JAKARTA - Pemimpin China Xi Jinping bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024, di Kazan, Rusia. Hal itu dikonfirmasi langsung Menteri Luar Negeri China Wang Yi, sebagai upaya yang dilakukan ketika Moskow dan Beijing berusaha melawan pengaruh Barat.

Kunjungan Xi ke Rusia akan menjadi yang kedua sejak Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. China mengklaim mengambil posisi netral dalam konflik ini, tetapi mendukung pernyataan Kremlin bahwa tindakan Rusia diprovokasi oleh Barat, dan China terus memasok komponen-komponen penting yang dibutuhkan Moskow untuk produksi senjata.

Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg, baru-baru ini dan keduanya memuji hubungan antara kedua negara. Xi bersama Putin akan memimpin KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada Oktober ini.

Putin mengumumkan bahwa keduanya akan mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dan mendiskusikan berbagai aspek hubungan Rusia-China, yang berkembang dengan cukup sukses dari segala sektor.

Melansir dari AP News, Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Maret 2023 dan Putin membalasnya dengan melakukan perjalanannya sendiri ke China pada Oktober tahun lalu. Kedua pemimpin tersebut juga telah bertemu di Beijing pada bulan Mei, di mana Putin melakukan perjalanan luar negeri pertama dalam masa jabatan presidennya yang kelima, dan di Kazakhstan pada bulan Juli.

Peningkatan perdagangan China dengan Rusia mencapai USD240 miliar tahun lalu telah membantu negara ini mengurangi sejumlah dampak terburuk dari sanksi Barat. Moskow telah mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke China dan mengandalkan perusahaan-perusahaan negara tersebut mengimpor komponen teknologi tinggi untuk industri militer Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Kedua negara ini juga telah meningkatkan hubungan militer mereka dalam dua tahun terakhir.

Aliansi BRICS didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India dan China, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2010. BRICS mengalami perluasan dan sekarang mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi telah mempertimbangkan untuk bergabung, dan Azerbaijan serta Malaysia telah mengajukan permohonan secara resmi.

BRICS memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang dengan tujuan mengimbangi tatanan global yang dipimpin Barat. Para anggota pendirinya telah menyerukan tatanan dunia yang lebih adil dan reformasi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (World Bank).

JAKARTA - Aliansi baru bukan BRICS telah memulai proses dedolarisasi transaksi menggunakan mata uang lokal meninggalkan ndolar AS. Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), yang terdiri dari 12 negara telah menyelesaikan 85% transaksi lintas batas dalam mata uang nasional. CIS hampir tidak menggunakan dolar AS untuk penyelesaian perdagangan tahun ini yang mengantarkan ke lanskap keuangan baru.

Perkembangan ini menambah tekanan pada dolar AS karena baik BRICS maupun CIS terlibat dalam inisiatif dedolarisasi. CIS terdiri dari 12 negara termasuk Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Anggota BRICS, Rusia, meyakinkan CIS konsisten menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan dan tidak lagi menggunakan dolar AS. Anggota-anggota lain yang telah menyetujui kebijakan perdagangan yang diajukan oleh Rusia karena penggunaan mata uang lokal akan memperkuat ekonomi asli mereka.

"Penggunaan mata uang nasional semakin meluas dalam pembayaran bersama. Porsi mereka dalam operasi komersial di antara para peserta CIS sudah di atas 85%," kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT CIS, dilansir dari Watcher Guru, Kamis (10/10/2024).

Rusia membuat negara-negara BRICS dan CIS meninggalkan dolar AS untuk perdagangan dan transaksi. Putin mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut BRICS dan CIS akan bekerja sama mengakhiri ketergantungan pada dolar AS selamanya. "Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat, dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Perkembangan ini akan mendorong kolaborasi ekonomi regional dan memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang. Di bawah komando Putin, dedolarisasi ini menyebar ke aliansi CIS. Dolar AS mungkin tidak akan menemukan peminat jika perkembangan ini terus berlanjut dan berpotensi besar menyebabkan defisit dan hiperinflasi di Amerika Serikat (AS).

