Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Namun, ia tak menjelaskan bagaimana dapat angka Rp750 triliun tersebut. Ia hanya mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu.

"Kita baru bicara uang, mampu enggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian, sumber daya manusianya gimana?" ucapnya mempertanyakan.

Selepas rapat, Ara menegaskan bahwa anggaran Kementerian Perumahan yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Walau, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.

Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah. Termasuk, apakah ada peluang lebih rendah dari hitungan DPR RI yang mencapai Rp750 triliun per tahun.

"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau gak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai," jelas Ara.

"Sekarang saya harus kreatif, saya gak mau pasrah," tegasnya.

Anak buah Prabowo itu hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengubah skema penyaluran subsidi untuk LPG.

Sedangkan, penyaluran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik akan diubah skemanya yang kemungkinan besar akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun belum diputuskan.

"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG. Untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ujar Bahlil di kantornya, Senin (4/11).

Dengan demikian, maka skema penyaluran subsidi LPG akan tetap secara tidak langsung dan pembelian bisa dilakukan dengan menggunakan NIK.

"Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, sampai saat ini pendataan pendaftaran NIK untuk pembelian LPG subsidi tengah berlangsung. Diharapkan bisa segera selesai agar kebijakan pembelian menggunakan data bisa diimplementasikan.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," imbuhnya.

Pemerintah, kata Bahlil menargetkan pendataan pelanggan pengguna LPG 3Kg bisa selesai pada awal tahun depan. Dengan demikian, nantinya yang bisa membeli gas melon tersebut adalah hanya orang miskin.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Direktur Utama Pertamina yang baru Simon Aloysius Mantiri mengucap janji, akan membawa perusahaan pelat merah yang baru dipimpinnya menuju masa depan yang lebih baik.

Janji ia ucapkan setelah diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bos Pertamina. 

"Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina," katanya Senin (4/11) seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina.

Tak hanya itu, ia juga bertekad meneruskan keberlanjutan program Pertamina yang telah berjalan baik di era Nicke Widyawati. Salah satunya dalam mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

[Gambas:Instagram]

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Dalam perombakan itu, ia mencopot Nicke Widyawati dari posisinya sebagai direktur utama dan menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi penggantinya. 

Selain itu, Erick juga mengangkat mantan Ketua Umum PSSI M Iriawan atau Iwan Bule menjadi komisaris utama Pertamina.

Ia mengatakan pergantian dilakukan demi penyegaran. Ia menambahkan Nicke sudah cukup bagus dan lama dalam memimpin Pertamina.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal," katanya usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Beliau (Nicke Widyawati) sampai 6 tahun saya rasa (menjadi dirut Pertamina). Jarang loh dirut Pertamina selama itu. Jadi, saya mengapresiasi kinerjanya," jelas Erick.

Sementara terkait Iwan Bule, Erick mengatakan penunjukan sebagai komisaris utama dilakukan demi mencegah kebocoran di tubuh Pertamina.

"Kan memang itu (penunjukan Iwan Bule) bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," tegas Erick.

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk mewujudkan itu, setelah 10 hari dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi membahas terkait perubahan skema subsidi BBM ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dua opsi yang akan ditempuh pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM, salah satunya adalah bantuan berupa BLT.

Hal itu menurutnya adalah perintah Prabowo dalam rangka membenahi subsidi energi yang selama ini justru banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Jumat (1/11).

Ia menyayangkan selama ini masih banyak orang kaya dengan mobil mewah yang 'meminum' BBM subsidi, seperti Pertalite. Karenanya, pembenahan harus segera dilakukan.

Bahlil pun mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi energi BBM dan juga listrik akan diputuskan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai ia melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," ujar dia, Senin (4/11).

Ia mengungkap saat ini pembahasan masih terus dilakukan untuk mencari skema penyaluran subsidi yang terbaik agar tak malah dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sementara, kelompok menengah ke bawah atau kalangan orang miskin justru banyak yang tidak menerima manfaat yang seharusnya dirasakan oleh mereka. Oleh karenanya, perubahan skema penyaluran dinilai menjadi sangat penting.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," tutur Bahlil.

