JAKARTA - BRICS bersiap menciptakan sistem pembayaran independen untuk menyelesaikan transaksi lintas batas di antara negara-negara anggota. Sistem pembayaran baru ini tidak akan mengintegrasikan dolar AS ke dalam mekanisme tersebut namun diselesaikan dalam mata uang lokal.

Dolar AS dapat dikirim ke jalur penurunan dan memperkuat mata uang asli negara-negara berkembang. Kemungkinan terjadinya hiperinflasi di dalam negeri tetap tinggi jika AS gagal mengimpor dolar ke seluruh dunia.

Negara-negara berkembang ingin memutuskan hubungan dengan dolar AS dengan harapan dapat menggulingkan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Sistem pembayaran BRICS dapat menjadi kendaraan yang dapat memenuhi aspirasi keuangan negara-negara berkembang.

Sekitar 47 negara saat ini telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan aliansi BRICS sebelum KTT 2024. Semuanya adalah negara-negara berkembang yang berasal dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur.

Ambisi yang baru ditemukan adalah untuk memperkuat mata uang lokal mereka dan tidak bergantung pada dolar AS untuk perdagangan. Oleh karena itu, sistem pembayaran BRICS yang akan datang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan bermanfaat bagi mata uang lokal untuk perdagangan.

Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko menyatakan sistem pembayaran BRICS dapat meyakinkan negara-negara berkembang lainnya untuk mulai menggunakannya dalam pembayaran perdagangan dan mengakhiri ketergantungan pada dolar AS. Ia mengatakan bahwa mekanisme pembayaran baru ini bukan lagi sekedar ide, tetapi akan segera menjadi kenyataan.

"Ini bukan lagi hanya sebuah ide, ini akan segera diwujudkan," ujar dia dilansir dari Watcher Guru, Kamis (22/8/2024).

"Saya berharap sistem yang telah diciptakan oleh BRICS akan menjadi sebuah tren, sebuah contoh yang tidak hanya diikuti oleh negara-negara BRICS, namun juga oleh negara-negara lain," tandasnya.

JAKARTA - Auditor PwC China dilaporkan telah mengumumkan kepada para kliennya bahwa mereka akan menerima larangan beroperasi selama enam bulan dari pihak berwenang China dan kemungkinan denda yang besar sebagai hukuman atas perannya dalam mengaudit pengembang properti yang bangkrut, Evergrande.

Financial Times melaporkan PwC diperkirakan akan dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang diatur di China seperti mengaudit hasil-hasil keuangan selama enam bulan mulai bulan September.

Pada Maret, regulator sekuritas Beijing mengatakan bahwa Evergrande, pengembang properti dengan utang terbesar di dunia sebelum bangkrut pada Januari telah menggelembungkan pendapatan hampir USD80 miliar pada 2019 dan 2020.

Baca Juga: Komandan Pasukan Khusus Akhmat Ramalkan Perang Ukraina Berakhir 3 Bulan Lagi

Evergrande diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD580 juta atas dugaan penipuan. Pendirinya Hui Ka Yan ditahan oleh pihak berwenang pada September dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD6,5 juta.

Kejatuhan Evergrande menyebabkan pengawasan terhadap PwC China, yang telah mengaudit akun pengembang properti tersebut selama 14 tahun hingga 2023. FT mengutip seorang mantan mitra yang tidak disebutkan namanya di PwC, yang memiliki lebih dari 20.000 karyawan di daratan China, yang mengatakan, "Para mitra saat ini siap menghadapi dampaknya."

PwC China adalah yang paling menonjol dari firma akuntansi empat besar sebuah istilah yang mencakup Deloitte, KPMG dan EY, yang beroperasi di China. Menurut Institut Akuntan Publik Bersertifikat China, PwC China menghasilkan pendapatan hampir 8 miliar yuan pada 2022.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap hubungan PwC China dengan Evergrande, auditor ini telah kehilangan klien. Menurut Reuters, klien terbesarnya yang terdaftar di China daratan, Bank of China, mengatakan bahwa mereka berencana untuk beralih ke EY. China Life Insurance, China Telecom dan PICC juga telah membatalkan PwC sebagai klien.

Tindakan regulasi yang akan diambil oleh PwC China diperkirakan akan melampaui hukuman yang diterima tahun lalu oleh Deloitte, yang membayar denda sebesar USD31 juta dan ditangguhkan selama tiga bulan sehubungan dengan auditnya atas China Huarong Asset Management.