JAKARTA - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dalam lima tahun ke depan. Namun ia meresponsnya dengan santai seraya optimistis dapat mencapai target yang ditetapkannya tersebut.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8 persen pertumbuhan, kita dinyinyir, ya engga apa-apa," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Pria yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menilai bahwa kritikan yang tercipta saat menargetkan sesuatu yang ambisius memang sudah menjadi sejarah. Ia pun mengaku, dirinya belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

"Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," terang Prabowo.

"Saya canangkan 8 persen, kalau enggak sampai 8 persen, ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 persen, ya 7 persen. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 persen, ya sudahlah," tambah Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan, bahwa Indonesia sejatinya memiliki modal yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia juga memberi pesan kepada anak-anak muda untuk tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras untuk menggapai cita-cita.

"Saya ajarkan kepada saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan? Lu jatuh, bangkit lagi," tegasnya.

"Jadi, siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen bagaimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimistis. Semakin saya belajar, semakin dikaji, saya optimis," pungkas Prabowo.

JAKARTA - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto mengatakan, menteri-menteri yang akan mendampinginya dalam pemerintahan selanjutnya, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Prabowo menyampaikan bahwa dalam menjalankan masa transisi, dirinya sangat terbantu dan didukung oleh Kepala Negara dan tim yang merupakan menteri-menteri di periode dua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet , saya kok melihat banyak juga menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada dikabinet sekarang," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Demikian diungkapkan Prabowo, lantaran ia merasa pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas yang tidak ringan. Ia pun mengibaratkan pemilihan menteri ini sama halnya dengan memilih tim nasional sepakbola, dimana hanya mencari pemain-pemain yang terbaik.

"Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, ras nya apa. Dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu tidak dia deliver, mampu tidak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyatnya, nah itu yang kita cari. Dan pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun juga. Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta akan ikut lagi," pungkas Prabowo.

MOSKOW - Sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia di tengah perang Ukraina , disebutkan hanya membuat ekonomi Rusia menjadi lebih kuat. Hal itu disampaikan oleh Nikita Anisimov, yang merupakan rektor Universitas HSE di Moskow.

Berbicara atas nama ekonom HSE pada sidang parlemen tentang rancangan anggaran federal 2025-2027 pada awal pekan kemarin, Anisimov mengatakan, sanksi Barat secara efektif mendorong restrukturisasi ekonomi Kremlin.

Menurut akademisi tersebut, hal ini memaksa Rusia yang "pada dasarnya menghentikan" ketergantungannya pada ekspor bahan mentah seperti minyak dan gas untuk menambah pendapatan. Semua itu merupakan pekerjaan rumah yang sudah dihadapi pemerintah selama bertahun-tahun.

"Karena guncangan eksternal dan restrukturisasi ekonomi kita yang cepat, kita mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan kpada ekspor bahan baku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi hanya membuat ekonomi kita lebih kuat dan lebih tangguh," kata Anisimov.

Subjek keberhasilan Rusia dalam mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak dan gas diangkat oleh Presiden Vladimir Putin di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) pada bulan Juni. Dia mencatat bahwa PDB Rusia tumbuh sebesar 3,6% tahun lalu, bangkit kembali dari penurunan 1,2% pada tahun 2022, ketika negara itu pertama kali menjadi sasaran pembatasan ekonomi Barat.

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Rusia itu berasal dari industri berbasis non-sumber daya seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian, serta perdagangan, perhotelan, dan layanan keuangan, seperti beberkan oleh Putin seperti dilansir RT.

Bulan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Anton Siluanov mengumumkan, bahwa ekonomi Rusia terus berkembang pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB pada paruh pertama tahun ini mencapai 4,7%. Siluanov mengatakan, dia memperkirakan pertumbuhan PDB pada akhir tahun dapat menjadi 3,9%, melebihi pencapaian di tahun 2023.