Lantas tepatkah kebijakan pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi itu, bagaimana juga caranya agar perubahan itu tak justru menyengsarakan rakyat?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai sebenarnya penyaluran subsidi BBM berbasis harga barang dan BLT adalah dua hal yang berbeda.

Menurutnya, peralihan subsidi BLT mengandung dua kebijakan.

Pertama, mencabut subsidi BBM sehingga otomatis harga bahan bakar akan mengikuti harga pasar atau berdasarkan harga keekonomian BBM. Kedua, anggaran subsidi tersebut dipakai untuk kebijakan BLT, terlepas apakah jumlahnya sama atau tidak.

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, total anggaran BLT lebih kecil ketimbang anggaran subsidi yang dicabut. Hal itu, kata dia, terjadi karena BLT pada umumnya sangat ditargetkan hanya kepada kalangan terbatas yang dianggap layak.

Sementara subsidi BBM dengan harga barang berlaku cenderung lebih umum.

"Jadi, apakah peralihan ke BLT ini tepat atau tidak, tergantung sudut pandang. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak tambahan anggaran, tentu kebijakan BLT jauh lebih tepat, karena anggarannya bisa lebih kecil ketimbang pemberian subsidi energi, baik BBM maupun listrik," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

"Namun jika dilihat secara makro, tetap masyarakat akan terkena rugi lebih banyak, karena pencabutan subsidi akan berimbas kepada kenaikan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya," imbuhnya.

Berdasarkan perhitungannya, Ronny mengatakan idealnya BLT yang diberikan untuk subsidi BBM adalah sekitar Rp180 ribu-Rp250 ribu per bulan untuk tiap orang. Hal itu juga mengasumsikan kenaikan harga BBM menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Belum lagi mempertimbangkan pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM.

"Dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter sehari, katakan contohnya pelaku ojek online, maka ada pertambahan beban biasa Rp6.000 sehari. Lalu dikali 30 hari setara dengan Rp180 ribu sebulan. Jika dihitung demikian, maka BLT paling sedikit sekitar Rp180 ribu per bulan," kata Ronny.

Soal ketepatan target penyaluran, Ronny menilai hal itu sangat bergantung kepada pendataan. Menurutnya, hal ini penting untuk dijelaskan kepada publik.

Ia melihat berdasarkan pengalaman selama ini, data antara beberapa departemen saja bisa berbeda. Maka itu ia mempertanyakan data mana yang akan dipakai pemerintah untuk penyaluran subsidi BBM dengan BLT.

Sementara jika penyaluran nantinya dilakukan secara tunai atau nontunai kembali kepada kesiapan infrastruktur digital pemerintah. Patut dipertanyakan pula bagaimana menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tak memiliki rekening bank dan tidak 'melek' financial technology.

"Hal ini juga harus dibuat terang benderang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada data, lalu kepada kesiapan infrastruktur keuangan jika memang bentuknya tidak tunai. Artinya, akan ada pekerjaan tambahan bagi pemerintah untuk menyiapkan itu semua," ucap Ronny.

Menurutnya, inti dari perubahan skema subsidi energi BBM adalah pencabutan dari subsidi itu sendiri. Jika publik tak terlalu terganggu dengan kenaikan harga, Ronny berkata maka BLT akan menjadi kebijakan basa-basi saja seperti yang sudah berjalan selama ini.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa menghemat impor BBM, sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Hal ini akan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, Bhima menyebut fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi yang tidak semua berkategori miskin juga perlu diperhatikan. Jika mekanismenya diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class.

"Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi. BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," tutur Bhima.

[Gambas:Photo CNN]

Ia khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Hal ini akan berujung pada kenaikan inflasi dikarenakan BBM subsidi juga dinikmati pelaku usaha UMKM.

Maka itu, Bhima menyarankan perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku UMKM. Jika tidak, konsumsi rumah tangga dikhawatirkan bisa tumbuh di bawah 4 persen secara tahunan tahun depan.

