Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Mandiri menegaskan komitmen untuk menghadirkan inovasi layanan keuangan guna memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal kepada nasabah. Dalam upaya tersebut, Bank Mandiri memperkenalkan peningkatan layanan pada produk Bank Garansi (BG) dan Mandiri Call 14000, sebuah pusat layanan berbasis mesin penjawab yang tersedia 24 jam.

Sebagai informasi, Bank Garansi adalah salah satu produk penting yang memberikan jaminan dari bank kepada pihak penerima (beneficiary) jika pihak pemohon (applicant) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Produk ini menjamin kelancaran transaksi bisnis dan kepercayaan mitra bisnis terhadap nasabah.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan verifikasi keaslian BG rupiah maupun valas serta mencegah risiko. Bukan tanpa sebab, Bank Mandiri merupakan salah satu bank dengan pangsa pasar BG terbesar di Indonesia dengan market share sebesar 34,6% per Agustus 2024 dari total industri perbankan.

“Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama Bank Mandiri, kami terus mendorong inovasi layanan yang responsif untuk menjawab kebutuhan transaksi serta menciptakan rasa aman kepada nasabah,” terang Eka dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Eka menjelaskan, seluruh BG yang diterbitkan oleh Bank Mandiri telah dapat diverifikasi langsung oleh nasabah. Caranya pun sangat mudah, hubungi 14000, pilih bahasa, lalu mengikuti instruksi suara dengan menekan angka 4 untuk layanan Bank Garansi, dan angka 1 untuk konfirmasi. Setelah memasukkan data seperti nomor Bank Garansi, nilai, dan tanggal berakhir, mesin penjawab akan memberikan informasi mengenai status pencatatan Bank Garansi dalam administrasi bank.

Konfirmasi Bank Garansi 14000 ini melengkapi pilihan konfirmasi Bank Garansi Bank Mandiri. Sebelumnya, Bank Mandiri telah meluncurkan aplikasi digital Kopra Mobile App yang mempermudah proses konfirmasi BG dengan melakukan pemindaian QR Code pada warkat.

Melalui inisiatif tersebut, bank berkode emiten BMRI ini optimis dapat terus menghadirkan nilai tambah dan kemudahan kepada nasabah. “Inovasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat ekosistem keuangan yang aman,” pungkasnya.

Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) melalui Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) melakukan penyerahan bantuan gerobak UMKM untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Bantuan tersebut diserahkan melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) LAZ Nasional dan Baitulmaal Muamalat (BMM).

Penyerahan bantuan bantuan program pemberdayaan UMKM berupa gerobak berkah kepada LMI ini diserahkan langsung oleh Ketua UPZ Farid Datul Rohman pada Selasa, 5 November 2024. Sementara itu, bantuan gerobak UMKM kepada BMM diserahkan langsung oleh Kepala Sekretaris Perusahaan Catur Heru Putranto.

"Bantuan gerobak ini adalah salah satu langkah nyata perusahaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dukungan berkelanjutan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memajukan ekonomi Indonesia," kata Catur di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.
Ia mengungkapkan, pemberdayaan UMKM karena sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Program ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Baca juga: Askrindo Syariah Terima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Antipenyuapan

Bantuan beasiswa

Dalam upaya mendukung akses pendidikan yang lebih baik, Askrindo Syariah berkolaborasi dengan Lazisnur menyerahkan bantuan Beasiswa Si Hebat kepada 60 siswa di Pesantren Penghafal Quran (PPQ) Nahwa Nur Kabupaten Bogor. Bantuan beasiswa diberikan kepada siswa dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

"Pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi penerima beasiswa, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Program ini juga merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dan mendukung SDGs dalam rangka memastikan pendidikan yang berkualitas," ujar Farid.