Baca Juga: Gulingkan Dolar AS, Lebih 50 Negara Bisa Terima Sistem Pembayaran BRICS

Melansir The Guardian, perusahaan-perusahaan milik negara di China pada umumnya dilarang mempekerjakan auditor dalam kurun waktu tiga tahun setelah seorang auditor menerima hukuman yang signifikan dari pemerintah.

Pada Februari tahun lalu dilaporkan bahwa Beijing telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan milik negara untuk menghentikan kontrak dengan empat firma akuntan besar, karena pihak berwenang mencoba untuk mengatasi masalah keamanan dan mengekang pengaruh auditor yang terkait dengan negara barat.

JAKARTA - Negara-negara asal Asia Tenggara berbondong-bondong mengajukan minat untuk bergabung dengan BRICS yang awal berdirinya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, blok negara berkembang itu semakin berusaha memposisikan dirinya sebagai suara dari apa yang disebut Global South.

Istilah tersebut dipakai untuk menggambarkan ekonomi berkembang pascakolonial. Ini adalah argumen yang meningkat sejak perang Rusia Ukraina pecah pada tahun 2022, lalu yang menyoroti kekuatan AS dalam sistem ekonomi global.

"Bagi beberapa negara, BRICS dapat menjadi penyeimbang terhadap hegemoni ekonomi AS ," kata Rahman Yaacob, seorang peneliti dalam program Asia Tenggara di Lowy Institute seperti dilansir Fortune.

Setelah 13 tahun tidak menambah anggota baru, BRICS akhirnya melakukan perluasan dengan menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Bahkan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor pernah mengklaim, bahwa lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan kelompok internasional BRICS.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim sangat vokal tentang keinginan untuk bergabung dengan BRICS. Malaysia langsung bergerak cepat dengan melobi Rusia, China, dan minggu ini menyambangi India. Selanjutnya ada Thailand yang juga mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan blok BRICS pada Juni lalu, dan para pejabat berharap negara Asia Tenggara itu akan dapat bergabung dengan KTT BRICS di Rusia Oktober ini.

Bergabung dengan BRICS dinilai juga bisa menjadi cara untuk melakukan lindung nilai secara politik, karena persaingan yang semakin intensif antara Washington dan Beijing berisiko memecah dunia menjadi dua kelompok yang berlawanan.

"Jika dunia pecah menjadi blok, berada di dalam lebih mengalahkan bila kita berada di keluar," kata Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation.

Mengapa Malaysia dan Thailand Ingin Gabung BRICS?

"China sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan juga merupakan sumber bantuan pembangunan terbesar buat beberapa negara di kawasan ini," kata Rahman.

Sementara itu bagi PM Malaysia Anwar Ibrahim, bergabung dengan BRICS bisa menjadi cara untuk mengamankan kesepakatan perdagangan atau investasi untuk negara Asia Tenggara itu.

"Niat untuk bergabung dengan BRICS dapat mendorong negara-negara Barat untuk meningkatkan investasi mereka di Malaysia, atau bahkan mendorong (Malaysia) mempertimbangkan agar mengajukan keanggotaan dalam aliansi yang bersekutu dengan Barat, seperti OECD," ucap Wen Chong Cheah, seorang analis Asia-Pasifik di Economist Intelligence Unit, menjelaskan.

Industri semikonduktor Malaysia juga bisa mendapat manfaat dari hubungan yang lebih dekat dengan China dan India, karena pasar raksasa dua konsumen tersebut dapat membeli lebih banyak elektronik buatan Malaysia, ungkap Cheah menjelaskan. Keanggotaan BRICS juga dapat memicu peningkatan pariwisata dari negara-negara anggota, terutama China dan India.

Thailand mungkin juga tertarik pada BRICS sebagai cara untuk mendongkrak ekonominya yang merosot. Pertumbuhan terpantau melambat baru-baru ini karena industri pariwisata negara itu masih berjuang untuk pulih dari pandemi Covid.

Apa itu BRICS?

Jim O'Neill, mantan kepala ekonom di Goldman Sachs, pada tahun 2001 berpendapat bahwa Brasil, Rusia, India, dan China akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global, hingga terciptalah istilah "BRIC."

