Bisnis.com, BALIKPAPAN – Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal IV/2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan prediksi ini didukung oleh beberapa sektor yang diharapkan dapat segera bangkit dari deselerasi yang terjadi pada kuartal III/2024.

“LU Pertambangan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi di kuartal IV/2024 seiring permintaan batu bara dari negara mitra dagang yang diprakirakan akan meningkat akibat musim dingin,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dia menambahkan sektor perdagangan yang mengalami nasib sama di kuartal III juga siap untuk mengalami percepatan berkat pola konsumsi masyarakat yang biasanya meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Selanjutnya, komponen ekspor yang sudah mulai membaik di kuartal III turut menunjukkan sinyal positif.

"Ekspor Kaltim, terutama komoditas utama seperti batu bara, diproyeksikan akan terus tumbuh kuat," katanya.

Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga diharapkan akan mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada periode berikutnya.

Mengenai perlambatan ekonomi di kuartal III/2024, Budi mengungkapkan bahwa Kaltim masih terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan seluruh provinsi di Kalimantan.

Menurutnya, perlambatan ini terutama terjadi pada sektor pertambangan dan konstruksi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ekspor Kaltim yang justru tumbuh lebih baik.

“Termoderasinya LU Pertambangan Kaltim pada kuartal III/2024 terjadi seiring dengan penurunan permintaan ekspor dari 5 negara mitra dagang utama serta gangguan produksi akibat tingginya curah hujan. Sementara itu, terdeselerasinya LU Konstruksi merupakan imbas termoderasinya progress pembangunan IKN pasca pelaksanaan upacara HUT RI ke-79,” terang Budi.

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bahwa sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim dengan prediksi pangsa tertinggi dalam pertumbuhan kuartal mendatang.

Permintaan batu bara yang meningkat dari negara mitra dagang akan turut memberikan dorongan kuat.

Setali tiga uang, potensi moderasi sektor konstruksi akibat baseline yang tinggi tahun sebelumnya, diproyeksikan akan terus memberikan kontribusi progres pembangunan fisik dari investasi pemerintah dan swasta.

Segendang sepenarian, sektor perdagangan juga akan terdorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang HBKN Nataru, yang secara langsung akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Periode HBKN biasanya dibarengi dengan momen liburan sekolah yang juga berpotensi turut mendorong level konsumsi masyarakat. Berdasarkan data historis, event Pilkada memiliki potensi untuk mengungkit PDRB Kaltim di triwulan IV 2024,” terang Budi.

Adapun, dia menuturkan event Pilkada dipastikan akan membawa angin segar di berbagai sektor, seperti perdagangan, transportasi, dan akomodasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto juga bakal bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri usai bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu masih direncanakan.

"Jelas ada (kemungkinan ketemu Megawati), sedang direncanakan. Enggak tahu kapannya," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo mengungkapkan, pertemuan Prabowo dengan SBY dan Jokowi pun merupakan silaturahmi biasa dan kunjungan persahabatan.

Dia bilang, tidak ada hal khusus yang dibahas di antara keduanya dalam dua pertemuan berbeda tersebut.

Diketahui, menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pertemuan antara Prabowo dan SBY juga membahas pembentukan lembaga investasi.

"Silaturahmi biasa, sahabat kemudian beliau juga presiden, kan ke Solo juga. Tanya Menteri Keuangan (apakah yang dibicarakan itu mengenai lembaga investasi)," jelas Prasetyo.

Sebagai informasi, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi terjadi pada Minggu (3/11/2024) malam.

Sehari setelahnya, Prabowo bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024). Pertemuan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY bilang, pertemuan Prabowo dan SBY adalah pertemuan dua orang sahabat.

“Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita. Saling menguatkan satu sama lain dan indah sekali,” ujar AHY di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta.

Di kesempatan yang sama, AHY mengaku terharu dengan persahabatan kedua yang sudah terjalin cukup lama.

“Saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun dan kini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian,” sambung dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani berharap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dapat meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia ke Amerika Serikat pada masa mendatang.

"Tentunya diharapkan dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi," kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, menanggapi kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS berdasarkan hasil perhitungan sementara.

Rosan mengakui bahwa setiap pergantian pemimpin negara pasti akan memiliki dampak, namun terpilihnya Trump sebagai Presiden Ke-47 dan Ke-45 AS, dinilainya sebagai sesuatu yang positif.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dalam rangkaian perjalanan dinas luar negeri selama 16 hari.