Kedua program bantuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bantuan beasiswa akan menciptakan generasi muda yang lebih terdidik, sementara bantuan gerobak UMKM diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Askrindo Syariah melalui jaringannya yang tersebar di 41 kota memberikan kemudahan akses dan layanan bagi seluruh mitra bisnis, Sehingga diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang lakukan oleh lembaga keuangan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA -- Bareskrim Polri menetapkan eks Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko (LBD) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jakarta Selatan.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan tanah yang dibeli itu milik PT SP dan PT BSU seluas 48.279 m2 pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

"Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan saudara LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina tahun 2012-2014 sebagai tersangka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Arief menjelaskan, kasus ini bermula saat penyusunan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

RKAP itu disusun untuk untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) sebagai perkantoran PT Pertamina serta seluruh anak perusahaannya.

Pembelian tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan itu dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun Juni 2013 - Februari 2014.

Harga tanah seluas Rp48.279 m3 itu ditaksir mencapai Rp35.000.000 per m2 diluar pajak. Sementara untuk membayar jasa Notaris-PPAT Rp1,6 miliar.

Hanya saja, penyidik Bareskrim menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam praktik pembelian tanah ini.

"Bahwa dalam proses pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Pertamina, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum," tambahnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri dan BPK RI telah berkoordinasi bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan dugaan korupsi itu mencapai Rp348 miliar.

Kerugian negara itu didasari oleh pemahalan harga dan pembayaran yang tidak seharusnya berupa jalan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seluas 2.553 m2.

"Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang diterbitkan oleh BPK RI adalah berjumlah Rp. 348.691.016.976," pungkasnya.

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar membongkar sindikat pengoplosberas Bulog dan pemalsuan tepung terigu. 

Pengungkapan dilakukan oleh Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jabar yang dipimpin Kasubdit Tipidter AKBP Andry Agustiano dan polres jajaran.

"Ada berbagai pengungkapan, mulai dari mengganti kemasan tepung terigu, penjualan pupuk subsidi, oplos beras bulog, penyalahgunaan gas bersubsidi, dan penjualan solar ke industri," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (6/11/2024). 

Kombes Jules menyatakan, total ada 15 tersangka yang ditangkap dalam operasi tersebut. Dalam beraksi, para pelaku melakukan berbagai modus operandi. 

Seperti, pelaku mengganti karung kemasan tepung terigu murah dengan kemasan merek ternama. Lalu menjual pupuk bersubsidi Urea dan Phonska lalu dijual secara eceran dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian pelaku mengoplos beras Bulog dengan beras lokal lalu dikemas dan dijual ke konsumen. Ada juga pelaku yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU menggunakan mobil modifikasi untuk dijual ke industri.

"Modus terakhir mengoplos menyuntikkan isi tabung gas subsidi ke tabung gas 12 kg. Kemudian dijual dengan harga non subsidi," ujar Kombes Jules.

Kabid Humas menuturkan, barang bukti yang diamankan antara lain, terigu 24,450 ton, pupuk bersubsidi 33,666 ton, solar 3.300 liter, Pertalite 60 liter, elpiji 193 tabung, dan beras 870 kilogram. 

Kepada para pelaku, tutur Kabid Humas, Ditreskrimsus Polda Jabar menerapkan berbagai pasal. Antara lain, Pasal 100 ayat 1 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dengan ancaman pidana 5 Tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Pasal 139 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar. Lalu, Pasal 62 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.

"Untuk tindak pidana oplos pupuk, polisi menerapkan Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," tutur Kabid Humas.

Berdasarkan pasal itu, kata Kombes Jules, pelaku diancam pidana 5 Tahun atau denda Rp50 miliar. Kemudian, polisi juga menjerat pelaku dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf B Jo Pasal 1 Ke 3e UU Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntut Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pelaku diancam pidana 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.

Pelaku pengoplos pupuk, dijerat Pasal 34 (3) Permendag No 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Pasal 2 (3) Permentan No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; Pasal 2 (6) huruf b Perpres No 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dan Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku diancam pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Untuk tindak pidana migas, polisi menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaku menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah. "Berdasarkan peraturan itu, pelaku diancam pidana 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar," ucap Kombes Jules.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

"Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya," sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

"Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian," terang Zulhas.

Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

"(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi," tutupnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, ABU DHABI — Mubadala Energy bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan kajian komersialisasi gas dan pembangunan infrastruktur dari Blok South Andaman, lepas pantai Sumatra Utara.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Selasa (5/11/2024).

Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamed mengatakan, kolaborasi bersama dengan PLN bertujuan untuk mengoptimalkan potensi gas yang berhasil ditemukan di blok tersebut.

Rencanannya, kedua perusahaan bakal melakukan studi bersama ihwal komersialisasi gas Blok South Andaman untuk pembangkit listrik.

Selain itu, studi bersama itu turut mengkaji pembangunan infrastruktur pendukung untuk menopang kegiatan pemrosesan gas, transportasi dan peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami percaya dengan kolaborasi ini, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Blok South Andaman, membawa nilai yang signifikan untuk kedua perusahaan dan kawasan secara keseluruhan,” kata Mansoor.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan,perseroannya berkomitmen untuk mendorong pemanfaaatn sumber energi yang lebih hijau. Lewat kerja sama dengan Mubadala, Darmawan berharap, bauran energi PLN bisa ditingkatkan.

“Perubahan iklim adalah isu global kita mesti mengatasinya bersama-sama, salah satu caranya adalah lewat kolaborasi,” kata dia.

Sebelumnya, Mubadala Energy Indonesia menargetkan proposal rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman bakal disampaikan ke otoritas hulu migas awal 2025.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali mengatakan, perusahaannya saat ini masih mematangkan sejumlah skema pengembangan blok, termasuk kajian ihwal pengembangan di onshore atau offshore.

“Awal 2025 itu target yang kita harapkan, sekali lagi itu tergantung dari perkembangan kajian yang sedang dikerjakan,” kata Abdulla.

Rencananya, Mubadala Energy bakal berfokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1 untuk fase pertama pengembangan dalam dokumen PoD yang disusun. Perkiraannya, Blok South Andaman bisa onstream pada 2028 mendatang.

Selanjutnya, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

Adapun, Mubadala Energy berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari Blok South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala Energy pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf gas in place.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan ruang bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam transaksi bilateral antarnegara di Asia.

Sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), CIMB Niaga mengajak nasabah korporasi dan pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang mendorong transaksi LCT sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga John Simon menyatakan, di tengah ketergantungan pada mata uang global, pelaku usaha kerap dihadapkan pada tantangan fluktuasi nilai tukar.

Implementasi LCT akan membawa banyak manfaat, karena dapat mengurangi risiko volatilitas nilai tukar, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan tangguh.

“Bagi pelaku usaha, LCT juga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, menekan biaya transaksi, dan memudahkan kegiatan perdagangan antarnegara,” kata John dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11).

John menjelaskan, LCT yang digagas Pemerintah dan BI sejak 2018 kini dapat dilakukan dengan 5 negara mitra yang telah bekerja sama seperti Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.

Adapun CIMB Niaga saat ini dapat memfasilitasi transaksi LCT dengan 4 mata uang lokal di Asia yaitu Ringgit (Malaysia), Baht (Thailand), Yuan (China), dan Won (Korea Selatan).

Dengan kapabilitas tersebut, nasabah CIMB Niaga dan mitra bisnisnya dari 4 negara dimaksud dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal masing-masing.

Adapun penyelenggaraan acara “The New Way: Local Currencies Transaction” merupakan bagian dari upaya CIMB Niaga untuk memperkenalkan dan mendorong nasabah bisnis dalam menggunakan LCT sebagai salah satu pilar utama memperkuat ekonomi nasional.

Acara ini menghadirkan pembicara Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Romi F. Peranginangin yang menyampaikan pentingnya penggunaan LCT dan manfaat untuk nasabah.

Selain itu, nasabah juga mendapatkan insight mengenai Global Market Outlook oleh Economist CIMB Niaga Mika Martumpal.

