JAKARTA, KOMPAS.com - Viral di media sosial video yang memperlihatkan aksi arogansi pengemudi mobil kepada pengguna jalan lain. Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @merapi_undercover, Sabtu (9/11/2024).

Dalam tayangan tersebut, mulanya memperlihatkan pengemudi mobil yang hendak melintas di tikungan, Masjid Ash Shiddiqi, Demangan Kidul, belakang Lippo Mall Kota Yogyakarta. Namun pada saat yang bersamaan muncul dua pengendara sepeda motor.

Pengemudi mobil yang kaget karena berpapasan dengan pengendara motor itu tidak terima, dan langsung melakukan aksi arogan dengan memukul serta membuang kunci kendaraannya.

“Hanya karena (kaget) berpapasan di tikungan, pengendara mobil arogan puk*l pengendara motor lalu buang kunci motornya,” tulis keterangan akun tersebut.

Video itu pun mendapat respon dari sejumlah warganet yang kesal melihat aksi arogan pengemudi mobil tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Merapi Uncover (@merapi_uncover)

“Bukti rekaman, plat mobil, visum. Semangat mas supra,” tulis komentar akun @sasapreo.

“Orang punya mobil harus siap hati dan pikirannya. bukan hanya hartanya yg kaya, tp hati dan pikiran. salah atau benar, kendaraan yg lebih besar harus tetap memberikan prioritas pada kendaraan kecil. kecuali darurat. lha itu naik mobil 1 jalan dipakai sendiri. giliran mepet afa kendaraan lain kaget. kl mau marah ya ngomel aja di dalam mobil. gk usah pakai kekerasan. lagian gak nyenggol lho,” tulis akun @hendro_wijayanto.

Menanggapi video tersebut, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengatakan, setiap pengemudi sebaiknya memiliki sikap defensive driving agar tidak terjadi kejadian serupa.

“Defensive driving mengajarkan pengemudi untuk beretika dalam menyikapi persimpangan. Kurangi kecepatan, waspada melihat sekeliling, dan berhenti adalah tindakan proaktif guna meminimalisir risiko bahaya. Jika aturan itu dilakukan niscaya konflik bisa dihindari,” ucap Sony, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Sony melanjutkan, jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, pihak lainnya harus bersikap bijaksana dengan cara mengucap salam.

“Jangan meladeni jika ketemu pengemudi yang agresif, cukup menghindar dan rekam untuk bukti pelaporan kepada pihak polisi,” kata Sony.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) secara resmi memberlakukan penerapan tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten , pada Jumat (8/11/2024) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah menjelaskan, sejak diresmikan dan beroperasi lebih dari satu bulan tanpa tarif dalam tahap sosialisasi yang optimal kepada masyarakat, pemberlakuan tarif menjadi tahap penting bagi pengelolaan jalan tol sekaligus mendukung stabilitas iklim investasi jalan tol di Indonesia.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," ujar Rudy dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sebagai simulasi untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif sebesar Rp42.500.

Sementara, untuk jarak terdekat, pengendara yang masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif sebesar Rp21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup guna memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke ruas Tol Trans Jawa, baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya.

PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Berikut rincian tarif Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ruas Kartasura-Klaten:

1. Kartasura ke Banyudono:
Golongan I: Rp3.500
Golongan II-III: Rp5.500
Golongan IV-V: Rp7.500

2. Kartasura ke Polanharjo:
Golongan I: Rp24.500
Golongan II-III: Rp37.500
Golongan IV-V: Rp49.000

3. Kartasura ke Klaten:
Golongan I: Rp42.500
Golongan II-III: Rp63.500
Golongan IV-V: Rp84.500

4. Banyudono ke Polanharjo:
Golongan I: Rp21.000
Golongan II-III: Rp31.500
Golongan IV-V: Rp42.000

5. Banyudono ke Klaten:
Golongan I: Rp38.500
Golongan II-III: Rp58.000
Golongan IV-V: Rp77.500

6. Banyudono ke Kartasura:
Golongan I: Rp3.500
Golongan II-III: Rp5.500
Golongan IV-V: Rp7.500

7. Polanharjo ke Klaten:
Golongan I: Rp17.500
Golongan II-III: Rp26.500
Golongan IV-V: Rp35.500

8. Polanharjo ke Banyudono:
Golongan I: Rp21.000
Golongan II-III: Rp31.500
Golongan IV-V: Rp42.000

9. Polanharjo ke Kartasura:
Golongan I: Rp24.500
Golongan II-III: Rp37.000
Golongan IV-V: Rp49.000

10. Klaten ke Polanharjo:
Golongan I: Rp17.500
Golongan II-III: Rp26.500
Golongan IV-V: Rp35.500

11. Klaten ke Banyudono:
Golongan I: Rp38.500
Golongan II-III: Rp58.000
Golongan IV-V: Rp77.500

12. Klaten ke Kartasura:
Golongan I: Rp42.500
Golongan II-III: Rp63.500
Golongan IV-V: Rp84.500

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengumumkan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) segmen Kartasura-Klaten akan diberlakukan tarif. Hal itu berlaku terhitung mulai Jumat (8/11) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," kata Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Akses masuk Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono. Jalan tol ini menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di jalur nasional seperti di Tugu Kartasura, Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

"Dengan melewati jalan tol ini, waktu tempuh dari Klaten ke GT Banyudono bisa dipangkas menjadi hanya 15 menit," tutur Rudy.

Sebagai simulasi, untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 42.500. Sementara untuk jarak terdekat, masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup, dalam memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke Ruas Tol Trans Jawa baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya. PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Rudy menyebut pemberlakuan tarif ini tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara. Sampai saat ini Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten dilengkapi 67 titik Closed-Circuit Television (CCTV), serta 5 titik Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas, tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Jalan tol Jogja-Solo memiliki total panjang 96,57 km dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, selain untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.

Besaran tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km:

Kartasura - Banyudono
Golongan I Rp 3.500
Golongan II 5.500
Golongan III 5.500
Golongan IV Rp 7.500
Golongan V Rp 7.500

Kartasura - Polanharjo
Golongan I Rp 24.500
Golongan II Rp 37.000
Golongan III Rp 37.000
Golongan IV Rp 49.000
Golongan V Rp 49.000

Kartasura - Klaten
Golongan I Rp 42.500
Golongan II Rp 63.500
Golongan III Rp 63.500
Golongan IV Rp 84.500
Golongan V Rp 84.500

Banyudono - Polanharjo
Golongan I Rp 21.000
Golongan II Rp 31.500
Golongan III Rp 31.500
Golongan IV Rp 42.000
Golongan V Rp 42.000

Banyudono - Klaten
Golongan I Rp 38.500
Golongan II Rp 58.000
Golongan III Rp 58.000
Golongan IV Rp 77.500
Golongan V Rp 77.500

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada akhir pekan ini, Minggu (10/11/2024).

Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram @dishubdkijakarta pada Kamis (7/11/2024).

“Sehubungan dengan peringatan Hari Pahlawan, maka Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada 10 November 2024 DITIADAKAN,” tulis keterangan instagram tersebut.

Peniadaan CFD juga sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB. Disebutkan HBKB bisa dibatalkan jika waktunya bersamaan dengan kegiatan/event yang bersifat khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Dinas Perhubungan DKI Jakarta (@dishubdkijakarta)

Adapun kegiatan yang bersifat khusus dimaksud, meliputi gelaran nasional maupun internasional. Di mana, kegiatan itu memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus pula.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa HBKB merupakan ruang publik bagi seluruh masyarakat untuk kegiatan olahraga, lingkungan hidup dan seni budaya.

HBKB sendiri, biasanya digelar pada lima ruas utama, seperti pada Jalan Jenderal Sudirman - Jalan MH Thamrin, Jalan Tomang Raya, sampai Jalan Sisingamangaraja.

Selama aktivitas yang berlangsung dari pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB itu, kendaraan bermotor tidak boleh melintas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil memiliki ide dalam membangun apartemen di atas jalan maupun sungai.

RK menilai, ide ini bukanlah hal yang baru di dunia. Sebab, negara-negara lain telah menerapkannya.

RK mengatakan hal ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Saya punya ide, ini tidak ada yang baru di dunia. Mohon maaf ya, hanya negara lain sudah melakukan juga, yaitu membangun apartemen housing di atas jalan, di atas sungai, di sana, saya pernah mendesain begitu," ungkap RK.

Hanya saja, dia menginginkan diberikan pintu peraturan agar bisa membuktikan suplai lahan untuk membangun kota.