Rosan mengatakan bahwa dirinya ikut menemani Presiden Prabowo dalam perjalanan tersebut dan berupaya mempererat hubungan Indonesia dan AS.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan Presiden Prabowo dengan Trump, Rosan mengatakan pertemuan itu harus sesuai dengan protokol yang ada.

"Kita sebagai tamu juga melihat semua kemungkinan yang baik dan sesuai juga dengan protokoler yang ada," kata Rosan.

Adapun sejumlah investasi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden AS Joe Biden, antara lain mencakup energi terbarukan, energi ramah lingkungan dan kemitraan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump diproyeksikan memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

Berdasarkan pantauan data hitung cepat dari Fox News hingga 6 November sore waktu Jakarta, Trump diprediksi memenangi Pilpres AS dan menjadi Presiden ke-47 AS usai mendapat 277 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang Pilpres AS.

Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump tersebut adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam pilpres kali ini. Negara bagian tersebut memberikan suara mereka ke Joe Biden pada Pilpres 2020.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mufti Anam mengapresiasi dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terhadap pengusaha muda di Indonesia. Khususnya dalam mempermudah akses layanan perbankan dan permodalan.

Diketahui, BRI dan HIPMI sepakat untuk bekerja sama dalam mendorong pengusaha muda naik kelas. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua pihak di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Dia berharap kolaborasi yang terjalin antara BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya.

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat sedikit melambat ke level 4,95%, namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 masih akan tumbuh 5,1% year on year (YoY).

Hal ini didorong oleh ekspor yang masih cukup baik, investasi yang cukup tinggi, serta konsumsi terutama di kalangan kelompok menengah atas yang tetap solid.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 4,7% hingga 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Bersama Komisi XI, Selasa (6/11).

Kendati begitu, Perry menekankan bahwa konsumsi di kalangan kelompok bawah masih perlu terus didorong agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang menjadi harus terus didorong," katanya.

Terkait dengan inflasi, Perry juga memberikan sinyal positif. BI memperkirakan inflasi pada akhir tahun 2024 akan tercatat sebesar 1,71% sesuai dengan komitmen BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Tidak hanya itu, nilai tukar Rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.825 pada akhir 2024.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas dari nilai tukar Rupiah sebagai mandat kami," katanya.

Sumber: Mirror.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donald Trump kembali memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2024, berbagai spekulasi mencuat mengenai siapa saja yang akan mengisi pos-pos penting dalam kabinetnya.

Trump diyakini akan menunjuk sejumlah sosok kontroversial, mulai dari tokoh teknologi hingga politikus loyalis, yang memiliki pandangan tegas dan loyalitas tinggi terhadapnya.

Berikut adalah profil dan potensi peran dari beberapa tokoh yang diprediksi akan masuk dalam kabinet Trump ketika ia kembali menduduki kursi kepresidenan.

Elon Musk: Pengusaha Teknologi dan Sekretaris Pengurangan Anggaran

Elon Musk, CEO dari Tesla dan Twitter, disebut-sebut akan memegang peran strategis dalam pengurangan anggaran publik.

Trump diperkirakan akan memberinya wewenang sebagai "secretary of cost-cutting", dengan tanggung jawab utama untuk menekan pengeluaran pada lembaga-lembaga publik.

Musk, yang dikenal dengan sikap kontroversial dan pandangan yang kerap menimbulkan pro-kontra di masyarakat, berpotensi mengusulkan kebijakan pemotongan anggaran yang bisa berdampak signifikan pada lembaga pemerintah, termasuk lembaga pengawasan yang terkait dengan perusahaan-perusahaannya.

Langkah ini memicu kekhawatiran terkait konflik kepentingan, mengingat Musk juga memiliki kepentingan besar dalam industri teknologi dan otomotif.

Robert F. Kennedy Jr: Anti-Vaksin dan Calon Sekretaris Kesehatan

Robert F. Kennedy Jr, yang dikenal sebagai sosok anti-vaksin, diprediksi akan ditunjuk sebagai Sekretaris Kesehatan dan Layanan Masyarakat.

Sebagai tokoh yang vokal dalam menyebarkan disinformasi terkait vaksin COVID-19, Kennedy dianggap memiliki pandangan kontroversial yang bisa berdampak luas, khususnya dalam kebijakan vaksinasi nasional.

Apabila ditunjuk, kebijakannya diperkirakan akan memicu perdebatan di masyarakat, mengingat posisi kesehatan publik yang krusial bagi kepentingan nasional dan internasional.

Marco Rubio: Politikus Konservatif dan Potensi Sekretaris Negara

Marco Rubio, Senator yang dikenal memiliki pandangan konservatif terutama terhadap isu pernikahan sesama jenis dan aborsi, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk posisi Sekretaris Negara.

