JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024. Regulasi tersebut berlaku mulai 5 November 2024 menggantikan Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dihapus dengan membentuk direktorat jenderal baru atau dilebur ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Di struktur baru BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 tahun 2024, Kementerian Keuangan resmi berada langsung di bawah presiden. Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beleid tersebut juga mengatur susunan organisasi Kementerian Keuangan. Berikut susunan organisasi Kementerian Keuangan terbaru;

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sehari setelah Donald Trump dinyatakan menang dalam Pilpres Amerika Serikat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak dibuka di zona merah pada perdagangan Kamis, 7 November 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.10 WIB, indeks Indonesia itu turun -0,96% dan kehilangan 70,53 poin sehingga posisinya berada di level 7.313,33.

Pergerakan saham pada awal perdagangan hari ini juga terpantau didominasi oleh tren negatif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 269 saham terkoreksi, 169 saham stagnan, dan hanya 146 saham yang sanggup terapresiasi.

Sebelum menempati levelnya saat ini, IHSG sempat berada pada posisi yang lebih rendah di level 7.305,86. Sementara posisi tertingginya berada pada level 7.386,38.

Per pagi hari ini, IHSG tercatat telah memperdagangkan 2,71 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 145.747 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp1,57 triliun.

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot berhasil rebound di awal perdagangan hari ini. Kamis (7/11), rupiah spot dibuka di level Rp 15.816 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,11% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.833 per dolar AS. Rupiah pun terus menguat dan berhasil ke bawah level Rp 15.800 per dolar AS

Hingga pukul 09.06 WIB, pergerakan mata uang di Asia bervariasi. Di mana, ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia yang anjlok 0,38%.

Selanjutnya, dolar Taiwan yang turun 0,35% dan baht Thailand yang koreksi 0,13%. Disusul, yuan China yang tergelincir 0,09%.

Kemudian ada dolar Singapura yang melemah tipis 0,01% terhadap the greenback pada pagi ini.

Sementara itu, yen Jepang berada dan won Korea Selatan yang berada satu tingkat di bawah rupiah setelah sama-sama menguat 0,15%.

Diikuti, dolar Hongkong yang terlihat turun tipis 0,03% pada awal perdagangan hari ini.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.802 per dolar AS pada Kamis (7/11) pagi. Mata uang Garuda menguat 30,5 poin atau naik 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,11 persen, baht Thailand melemah 0,16 persen, yuan China melemah 0,12 persen, peso Filipina melemah 0,13 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,14 persen.

Dolar Singapura melemah 0,06 persen dan dolar Hong Kong menguat 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa melemah 0,11 persen, poundsterling Inggris menguat 0,07 persen, dan franc Swiss melemah 0,01 persen.

Sedangkan, dolar Australia menguat 0,20 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,05 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan penguatan rupiah bersifat sementara. Rupiah ia prediksi akan berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan mata uang Garuda masih terpengaruh oleh hasil Pilpres AS.

"Rupiah masih tertekan oleh hasil pilpres AS yang dimenangkan oleh Trump yang mengartikan kemungkinan kebijakan proteksionisme yang memicu inflasi dan suku bunga tinggi," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Namun, investor masih wait and see menantikan pertemuan FOMC malam ini dan mengantisipasi sinyal the Fed seputar prospek suku bunga ke depannya paska pilpres.

"Investor juga menantikan data perdagangan China dan cadangan devisa Indonesia siang ini," kata Lukman.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.750 per dolar AS - Rp15.900 per dolar AS.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan netizen yang melaporkan adanya kapal dengan pukat harimau. Hasilnya, tiga kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau langsung diringkus tim pengawas KKP.

"Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang," ujar Trenggono dalam postingan IG-nya @swtrenggono, dikutip Kamis (7/11/2024).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram @wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

"Bpk@swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak," tulisnya di kolom komentar.

Saat itu Menteri Trenggono langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024. Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023. Larangan ini ada karena pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang Undang tentang Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan mempersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.

"Laporan langsung dari masyarakat di lapangan tentunya sangat penting untuk penguatan pengawasan sumber daya perikanan kita, disamping kami juga menyiapkan teknologi pengawasan yang modern," terangnya.