Keempat pemerintah mengadopsi nama itu ketika mereka secara resmi memulai organisasi lewat gelaran KTT 2009 di kota Yekaterinburg, Rusia. Kelompok ini menambahkan "S" ke namanya ketika Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, menjadi "BRICS."

Pada tahun 2014, grup ini mendirikan the New Development Bank. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2015, bank secara kumulatif sudah menyetujui pinjaman lebih dari USD32 miliar yang ditujukan kepada negara-negara anggota. China berharap bank dapat mencairkan pinjaman lebih lanjut sebesar USD5 miliar tahun ini.

Kini kehadiran Malaysia dan Thailand diyakini akan berdamak besar bagi BRICS. Keduanya memiliki ekonomi yang dua kali ukuran Ethiopia, dan kira-kira ukurannya sama dengan Iran dan Mesir. PDB per kapita Malaysia hanya sedikit lebih rendah dari China.

Sebelum ekspansi tahun lalu, lima negara dalam BRICS sudah menyumbang sekitar 40% dari populasi dunia dan sekitar seperempat dari PDB global, menurut data Bank Dunia. Dan dengan masuknya UEA dan Arab Saudi, BRICS sekarang mencakup hampir setengah dari pasokan minyak dunia.

Bisakah BRICS bekerja?

Pada bulan Mei, seorang juru bicara pemerintah Thailand menyarankan, bergabung dengan BRICS akan membantu menciptakan "tatanan dunia baru." Namun BRICS masih memiliki sedikit pencapaian. Misalnya, blok tersebut tidak memiliki perjanjian perdagangan atau investasi formal.

China dan India yang sejauh ini menjadi dua ekonomi terbesar dalam BRICS, diketahui tidak bersahabat, terutama sejak bentrokan perbatasan yang mematikan pada tahun 2020. India juga merupakan anggota Quad, sebuah kelompok yang juga mencakup Jepang, AS, dan Australia. Para pejabat AS menunjuk India sebagai penyeimbang terhadap kebangkitan politik dan ekonomi China.

Cheah juga mengingatkan, Malaysia dan Thailand perlu hati-hati dalam menyeimbangkan keterlibatan mereka dengan BRICS yang di dalamnya ada rival AS seperti Rusia dan Iran (serta China).

Sedangkan Rahman mengungkpkan, tidak jelas apakah negara-negara di bawah sanksi AS, seperti Rusia, dapat menjadi mitra dagang yang dapat diandalkan dan penting.

BRICS sudah mengetahui betapa rumitnya menyeimbangkan hubungan antara AS dan China. Contohnya UEA yang memiliki kemitraan erat dalam bidang militer dengan AS, melihat startup AI G42 mendapat tekanan dari Washington untuk memutuskan hubungan teknologinya dengan perusahaan China. Startup tersebut akhirnya menyerah pada tekanan dan berpisah dengan Huawei.

Tetapi negara-negara seperti Malaysia dan Thailand mungkin berpikir soal keuntungan ekonomi dari bergabung dengan BRICS sepadan dengan risikonya. Terutama karena organisasi tersebut, seperti yang dicatat Elms, tidak memiliki persyaratan ketat untuk bergabung.

JAKARTA - Ekonomi Thailand hampir mengalami krisis karena menurunnya ekspor dan manufaktur yang tidak kompetitif. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira pada Rabu (21/8).

Menurut dia ekspor menyumbang 70% dari perekonomian namun sektor manufaktur tidak dapat memenuhi permintaan pasar.

"Kita tidak bisa bersaing. Kita tidak bisa beradaptasi tepat waktu," ujar dia dikutip dari Bangkok Post, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: Cerita Mohammed bin Salman Kirim Peluru ke Hakim yang Batalkan Keputusannya

Ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 2,3% pada April-Juni meningkat dari pertumbuhan 1,6% dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, pertumbuhan kuartal ke kuartal melambat menjadi 0,8% pada kuartal II-2024 dari ekspansi 1,2% pada tiga bulan sebelumnya.

Departemen Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini tumbuh 2,7% meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebesar 1,9% lebih rendah dari negara-negara lain di kawasan ini.

Baca Juga: Tak Malu Gabung BRICS, Negara Mana Saja yang Akan Meninggalkan Dolar AS?

Bank of Thailand (BoT) secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada level tertinggi lebih dari satu dekade di 2,5%. Namun, ketidakpastian mengenai bantuan pemerintah sebesar 145 miliar baht dapat mendorong gelombang baru tekanan penurunan suku bunga.