Rubio merupakan pendukung kuat NATO dan menentang kebijakan Rusia yang ia sebut sebagai tindakan "gangster".

Dengan posisi ini, Rubio akan berada di garis depan dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri AS, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok.

Doug Burgum: Gubernur Dakota Utara dan Calon Menteri Luar Negeri

Gubernur Dakota Utara, Doug Burgum, merupakan salah satu penasihat utama kampanye Trump dalam isu kebijakan energi.

Burgum memiliki pandangan yang tegas dalam mendukung Ukraina namun tetap mengkritik penanganan bantuan asing oleh pemerintahan Biden.

Jika diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, ia kemungkinan akan mengambil sikap keras terhadap Tiongkok, yang disebutnya sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat.

John Ratcliffe: Loyalis Trump dan Calon Direktur Intelijen Nasional

John Ratcliffe, sahabat bermain golf sekaligus pendukung setia Trump, diperkirakan akan kembali memimpin lembaga intelijen nasional.

Loyalitas Ratcliffe yang tak diragukan terhadap Trump membuatnya menjadi kandidat yang sangat mungkin ditunjuk.

Ratcliffe pernah mengkritik FBI karena dianggap memihak terhadap Trump, dan jika diangkat, ia berpotensi membawa pendekatan yang lebih pro-Trump dalam berbagai kebijakan intelijen.

Elbridge Colby: Pendukung Pengurangan Dukungan untuk Ukraina dan Calon Penasihat Keamanan Nasional

Elbridge Colby, yang selama ini vokal mengenai perlunya pengurangan dukungan Amerika untuk Ukraina, disebut-sebut sebagai kandidat Penasihat Keamanan Nasional.

Colby berpendapat bahwa AS seharusnya lebih fokus pada ancaman dari Tiongkok, bukan Rusia.

Sikap ini menunjukkan kemungkinan perubahan arah kebijakan keamanan nasional AS, yang akan lebih berorientasi pada isu-isu Indo-Pasifik.

Ken Paxton: Jaksa Agung Texas dan Calon Jaksa Agung

Ken Paxton, Jaksa Agung Texas yang dikenal sangat loyal kepada Trump, mungkin akan diangkat menjadi Jaksa Agung Amerika Serikat.

Paxton sebelumnya mendukung Trump dalam berbagai kontroversi hukum, termasuk mengajukan gugatan terhadap kekalahan Trump pada pemilu 2020 di beberapa negara bagian.

Jika terpilih, Paxton bisa membawa pendekatan yang lebih keras dalam menerapkan kebijakan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik Trump.

Sid Miller: Komisaris Pertanian Texas dan Calon Menteri Pertanian

Sid Miller, seorang penunggang rodeo yang dikenal skeptis terhadap perubahan iklim, disebut-sebut sebagai calon Menteri Pertanian.

Miller berpotensi mengarahkan kebijakan pertanian yang lebih menentang langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk dengan mengurangi dukungan terhadap energi terbarukan di sektor pertanian.

Pandangannya yang kuat dan cenderung konservatif bisa memengaruhi kebijakan lingkungan dan energi di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Donald Trump berhasil terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), empat tahun setelah meninggalkan Gedung Putih. Kemenangannya menandai awal dari kepemimpinan baru yang diperkirakan akan menguji lembaga-lembaga demokrasi domestik serta hubungan luar negeri AS.

Trump, 78 tahun, meraih lebih dari 270 suara Electoral College yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi presiden, menurut proyeksi Edison Research.

Kemenangannya dipastikan setelah memenangkan negara bagian Wisconsin, sehingga total suara elektoral yang diperolehnya mencapai 279, mengungguli Kamala Harris yang memperoleh 223 suara. Beberapa negara bagian masih dalam proses penghitungan suara.

Trump juga unggul sekitar 5 juta suara dalam perolehan suara umum.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya dan sangat kuat," ujar Trump dalam pidato kemenangannya di hadapan para pendukung di Palm Beach County Convention Center, Florida.

Setelah peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, banyak yang menduga karier politik Trump telah berakhir.

Namun, ia berhasil mengalahkan penantang dari Partai Republik dan kemudian mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tentang inflasi serta tuduhan peningkatan kejahatan akibat imigrasi ilegal, meski tanpa bukti yang jelas.

Di sisi lain, Harris tidak memberikan pernyataan kepada pendukungnya di Universitas Howard, tempat para pendukungnya berkumpul. Pidato singkat disampaikan oleh Cedric Richmond, ketua kampanye Harris, yang menyatakan bahwa Harris akan memberikan pernyataan resmi pada Rabu malam.