"Tidak harus berbentuk, berbentuk ruang di atas jalan, bisa (seperti) New York itu, Pak. Karena pulau Manhattan-nya habis lahannya, penduduknya makin banyak, silahkan main ke Manhattan, New York, itu apartemennya di atas jalan, kantornya di atas jalan, di bawah mobil seliweran kantor dalam kotaan, di atasnya orang kantor, orang tinggal," tambah dia.

Untuk itu, hal ini dinilai RK sebagai hal baru yang ingin didorong di Indonesia. Asalkan, ada peraturan yang mendukung.

Kami siap. Teknologi kami sudah siap.

Jakarta (ANTARA) - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyatakan kesiapan untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) di Indonesia dari sisi sistem maupun teknologi.

“Inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara, memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara,” ujar Direktur Utama PT RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

MLFF adalah sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

Mengacu riset tersebut, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan, serta berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

Lebih lanjut, proyek MLFF merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai 300 juta dolar AS atau Rp4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

PT RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF pasca memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya, dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia. Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

“Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (publicplayers), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif,” kata Attila.

“Kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upaya kami untuk memiliki (pembukuan laporan keuangan perusahaan) Q1 (quartal I) pada kuartal pertama tahun 2025," katanya pula.

Seperti diketahui, sistem pembayaran tol sudah mengadopsi sistem MLFF sejak 12 Desember 2023 yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sistem MLFF diterapkan secara bertahap mulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

(shc/ara)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi V DPR RI mendorong Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk segera direvisi.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan revisi ini perlu untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap ojek online (ojol).

"Yang kita mau atur ini angkutan online, sudah berapa tahun angkutan online ini enggak ada undang-undang yang mengaturnya,” ungkap Lasarus dalam Raker Bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Lasarus menjelaskan bahwa selama ini ojek online hanya diatur melalui Peraturan Menteri (Permen), bukan setingkat UU. Padahal, sektor ini telah melibatkan lebih dari 2 juta orang mitra pekerja.

Pengaturan ojol menurutnya juga penting guna meningkatkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut.

Pungutan ini nantinya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan ataupun meningkatkan fasilitas publik lainya.

"Bagaimana kita meningkatkan PNBP salah satunya dari angkutan online, dari sini kita harapkan kita harapkan bisa terkumpul dana preservasi pak sehingga pasal ini bisa kita hidupkan sehingga negara punya kekuatan untuk jalan-jalan yang rusak kecil tutup, rusak kecil tutup,” jelas Lasarus.

Diketahui, wacana revisi UU LLAJ sebetulnya sudah lama digaungkan. Pada tahun 2022 UU ini sempat dibahas intens antara DPR RI dan Pemerintah untuk meregulasi Ojol.

Hanya saja, Badan Legislasi (Baleg) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) dari Prolegnas tahun 2023.

Sebenarnya niat penerapan MLFF ini bagus di mana intinya tidak menggunakan gardu lagi...

Jakarta (ANTARA) - Rencana penerapan teknologi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) berperan untuk mempercepat dan memperlancar flow kendaraan di jalan tol.

"Sebenarnya niat penerapan MLFF ini bagus di mana intinya tidak menggunakan gardu lagi, sehingga kendaraan bisa lewat kapan pun tanpa terhalang oleh gardu, harapannya dapat mempercepat flow kendaraan," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief Dienaputra, di Tangerang, Banten, Rabu.

Dia berharap implementasi teknologi sistem transaksi tol tersebut dapat lebih cepat.

"Terkait implementasinya kita harapkan lebih cepat," katanya pula.

Kementerian PU mengusulkan adanya transisi dengan menerapkan single lane free flow (SLFF) terlebih dahulu sebelum ke MLFF.

"Kami mengusulkan ada transisi di mana sebelum ke MLFF ada SLFF terlebih dahulu. Uji cobanya di Tol Bali Mandara terlebih dahulu, setelah di sana sukses nantinya akan kami sebarkan ke lokasi-lokasi lainnya," kata Rachman Arief Dienaputra.

Sebagai informasi, implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dilaksanakan secara bertahap.

Penerapan MLFF ini untuk tahap awal menggunakan sistem single lane free flow (SLFF), dengan Jalan Tol Bali Mandara sebagai uji coba awalnya dan berlanjut ke ruas-ruas tol lainnya.

Ruas ini dipilih sebagai lokasi masa transisi awal dengan mempertimbangkan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang relatif rendah dan merupakan ruas tersendiri yang tidak terhubung dengan ruas mana pun, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan sistemik antar-ruas.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang diintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan.