Ia juga mengungkap pemerintah bisa saja mendorong konversi nomor ponsel menjadi rekening bank untuk menanggulangi jika ada masyarakat kelas bawah yang belum memiliki rekening.

"Pengawasan harus berlapis dan aduan penyimpangan BLT dari masyarakat perlu langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.

Bhima berkesimpulan jika mekanisme perubahan skema subsidi energi ini belum siap maka bisa berantakan di lapangan. Apalagi, ia melihat pemerintah seolah hanya ingin BLT kompensasi ke orang miskin, padahal yang rentan juga banyak bergantung ke BBM subsidi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 77.219 produk makanan ringan La Tiao yang mengandung zat berbahaya telah beredar di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua BPOM Taruna Ikrar memaparkan peredaran itu terjadi di 214 toko ritel, 27 distributor, dan 100 kantin sekolah. Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM bertindak cepat untuk menarik dan mengamankan produk-produk tersebut dari peredaran.

Taruna menjelaskan bahwa keputusan untuk menarik produk La Tiao ini dilakukan karena adanya kandungan bakteri Bacillus Cereus yang dapat menghasilkan racun dan telah berdampak ke kesehatan konsumen di tujuh daerah.

"Karena memang di dalamnya mengandung Bacillus Cereus yang bisa menimbulkan toksin dan telah berdampak di tujuh daerah. Tentu kita tidak ingin rakyat kita akan ada kejadian luar biasa berikutnya," ujar Taruna.

Ia menambahkan dari 341 sarana distribusi yang diperiksa, BPOM mendapati bahwa sebanyak 33 sarana, termasuk 20 distributor dan 12 ritel, masih menjual produk La Tiao. Total produk berbahaya ini mencapai 77.219 buah dengan 95 varian, di mana 76.420 buah telah diamankan dan 49 buah dimusnahkan karena kedaluwarsa atau tidak memiliki izin edar.

"Dari 77.219 buah La Tiao tadi, atau 95 item varian, telah disampling sejumlah 750 buah, diturunkan dari rak display, diamankan sementara sejumlah 76.420 buah, dan sejumlah 49 buah tadi dimusnahkan karena kadaluarsa atau tanpa tanpa izin edar," ungkap Taruna.

BPOM juga menjelaskan bahwa peredaran La Tiao sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, lonjakan kasus keracunan baru-baru ini diduga terkait dengan perubahan dalam produksi atau faktor penyimpanan yang membuat produk ini berubah dari pangan resiko rendah menjadi resiko tinggi.

"Awalnya, produk ini dianggap pangan risiko rendah, tapi kini terklasifikasi risiko tinggi karena adanya potensi tumbuh mikroorganisme berbahaya seperti Bacillus Cereus, bahkan mungkin bakteri lain seperti Salmonella atau jamur yang bisa memicu kerusakan sistem saraf dan hati," jelas Taruna.

Lebih lanjut, BPOM menyatakan dari 73 varian La Tiao yang didaftarkan, hanya 6 produk yang terdistribusi resmi dan memiliki izin edar, di mana 4 di antaranya telah ditarik dari pasar. BPOM mengindikasikan bahwa produk lainnya masih dalam tahap evaluasi keamanan.

"Ada 73. Tapi dari 73 yang ada izin edarnya yang didaftar oleh importer, cuma 6 yang ternyata didistribusikan. Dari 6 yang didistribusikan yang lagi viral itu, 4 telah kami ambil. Kenapa? Karena 4 itu terbukti. Dan boleh jadi yang lainnya terbukti juga," tutup Taruna.

Taruna menghimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk La Tiao dan segera melaporkannya kepada pengawas obat dan makanan jika telah terlanjur membeli.

"Anjuran kami bahwa untuk produk ini sebaiknya masyarakat jangan mengonsumsi, kalau sudah ada dilaporkan kepada pengawas obat dan makanan," pungkasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (5/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola pergerakan IHSG masih berada dalam rentang konsolidasi wajar meski di tengah tekanan yang terjadi.