Banyak analis, baik Rusia maupun internasional, memberikan catatan bahwa sanksi Barat sudah gagal mengacaukan ekonomi Rusia. Sebagian besar telah mengaitkan ketahanan ekonomi Rusia karena gerap cepat Moskows beralih ke Timur untuk perdagangan, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk mengimbangi efek pembatasan.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sama-sama menaikkan perkiraan pertumbuhan terhadap ekonomi Rusia pada awal tahun ini. Yang pertama memperkirakan ekonomi Rusia akan tumbuh 2,9% pada tahun 2024, dan pada bulan Juli meningkatkan Rusia menjadi "negara berpenghasilan tinggi."

Sedangkan IMF pada bulan April mengatakan, pihaknya memperkirakan PDB Rusia akan tumbuh sebesar 3,2%, lebih cepat dari semua negara maju, termasuk AS, Inggris, Jerman, dan Prancis.

JAKARTA - Wakil Ketua S&P Global Daniel Yergin menilai ekonomi globalmemasuki masa-masa yang berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Memanasnya kondisi di wilayah itu dapat menyebabkan guncangan serta menaikkan harga energi global.

Sejak konflik Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober tahun lalu, pasar minyak hanya mengalami sedikit gangguan, dengan harga tetap tertekan sebagai akibat dari peningkatan produksi AS dan melemahnya permintaan dari China. Namun, sentimen ini telah berubah dimana harga minyak melonjak minggu lalu akibat kekhawatiran bahwa Israel dapat menargetkan industri minyak Iran sebagai balasan atas serangan rudal Iran.

"Israel belum menyimpulkan apa yang akan mereka lakukan dalam hal serangan ? itu masih dalam pembahasan," kata Presiden AS Joe Biden kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Putih minggu lalu, seraya menambahkan bahwa ia mencegah Israel menyerang fasilitas minyak Iran.

Minggu lalu, patokan minyak dunia mengalami kenaikan mingguan terbesar sejak Maret 2023. Selama perdagangan Asia pada hari Selasa, harga patokan minyak global Brent merosot 1,77% menjadi USD79,50 per barel, sementara West Texas Intermediate AS diperdagangkan 1,83% lebih rendah pada USD75,77 per barel.

Namun, seperti dilansir CNBC, Rabu (9/10/2024), Yergin memperkirakan pembalasan Israel tidak hanya akan menjadi pengulangan serangan pada April lalu, tetapi sesuatu yang "jauh lebih kuat." Bulan April lalu, Iran dan Israel saling serang, meski akhirnya terhindar dari perang skala penuh. Iran menembakkan ratusan rudal balistik dan pesawat nirawak ke Israel sebagai balasan atas serangan terhadap fasilitas diplomatik Iran di Suriah.

Ketika ditanya apakah ekonomi global berada di ambang guncangan pasokan lain yang diakibatkan oleh ketegangan Timur Tengah, Yergin mengatakan ini adalah waktu yang genting bagi pasar. "Saya pikir ini adalah waktu yang sangat berbahaya, yang belum pernah kita lihat," katanya. Selain itu, meskipun Yergin menyatakan bahwa tidak pasti apakah Iran memiliki senjata nuklir yang beroperasi, hal itu masih "tentu saja masih dalam latar belakang," khususnya melalui sudut pandang Israel.

"Pertaruhannya adalah bahwa Israel tidak akan menyerang, mencoba menyerang, fasilitas nuklir saat ini. Namun beberapa bulan dari sekarang, beberapa minggu dari sekarang, apa pun itu, Iran akan memiliki kapasitas ? diperkirakan ? untuk mengirimkan senjata nuklir, dan itu meningkatkan taruhannya," katanya, menyamakan momen itu dengan Krisis Rudal Kuba tahun 1962.

Meski begitu, Israel jauh lebih peduli dengan fasilitas nuklir Iran daripada industri minyak Iran, kata Pavel Molchanov, direktur pelaksana perusahaan jasa investasi Raymond James. Program nuklir Iran telah berkembang ke tahap di mana, dalam waktu sekitar satu minggu, negara itu berpotensi memperkaya uranium yang cukup untuk lima senjata fisi, menurut perkiraan Iran Watch, situs web yang diterbitkan oleh Proyek Wisconsin tentang Pengendalian Senjata Nuklir.