Proyek MLFF sendiri masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN). Penerapan transaksi tol nontunai nirsentuh/Multi Lane Free Flow (MLFF) menjadi terobosan dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain pemborosan BBM, kemacetan di gerbang tol karena total transaksi harian gerbang tol yang mencapai 4 juta transaksi juga dapat mengakibatkan polusi udara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Proyek penambahan lajur ke-3 di KM 87-KM 110 di Kabupaten Subang yang dikerjakan oleh PT Astra Tol Cipali ditargetkan rampung pada Desember 2024 mendatang. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaa Umum, Rabu (6/11/2024) melaporkan proyek peningkatan kualitas jalan dan penambahan kapasitas yang berlangsung sejak Juli 2024 ini merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72 ? KM 87 serta di depan Rest Area KM 101 KM 102 serta KM 130 yang telah dirampungkan pada tahun 2023.

Pada minggu ke-19 pekerjaan, penambahan lajur ke-3 di ruas Tol Cipali telah melampaui target realisasi minggu ke-19 dengan capaian realisasi 52% di zona KM 87 hingga KM 98, dan 46% di zona KM 98 hingga KM 110 sehingga ditargetkan dapat selesai sesuai rencana di Desember 2024.

Penambahan lajur dilakukan di bagian median, dengan masing-masing jalur yang sebelumnya memiliki 2 lajur dan 1 bahu jalan akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 bahu jalan, baik kearah Cirebon maupun Jakarta. Untuk mendukung pemerataan kualitas jalan yang berada di KM 87 - KM 110, Astra Tol Cipali turut melakukan peremajaan jalan di lajur ke-1 dan lajur ke-2 di kilometer tersebut. Variasi penutupan bahu jalan, lajur ke-1, dan lajur ke-2 dilakukan agar proses peremajaan dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh pengguna jalan.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 bulan pengerjaan. Sebelumnya, pada tahun 2023, Astra Tol Cipali telah menyelesaikan penambahan lajur ke-3 di KM 72 +109 hingga KM 85 +850 serta di depan Rest Area KM 86, KM 102 - KM 102, dan KM 130.

Saat memasuki area proyek, pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga fokus dan jarak aman antar kendaraan. Pengguna jalan juga diimbau untuk tertib dan tenang ketika melalui area proyek. "Dalam proses penambahan lajur ke-3, kami terus berupaya memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali), Rinaldi.

IDXChannel - Proyek penambahan lajur ke-3 di KM 87-KM 110 Tol Cipali di Kabupaten Subang yang tengah dikerjakan dan ditargetkan rampung pada Desember 2024.

Saat memasuki area proyek, pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga fokus dan jarak aman antar kendaraan. Pengguna jalan juga diimbau untuk tertib dan tenang ketika melalui area proyek.

"Dalam proses penambahan lajur ke-3, kami terus berupaya memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali), Rinaldi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Mengutip keterangan resmi Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaa Umum, Rabu (6/11/2024), proyek peningkatan kualitas jalan dan penambahan kapasitas yang berlangsung sejak Juli 2024 ini merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72-KM 87, serta di depan Rest Area KM 101 KM 102 dan KM 130 yang telah dirampungkan pada 2023.

Pada minggu ke-19 pekerjaan, penambahan lajur ke-3 di ruas Tol Cipali telah melampaui target realisasi minggu ke-19 dengan capaian realisasi 52 persen di zona KM 87 hingga KM 98, dan 46 persen di zona KM 98 hingga KM 110.

Penambahan lajur dilakukan di bagian median, dengan masing-masing jalur yang sebelumnya memiliki 2 lajur dan 1 bahu jalan akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 bahu jalan, baik ke arah Cirebon maupun Jakarta.

Untuk mendukung pemerataan kualitas jalan yang berada di KM 87 - KM 110, Astra Tol Cipali turut melakukan peremajaan jalan di lajur ke-1 dan lajur ke-2 di kilometer tersebut. Variasi penutupan bahu jalan, lajur ke-1, dan lajur ke-2 dilakukan agar proses peremajaan dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh pengguna jalan.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 bulan pengerjaan. Sebelumnya, pada 2023, Astra Tol Cipali telah menyelesaikan penambahan lajur ke-3 di KM 72 +109 hingga KM 85 +850 serta di depan Rest Area KM 86, KM 102 - KM 102, dan KM 130.

(NIA DEVIYANA)