"Kondisi perekonomian yang stabil tercermin dari data terlansir, masih menjadi penopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.401 dan resistance 7.566.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, ⁠GGRM, ⁠BBRI, ⁠BBCA, ⁠ASII, ⁠ASRI, ⁠UNVR, ⁠ICBP, dan ⁠PWON.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memproyeksi IHSG akan dibuka menguat setelah melemah pada penutupan hari sebelumnya.

"IHSG mempertahankan peluang untuk memulai pembalikan tren pada pekan ini," kata dia.

Ia memperkirakan IHSG akan berada di level support 7.449 dan resistance 7.752.

IHSG ditutup di level 7.479 pada Senin (4/11) sore. Indeks saham melemah 25,75 poin atau minus 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,06 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,30 miliar saham.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November mendatang. 

"Kami punya batas waktu sampai 7 November," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11).

Yassierli mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha. 

Namun, ia tak mengungkap isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut. Ia hanya menyatakan formula kemungkinan besar akan mempertimbangkan hasil putusan MK atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Hasil putusan MK katanya sudah ia diskusikan dengan Dewan Pengupahan Nasional, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

Aspirasi yang disampaikan baik pengusaha maupun pekerja terkait putusan MK tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Yang jelas, amar keputusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kita akan tinjau bersama," katanya.

MK memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang bermuara pada tujuh isu besar, pada pokoknya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menepis isu angsuran atau biaya yang harus dibayar masyarakat untuk program 3 juta rumah bakal diambil dari pemotongan subsidi BBM.

"Saya belum dengar ada (pembahasan) itu," tepis Ara usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Cuma, memang (yang) kita bicarakan itu, yang saya ingat saya bicara bagaimana data. Karena data itu problem besar di kita," jelasnya.

Ara menegaskan dirinya masih harus mengumpulkan data siapa saja yang berhak memiliki rumah dari program Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, ada tumpang tindih data dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

Ia menegaskan banyaknya versi data itu membuat kerja pemerintah tidak efisien. Namun, Ara mengklaim Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan.

"Saya rasa keputusan Presiden Prabowo sudah sangat bagus, itu yang melakukan (menyiapkan data) BPS. Sehingga datanya itu terpusat. Masalahnya, sebelum data dari BPS itu jadi, bagaimana kita melakukannya?" jelas Ara.

"Kita bangun (perumahan gratis) di Tangerang, gotong royong. Delapan bulan kalau jadi, empat bulan, kan kita bisa pakai data itu. Kita doakan data itu bisa segera jadi sehingga kementerian/lembaga bisa pakai data itu untuk bansos kah, bantuan pendidikan, kesehatan. Sehingga ada satu data yang dipakai oleh semuanya," harapnya.

Isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi bantuan langsung kepada masyarakat untuk membayar angsuran kepemilikan rumah.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membantah isu tersebut. Ia menegaskan tak ada pembahasan pemotongan subsidi pertalite Cs demi angsuran program 3 juta rumah.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

"Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan soal alasan pemerintahan Prabowo Subianto mau membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

AHY mengatakan rencana pembangunan proyek itu muncul karena pemerintah menilai pembangunan sejumlah tanggul pantai yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru yang memiliki tinggi 4,8 meter tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11) seperti dikutip dari detik.com.

Atas kondisi tersebut, saat ini pemerintah mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Wacana pembangunan tanggul raksasa menguat kembali belakangan ini setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.

Kabarnya, setelah dilantik, Prabowo akan membangun tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri sekaligus memepet Ford Motor Company dan Volkswagen (VW) untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tentu dengan rencana kunjungan Bapak Presiden (Prabowo), kemarin sudah kita masukkan ke Pak Menteri Luar Negeri (Menlu Sugiono), untuk mulai berdiskusi (dan) mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Kita ingin menjadi sebuah supply chain ecosystem electric vehicle (EV) battery dunia. Dan juga (investasi) Volkswagen," tambah Erick.

Erick menyebut kerja sama tersebut nantinya akan dieksekusi oleh PT Vale Indonesia Tbk. Ia menegaskan Pemerintah Indonesia telah berhasil mengakuisisi saham Vale sebesar 34 persen melalui BUMN MIND ID.