?Skenario terburuk adalah sesuatu yang dapat dilakukan Iran sendiri, yaitu blokade Selat Hormuz. Jadi, ini tidak terkait langsung dengan serangan udara atau rudal Israel. Selat, yang terletak di antara Oman dan Iran, merupakan jalur penting tempat sekitar seperlima produksi minyak global mengalir setiap hari, menurut Badan Informasi Energi AS. Ini adalah jalur air strategis yang menghubungkan produsen minyak mentah di Timur Tengah dengan pasar utama di seluruh dunia.

Ketidakmampuan minyak untuk melintasi selat, bahkan untuk sementara, dapat meningkatkan biaya pengiriman, menyebabkan keterlambatan pasokan yang cukup besar, dan menaikkan harga energi global. Beberapa pihak memperkirakan bahwa dalam skenario terburuk, dapat mendorong harga minyak di atas USD100 per barel.

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya akan membuat kabinet yang terdiri dari 44 kementerian . Menurut Prabowo, hal ini karena negara kita adalah yang besar seperti Eropa.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar, nanti akan dibilang woah kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" seru Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menyebut negara kita luasnya seperti benua Eropa yang terdiri 27 negara, Indonesia hanya satu. Prabowo juga mencontohkan Timor Leste dengan 1,3 juta penduduk, setara dengan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

"Saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan Indonesia timur, tengah dan barat, suku-suku di Indonesia," tegas Prabowo.

Kabinet Prabowo diketahui dihuni mayoritas partai politik di parlemen. Saat ini hanya PDIP yang masih alot di luar koalisi. Pembahasan mengenai masuknya PDIP menunggu jadwal pertemuan antara Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal soal siapa saja menteri ekonomi di dalam pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto , dalam upaya membangun kepercayaan investor. Menurut Bahlil, jajaran Menteri Ekonomi saat Era Prabowo masih akan diisi oleh muka-muka lama.

Lantaran itu, Bahlil meminta para pengusaha dan investor untuk tetap optimistis dan tidak khawatir terhadap transisi pemerintahan. Apalagi mengingat Indonesia berhasil melewati krisis COVID-19 dengan baik. Menurutnya, jika Indonesia mampu mengatasi pandemik, maka tantangan lainnya dapat ditangani dengan lebih baik.

"Nah, kepercayaan ini yang harus Bapak/Ibu lakukan dan pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kyai Ma?ruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi InsyaAllah, kalau katakanlah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama, katakanlah begitu, contoh, gitu kan, gitu," jelas Bahlil dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Bahlil menekankan, bahwa program hilirisasi yang sedang dijalankan saat ini merupakan upaya berkelanjutan dan sudah berada dalam tahap matang. Sehingga program tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sudah memiliki fondasi kuat.

"Jadi ini namanya program berkelanjutan. Dan ini bukan baru mau omon-omon. Ibarat rumah, rumah itu bukan baru pembebasan lahan. Lahannya sudah, fondasinya sudah, tiangnya sudah, tinggal dibikin bentuk biar cantik, kamar-kamarnya. Itu secara logikanya," tegasnya.

Diklaim juga oleh Bahlil, bahwa pemerintah telah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan, termasuk regulasi dan strategi untuk masa depan. Oleh sebab itu dirinya mengajak para investor untuk tidak ragu, karena seluruh persiapan sudah dilakukan secara transparan dan terstruktur.

"Jadi kalau investor masih ragu, apalagi yang kau dustakan kepada bangsa ini. Kita sudah blak-blakan ini, masalahnya kedepan kita mau bikin apa, caranya apa pun sudah kita siapkan," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Anggota BRICS , India, membuat pengumuman besar tentang penggunaan dolar AS untuk perdagangan dan transaksi global. Pengumuman besar ini muncul ketika negara-negara berkembang ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan lintas batas. Di tengah hiruk-pikuk dedolarisasi, India menegaskan bahwa mereka tidak akan secara aktif menargetkan dolar AS, dan ini bukan bagian dari kebijakan ekonomi nasional mereka.