(ega/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga buyback emas Antam anjlok setelah Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024.

Proyeksi Edison Research mengungkap Donald Trump telah mendapatkan lebih dari 270 suaraelectoral collegeyang dibutuhkan untuk memenangkan kursi kepresidenan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS yang berlangsung pada 5 November 2024 waktu setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap sejumlah data perputaran dana transaksi judi online (judol).

Di hadapan jajaran Komisi III DPR RI, Ivan mengatakan, ada kecenderungan pengguna judi online berkembang.

"Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini kalau kita bicara pada 2023," kata Ivan dalam rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah perputaran transaksi terkait judi online.

Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, perputaran transaksi terkait judi online pada 2021 mencapai Rp 57,91 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

“Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh pada 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ucap Ivan.

Bandar judi pecah transaksi

Menurut Ivan, salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan transaksi judi online yakni banyak bandar judi yang memecah transaksi dengan nominal yang lebih kecil.

Dengan demikian, transaksi judi semakin besar serta menyasar masyarakat kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-jutaan. Nah sekarang bisa Rp 10.000, kita sudah melihat ada seorang bisa judi. Itu lah yang membuat transaksi semakin masif," ucap Ivan.

Bukan hanya orang dewasa, kini juga ada anak-anak yang melakukan judi online termasuk yang berusia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online juga cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," ujarnya.

70 persen gaji untuk berjudi

Ivan juga mengatakan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

Namun, sangat disayangkan bahwa kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online tersebut ternyata berpenghasilan maksimal Rp 1 juta.

“Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan.

Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.

“Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.

DPR akan bentuk Panja Kejahatan Siber

Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mohammad Rano Alfath mengumumkan rencana pembentukan panitia kerja (panja) yang akan fokus pada pemberantasan kejahatan siber, termasuk judi online.

Dengan panja ini, Rano berharap agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat lebih transparan dalam membagikan data intelijen hasil analisis yang selama ini dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Ke depan dengan adanya panja ini, nanti kami harapkan kita lebih terbuka lagi dalam hal data yang didapat Kepala PPATK atau PPATK untuk setiap kejahatan, baik itu siber maupun kejahatan yang lain," ujar Rano.

Menurut dia, selama ini Komisi III DPR RI tidak pernah mendapatkan data utuh mengenai hasil analisis dari PPATK.

Ia mengusulkan agar rapat panja diadakan secara tertutup jika diperlukan untuk membahas data yang lebih mendalam.

"Jadi kita ini kan suka rapat ini tapi dapat datanya setengah-setengah. Jadi kami meminta nanti, misalnya narkoba, kan tadi sudah disampaikan berapa besarnya narkoba, perkara judi online dan lain-lain, datanya nanti dibuka saja saat kita rapat lagi ke depan," ujar politikus PKB itu.

Menurut Rano, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk melakukan intervensi jika aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti data yang diberikan oleh PPATK.

Sebab, selama ini data analisis PPATK selalu diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

"Nanti kalau perkara yang Bapak sampaikan atau hasil temuan yang Bapak sampaikan tidak ditindaklanjuti, maka kami sebagai mitranya akan ikut masuk intervensi ke situ," katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudianto Lallo mengapresiasi kinerja PPATK yang sering kali memberikan informasi terkait transaksi keuangan yang menggemparkan publik.

Namun, ia menyayangkan bahwa hasil analisis PPATK hanya bersifat data intelijen.

Oleh karena itu, ia meminta PPATK bisa memastikan bahwa data intelijen tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum secara serius.

“Kira-kira selama ini data yang dimiliki oleh PPATK, tiga APH ini Kejaksaan, Polri, maupun KPK, institusi mana yang banyak menindaklanjuti laporan-laporan PPATK ini? Atau apakah laporan PPATK hanya disimpan, hasil analisis dan laporan hanya disimpan di atas meja, lalu kemudian tidak ditindaklanjuti?" kata Rudianto.

Jakarta: Beberapa waktu lalu Poco resmi menghadirkan seri Poco C75 ke Indonesia dengan banderol harga terjangkau. Meskipun punya harga di kisaran Rp1 jutaan tapi smartphone Poco C Series terbaru diklaim tetap mumpuni untuk gaming.

