas jalan nasional Waerunu-Larantuka merupakan akses utama dari Kota Maumere menuju Larantuka atau sebaliknya.

Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki pada Minggu dini hari, (3/11/2024), sekitar pukul 23:57 WITA mengakibatkan ruas Jalan Waerunu–Larantuka, tepatnya di KM 217+100-KM 232+000 tertutup debu lumpur vulkanik dan pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas.

Saat berita ini ditulis, lalu lintas sudah berfungsi namun pengguna jalan tetap berhati-hati karena kondisi jalan licin pasca hujan dan di beberapa titik terdapat lubang akibat muntahan batu yang mengenai badan jalan.

Kementerian PU telah memasang rambu peringatan dan menyiapkan posko siaga tanggap bencana di sekitar lokasi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Home Credit Indonesia atau Home Credit perluas jangkauan berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan barang, pembiayaan tunai hingga paylater. Home Credit juga mendistribusikan layanan bernilai tambah berupa proteksi (asuransi) yang dapat diaktifkan pelanggan ketika menggunakan layanan pembiayaan Home Credit yang dapat diakses di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Cahyadi Poernomo, Chief Customer Management Officer Home Credit Indonesia mengungkapkan, layanan proteksi tersebut didistribusikan oleh Home Credit bekerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi dan pialang asuransi terkemuka di Indonesia.

“Home Credit dengan bangga menyampaikan bahwa perusahaan telah membantu memasarkan produk proteksi (asuransi) ke lebih dari 13 (tiga belas) juta pemegang polis sejak tahun 2016 hingga 30 September 2024. Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen Home Credit untuk terus meningkatkan penetrasi asuransi yang masih relatif rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Cahyadi Poernomo dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Cahyadi mengatakan, pertumbuhan yang stabil dalam pemasaran layanan asuransi terus berlanjut hingga tahun ini. Dalam periode 1 Januari – 30 September 2024, Home Credit membukukan pertumbuhan premi 23% (dua puluh tiga persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 dalam pemasaran berbagai layanan asuransi cicilan kredit, asuransi gadget, asuransi penyakit kritis dan sebagainya.

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Home Credit adalah perusahaan asuransi jiwa PT Equity Life Indonesia. Kolaborasi kedua perusahaan ini telah terjalin sejak 2016.

Samuel Setiawan, Chief Executive Officer Equity Life Indonesia mengatakan, Kerjasama ini menghadirkan sejumlah produk seperti CriticaLifeCOVER yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dan risiko penyakit kritis meliputi stroke, kanker, dan serangan jantung, serta produk AMAN yang memberikan perlindungan atas pembayaran cicilan pembiayaan pelanggan dari risiko tak terduga.

“Bekerjasama dengan Home Credit yang memiliki jaringan yang luas dengan kehadiran ribuan Sales Agents (SA) di Indonesia serta memiliki aplikasi My Home Credit yang telah digunakan oleh lebih dari 20 (dua puluh) juta pengguna terdaftar sangat membantu kami dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan untuk berbagai risiko. Kami akan terus memperkuat kerjasama dengan Home Credit untuk memberikan perlindungan lebih banyak orang lagi di masa depan,” kata Samuel.

Selain itu, Home Credit juga bekerjasama dengan PT Asuransi MSIG Indonesia menghadirkan produk SANTAI, proteksi yang melindungi segala bentuk perabotan dan peralatan rumah tangga serta isi rumah lainnya. Belum lama ini, Home Credit membantu memfasilitasi pengajuan klaim senilai hampir Rp1 miliar kepada puluhan pelanggan produk SANTAI yang terdampak bencana banjir di Gorontalo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan partainya periode 2024-2029 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Menurut Bahlil, struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

“Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.

Pengumuman kepengurusan Partai Golkar tersebut memang dinantikan karena beredar rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal masuk di dalamnya.

Namun, rumor tersebut meleset karena tidak ada nama Jokowi dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029, maupun dalam susunan dewan pembina dan kehormatan.

Berikut susunan lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

• Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
• Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
• Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 2: Idrus Marham
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian

• Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
• Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
• Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga

• Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq
• Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

• Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
• Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
• Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
• Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
• Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
• Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
• Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
• Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2

• Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
• Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
• Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
• Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
• Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
• Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun
• Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani
• Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor
• Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga
• Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (purn) Mochamad Syafei Kasno
• Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil
• Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin
• Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga
• Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual
• Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany
• Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

Kesekjenan

• Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji
• Wasekjen Kepartaian: Hakim Komarudin
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan: Dwi Priyo Atmojo
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy
• Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta
• Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah
• Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien
• Wasekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana
• Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris
• Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara

• Bendahara umum: Sari Yuliati
• Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar
• Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto
• Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang
• Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta
• Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
• Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari
• Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus

Sekretaris Bidang

• Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty
• Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil
• Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah
• Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution
• Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Herman Hayong
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
• Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
• Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
• Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
• Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said
• Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
• Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
• Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
• Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
• Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
• Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
• Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto
• Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa
• Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan
• Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
• Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
• Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
• Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
• Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
• Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
• Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Farisi
• Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
• Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
• Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
• Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

Departemen

• Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
• Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
• Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
• Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
• Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa: Busfi Arusagara
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
• Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa’i
• Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
• Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
• Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
• Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
• Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
• Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
• Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
• Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
• Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani
• Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
• Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
• Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
• Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Sandhika
• Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
• Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
• Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
• Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
• Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
• Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
• Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
• Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
• Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
• Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
• Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
• Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
• Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
• Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan.