JAKARTA - BRICS menjadi momen besar bagi perubahan ekonomi global. Aliansi ini sedang membangun sistem pembayaran yang dapat digunakan bersama anggota dengan meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS). Sistem pembayaran ini akan muncul sebagai alternatif dari SWIFT milik Barat. Ini akan menjadi ukuran pertumbuhan utama untuk transaksi perdagangan bilateral dan mata uang penyelesaian blok ini.

Namun, pertanyaan terbesar adalah negara mana saja yang akan memilih untuk menerimanya daripada sistem Barat yang membutuhkan greenback?

Tidak dapat disangkal, BRICS semakin berkembang. Blok ini telah mengeluarkan upaya ekspansi pertama sejak 2001 lalu. Hal ini membuat kelompok tersebut berkembang menjadi sembilan anggota dengan sejumlah besar negara lain yang ingin bergabung pada 2024.

Baca Juga: Komandan Akhmat: Pasukan Ukraina Dihentikan di Seluruh Kursk, Pasukan Utama Dihancurkan

Dengan semakin dekatnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia 2024 semua mata tertuju pada BRICS Bridge. Sistem perdagangan ini akan berdampak pada sistem perdagangan grup.

Secara khusus, sistem ini akan menggunakan mata uang lokal untuk meningkatkan kolaborasi. Namun, dengan proyek BRICS yang semakin dekat, negara mana saja yang dapat memilih untuk meninggalkan dolar AS dan beralih ke sistem pembayaran ini?

Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina mencatat 159 peserta asing dan 20 negara telah bergabung dengan sistem ini. Hal itu termasuk keanggotaan negara-negara BRICS saat ini, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA).

Baca Juga: 47 Negara Siap Bergabung dengan BRICS, Dolar Makin Tersisih

Pertemuan tersebut juga akan menampilkan banyak calon aliansi. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor mengungkapkan 34 negara telah mengirimkan pemberitahuan ketertarikan dengan BRICS mencakup negara-negara seperti Venezuela, Malaysia, Thailand, Nigeria dan lainnya yang tidak malu-malu menunjukkan ketertarikan mereka.

Seuruh negara tersebut memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Melansir Watcher Guru, Prancis juga telah mendiskusikan hubungan persahabatan dengan negara-negara BRICS. Hal ini dapat membuka pintu bagi partisipasi mereka. Secara keseluruhan, hal ini akan berperan dalam mengurangi ketergantungan global pada dolar AS.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka opsi penurunan suku bunga acuan di kuartal IV-2024. Hal itu didorong fundamental domestik yang masih kuat.

"Dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan tadi kami sampaikan memang kami masih tetap akan lihat ruang terbuka bagi penurunan BI Rate pada triwulan IV," ungkap Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Agustus 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 6,25%, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp15.499

Menurut dia pada kuartal III-2024, BI fokus untuk penguatan lebih terkait stabilisasi nilai tukar rupiah. "Memang secara fundamental rupiah masih akan terus cenderung menguat," katanya.

Dia menegaskan transmisi kebijakan moneter terus berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,39 persen pada 20 Agustus 2024.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada 16 Agustus 2024 tercatat masing-masing pada level 7,05 persen, 7,14 persen, dan 7,20 persen sehingga tetap dapat menarik aliran masuk modal asing.

Baca Juga: Bank Indonesia Konsisten Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6,25%

Imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun, per 20 Agustus 2024 masing-masing sebesar 6,43 persen dan 6,64 persen didorong meningkatnya permintaan non-residen sejalan dengan menguatnya aliran masuk modal asing ke pasar SBN.

JAKARTA - Lima negara BRICS yang masih menjadi pengguna dolar AS. Mereka menggunakan mata uang ini sebagai mata uang cadangan dunia.

Dilansir dari Council on Foreign Relations mata uang cadangan adalah mata uang asing yang disimpan oleh bank sentral atau bendahara sebagai bagian dari cadangan devisa formal negaranya.

Negara-negara mempunyai cadangan devisa karena sejumlah alasan, termasuk untuk mengatasi guncangan ekonomi, membayar impor, melunasi utang, dan memoderasi nilai mata uang mereka sendiri.

Baca Juga: 47 Negara Siap Bergabung dengan BRICS, Dolar Makin Tersisih

Dolar telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II dan merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional.

