JAKARTA - BRICS memproyeksikan keuangan global bakal sepenuhnya meninggalkan dolar AS pada 2031. Bank Sentral Rusia meyakini dunia akan mengalami revolusi keuangan dengan beralih ke mata uang digital meski ditentang oleh Amerika Serikat.

Rusia pun secara mengejutkan telah mengubah perspektif terhadap aset digital. Negara ini mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perdagangan internasional diselesaikan dalam bentuk kripto sejalan dengan pengembangan rubel digital Moskow. Rusia berharap proyek-proyek tersebut menjadi realitas ekonomi yang vital.

AS diketahui berada dalam posisi yang agak berbeda. Negara ini secara konsisten menentang penerbitan CBDC. Pada Mei tahun ini, AS mengesahkan undang-undang yang melarang Federal Reserve untuk menerbitkan aset digital tersebut. Apabila benar itu terjadi maka BRICS memastikan AS akan jauh tertinggal.

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina menegaskan CBDC akan menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

"Menurut kami, ada banyak keuntungan yang jelas bagi orang-orang untuk menggunakan rubel digital," kata Nabiullina kepada media pemerintah Rusia dalam sebuah wawancara, dikutip dari Watcher Guru, Senin (5/8/2024).

"Kami percaya bahwa berkat keuntungan-keuntungan ini, rubel digital secara bertahap akan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan kita dalam waktu lima hingga tujuh tahun."

Tahap uji coba rubel digital akan dimulai pada 15 Agustus 2024, setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani mata uang ini menjadi undang-undang tahun lalu. Rusia bukan satu-satunya negara yang melakukan hal serupa. China dan India juga memberlakukan kebijakan serupa sedang bertransisi ke era digital. Mata uang digital ini dapat sangat bervariasi penggunaannya.

JAKARTA - Angka pengangguran di Amerika Serikat naik secara tidak terduga. Hal ini membuat pandangan para ahli ekonomi terbagi. Apakah Amerika berada di ambang resesi atau tidak?

Berdasarkan data yang dirilis, tingkat pengangguran melonjak ke level tertinggi dalam hampir tiga tahun sebesar 4,3 persen pada bulan Juli 2024. Peningkatan pengangguran itu dari 4,1 persen pada Juni, dan naik dari level terendah dalam lima dekade sebesar 3,4 persen pada April tahun lalu menjadi latar belakang, lebih dari sebelumnya.

Kondisi ini membuat bank sentral atau Federal Reserve (the Fed), kemungkinan akan melakukan penurunan suku bunga pada pertemuan di bulan September.


Mengutip Al Jazeera, ditulis Senin (5/8/2024), Peneliti Senior di Peterson Institute for International Economics, Gary Clyde Hufbauer mengatakan lonjakan angka pengangguran menunjukkan resesi pada 2025.

?Saya memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga kebijakannya pada bulan September, dan terus melakukan pemotongan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Respons tersebut mungkin akan memastikan resesi yang dangkal,?ujarnya

Bursa saham Amerika Serikat atau wall street bereaksi karena ketakutan akan resesi. Indeks Dow Jones anjlok lebih dari 700 poin atau hampir 2 persen pada perdagangan sore hari Jumat (2/8). Sementara S&P 500 yang lebih luas turun 2 persen. Bank-bank di Wall Street menyerukan penurunan suku bunga yang lebih besar dan lebih banyak dari yang diperkirakan sejauh ini.

Ekonom di Goldman Sachs dan Citigroup, mengubah harapannya terkait pemangkasan suku bunga menjadi 0,50 persen pada September dan November, lalu pada Desember sekitar 0,25 persen.

Semua ini disebabkan oleh lemahnya data selama seminggu, termasuk perlambatan manufaktur dan sentimen negatif ketenagakerjaan, yang mengarah ke tren penurunan perekonomian.

Namun, tidak semua ekonom melihat adanya tanda resesi di AS. Kepala Ekonom di Oxford Economics Nancy Vanden Houten menilai bahwa pihaknya tidak melihat adanya resesi. Meskipun pasar saham saat ini berperilaku seperti mengantisipasi hal itu.

?Laporan pekerjaan jelas lebih lemah dari perkiraan sebagian besar ekonom. Dan kami tidak mengabaikan tanda-tanda pasar tenaga kerja yang lebih lemah, namun ada hal-hal yang terjadi di bawah permukaan? kata Vanden Houten.

