Jakarta: Syakir Sulaiman, mantan penggawa tim nasional Indonesia, harus berurusan dengan polisi lantaran mengedarkan obat terlarang. Lalu apa alasan eks pemain Timnas U-23 itu menjalani bisnis haram tersebut?

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menyebut Syakir Sulaiman sudah dua tahun menjual obat-obatan daftar G atau masuk kategori obat keras tersebut . Adapun alasannya untuk kebutuhan sehari-hari setelah tak lagi menjadi pemain sepak bola.

"Pelaku mengedarkan obat-obatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah tidak lagi aktif bermain bola," kata Tono.
Sebelumnya polisi berhasil menangkap Syakir Sulaiman di kediamannya wilayah Kecamatan Cilaku, Selasa 31 Oktober 2024. Syakir Sulaiman terbukti mengedarkan obat terlarang dengan barang bukti 2.700 butir obat terlarang berbagai jenis.

"Kami langsung melakukan pendalaman dan menyebar anggota untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah tinggal di Cianjur sejak beberapa tahun terakhir, tidak ada perlawanan saat ditangkap dan pelaku dibawa ke Polres Cianjur," jelas Tono.

Dari tangan tersangka petugas mengamankan ribuan butir obat terlarang. Yakni, 1.700 butir jenis tramadol dan 1.000 butir jenis eksimer.

Baca juga: Eks Pemain Timnas U-23 Syakir Sulaiman Ditangkap Polisi: Jual Ribuan Obat Terlarang

Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 35 Jo pasal 435 ayat 2 Undang-undang RI Nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. "Tersangka terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun," katanya.

Sebagai informasi, Syakir Sulaiman merupakan eks pemain Timnas U-23 pada 2013. Pemain yang berposisi gelandang serang ini pernah memperkuat sejumlah klub Indonesia, seperti Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Bali United, dan Aceh United.

Bahkan pada 2013 Syakir Sulaiman menjadi pemain muda terbaik di Liga Super Indonesia. Saat itu, ia berseragam Sriwijaya FC.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.

"Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.

Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo Subianto.

Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo, kepada DPR RI.

"Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.

Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

BALIKPAPAN, iNews.id - Seorang perempuan muda di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya dan dimasukkan ke dalam panci. Aksi keji perempuan berinisial KH (21) itu diduga karena malu hamil tanpa memiliki suami.

Jasad bayi malang itu ditemukan keluarga dan tetangga pelaku di dalam lemari pakaian kamar KH.

Kasubnit PPA Polresta Balikpapan, Ipda Futuhatul Laduniyah mengatakan, kejadian bermula saat tersangka KH mengalami pendaharan. Tetagga yang melihat hal itu kemudian membawa KH ke dokter.

“Namun, tersangka KH saat itu tak mengakui jika dirinya usai melahirkan,” ucapnya, Rabu (6/11/2024).

Tak percaya dengan pengakuan tersangka, kata dia, tetangga dan pihak keluarga yang curiga kemudian berusaha mencari bayi yang baru diahirkan KH. Upaya itu tak sia-sia. Namun, mereka dikejutkan karena mendapati bayi yang baru lahir sudah dalam kondisi tewas di panci yang disembunyikan dalam lemari.

Menurut Futuatul, hasil penyelidikan bayi tersebut tewas dengan kondisi tubuh memar di leher dan patah tulang rahang. “Diduga hal itu karena tersangka melahirkan seorang diri. Leher bayi ditarik paksa serta saat lahir bayi malang tersebut sempat dibekap. Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR,” ucapnya.

Atas perbuatannya, kata dia, tersangka dijerat Pasal Perlindungan Anak dan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Editor: Kastolani Marzuki

Kami siap. Teknologi kami sudah siap.

Jakarta (ANTARA) - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyatakan kesiapan untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) di Indonesia dari sisi sistem maupun teknologi.

“Inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara, memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara,” ujar Direktur Utama PT RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

MLFF adalah sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

Mengacu riset tersebut, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan, serta berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

Lebih lanjut, proyek MLFF merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai 300 juta dolar AS atau Rp4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

PT RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF pasca memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya, dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia. Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

“Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (publicplayers), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif,” kata Attila.

“Kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upaya kami untuk memiliki (pembukuan laporan keuangan perusahaan) Q1 (quartal I) pada kuartal pertama tahun 2025," katanya pula.

Seperti diketahui, sistem pembayaran tol sudah mengadopsi sistem MLFF sejak 12 Desember 2023 yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sistem MLFF diterapkan secara bertahap mulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

SUKABUMI, iNews.id - Banjir di Kota Sukabumi, Jawa Barat tersebar di 69 titik. Banjir tersebut disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi pada Selasa (5/11/2024). 