Sentralitas dolar terhadap perekonomian global memberikan beberapa manfaat bagi Amerika Serikat (AS) termasuk lebih mudah meminjam uang ke luar negeri dan memperluas jangkauan sanksi keuangan AS.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir negara-negara BRICS justru sedang menggaungkan dedolarisasi untuk mengurangi dominasi Amerika di dunia. Bahkan BRICS dikabarkan hendak menciptakan mata uang baru untuk menyaingi dolar AS.

Baca Juga: Komandan Akhmat: Pasukan Ukraina Dihentikan di Seluruh Kursk, Pasukan Utama Dihancurkan

Meski begitu, sampai saat ini beberapa negara BRICS itu masih belum meninggalkan dolar. Bahkan salah satu negara BRICS ini justru menjadi pemilik mata uang cadangan dolar terbesar di dunia.

5 Negara BRICS Pengguna Dolar AS

1. China

Pada Juli 2023, China memiliki cadangan mata uang asing yang paling banyak dilaporkan dibandingkan negara mana pun, yakni sekitar USD 3,2 triliun atau setara Rp46.500 triliun

2. India

India berada di posisi ke-5 untuk negara yang memiliki cadangan mata uang dolar AS terbesar di dunia. Negara ini memiliki sekitar USD 554,9 miliar.

3. Arab Saudi

Selanjutnya ada negara yang baru bergabung dengan BRICS pada pertengahan 2023 lalu. Arab saudi berada tipat di bawah India dengan nilai cadangan mata uang sebesar USD 459,4 miliar.

4. Rusia

Kemudian, ada Rusia yang memiliki cadangan mata uang sebesar USD 445,8 miliar. Negri Tirai Besi adalah negara yang berada di posisi ke-7 untuk negara pemilik cadangan mata uang terbesar.

5. Brazil

Negara BRICS dengan cadangan mata uang dolar AS terbesar yang terakhir adalah Brazil yang punya USD 317,1 miliar. Negara ini berada di posisi ke-10 dalam daftar dunia.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, selaku Ketua Steering Committee Joint Task Force, telah memimpin pertemuan bilateral antara Asia Zero Emission Community (AZEC) Indonesia-Japan Joint Task Force Steering Committee dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Saito Ken dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda.

Dalam kegiatan ini, Menko Airlangga didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi Pemerintah Jepang atas kemajuan yang telah diraih sejak AZEC Indonesia-Japan Joint Task Force dibentuk pada tahun lalu guna mendorong investasi sektor swasta untuk mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia.

Melalui forum tersebut, telah dilaksanakan enam Expert Group Meeting yang diadakan untuk mengidentifikasi peluang hingga mencari solusi secara bersama-sama atas tantangan investasi di bidang transisi energi. Berdasarkan hasil dari rangkaian pertemuan tersebut, telah teridentifikasi sejumlah proyek potensial yang dikategorikan dalam tiga kategori berdasarkan kesiapan proyek.

Pada kategori I, terdapat proyek-proyek komersial yang siap dilaksanakan, antara lain proyek panas bumi Muara Laboh dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka. Sementara pada kategori II, terdapat proyek-proyek potensial yang sudah siap dikomersialkan namun masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, seperti proyek pengelolaan lahan gambut dan proyek jaringan transmisi Jawa-Sumatera.

"Kemudian pada kategori III, terdapat sekitar 74 MoU maupun inisiatif yang perlu diidentifikasi dan dipelajari lebih lanjut. Potensi investasi yang telah teridentifikasi dari kategori ini akan ditingkatkan kembali ke kategori II dan kategori I," ungkap Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (21/8/2024).

Terkait sejumlah tantangan yang muncul dalam pengembangan proyek, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memfasilitasi proses debottlenecking guna mempercepat pelaksanaan proyek. Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen dalam mendukung fasilitasi atas investasi pada proyek-proyek potensial lainnya seperti pada produksi Crude Coconut Oil (CCO) untuk Sustainable Fuel Aviation (SFA), pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, produksi amonia hijau dan hidrogen hijau, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCU/CCUS), serta biomassa dan potensi investasi lainnya.

Pada penghujung pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan harapan agar kerja sama AZEC ini dapat menghadirkan iklim yang mendukung pengembangan pembiayaan hijau di Indonesia, baik melalui pengembangan platform keuangan yang kolaboratif untuk
memobilisasi investasi domestik maupun internasional, serta menciptakan instrumen keuangan yang inovatif maupun dengan mekanisme berbasis pasar yang efektif seperti melalui perdagangan karbon dan sistem perdagangan emisi.