Dalam pemilu kali ini, Partai Republik berhasil memenangkan mayoritas di Senat AS, namun persaingan untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berlangsung dengan keunggulan tipis yang dipegang oleh Partai Republik.

Fokus pada Ekonomi dan Pekerjaan

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa pemilih menilai pekerjaan dan ekonomi sebagai isu utama. Meski pasar saham mencapai rekor tertinggi, dengan pertumbuhan upah yang cepat dan pengangguran rendah, banyak warga Amerika masih frustrasi dengan harga yang tinggi.

Sebagian besar pemilih menyatakan lebih percaya kepada Trump daripada Harris dalam mengatasi isu-isu tersebut.

Warga Hispanik dan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang paling terdampak oleh inflasi, turut berperan besar dalam kemenangan Trump. Basis pendukungnya yang terdiri dari warga pedesaan, kulit putih, serta mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, kembali memberikan dukungan penuh.

Meskipun menghadapi berbagai kontroversi—seperti pemakzulan dua kali, dakwaan kriminal, dan kasus perdata pelecehan seksual—Trump berhasil memenangkan pemilihan ini.

Pada bulan Mei lalu, ia dihukum karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.

Dampak Kebijakan di Masa Depan

Kemenangan Trump diperkirakan akan membawa dampak besar terhadap kebijakan perdagangan, perubahan iklim, perang di Ukraina, perpajakan, dan imigrasi di AS. Rencana tarif yang diajukan Trump berpotensi memicu perang dagang dengan Tiongkok dan sekutu-sekutu AS.

Sementara itu, kebijakan pemotongan pajaknya diperkirakan dapat memperbesar utang negara.

Trump juga berjanji untuk melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal serta memecat pegawai negeri yang dianggapnya tidak setia.

Lawan politiknya khawatir Trump akan memanfaatkan Departemen Kehakiman dan lembaga penegak hukum federal lainnya sebagai alat politik untuk menyerang musuh-musuhnya.

Kepemimpinan Trump di periode kedua ini diperkirakan akan memperdalam perpecahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik, terutama dalam isu-isu seperti ras, gender, pendidikan, dan hak-hak reproduksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bakal melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Jokowi merupakan presiden yang memulai pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Ya pasti, lah (pembangunan IKN melibatkan Jokowi) kan beliau juga dulu yang memulai," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo mengungkapkan, Jokowi akan dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan. Sekaligus meminta petunjuk dan arahan agar pembangunan IKN sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Pasti kita minta pendapat beliau, minta petunjuk beliau, minta arahan beliau, kan biasa itu," ucap Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku bakal berkomunikasi dengan Jokowi mengenai IKN, meski sejauh ini diskusi belum dilakukan.

Diskusi itu menyangkut program-program terkait pembangunan IKN.

"Oh, iya (akan ada komunikasi). (Khususnya dalam bidang) Programingnya, kan. Oh iya (tetap komunikasi intens), beliau tetap pemimpin kita," ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan Menteri PUPR ini menuturkan, Jokowi juga akan lebih sering berkunjung ke IKN.

Namun, kunjungan akan lebih dahulu melihat jadwal Jokowi. Ia sendiri mengaku baru berkomunikasi dengan Jokowi sekitar dua hari lalu.

"Terakhir beliau waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu. Saya bilang, 'Pak, Bapak enggak ke sana [IKN]. (Beliau menjawab), 'Oh, iya'. Nanti kita liat jadwalnya, tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," jelas Basuki.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan mengalami kenaikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan dunia.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan tetap dunia usaha. (Jadi UMP naik?) Ya dong, masa nggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan besaran ataupun formulasi apa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah para pekerja ini. Sebab masih dalam tahap pembahasan.

Sebagaimana diketahui formula perhitungan kenaikan upah dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 bisa saja tidak digunakan pemerintah, mengingat belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di mana hal itu turut membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"(Besaran kenaikan UMP) belum, itu yang masih kita dibahas. Kalau sudah spesifik nanti langsung dikeluarkan saja Permen-nya. (Termasuk formulasi perhitungan upah juga masih dibahas?) iya sudah," ucapnya.

Dalam hal ini pembahasan masih dilakukan bersama Dewan pengupahan nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Dewan pengupahan nasional sudah (rapat), kemudian dengan LKS Tripartit. Tapi kan mintanya bahwa memang itu kita benar-benar mengoptimalkan keberadaan LKS Tripartit kita sudah 2 kali rapat," papar Yassierli.