Menurutnya terdapat lebih banyak orang yang mencari pekerjaan, sekitar 420.000 orang memasuki angkatan kerja pada bulan lalu. Mereka adalah imigran baru yang bergabung dengan dunia kerja, dan itu adalah hal yang baik.

Selain itu, dalam survei ketenagakerjaan, terjadi lonjakan besar pada jumlah orang yang mengaku diberhentikan sementara tidak bekerja karena cuaca buruk. Hal itu mengacu pada melambatnya pekerjaan di Texas akibat Badai Beryl bulan lalu.

Asisten Direktur Moody?s Analytics, Matt Colyar mengatakan jumlah orang yang melaporkan tidak bekerja pada Juli karena cuaca buruk lebih tinggi dari pada bulan-bulan selain musim dingin sejak September 2017, ketika dampak Badai Harvey, Irma dan Maria hantam AS Tenggara

Ini hanyalah bukti bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Federal Reserve, memperlambat perekonomian, memperlambat lapangan kerja sehingga orang tidak terus berpindah pekerjaan dan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8-10 persen sedang terjadi. "Ini tidak menandakan resesi,? Colyar

JAKARTA - Menteri Perdagangan dan Industri India , Piyush Goyal secara tegas menolak investasi asing langsung (FDI) dari China seperti yang dirilis dalam survei ekonomi India baru-baru ini.

"Saat ini tidak ada pemikiran ulang untuk mendukung investasi China di negara ini," ujar Goyal dikutip dari Business Today, Senin (8/5/2024).

Survei Ekonomi India 2024, yang ditulis oleh Kepala Penasihat Ekonomi V Anantha Nageswaran bersama rekan-rekannya menguraikan dua jalur bagi India untuk menjadi pusat manufaktur global meningkatkan impor atau menarik lebih banyak investasi langsung dari China.



Piyush Goyal saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri India. Sebelumnya dia menjabat sebagai Ketua DPR di Rajya Sabha. Goyal juga pernah menjabat sebagai Menteri Perkeretapian dan Batubara pada 2017-2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Urusan Perusahaan dua kali pada 2018 dan 2019. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara untuk urusan Energi, Batu Bara, Energi Baru & Terbarukan 2014-2017 dan Menteri Pertambangan 2016-2017.

Goyal telah membuat Indian Railways mencapai rekor keselamatan terbaik. Selama 35 tahun di karir politiknya, Goyal telah memegang beberapa posisi penting menjadi pejabat di partai politik terbesar India, yaitu Partai Bharatiya Janata (BJP) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Eksekutif Nasional.

Dia merupakan lulusan terbaik hukum di Universitas Mumbai. Ia menikah dengan Seema, seorang aktivis sosial, dan memiliki dua anak, yaitu Dhruv dan Radhika, yang keduanya lulussan dari Universitas Harvard di Amerika Serikat (AS).

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga stabil hingga Juli 2023. Ini didukung tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kondisi tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi perang dagang dan geopolitik, serta normalisasi harga komoditas global.

Mahendra menyoroti tingkat ekonomi global yang melemah dengan inflasi yang termoderasi secara luas, termasuk di Amerika Serikat

"Perekonomian global secara umum terlihat melemah dengan inflasi termoderasi secara broad-based di tengah penurunan inflasi Amerika Serikat," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Di dalam negeri, kinerja perekonomian nasional dinilai masih cukup positif dan cenderung stabil dengan tingkat inflasi yang terjaga, ditambah berlanjutnya surplus neraca perdagangan.

Namun OJK menyoroti berlanjutnya tren penurunan harga komoditas yang telah memoderasi kinerja ekspor. Sejumlah faktor berpotensi mempengaruhi sektor jasa keuangan ke depan, mulai dari downside risk dari pelemahan perekonomian Tiongkok, tensi geopolitik yang masih sangat dinamis, serta fluktuasi harga komoditas ekspor utama.

"Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan agar tetap mencermati faktor-faktor risiko tersebut secara berkala," tandas Mahendra.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan segera memangkas suku bunga acuan pada tahun ini. OJK membaca terdapat potensi Fed Funds Rate (FFR) akan dipotong 2 - 3 kali.