“Berbekal performa yang paling savage, hape ini cocok banget jadi teman mengisi waktu, termasuk menikmati mobile gaming favorit seperti Mobile Legends dan casual games lain yang menyenangkan dimainkan di waktu santai. Ditambah harganya yang savage, cuma sejutaan saja, dijamin aman buat kantong anak-anak muda,” ujar Jeksen, Product Marketing Manager Poco Indonesia.

Jeksen membagikan sejumlah tips untuk memaksimalkan performa gaming dari Poco C75 dengan cara yang mudah. Pertama adalah dengan memanfaatkan fitur Game Turbo yang menjadi aplikasi bawaan di smartphone Poco.
Game Turbo meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Selain memungkinkan buat meningkatkan kinerja game, kemudian bisa memantau konsumsi daya CPU dan GPU, menghindari panas berlebih, memprioritaskan proses game, dan banyak lagi.

Kedua adalah dengan mengaktifkan Performance Mode yang terdapat pada setting baterai. CPU dan GPU akan berjalan lebih cepat tanpa limitasi atau batasan. Ketiga adalah dengan rajin mengelola cache dari smartphone.

Cache cache berfungsi untuk menyimpan file-file sementara (temporary) supaya proses loading dalam game lebih cepat, tapi kalau sudah kepenuhan malah bisa berdampak ke performa smartphone.

Keempat atau terakhir tentu saja menjaga suhu smartphone. Bermain game di ruangan berpendingin atau menambahkan kipas pendingin pada smartphone akan lebih baik. Hal ini mencegah CPU dan GPU secara otomatis memaksa menurunkan performa untuk mendinginkannya.

Poco C75 mengunggulkan desain ramping dengan layar berukuran 6,88 inci dan refresh rate 120Hz. Poco C75 didukung prosesor octa-core, dipadukan dengan RAM hingga 16GB, termasuk Memori Extension untuk menjadikan kapasitas RAM mencapai 16GB.

Pada bagian baterai tersedia kapasitas 5160 mAh, dengan teknologi pengisian cepat 18W. Poco C75 juga didukung sensor pemindai sidik jari tersemat di sisi ponsel, serta jack headphone 3.5mm dengan peningkatan volume 150 persen.

Smartphone ini dibekali kamera belakang ganda AI 50MP dan kamera depan 13MP. Kamera Poco C75 ini juga didukung Night Mode serta cincin cahaya yang ditanamkan dalam perangkat lunak.

Poco menjelaskan cincin cahaya ini sebagai simulasi dari pencahayaan alami untuk mendukung aktivitas memotret menggunakan kamera depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta menilai, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan fasilitas jet pribadi yang diterima putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, bukan gratifikasia dalah hal menyesatkan.

Gandjar juga menilai keliru alasan KPK menyatakan fasilitas tersebut tidak termasuk gratifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dengan orangtuanya.

"Keliru, keliru, dan bukan cuma keliru menurut saya, malah jadi menyesatkan," kata Gandjar saat ditemui di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Gandjar meniuturkan, Pasal 12B Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi tidak mesti dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk fasilitas/jasa.

Ia mengatakan, gratifikasi berupa fasilitas, layanan, dan kenyamanan jika merujuk aturan memang ditujukan untuk penyelenggara negara.

Gandjar juga menekankan, penerima gratikasi berupa barang dan jasa itu tidak harus dinikmati langsung oleh penyelenggara negara, melainkan bisa dinikmati langsung oleh keluarga inti atau orang terdekatnya.

"Terutama keluarga inti. Jadi misalnya kalau saya jadi pejabat, orang-orang itu berbaik-baik bukan cuma kepada saya, tapi juga berbaik-baik ke istri saya, berbaik-baik ke anak saya," ujar dia.

Gandjar pun menyebutkan bahwa sudah ada kasus-kasus lain yang membuktikan gratifikasi kepada pejabat publik diberikan melalui orang-orang terdekat.

"Ini riwayatnya ada semua. Yurisprudensinya ada, presedennya ada. Jadi yang kita harus pastikan adalah bahwa larangan kepada pejabat untuk menerima gratifikasi suap dan lain-lain, itu juga berlaku pada keluarga intinya," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, KPK semestinya tidak menyasar Kaesang, melainkan meminta pertanggung jawaban hukum dari orang tuanya selaku penyelenggara negara.