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Novian Rahmat menyampaikan, hujan deras terjadi sejak pukul 14.45 WIB hingga pukul 22.00 WIB disertai angin kencang dan gemuruh petir. Sedikitnya, 66 rumah rusak dan 118 warga mengungsi.

"69 titik bencana itu terdiri dari 47 titik banjir limpasan, 10 titik longsor, 2 pohon tumbang, 1 titik rumah roboh, 3 titik dinding jebol serta 5 titik TPT jebol," ujar Novian, Rabu (6/11/2024).

Sementara 66 rumah yang rusak, kata dia terdiri 6 rusak berat, 30 rusak sedang dan 30 rusak ringan. Sebanyak 118 warga, lanjut dia mengungsi di tenda darurat dan masjid.

"Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun selain rumah, ada fasilitas umum yang terdampak berupa 2 unit pondok pesantren, 2 unit madrasah ibtidayah dan 3 unit masjid. Pemicu terjadinya banjir banyaknya saluran air tersumbat sampah," ucapnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengingatkan adanya hujan ekstrem dari Oktober 2024 hingga April 2025 dan menyatakan status bencana siaga darurat.

"Dan ke depan kami menyampaikan untuk berhati-hati juga karena perkiraan BMKG hujan ekstrem ini justru puncaknya hingga akhir November hingga Februari. Untuk kerusakan sedang diassesmen oleh BPBD Kota Sukabumi," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peresmian Danantara batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) besok.

Ia menuturkan, peresmian akan menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri. Diketahui, Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan segalanya secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Danantara bakal seperti Temasek. Diketahui, Temasek merupakan badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Muliaman menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.

Oleh karenanya, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

'Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," beber dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Yang jelas, lanjutnya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," jelasnya.

KOMPAS.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui timnya kurang pengalaman berkancah di kompetisi sepak bola Asia di ajang AFC Champions League 2 (ACL 2) 2024-2025.

Hasil minor terus didapatkan, bagaimana tim juara Liga Indonesia itu baru bisa meraih satu poin di Grup F, menghuni dasar klasemen di bawah Lion City Sailors FC (Singapura), Port FC (Thailand), dan Zhejiang FC (China).

Duel Lion City Sailors vs Persib pada Kamis (7/11/2024) nanti akan menjadi pertaruhan, apakah wakil Indonesia dapat melaju memperpanjang napas atau terhenti lebih dini.

Hodak mengungkap bagaimana mayoritas pemainnya kurang banyak pengalaman bermain di level yang lebih tinggi daripada kompetisi domestik Liga 1.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Di kompetisi internasional, kami tidak bermain di AFC lebih dari 10 tahun. Ada perbedaan pengalaman dan level dibandingkan dengan liga (domestik)," kata Hodak.

Pelatih asal Kroasia ini cukup menyesalkan operator kompetisi Liga 1 tak memberikan keleluasaan untuk Persib melakukan persiapan maksimal saat tampil di kompetisi Asia.

"Sayangnya, liga kami tidak membantu perihal jadwal sehingga kami tidak bisa memainkan tim terbaik. Kami harus terus melakukan rotasi karena ada beberapa pemain cedera, ini masalah bagi kami," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan kompetitornya, Lion City Sailors misalnya diberi keleluasaan oleh operator liga mengosongkan pertandingan domestik demi fokus di Asia.

Begitu juga Liga Thailand mengosongkan jadwal laga domestik untuk Buriram United yang bermain di AFC Champions League Elite. Sesekali Port FC juga sempat mendapatkan perlakuan serupa.

Jadwal padat Persib di bulan September lalu, melakoni enam pertandingan dalam kurun waktu 22 hari cukup menyiksa pemain.

Korbannya Gustavo Franca, Dedi Kusnandar, Mateo Kocijan, Dimas Drajad, dan Edo Febriansah merasakan dampaknya mengalami cedera secara bergantian.

Kendati begitu, Hodak mengapresiasi perjuangan anak-anak asuhnya yang mampu berjuang untuk berusaha kompetitif di permainan.

"Grup ini juga sulit, ketiga tim pesaing itu berat, tetapi kami cukup bisa membuat pertandingan cukup kompetitif, kami tidak beruntung, dan itu mungkin terjadi karena kami kurang memiliki pengalaman di level ini," tutur Hodak.

Persib kecolongan menit akhir ketika kalah oleh Port FC, kesalahan elementer juga jadi biang kekalahan Maung Bandung oleh Zhejiang FC.

Pada laga terakhir kontra Lion City di Si Jalak Harupat, Tyronne del Pino cs hampir menang andai kartu merah tak didapat Dimas Drajad.

"Di setiap pertandingan kami terus membaik, bahkan di laga terakhir kami nyaris menang, hanya kartu merah yang membuatnya berbeda," tuturnya.