Proyeksi ini hadir seiring inflasi AS yang termoderasi secara luas, meskipun berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

?(Ada) ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga kebijakan Bank Sentral Amerika FFR sebanyak dua atau tiga kali di sisa tahun 2024 ini.? kata Ketua Dewa KomisionerOJKMahendraSiregar dalam konferensi pers RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

"Jika kita melihat inflasi bergerak turun,kurang lebih sesuai dengan ekspektasi, pertumbuhan juga tetap cukup kuat, dan pasar tenaga kerja tetap konsisten dengan kondisi saat ini, maka saya pikir pemotongan suku bunga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pertemuan September," katanya.

Mahendra melihat ketidakpastian global masih terjadi seiring tensi perang dagang dan krisis geopolitik, termasuk stimulus fiskal dan moneter dari Bank Sentral Tiongkok, hingga flukutasi harga komoditas.

?Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan agar tetap mencermati faktor-faktor risiko tersebut secara berkala.? paparnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku mendapatkan perintah dari Jokowi agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menampung program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto termasuk makan bergizi gratis. Dia memastikan bahwa program tersebut masuk dalam postur APBN 2025.

"Jadi kami mulai menghitung program-program yang sudah disebut seperti makan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program insentif baru yang akan difinalkan tim presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025," jelasnya saat memberikan keterangan pers usai ratas bersama Jokowi terkait di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan bahwa Jokowi meminta proses transisi pemerintahan baru ini bisa berjalan dengan mulus. Ia pun mengklaim proses transisi dapat berjalan dengan baik. "Proses transisi berjalan sangat baik, komunikasi intens antara pemerintah sekarang dan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih," imbuhnya.

Lebih lanjut, setelah mendapatkan arahan dari Jokowi, total anggaran program prioritas termasuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. "Mengenai detil-nya presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan tim-nya terkait pelaksanaan," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di era Prabowo Subianto. Anggaran tersebut baru akan diketahui saat pembacaan Nota Keuangan APBN 2025 pada 16 Agustus 2025 mendatang.

"Karena APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit, ya," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025, Senin (5/8/2024).

Adapun pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp90,4 triliun sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 menganggarkan proyek IKN dari APBN sebesar Rp72 triliun. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Setelah Pakistan menerima paket talangan baru senilai USD7 miliar (sekira Rp112 triliun, kurs Rp16.000/USD) dari Dana Moneter Internasional (IMF) bulan Juli lalu, Islamabad telah memulai pembicaraan dengan Beijing mengenai penjadwalan ulang utang China senilai miliaran dolar.

Penjadwalan utang itu dilakukan seiring negara itu berupaya memberlakukan reformasi ekonomi. Di atas meja, terdapat proposal untuk menunda setidaknya USD16 miliar (sekitar Rp96 triliun) utang sektor energi ke China, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman tunai senilai USD4 miliar karena menipisnya cadangan devisa.

Minggu lalu, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb berada di Beijing untuk menyampaikan proposal mengenai perpanjangan jatuh tempo utang untuk sembilan pembangkit listrik yang dibangun oleh perusahaan China di bawah Koridor Ekonomi Pakistan-China (CPEC) yang bernilai miliaran dolar.

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan pada rapat kabinet federal bahwa ia telah menulis surat kepada pemerintah China yang meminta penjadwalan ulang utang. Untuk diketahui, reprofiling utang berbeda dengan restrukturisasi utang karena jumlahnya tidak dipotong, melainkan tanggal jatuh tempo pembayarannya diperpanjang.

Islamabad berada di bawah tekanan besar untuk merundingkan kembali perjanjian mahal dengan produsen listrik, terutama perusahaan China, untuk menurunkan harga listrik.

Sejak CPEC ditandatangani pada tahun 2015 dan menjadi salah satu komponen terbesar Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China, Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengembangkan infrastruktur di Pakistan.Menurut data tahun 2022, Pakistan memiliki utang China senilai USD26,6 miliar, lebih banyak dari negara lain mana pun di dunia.

Nilai proyek CPEC mencapai USD65 miliar, dengan tujuan utama membangun koneksi pengiriman barang China dari pelabuhan Gwadar di Laut Arab melewati perbatasan pegunungan ke wilayah Xinjiang Chinak. CPEC juga telah mengalokasikan miliaran dolar untuk pengembangan infrastruktur energi di Pakistan.