Gandjar menyebutkan, KPK semestinnya dapat memeriksa Jokowi selaku penyelenggara negara atas fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsunya itu.

"Makanya harus bertanggung jawab siapa? Si pejabatnya. Enggak ada yang mau ngejar si anak kok. Enggak ada. Justru salah kalau ngejar si anak. Nah orang mungkin menganggap, karena dia (Kaesang) bukan pegawai negeri penyelenggara negara. Bukan itu isunya," ujar Gandjar.

Gandjar juga mengkritik pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyatakan fasilitas jet pribadi bukan gratifikasi karena Kaesang sudah hidup terpisah dengan orang tuanya.

"Di dalam hukum tidak pernah ada riwayat konsekuensi hukum tertentu akibat pisah kartu keluarga. Belum pernah ada, jadi isu pisah kartu keluarga ini saya tidak tahu siapa yang mengajarin, siapa yang mulai, ini menyesatkan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan bahwa fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima Kaesang Pangarep bukan gratifikasi karena jasa tersebut langsung ditawarkan kepada Kaesang dan dinikmati langsung olehnya.

Ghufron mengatakan, fasilitas itu juga tidak diberikan untuk Jokowi ataupun kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Karenanya, ini asumsinya jasa (pinjam jet pribadi) tersebut bukan untuk penyelenggara negara, bukan untuk orangtuanya atau bukan untuk kakaknya. Nah, ini yang perlu dipahami karena kami memandang bahwa jasa itu dinikmati dan untuk yang bersangkutan (Kaesang Pangarep)," kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ghufron mengatakan, fasilitas jet pribadi tersebut disebut gratifikasi apabila berupa barang yang diterima meski belum sampai kepada penyelenggara negara, tetapi diberikan melalui anggota keluarga sebagai perpanjangan tangannya.

"(Sementara) ini (nebeng jet pribadi) jasa. yang dinikmati langsung. Artinya, dinikmati dan selesai pada proses nebengnya," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius. Prabowo meminta tidak ada yang boleh kongkalikong melindungi praktik judi online.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku,” kata Meutya dikutip, Kamis (7/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR ini menyampaikan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan secara tuntas.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Untuk memberantas itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” ujar Meutya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fenomena kecanduan judi online berdasarkan perbandingan penghasilan terhadap yang digunakan untuk berjudi.

Hal itu diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi 3 DPR hari ini, Rabu (6/11/2024). Ivan awalnya menjelaskan kepada Komisi Hukum DPR terkait dengan pola transaksi keuangan yang digunakan oleh pemain judi online.

Menurut Ivan, ada tren kenaikan porsi penggunaan penghasilan untuk judi online pada masyarakat. Dia mengungkap, tren yang ada saat ini yaitu pemain judi online menggunakan sampai dengan 70% penghasilan legalnya untuk judi online.

"Kalau dulu orang terima Rp1 juta dia akan menggunakan Rp100.000 [sampai] Rp200.000 untuk judol. Sekarang sudah hampir Rp900.000 dia pakai untuk judol," paparnya di hadapan Komisi 3 DPR.

Jakarta -

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

(shc/ara)

IDXChannel - Maraknya transaksi judi online yang belakangan terjadi menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi keuangan maupun kesehatan mental, karena pada akhirnya selalu berujung pada kerugian.

Sedemikian seriusnya hingga Presiden Prabowo Subianto dengan tegas telah mememerintahkan secara khusus kepada Kapolri untuk membuat satgas pemberantasan aktivitas judi online. Langkah ini didasarkan pada tujuan agar aktivitas ini dapat diberantas dan dihentikan dalam waktu secepatnya.

Terkait upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, PT Tri Usaha Berkat, yang merupakan perusahaan pengelola aplikasi transfer dana LinkQu, menyatakan dukungan penuhnya.