MOSKOW - Ekonomi Rusia dalam beberapa dekade ke depan diyakini masih akan dibayangi oleh sanksi Barat . Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat kementerian luar negeri Rusia dalam sebuah forum ekonomi di Moskow.

"Ini adalah cerita untuk beberapa dekade yang akan datang. Apapun perkembangan dan hasil dari penyelesaian damai di Ukraina, semua itu sebenarnya hanya dalih," ungkap seorang pejabat kementerian luar negeri Rusia, Dmitry Birichevsky.

Setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Rusia menjadi negara yang paling banyak dikenai sanksi di antara negara-negara yang menjadi sasaran Barat dengan pembatasan ekonomi.Negara-negara lain tersebut di antara sudah lama hidup dalam sanksi Barat seperti Iran, Korea Utara, dan Venezuela, yang menurut Birichevsky bakal bekerja sama dengan Moskow untuk membentuk koalisi "anti-sanksi".

"Sanksi pertama kalinya diperkenalkan jauh lebih awal. Tujuan akhir mereka adalah persaingan yang tidak sehat," kata Birichevsky dalam sebuah panel.

Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 300 individu dan entitas yang mendukung tujuan militer Rusia, menurut laporan pada bulan Juni dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Sanksi Barat tersebut terutama menargetkan entitas di sektor energi, logam, pertambangan, dan perangkat lunak, yang merupakan bagian krusial dari perang Rusia.

Birichevsky mengatakan, sanksi Barat memaksa Rusia meningkatkan produksi beberapa barang yang sebelumnya didapatkan dengan impor. "Pada 1990-an, kami berpikir bahwa jika kami memiliki minyak dan gas, kami dapat membeli yang lain di luar negeri. Sekarang kami tidak bisa membelinya," katanya.

Sanksi juga telah memaksa Rusia untuk mempertimbangkan menggunakan perdagangan barter dengan China untuk melewati pembatasan, menurut sebuah laporan dari Reuters pada hari Kamis.

Namun di tengah hantaman sanksi, ekonomi Rusia masih terus tumbuh, meski pada tingkat yang melambat. Para ahli memperkirakan, masalah selanjutnya bakal lebih besar mengingat periode isolasi Rusia dari peta besar ekonomi global semakin berlarut-larut.

Pertumbuhan PDB Rusia pada kuartal kedua 2024 melambat menjadi 4% dari 5,4%, menandai tingkat pertumbuhan ekonomi kuartalan terendah sejak awal 2023, menurut laporan AFP. PDB secara total mampu tumbuh 4,7% pada paruh pertama tahun 2024.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan di level 6,25% yang diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 20 dan 21 Agustus 2024. Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 5,5% dan suku bunga Lending Facility tetap di level 7%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan dan pembayaran kedepan tersebut.

"Berdasarkan hasil asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Agustus 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: Masih Ada Ruang Buat BI Tahan Suku Bunga di 6,25%, Begini Pertimbangannya

Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6,25% ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

"Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5�1 pada tahun 2024 ini dan 2025 tahun depan," kata Perry.

Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas, stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portofolio asing.

Baca Juga: Perry Warjiyo Ungkap Ada Ruang Penurunan BI Rate di Penutup Tahun 2024

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

"Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry.

JAKARTA - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai Bank Indonesia (BI) masih perlu mempertahankan BI Rate atau suku bunga acuan di level 6,25% di periode Agustus 2024. Saran ini diberikan atas dasar beberapa bahan pertimbangan.

Pertimbangan pertama, inflasi umum melambat menjadi 2,13% (y.o.y) pada Juli 2024, turun dari 2,51% pada Juni 2024, didorong oleh penurunan harga pangan pascapanen dan permintaan yang lebih rendah setelah Idul Adha.

"Inflasi inti naik tipis menjadi 1,95% (y.o.y) pada Juli 2024, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi, dan pendidikan," kata Riefky dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Pertimbangan selanjutnya, kemungkinan The Fed memangkas suku bunganya yang mencapai level tertinggi sejak pertengahan 2020, sehingga arus modal masuk ke berbagai negara berkembang dan Rupiah telah ter-apresiasi sebesar 3,21 persen (m.t.m.) dalam 30 hari terakhir.