Dikutip dari DW, Senin (5/8/2024), Azeem Khalid, seorang pakar investasi China di Pakistan, mengatakan bahwa pembangunan pembangkit listrik yang didanaiChina telah memperburuk kesulitan ekonomi Pakistan.

"Daripada membangun pembangkit listrik milik pemerintah, Pakistan mengizinkan perusahaan-perusahaan China untuk beroperasi sebagai Produsen Listrik Independen (IPP), yang menyebabkan pembayaran kapasitas terlepas dari produksi. Hal ini pada dasarnya menyebabkan penduduk membayar listrik yang tidak mereka gunakan," jelas Khalid.

Safiya Aftab, ekonom yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa suku bunga pinjaman China tidak lunak dan berkisar sekitar 3,7%. "Pinjaman ini diberikan untuk infrastruktur, yang secara teori seharusnya mulai menghasilkan keuntungan. Menurut saya, masalah utamanya adalah kapasitas penyerapan Pakistan yang buruk. Pemerintah tidak dapat melanjutkan proyek sesuai jadwal," tuturnya.

Analis Khalid yakin pinjaman ini "sulit untuk dilunasi karena suku bunga yang sangat tinggi, yang melebihi kapasitas pembayaran pemerintah." "Semakin banyak relaksasi dan perpanjangan yang tersedia, semakin baik bagi Pakistan. China, yang menyadari kesulitan keuangan Pakistan, sering kali memberikan ruang bernapas tetapi terkadang memanfaatkan utang ini untuk kepentingannya," kata Khalid.

Analis mengatakan bahwa pinjaman CPEC awalnya disajikan sebagai opsi termurah untuk pinjaman internasional. Akan tetapi kemudian diketahui bahwa pembayarannya akan jauh lebih mahal dari yang diharapkan.

"Perjanjian tersebut, yang sangat menguntungkan China, dinegosiasikan dengan buruk, sehingga proyek tersebut terlalu banyak dijanjikan dan kurang terlaksana. Publik dan media disesatkan oleh menteri perencanaan saat itu dan timnya untuk menggambarkan CPEC sebagai pengubah permainan ekonomi yang signifikan bagi Pakistan dan kawasan tersebut," kata Khalid.

Ekonom Kaiser Bengali berpendapat bahwa mengubah struktur pembayaran utang China "hanya perbaikan sementara", yang juga bergantung pada kemurahan hati dari pihak China, bahkan jika penataan ulang profil dan perpanjangan pinjaman dari China telah membantu Pakistan memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternalnya beberapa kali di masa lalu.

"Utang China sangat besar dan pelunasan utang adalah satu-satunya pilihan. Tumpukan utang yang besar itu menghancurkan ekonomi," katanya.

"Ini menjadi semakin rumit, berapa lama China akan melunasi utang-utang ini, karena mereka memiliki batas bawah sendiri untuk pinjaman-pinjaman ini dalam proyek-proyek bisnis mereka. Mereka meminjamkan uang ke banyak negara dan tidak ingin membuat preseden dengan menunda dan merundingkan ulang proyek-proyek karena akan memengaruhi kepentingan mereka," tambahnya.

Di bagian lain, baik pejabat Pakistan maupun China terus menepis kritik bahwa proyek CPEC telah memperdalam kesulitan ekonomi Islamabad. Keduanya juga membingkai skema CPEC tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi.

Siaran pers dari Sekretariat CPEC Kementerian Perencanaan, Pembangunan, dan Prakarsa Khusus Pakistan menyatakan, Islamabad bergabung dengan CPEC karena "pengaturan pembiayaan yang menguntungkan" dan bahwa China telah "melangkah maju untuk mendukung pembangunan Pakistan pada saat investasi asing mengering."

"CPEC telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pakistan untuk tumbuh secara ekonomi. "Ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi," tandas pernyataan tersebut. Namun demikian, faktanya masalah utang Pakistan tidak akan hilang begitu saja.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 mencapai 5,05 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini menunjukan pertumbuhan ekonomi melambat dibandingkan kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen dan juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,17 persen.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 masih dalam kondisi yang cukup baik.