"Dalam menjalankan bisnis, kami selalu mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keamanan serta integritas layanan, karena seringkali aktifitas judi online ini juga menyusup ke Penyelenggara Jasa Pembayaran berizin seperti kami dengan manipulasi data dan menyamarkan transaksi," ujar Chief Executive Officer PT Tri Usaha Berkat, Reza Ishaq Maulana, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Reza, selama ini Linkqu selalu berkomitmen penuh untuk menjalankan bisnis dengan standart kepatuhan hukum yang tinggi, baik dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia maupun pemerintah Indonesia, demi menjaga keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.
Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online, Reza menjelaskan, LinkQu juga terus bekerja sama erat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memburu pelaku, penyelenggara dan juga yang memfasilitasi bisnis haram ini agar dapat ditindak secara hukum.

"Sebagai Penyelenggara jasa Pembayaran (PJP) berizin kami tentu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi judi online ini, apapun bentuk dukungan yang diperlukan. Selain itu dari pihak internal kami juga semakin intensif untuk mewaspadai gerak-gerik bisnis haram tersebut agar tidak dapat menyalahgunakan akses layanan yang kami sediakan," ujar Reza.

Komitmen dalam mematuhi peraturan ini, dikatakan Reza, tak lepas dari posisi PT Tri Usaha Berkat (PT TUB) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH), di mana selain telah terdaftar, diawasi dan berizin dari Bank Indonesia juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan juga telah bekerja sama dg PPATK, Kominfo juga beberapa lembaga lain terkait.

"Kepatuhan ini juga sekaligus merupakan tanggung jawab moral dan hal paling esensial dalam menjalankan usaha di industri sistem pembayaran demi menjaga integritas layanan dan perlindungan konsumen," ujar Reza.

Reza menjelaskan, AFTECH sendiri sebagai wadah bagi penyelenggara fintech dan pada tanggal 9 Agustus 2019 secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

"Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) resmi, LinkQu selalu menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant secara proper dan profesional sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan segera melakukan pemblokiran merchant yang ditengarai melakukan penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal," ujar Head of Risk Management Linkqu, Rizki Alwi, dalam kesempatan yang sama.

Menurut Rizki, tim operasional Linkqu telah secara ketat melakukan proses monitoring dan analisa profil transaksi secara intensif demi mencegah terjadinya fraud dan juga aksi ilegal seperti judi online ini oleh seluruh pengguna jasa Linkqu.

Sejauh ini LinkQu telah menutup akses layanan terhadap hampir 100 merchant yang ditengarahi melakukan transaksi ilegal, baik dikarenakan adanya laporan masyarakat dan juga perintah dari Kepolisian dalam rangka membantu proses penyidikan.

Selain itu Linkqu juga secara berkala melakukan pelaporan kepada otoritas terkait seperti PPATK jika terdapat transaksi mencurigakan untuk dapat ditindak lebih lanjut.

"LinkQu menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kapolri dan siap membantu serta bekerjasama erat dg Polri untuk penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas," ujar Rizki.

Alwi berharap komitmen ini juga diikuti oleh PJP lain dengan aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pemberantasan praktik judi online.

Mengingat upaya LinkQu yang berkomitmen untuk terus bersinergi dan secara proaktif bekerjasama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online agar tercipta ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan berintegritas serta tercapainya perlindungan konsumen yang tinggi.

Selain itu, guna meminimalisir adanya aktifitas penipuan online, investasi ilegal, judi online dan berbagai aktifitas ilegal yang kian marak di dunia maya, LinkQu juga terus melakukan edukasi masyarakat secara aktif melalui berbagai media komunikasi karena berbagai aktifitas haram ini masih marak di negeri ini juga dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat sendiri yang begitu rendah.

"Masyarakat terlalu mudah percaya dengan iming-iming investasi yang memberi keuntungan sangat tinggi, tidak masuk akal, jauh di atas bunga deposito," ujar Rizki.

Tawaran itu sejauh ini marak dilakukan melalui berbagai modus dan bentuk aplikasi tertentu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

"Pada akhirnya seluruh aktifitas ilegal ini akan berhenti dan punah dengan sendirinya saat literasi keuangan masyarakat meningkat, pemahaman akan keuangan meningkat, dan terus belajar dari kejadian-kejadian ilegal yang meresahkan serta merugikan sat ini, selain tentu saja terus dilakukan penindakan hukum oleh pihak berwajib seperti selama ini pada pelaku," ujar Rizki.

(taufan sukma)