“Kami berharap melalui acara ini, nasabah lebih memahami pentingnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara-negara yang telah bekerja sama, sehingga hal ini dapat berkontribusi mendukung stabilitas perekonomian, baik di tingkal lokal maupun global,” ujar John.

CIMB Niaga akan terus berinovasi dan menjadi mitra strategis dengan menyediakan ekosistem perbankan bisnis yang komprehensif, didorong oleh kemampuan perbankan dalam inovasi digital dan customer centricity, dilengkapi dengan jaringan luas di Indonesia dan di seluruh ASEAN untuk membantu mewujudkan aspirasi nasabah sekarang dan di masa depan.

Sumber: BBC | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Kamala Harris menghadapi kemungkinan kekalahan dalam upayanya menjadi presiden wanita pertama Amerika Serikat, sementara Donald Trump dari Partai Republik diproyeksikan akan memenangkan beberapa negara bagian medan pertempuran utama.

Meskipun proyeksi dari mitra BBC di AS, CBS, menunjukkan bahwa Trump berada di ambang kemenangan bersejarah, Harris belum menyerah. Wakil Presiden ini membatalkan penampilannya pada malam pemilihan di Howard University, Washington DC, setelah Trump meraih momentum seiring dengan munculnya hasil awal.

Trump diproyeksikan menyapu bersih negara bagian medan pertempuran utama, seperti Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia. Selain itu, Trump juga diperkirakan akan menang di negara bagian penting lainnya, termasuk Wisconsin dan Michigan.

Sesuai prediksi, Trump memenangkan kubu konservatif mulai dari Florida hingga Idaho, sementara Harris memperoleh kemenangan di negara bagian liberal, seperti New York dan California, berdasarkan proyeksi CBS.

Rencananya, Harris akan berpidato di depan para pendukungnya. Namun, setelah tengah malam, wakil ketua kampanye Cedric Richmond mengumumkan bahwa pidato tersebut dibatalkan. Suasana pesta di Howard University yang semula meriah berubah suram setelah Trump diproyeksikan unggul di dua negara bagian kunci.

Lindy Li, seorang penggalang dana Demokrat dari markas besar Harris, menyatakan kepada BBC bahwa kondisi saat ini terlihat cukup suram.

Harris, yang baru terpilih sebagai kandidat Demokrat pada Juli setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, masih berupaya untuk menjadi wanita pertama, serta wanita kulit hitam dan Asia Selatan-Amerika pertama yang menjadi presiden.

Namun, data jajak pendapat CBS menunjukkan bahwa Harris, yang berkampanye untuk hak aborsi, tampaknya kurang mendapat dukungan dari kalangan perempuan.

Sekitar 54% pemilih perempuan mendukungnya, lebih rendah dibandingkan dukungan 57% yang diperoleh Biden pada 2020. Dukungan dari pemilih kulit hitam dan Latin juga lebih rendah daripada yang diterima Biden empat tahun lalu, menurut data Associated Press.

Sebanyak 86 juta pemilih telah memberikan suara lebih awal dalam salah satu kampanye paling bergejolak dalam sejarah modern AS.

Partai Republik tampak menikmati kebangkitan di seluruh negeri, memenangkan sejumlah pertarungan kongres utama di negara-negara bagian penting. Kontrol atas DPR dan Senat AS juga diperebutkan dalam pemilihan ini.

CBS memproyeksikan Partai Republik akan memenangkan kendali Senat setelah merebut dua kursi di West Virginia dan Ohio dari Partai Demokrat serta mempertahankan kursi di Texas.

Sementara itu, tidak ada partai yang diprediksi memiliki keunggulan jelas di DPR, yang saat ini dikuasai tipis oleh Partai Republik.

Jika Partai Republik berhasil merebut kendali kedua kamar, Trump akan lebih mudah mendorong agendanya, termasuk deportasi massal migran ilegal dan pemotongan pajak besar-besaran. Di sisi lain, kedua belah pihak telah menyiapkan tim pengacara untuk menangani gugatan hukum pasca-pemilihan.