"Karena separuh pertandingan kami bermain dengan 10 pemain. Jadi saya harap nanti akan berbeda dan kami bisa pulang dengan hasil positif," ucap pelatih berusia 53 tahun ini.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani berharap investasi Amerika Serikat (AS) ke Indonesia meningkat usai Donald Trump menang pemilihan presiden (pilpres) AS.

Rosan mengatakan setiap pergantian kepemimpinan di AS pasti berdampak ke Indonesia. Tahun ini, Rosan optimistis dampak kemenangan Trump akan positif.

"Semoga dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi," kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Indonesia, sambung Rosan, berniat mempererat hubungan dengan Negeri Paman Sam. Salah satunya lewat kunjungan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari mendatang.

Dia belum tahu apakah Prabowo bisa bertemu Trump dalam lawatan itu. Namun, Rosan berkata kunjungan Prabowo akan membahas rencana investasi AS di Indonesia.

"Ya yang mereka tentunya nanti di renewable energy, clean energy, dan juga mengenai JETP, Just Energy Transition Partnership, ini bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu," ujar Rosan.

Calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara popular terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang diharuskan pada Rabu (6/11).

Berdasarkan penghitungan cepat The New York Times, Trump meraup 70.700.924 suara popular sementara lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, hanya meraup 65.846.569 suara.

Dari suara elektoral, Trump meraih 277 suara dari total 538 suara elektoral. Sementara itu, Harris meraih 224 suara elektoral.

Dalam sistem pilpres AS, capres yang memenangkan 270 atau lebih suara elektoral keluar sebagai pemenang. Dengan sistem ini, seorang calon presiden bisa menang pilpres meski kalah suara popular (popular vote).

Terdapat 46 KA jarak jauh reguler yang beroperasi setiap hari, dengan kapasitas 26.784 tempat duduk

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyediakan 26.784 tempat duduk dengan puluhan kereta api (KA) jarak jauh reguler per hari bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, pemesanan tiket untuk libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa dilakukan sejak H-45 keberangkatan, melalui aplikasi Access by KAI, serta channel penjualan tiket lainnya.

"Terdapat 46 KA jarak jauh reguler yang beroperasi setiap hari, dengan kapasitas 26.784 tempat duduk," kata Luqman di Surabaya, Rabu.

Luqman mencontohkan, jika masyarakat hendak membeli tiket kereta jarak jauh pada 7 November, maka untuk keberangkatan bisa digunakan hingga 22 Desember 2024.

"Jika 8 November untuk keberangkatan hingga 23 Desember 2024 dan seterusnya," katanya.

Selain itu, pihaknya mengingatkan agar masyarakat yang hendak berpergian menggunakan jasa transportasi kereta api hendaknya selalu teliti saat melakukan pemesanan tiket.

"Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan, agar tidak salah jadwal, karena begitu banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api," ujarnya.

Luqman menambahkan, jika masyarakat ingin mengetahui lebih jauh terkait informasi pemesanan tiket pada masa periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bisa menghubungi pihak terkait.

Tak hanya membuka pemesanan tiket, jelang masa libur akhir tahun tersebut, KAI telah mengganti rel kereta api dari tipe R.50 menjadi tipe R.54 guna meningkatkan konstruksi jalan rel untuk mendukung keselamatan perjalanan dan kenyamanan pelanggan.

"Selain pergantian rel juga dilakukan pengelasan menggunakan metode flashbutt serta melakukan pemadatan batu ballast pada jalur hulu dan hilir di KM 155++025 sampai dengan KM 197+100 atau sepanjang 42,75 km, yang meliputi tujuh stasiun, yakni Stasiun Bowerno, Babat, Gembong, Pucuk, Surabayan, Lamongan dan Duduk," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya menjadwalkan agar seluruh proses pengerjaan program tersebut bisa selesai pada awal Desember 2024.

"Proses pekerjaan ini di programkan selesai pada awal Desember, sehingga siap untuk melayani pelanggan pada masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2025," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara batal diluncurkan pada 7 November 2024.

Peluncuran BP Investasi Danantara rencananya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Namun Muliaman tak menjelaskan kapan waktu peluncurannya.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian nanti beliau (Presiden Prabowo) akan launching," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Muliaman mengatakan, dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Meski begitu dia belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut diterbitkan.

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ungkap dia.

Lebih lanjut Muliaman mengatakan, Indonesia Investment Authority (INA) akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen yang diperoleh Kontan, Danantara merupakan transformasi dari Indonesia Investment Authority (INA), namun dengan dana kelolaan lebih besar.

Targetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar yang berasal dari aset INA.

Setelah tujuh BUMN terkonsolidasi, nilai AUM mencapai US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.400 triliun, dan ditargetkan mencapai US$ 982 miliar atau sekitar Rp 15.300 triliun dalam beberapa tahun mendatang.