"Saat ini BPS menyampaikan growth di kuartal kedua yang cukup baik, yang masih cukup baik dan memiliki momentum yang harus kita jaga, konsumsi, investasi, ekspor, impor yang kita akan perhatikan," jelasnya usai rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

Bendahara Negara itu menuturkan pada semester kedua yaitu kuartal ketiga dan keempat, pemerintah masih akan melihat faktor yang mampu menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 persen hingga 5,2 persen.

Namun, lanjut Srimul, hal itu tentulah tidak mudah karena saat ini perekonomian global cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi.

"Nah ini yang kami bersama Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) nanti dengan arahan Bapak Presiden Jokowi akan melakukan beberapa langkah kebijakan-kebijakan untuk 2024," tutupnya.

Sebelumnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat 5,05 persen year-on-year (YoY).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan (konsumsi rumah rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal II-2024 (April-Juni). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit di bawah 5 persen. Adapun kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 54,53 persen.

"Pada kuartal II-2024 komponen ini tumbuh cukup kuat yaitu sebesar 4,93 persen. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat," kata Edy, Senin (5/8/2024).

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kabar terkait kebijakan gaji Pegawai Sipil Negara (PNS) yang akan disesuaikan pada 2025 mendatang.

Menurut Menkeu, penyesuaian gaji abdi negara ini akan disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan, ya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers Menteri usai Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025, Senin (5/8/2024)

Adapun kenaikan gaji PNS masuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Dijelaskan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo tetap akan melakukan pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13, disamping tetap melakukan penyesuaian gaji ASN.

Terkait gaji PNS juga rencananya akan digelar dalam Sidang Paripurna DPR RI RAPBN Tahun Anggaran 2025 yang akan digelar pada 16 Agustus 2024 mendatang.

"Kita nanti akan liat di dalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dan presiden saat ini, gitu ya," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, informasi kenaikan gaji PNS disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mengatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan sudah masuk dalam pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025. Hal ini tinggal menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh Presiden langsung.

Suharso mengatakan, kenaikan gaji PNS tahun 2025 utamanya akan dialokasikan untuk para pegawai fungsional penting. Seperti salah satu yang disebut adalah PNS di sektor jasa kesehatan yang akan menerima kenaikan gaji tahun depan.

"Ada kenaikan (gaji PNS), sedang dihitung, slotnya ada, yang pertama pekerja fungsional penting, misal di bidang kesehatan, itu yang kita dorong," kata Suharso saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/7/2024).

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbang di awal pekan ini, beriringan dengan penurunan tajam bursa saham Asia. Pada Senin (3/8), IHSG merosot 3,4% atau 248 poin ke 7.059 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG sempat turun hingga 6.998 sebelum mempersempit pelemahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pergerakan IHSG selalu fluktuatif setiap harinya. Sebab itu, ia meminta agar para investor tak perlu khawatir terkait kondisi IHSG

"IHSG itukan daily-nya fluktuatif, jadi kita tidak perlu khawatir," jelasnya dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Airlangga juga mewaspadai terkait ancaman resesi AS. Dia mengakui resesi AS akan memicu keluarnya aliran modal dari pasar domestik ke AS (capital flight). Mengingat tingkat suku bunga domestik masih lebih tinggi dari laju inflasi.

"Terkait dengan AS tentu kita terus monitor. Namun, kita juga tahu bahwa kita harus menjaga supaya tidak terjadi capital flight akibat perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia maupun di negara lain termasuk dolar AS," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap tingkat suku bunga Bank Sentral atau The Fed dapat diturunkan pada kuartal IV-2024 mendatang. "Tentu kalau kita lihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gap-nya agak tinggi," pungkas Airlangga.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 mencapai 5,05% (yoy). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,11% yoy.

"Ditopang oleh oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08 persen pada semester I 2024 bila dibandingkan periode sama tahun lalu (c-to-c)," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, dalam rilis berita resmi statistik BPS, Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi kuartal II atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun, PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun.

?Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024, bila dibandingkan dengan kuartal II 2024, tumbuh sebesar 5,05%. Bila dibandingkan dengan kuartal I 2024 secara quarter to quarter (qtq) tumbuh sebesar 3,79%,? terangnya.

Pertumbuhan ekonomi secara kuartal tumbuh sejalan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yaitu pertumbuhan ekonomi di kuartal II lebih tinggi bila dibandingkan dengan kuartal I 2024.