Rupiah terapresiasi sebesar 3,80% menjadi Rp15.675 per USD antara 30 Juli dan 14 Agustus, didukung oleh arus modal masuk di tengah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.

Kemudian, cadangan devisa Indonesia meningkat sebesar USD5,2 miliar, kenaikan bulanan tertinggi sejak Desember 2023.

Meskipun inflasi menurun, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat meningkatkan volatilitas mata uang RI dan berpotensi melemahkan rupiah karena dapat memicu arus modal keluar.

Untuk menjaga perbedaan suku bunga dan menstabilkan mata uang, lanjut Riefky, Bank Indonesia perlu menyelaraskan momentum penurunan suku bunga dengan pelonggaran moneter the Fed. "Oleh karena itu, BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25% rapat dewan gubernur bulan Agustus ini," ujarnya.

Riefky menilai, pemotongan suku bunga acuan yang terlalu dini berisiko mendorong arus modal keluar sehingga meningkatkan volatilitas dan memicu depresiasi rupiah.

Oleh sebab itu, pemotongan suku bunga acuan oleh BI nampaknya perlu sejalan dengan momentum pemotongan suku bunga the Fed untuk menjaga perbedaan tingkat suku bunga. Sehingga, BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25 persen pada rapat dewan gubernur BI Agustus ini.

JAKARTA - BRICS mengumumkan telah melakukan dedolarisasi besar-besaran. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengungkapkan lebih dari 90% perdagangan antara Rusia dan China diselesaikan dalam mata uang asli mereka.

"Perdagangan dan kerja sama ekonomi Rusia-China secara aktif berkembang, meskipun ada upaya terus-menerus dari negara kolektif Barat untuk menempatkan ruji pada roda," kata Lavrov.

Dia mencatat hampir seluruh perdagangan kedua negara diselesaikan tanpa dolar AS. BRICS akan terus memperluas dedolarisasi kepada anggota-anggotanya. Secara kolektif BRICS kini beranggotakan 9 negara.

Setelah KTT 2023, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah bergabung dengan blok ini. Pengelompokan ini telah terbukti berhasil dalam dedolarisasi sejauh ini. Sejak tahun 2002, cadangan dolar AS telah turun 14% di tengah-tengah kebangkitan BRICS.

Menurut Atlantic Council's Dollar Dominance Monitor, pangsa cadangan global greenback terus menurun. Satu dekade yang lalu, angkanya di atas 72%. Namun, angka itu turun menjadi hanya 58% tahun ini.

Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tindakan BRICS yang menentangnya dan kekhawatiran yang sedang berlangsung atas kerapuhan ekonomi AS secara keseluruhan.

Antre Gabung BRICS

Negara-negara berkembang yang antre gabung BRICS semakin panjang. Tekad mereka sama ingin mengurangi ketergantungan dolar AS dan mempromosikan meta uang lokal mereka untuk perdagangan.

Langkah ini membantu ekonomi dan bisnis asli mereka untuk berkembang dan memompa PDB nasional. Mayoritas negara-negara berkembang ingin bergabung dengan aliansi BRICS karena tetarik dengan inisiatif dedolarisasi.

Sebanyak 47 negara telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan aliansi BRICS sebelum KTT 2024. Di antara 46 negara tersebut, hanya 26 negara yang telah secara resmi mengirimkan aplikasi untuk bergabung dengan aliansi ini.

Sekitar 21 negara secara informal telah menyatakan minat mereka untuk menjadi bagian dari pengelompokan tersebut. Negara-negara berkembang yang ingin bergabung dengan kelompok ini berasal dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur.

"Lebih dari 40 negara telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS,? kata Pendiri Africa-China Centre for Policy Advisory Paul Frimpong dikutip dari WatcherGuru, Selasa (20/8/2024).

"Aliansi BRICS menarik sekelompok anggota potensial yang beragam karena didorong oleh keinginan bersama untuk menciptakan lanskap global yang lebih adil yang menurut banyak negara saat ini masih bias terhadap mereka."

KTT BRICS ke-16 akan diselenggarakan di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024. Blok yang beranggotakan 9 negara ini akan mendiskusikan topik-topik penting yang berkaitan dengan dedolarisasi, ekspansi, kesepakatan perdagangan, dan mata uang lokal di antara prospek keuangan lainnya.