Meskipun anggota-anggota BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS, India mengungkapkan bahwa mereka akan menyelesaikan perdagangan dengan menggunakan dolar AS. India tidak memiliki rencana untuk secara agresif mendorong agenda dedolarisasi dan akan menggunakan dolar AS untuk perdagangan dan transaksi global.

Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengkonfirmasi bahwa India tidak akan secara aktif menargetkan dolar AS. Namun, negara ini akan secara pasif mencari opsi-opsi mata uang alternatif untuk menyelesaikan perdagangan dengan negara-negara yang tidak menerima dolar AS.

Oleh karena itu, India akan membayar dengan mata uang lokal untuk anggota-anggota BRICS seperti Rusia dan China, antara lain, dan bukan dengan dolar AS. Dengan negara-negara lain, USD akan menjadi cara pembayaran pertama.

"Apa yang akan saya sampaikan adalah kekhawatiran yang wajar di sana. Kami sering kali memiliki mitra dagang yang tidak memiliki dolar untuk diambil. Jadi, kami sekarang harus melihat apakah kami tidak melakukan transaksi dengan mereka atau apakah kami menemukan beberapa penyelesaian yang berhasil. Jadi, tidak ada, saya dapat mengatakan niat jahat terhadap dolar AS dalam bisnis. Kami mencoba untuk melakukan bisnis kami," kata Jaishankar, dilansir dari Watcher Guru, Rabu (9/10/2024).

Pernyataan Menteri Luar Negeri ini muncul ketika India bersiap untuk menghadiri pertemuan BRICS. "Kami tidak pernah secara aktif menargetkan dolar AS. Hal ini bukanlah bagian dari kebijakan ekonomi atau kebijakan politik atau strategis kami. Beberapa negara lain mungkin pernah melakukannya,? ungkapnya. Sementara, KTT BRICS ke-16 dijadwalkan akan berlangsung di wilayah Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

JAKARTA - Anggota DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan tiga solusi untuk mengatasi deflasi yang menimpa Indonesia. Sejumlah solusi itu antara lain, memperbaiki pertanian, menggalakkan ekonomi sirkular dan mengendalikan impor.

"Walaupun sudah mengalami deflasi, masyarakat tetap tak melakukan aksi beli karena tak memiliki cukup uang. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam satu dekade ini," ujar dia dalam pernyataannya, Rabu (9/10/2024).

Gobel menyampaikan hal itu menanggapi data BPS yang menunjukkan deflasi yang sedang menimpa Indonesia dalam lima bulan secara berturut-turut. Deflasi adalah peristiwa turunnya harga-harga barang akibat menurunnya daya beli masyarakat. Deflasi mulai terjadi pada bulan Mei, sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen, dan September 0,12 persen.

"Indonesia terus didera kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya sejumlah industri manufaktur, dan banjir barang-barang impor," ungkapnya.

Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia yang terus anjlok dan fenomena mantab alias makan tabungan, yaitu masyarakat mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurunnya pendapatan. "Semua ini terjadi akibat salah kelola ekonomi serta kebijakan ekonomi yang mengandung unsur fraud dan moral hazard," kata Gobel.

Menurut dia situasi ini tak hanya bersifat struktural tapi juga menyangkut tata nilai sehingga rusaknya sangat sistemis dan massif. Sehingga butuh solusi mendasar tapi juga sekaligus kreatif dan berdimensi masa depan.

Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Indonesia tak hanya mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi juga bisa menjungkalkan Indonesia untuk masuk ke dalam negara berkategori middle income trap.

"Indonesia sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah, sudah lebih dari 20 tahun, dan masih jauh untuk bisa di atas USD10 ribu untuk lepas dari negara berpendapatan menengah. Indonesia bukan makin masuk sebagai negara industri, tapi justru mengalami deindustrialisasi. Di Asia Tenggara, beruntung masih ada negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja, sehingga kita masih bisa senang secara palsu. Tapi jika melihat ke Vietnam, maka kita bisa sesak napas," katanya.