Badan penegak hukum di seluruh negeri waspada terhadap potensi kekerasan terkait pemilihan. CBS melaporkan adanya sekitar 30 ancaman bom palsu yang menargetkan lokasi terkait pemilihan, dengan lebih dari separuhnya terjadi di negara bagian Georgia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, Kemenaker tidak akan mempertahankan alfa yang tercantum dalam beleid tersebut.

“Tidak usah khawatir kita tidak akan mempertahankan alfa 0,1-0,3, itu pasti,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, belum diketahui, apakah besaran kenaikan UMP 2025 nantinya bisa sesuai tuntutan buruh yaitu sekitar 8%-10%.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah minimum dalam PP No.51/2023 mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dalam hal ini, alfa ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sebelumnya telah memberikan rekomendasi ke Kemenaker terkait indeks tertentu. Indah kala itu mengungkap, rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua.

Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Sementara itu, Kemenaker tengah menggodok aturan pengupahan baru usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Negara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah.

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang siap berproses untuk menerapkan teknologi blockchain dalam layanan publik digital yang diterapkan saat ini.

Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini akan membawa transformasi besar dalam pelayanan publik, termasuk kaitannya dalam hal keamanan data dan transparansi informasi.

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengungkapkan pentingnya akselerasi penerapan blockchain di Sumedang.

Menurutnya, teknologi blockchain merupakan jawaban atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Insyaallah teknologi ini akan kami terapkan di dua lokasi, yaitu Smart City Jatinangor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ungkap Yudia.

Menurut Yudia, penggunaan blockchain akan menjamin keamanan dan keutuhan data masyarakat karena teknologi ini bersifat tidak bisa diubah setelah data terekam.

"Dengan penerapan blockchain, kami berharap dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Keamanan data pribadi mereka terjamin, dan pelayanan publik akan lebih efektif," lanjutnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Macmudin dalam sambutannya ketika membuka acara menyatakan, blockchain adalah langkah penting untuk memperkuat integritas pelayanan publik.

"Pemerintah saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang kredibel dan transparan. Teknologi blockchain menjamin bahwa data yang disajikan tidak bisa diutak-atik, sehingga dengan keamanan tinggi memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Bey.

Lebih jauh, Bey berharap melalui acara tersebut, teknologi blockchain dapat lebih dipahami oleh para pemangku kebijakan di pemerintahan daerah, dan menjadi solusi efektif dalam mewujudkan pemerintahan digital yang lebih kuat di masa depan.

Selain forum diskusi, acara diisi juga dengan kompetisi Mobile Legends, aktivitas sponsor, kuis berhadiah, dan panel diskusi yang membahas lebih dalam tentang penerapan blockchain.

Acara yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan diskusi strategis terkait implementasi blockchain di pemerintahan daerah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, serta dampak rambatan global diprediksi akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran BI tahun 2024.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, hingga September 2024, BI telah memperoleh surplus anggaran sebesar Rp 55,66 triliun. Sementara, sampai akhir tahun 2024, realiasasi Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) diprognosokan surplus sebesar Rp 54,16 triluun.

"Sampai September 2024, surplus anggaran tercatat Rp 55,66 triliun, dan hingga akhir 2024, realisasi ATBI diprognosokan akan mengalami surplus sebesar Rp 54,16 triliun," ujar Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).

Perry menjelaskan, surplus anggaran ini dipengaruhi oleh penerimaan dari dalam negeri, antara lain berasal dari yield atau kupon Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh BI.

Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh cadangan devisa (cadev) yang menghasilkan imbal hasil lebih tinggi karena suku bunga global yang masih berada pada level tinggi.

Di sisi pengeluaran, Perry menyebutkan bahwa BI akan tetap melaksanakan mandatnya dalam operasional moneter dengan hati-hati dan efisien.

"Tentu untuk bidang pengeluaran tentu terkait pelaksanaan mandat BI untuk operasi moneter," katanya.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini. Dia berharap kolaborasi BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Sementara itu, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

(akn/ega)