Dewan Kehormatan

• Ketua: Ir. H. Aburizal Bakrie

Dewan Etik

• Ketua: Prof M. Hatta

Mahkamah Partai

• Ketua: Freddy Latumahina

Dewan Pembina

• Ketua: Agus Gumiwang Kartasasmita

Badan Penelitian dan Pengembangan

• Ketua: Prof., Dr., Yudi Krisnandi

Lembaga Komunikasi dan Informasi

• Ketua: Dave laksono

Pusat Data dan Transformasi Digital

• Ketua: Maman Abdurrahman

Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Sksekutif DPP Partai Golkar

• Ketua: Syahmud Basri Ngabalin.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuturkan pihaknya meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum pekerja (UMP) 2025 pada 21 November 2024, mendatang. Usulan tersebut diajukan lantaran KSPI meminta agar sebelum penetapan UMP 2025 , pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja yang diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.

Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar UMP 2025 nanti. Hal tersebut diakui Kahar, disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), DPR RI dan pihaknya.

"Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024," terang Kahar dalam tayangan video, Kamis (7/11/2024).

Kahar mengungkapkan dalam pertemuan yang dilakukan oleh serikat buruh KSPI dengan Kemnaker dan DPR, pada Rabu kemarin (6/11/2024). "Artinya kita bersepakat tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan UMP 2025, dimana penetapan ini bisa diundur sesuai force majeure," beber Kahar.

Dia mengatakan, pihaknya sepakat untuk mengundur penetapan UMP tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK kemarin. "Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," ucap Immanuel.

Berikut Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Jakarta -

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kembali menyabet penghargaan internasional melalui inovasinya. Bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda 2024, inovator muda KPI sukses gaungkan inovasi dalam ajang International Trade Fair, Ideas, Inventions, New Products (IENA) 2024 di Nürnberg, (Jerman 28/10).

Inovator dari Kilang Dumai, Kilang Cilacap dan Kilang Balongan yang mewakili KPI membawa pulang medali dan Special Awards dalam ajang bergengsi yang diikuti oleh 30 negara dan menampilkan 500 karya inovasi tersebut.

Manajer Quality System & Knowledge Management KPI, Alfa Niasari Utami mengatakan bahwa partisipasi KPI dalam IENA merupakan momentum yang spesial bagi bangsa.

"Kami berbangga, inovasi tim KPI berhasil raih penghargaan tertinggi serta special awards. Selain itu tahun ini, KPI menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, bahkan untuk pertama kalinya Indonesia terpilih sebagai Partner of IENA. Tentu saja, keikutsertaan KPI dalam ajang ini menjadi bukti nyata komitmen PT KPI untuk mendorong budaya inovasi di perusahaan dan memberikan solusi yang berkelanjutan," jelas Alfa dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Tak hanya sabet medali penghargaan, inovasi yang dikembangkan KPI sukses mendulang apresiasi khusus dari asosiasi negara-negara partner IENA termasuk Korean Intellectual Property Association (KIPA), Chinese Association of Inventors dan National Research and Council of Thailand. Selain itu juga mendapatkan penghargaan khusus dari International Federation of Inventors Association (IFIA)" dan AFAG Gmbh.

Dalam IENA 2024, salah satu perwakilan KPI yaitu Kilang Dumai berhasil meraih penghargaan tertinggi Gold Medal.melalui inovasi berjudul Enhancing Refinery Performance Through Re-configuration of Naptha Hydrotreating Reactor and Antifoulant Optimization in Pertamina Dumai Refinery.

Dampak dari inovasi ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kilang. Melalui inovasi ini, Kilang Dumai berhasil menciptakan reduksi emisi sebesar 289 ton CO2 per tahun atau setara dengan penanaman 12.000 pohon.

Atas inovasi tersebut, selain Gold Medal, Kilang Dumai juga meraih penghargaan khusus yaitu International Federation of Inventors Association (IFIA) dan Korean Intellectual Property Association (KIPA) serta AFAG Gmbh selaku penyelenggara ajang.

Sementara itu, inovator Kilang Cilacap sukses raih Silver Medal dengan inovasi berjudul Transitioning Indonesia Energy into Greener Fuel Pertamina Renewable Diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) through Improvement of Hydrotreating Unit at Pertamina Cilacap Refinery.

Melalui inovasi tersebut, Kilang Cilacap berhasil memproduksi bahan bakar berbasis nabati yang rendah sulfur dengan emisi yang 70% lebih rendah dari bahan bakar konvensional. Atas inovasi tersebut, Kilang Cilacap raih penghargaan Special Awards dari Chinese Association of Inventors dan National Research and Council of Thailand.

Adapun inovator Kilang Balongan turut menggaungkan inovasi KPI yang berjudul Special Equipment SAMALU-53 (The Safety Make Up Lubricant Oil). Dengan inovasi ini, Kilang Balongan mengembangkan perangkat baru untuk proses penggantian minyak pelumas (bernama SAMALU-53), yang lebih safety serta eco-friendly dibandingkan metode manual.

Hal ini penting untuk menciptakan zero accident maupun potensi kerugian hingga 11 triliun rupiah jika terjadi spill/ kecelakaan di lapangan. Atas inovasi tersebut, Kilang Balongan membawa pulang Silver Medal serta Special Awards dari Chinese Association of Inventor.

(acd/acd)