"Ini kan masalah waktunya terlalu cepat, jadi kita masih bahas, kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya lagi.

Untuk itu Yassierli juga mengaku belum tahu kapan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kenaikan upah minimal ini. Walaupun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat memberi batas waktu aturan baru UMP akan selesai pada 7 November 2024 alias besok.

"Tidak bisa saya janjikan (kapan dikeluarkan aturan terkait kenaikan upah)," ucapnya.

"Ya kondisi kan sekarang nggak bisa kita dikejar karena produk hukum kan juga harus harmonisasi macem-macem. Yang penting kan berlakunya (aturan UMP baru) 1 Januari nanti," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Multi Lane Free Flow (MLFF) menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap bila hendak diterapkan sekarang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Semua teknologi MLFF siap untuk dikerahkan, kami siap untuk berkolaborasi," ujar Attila.

Kolaborasi yang dimaksud adalah penerapan MLFF yang mana ekosistemnya menyangkut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Melihat kondisi ekosistem MLFF saat ini, Attila berharap sistem pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh tanpa setop itu mulai diterapkan pada kuartal I-2025.

"Kami menargetkan MLFF bisa diterapkan pada kuartal I-2025," lanjut Attila.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo menegaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongaria yang dimulai pada Maret 2021.

Pengembangan MLFF menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) Pemerintah Hongaria sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau dengan kurs saat ini setara dengan Rp 4,7 triliun.

Untuk pengembangan teknologi hingga uji coba MLFF secara internal, separuh anggaran FDI tersebut atau sekitar 150 juta dolar AS sudah diserap.

"Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit yang sudah terpakai," tutur Aldi.

Aldi juga menegaskan bahwa teknologi MLFF siap dan saat ini RITS menunggu kesiapan pemerintah untuk menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJT, MLFF digadang menjadi solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di Play Store maupun App Store.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Ada pun penerapan MLFF terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini ditargetkan bisa diuji coba pada Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Perpres terkait penghapusan kredit macet UMKM menjadi simbol keberpihakan pemerintah.

Adapun UMKM yang mendapat penghapusan kredit macet yaitu UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang sebelumnya terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan Covid-19.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, Maman menegaskan, agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang tidak diberikan ke semua UMKM.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

“Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” kata dia.

Artinya, kata Maman, bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah ini di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Presiden Prabowo menekankan, kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner.

Prabowo menjelaskan, sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. PMK Nomor 78 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menjelaskan latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai. Selain itu, aturan tersebut juga menambahkan jenis meterai baru dan menyesuaikan pengaturan mengenai pendistribusian meterai elektronik.

"Harapannya aturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Meterai," ungkap Dwi dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

PMK 78 Tahun 2024 memberikan pengaturan yang lebih sederhana, sistematis, dan komprehensif dengan melakukan simplifikasi Peraturan Menteri di bidang Bea Meterai. Sebelumnya terdapat tiga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Bea Meterai, yaitu:

Pertama, PMK Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Kedua, PMK Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Ketiga, PMK Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.

"Dengan berlakunya PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini, maka ketiga PMK tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," ujarnya.

Ringkasan perbedaan pengaturan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini dengan peraturan sebelumnya yang telah dicabut antara lain:

• Mekanisme pendistribusian meterai elektronik Pendistribusian meterai elektronik untuk Pemungut Bea Meterai dilakukan secara langsung oleh Perum Peruri. Sebelumnya pendistribusian Meterai Elektronik untuk pemungut dilakukan melalui distributor.
• Penambahan jenis Meterai Dalam Bentuk Lain Terdapat Meterai Dalam Bentuk Lain jenis baru yaitu Meterai Teraan Digital.
• Tata cara Perizinan Meterai Dalam Bentuk Lain Tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan disesuaikan untuk implementasi coretax.
• Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel. Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sebelumnya penyetoran tersebut hanya menggunakan SSP.

Penetapan Pemungut Bea Meterai Perubahan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dalam rangka implementasi coretax. Sebelumnya penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai hanya dilakukan secara jabatan.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PMK No. 78 Tahun 2024 menetapkan batas waktu penyetoran dan pelaporan menjadi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelumnya batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan SPT Masa Bea Meterai paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dalam rangka implementasi coretax.

Dwi mengatakan dengan diterbitkannya PMK Nomor 78 Tahun 2024 diharapkan masyarakat dapat memahami peraturan Bea Meterai secara utuh dan sederhana.

"Kami juga siap membantu memberikan pemahaman melalui edukasi kepada masyarakat," ucapnya.