Gobel mengaku sengaja menyampaikan penilaian dan fakta tersebut dengan diksi apa adanya karena masyarakat jangan terus dininabobokan dengan eufimisme. "Saya juga bukan hendak membangun pesimisme, tapi justru pada kesempatan ini saya ingin memompakan semangat dan optimisme dengan terus mencarikan solusi yang terbaik. Ini soal pilihan dan kemauan saja. Pilihannya ada, kemauan pun pasti ada, maka langkah selanjutnya berani atau tidak. Karena pasti ada pihak-pihak yang akan menikmati keadaan yang buruk ini dan mereka menolak perbaikan," katanya.

Adapun tentang tiga solusi itu, Gobel menerangkan tentang vitalnya solusi pertama, yaitu memperbaiki sektor pertanian. Ada tiga fakta tentang sektor ini. Pertama, data BPS 2022 mencatat ada 40,64 juta petani di Indonesia, atau 29,96 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, separo penduduk miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Ketiga, pertanian adalah menyangkut ketahanan nasional karena ini menyangkut perut penduduk. Tidak ada negara besar yang kuat dan maju yang pangannya tergantung pada negara lain. Keempat, membaiknya sektor pertanian akan menggerakkan ekonomi nasional.

"Sektor pertanian butuh solusi komprehensif, bukan solusi tambal sulam. Jika sektor pertanian bisa diperbaiki, maka separo masalah sudah bisa diatasi dan fondasi ekonomi bisa lebih kokoh. Korea, China, dan Jepang, memulai dengan membenahi sektor pertaniannya terlebih dulu sebelum beranjak ke sektor industri," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa problem pertanian bukanlah soal cukup-tidak cukupnya luas lahan pertanian, tapi masalah produktivitas hasil pertanian. "Lahan kita masih cukup, tinggal bagaimana produktivitas dinaikkan hingga dua kali lipat. Jadi yang harus dilakukan adalah intensifikasi dan modernisasi pertanian secara optimal,? katanya.

Perluasan lahan pertanian memang bisa berpotensi menaikkan jumlah hasil panen, namun hal itu tak akan mengurangi angka kemiskinan. "Jadi isunya bukan sekadar terpenuhi kebutuhan pangan nasional tapi yang lebih penting lagi adalah mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan petani serta menggerakkan ekonomi nasional," katanya.

Solusi kedua, kata Gobel, adalah pengendalian impor. Saat ini, katanya, Indonesia sedang dibanjiri barang-barang impor. Dalam teori ekonomi, katanya, membeli barang berarti membeli waktu, membeli upah buruh, serta membeli temuan dan inovasi penciptaan barang. Sehingga jika membeli barang impor yang barang itu sebetulnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka sejatinyanya ada banyak kerugian yang diderita sebuah bangsa dan negara.

"Ini bukan hanya hilangnya devisa dan menciptakan pengangguran, tapi mematikan kreativitas, daya cipta manusia, dan pemuliaan manusia sesama anak bangsa," jelasnya.

Puncak dari kekacauan regulasi impor adalah lahirnya Permendag No 8 Tahun 2024 yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dalam impor barang serta meloloskan sekitar 28 ribu kontainer yang diduga masuk tanpa ada persetujuan impor. Karena Permendag No 8 Tahun 2024 sudah telanjur lahir, Gobel menyetujui wacana pengendalian impor dengan memindahkan pintu masuk barang impor.

"Pindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur. Ini sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di Indonesia timur,? katanya.

Apalagi, sesuai data yang ada, kontribusi kawasan Indonesia timur terhadap PDB Indonesia sangat rendah. Kontribusi kawasan Indonesia barat, yaitu Sumatra dan Jawa, terhadap PDB adalah 79,70 persen. Sedangkan sisanya yang jauh lebih kecil merupakan kontribusi dari kawasan Indonesia timur, yaitu kontribusi Kalimantan terhadap PDB hanya 8,21 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,61 persen. "Jadi dengan memindahkan pintu masuk impor akan banyak berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," katanya.

Namun demikian, Gobel mengingatkan tentang rusaknya suatu bangsa akibat banjir impor ini. Salah satu faktor terpenting penyebab rusaknya ekonomi nasional adalah karena rezim pedagang dan penambang menguasai kebijakan ekonomi.

"Mereka itu ibarat tukang mindahin barang dan tukang gali saja. Di sana tidak ada daya cipta sama sekali. Padahal negara besar dan peradaban besar lahir dari minoritas kreatif yang melakukan inovasi dan membuat barang. Daya cipta adalah energi kemajuan peradaban," katanya.

Peradaban modern, katanya, lahir karena hadirnya pola pikir baru yang kemudian menciptakan mesin uap. Sehingga lahir revolusi industri. ?Peradaban modern bukan lahir dari ditemukannya tambang emas, tambang minyak, tambang batubara, atau tambang nikel, tapi dari ditemukannya mesin uap. Ini hanya lahir dari proses mencipta,? katanya. Melalui pengendalian impor, katanya, lapangan kerja tercipta, industri berkembang, investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi terkelola, dan kesejahteraan masyarakat terbangun.

Gobel juga mengingatkan tentang pentingnya menaikkan ekspor dengan kerja sama semua pihak, yaitu swasta, BUMN, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian, dengan memanfaatkan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center). Hal ini akan meningkatkan marketing produk Indonesia, terutama untuk bisa memaksimalkan kontribusi UMKM. Dengan demikian, selain ada pengendalian impor juga ada penguatan ekspor.

Adapun solusi ketiga, kata Gobel, adalah dengan menghidupkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah suatu model atau sistem ekonomi melingkar yang bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah suatu bahan atau produk sehingga mampu mereduksi jumlah buangan dan meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. Melalui ekonomi sirkular, katanya, lapangan kerja tercipta, UMKM tumbuh, limbah tereduksi, dan alam terjaga kelestariannya.

"Saya berharap pemerintahan baru Pak Parbowo Subianto nanti mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan dengan menggotong asas ketahanan nasional, kedaulatan bangsa, kemakmuran bersama, pemuliaan manusia Indonesia, dan kelestarian lingkungan," ujar Gobel.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie ditunjuk menjadi Kepala Delegasi Indonesia dalam ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2024. Dia menggantikan Arsjad Rasjid dalam forum tersebut.

Penunjukan itu terungkap lewat surat yang ditulis oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang dikirim ke Executive Director ASEAN Business Advisory Council (BAC), Rifki Weno.

Dalam surat itu, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan ASEAN BAC membantu pemerintah menyediakan rekomendasi kebijakan dalam penguatan integrasi ekonomi ASEAN .

Selain itu, Zulhas juga menginformasikan bahwa delegasi Indonesia yang akan hadir dalam ABIS yang berlangsung saat ASEAN Summit 6-10 Oktober 2024 di Laos akan dipimpin oleh Anindya Bakrie. Bernardino Moningka Vega dan John Riady juga berpartisipasi dalam delegasi tersebut.

"Saya yakin keterlibatan mereka dalam ABIS dapat menyumbangkan ide-ide yang membuat diskusi semakin bermanfaat. Saya berharap dengan hasil dari diskusi dan membuat ASEAN lebih kuat dan tangguh," kata Zulhas lewat surat yang ditulis Jumat (4/10/2024).

Sebagai informasi, Anindya mengumumkan susunan pengurus baru Kadin Indonesia di mana dia menjadi Ketum Kadin untuk periode 2024-2029. Dalam kepengurusan tersebut, Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 telah ditetapkan dan disahkan penerimaan negara mencapai Rp2.996,9 triliun. Papar Menkeu, penerimaan negara yang hampir Rp3.000 triliun ini mencapai rekor terbaru dan susah untuk mengumpulkannya.

?Nyaris kita mencapai Rp3.000 triliun dan ini record terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3.000 triliun di mana penerimaan pajak... (audiens mulai tepuk kecil) Boleh lah ditepuktangani, susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan,? ungkap Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Selasa (8/10/2024).

Secara rinci, total pendapatan negara pada tahun depan itu terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.

Dengan demikian, pemerintah terus mendesain dan di satu sisi cukup ambisius namun juga realistis. ?Sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,? kata Menkeu.

Dari sisi belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, APBN 2025 kali pertama disepakati defisit sebesar 2,53%.