Menurut bahan paparan Erick, kerja sama Vale dengan Ford Motor Company dan Volkswagen AG sudah dilakukan. Rencana investasinya senilai US$6,5 miliar alias Rp102 triliun (asumsi kurs Rp15.744 per dolar AS) untuk proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Menteri BUMN menegaskan hilirisasi nikel harus terus dijaga. Ini demi menjadikan Indonesia supplier terbesar dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

Ia juga mencontohkan kerja sama MIND ID dengan Contemporary Amperex Technology Co., Ltd alias CATL. Kolaborasi dengan produsen baterai mobil listrik China itu mencapai US$5,5 miliar dan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Ini 2026 sudah keluar baterainya dan beberapa konsumen mobil dunia saya lihat kemarin sudah mulai kontrak," ucapnya.

Presiden Prabowo akan berangkat ke luar negeri selama setengah bulan pada November 2024 ini. Sang Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda internasional di luar negeri, mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hingga Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

KTT APEC akan digelar pada 13 November 2024 hingga 16 November 2024 di Peru. Sedangkan KTT G20 dihelat di Brasil pada 14 November 2024 sampai 16 November 2024.

Badan Pangan Nasional (Bapannas) buka suara terkait keamanan Anggur Shine Muscat asal China. Pernyataan mereka berikan setelah melakukan serangkaian uji keamanan pangan atas buah tersebut.

Ketua Bapannas Arief Prasetyo Adi mengungkap pihaknya telah melakukan pengujian cepat terhadap 350 sampel Anggur Shine Muscat. Pengujian dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah.

Dari hasil uji tersebut, pihaknya mendapatkan kesimpulan 90 persen sampel anggur Shine Muscat bebas residu. Sementara 10 persen lainnya terdeteksi mengandung residu dengan kadar di bawah ambang batas.

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90 persen negatif dan 10 persen sampel terdeteksi positif dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," ungkap Arief.

Selain itu, Bapannas telah melakukan uji laboratorium mendalam terhadap 240 sampel Shine Muscat. Hasilnya menunjukkan bahwa 219 sampel negatif residu pestisida.

Sementara 21 sampel memiliki residu dalam jumlah aman. Bapannas menegaskan tidak ada kandungan senyawa berbahaya seperti klorfirifos atau endrin aldehyde, sebagaimana sempat dilaporkan oleh media di Thailand.

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada sampel anggur Shine Muscat. Hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih jauh di bawah Batas Maksimum Residu (BMR). Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan Thailand yaitu klorfirifos dan endrin aldehyde," ujar Arief.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) juga menyatakan, pemeriksaan anggur Shine Muscat di berbagai pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, menunjukkan residu pestisida seperti Metalaxyl, Cyprodinil, dan Pyriproxyfen masih di bawah ambang batas.

Hasil ini sejalan dengan uji keamanan yang dilakukan oleh otoritas pangan di Malaysia dan Singapura, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi anggur ini dengan aman.

Menanggapi hasil ini, Bapannas menghimbau masyarakat untuk tetap mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada residu atau cemaran lain di permukaan buah, mengingat anggur sering dikonsumsi tanpa dikupas.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu membaca label pangan, memilih komoditas dengan izin edar, dan meningkatkan konsumsi pangan lokal, yang sejalan dengan Perpres 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Auditorat Utama Investigasi (AUI) meluncurkan panduan bernama Panduan Wawancara Investigatif dengan SANTAI.

Panduan ini merupakan hasil Proyek Perubahan (Proper) yang dikembangkan oleh Dr. Najmatuzzahrah sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (Diklat PKN II) Angkatan XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Proper ini dikembangkan di bawah bimbingan Coach Suseno dan Mentor I Nyoman Wara.

Diklat PKN II merupakan program pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang adaptif dan inovatif di sektor pemerintahan.

Dalam pelatihan yang diselenggarakan LAN RI ini, para peserta diajarkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan di lingkungan kerja masing-masing dan mengembangkan solusi nyata melalui proyek perubahan.

Metode SANTAI merupakan panduan wawancara investigatif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 16. Tujuan itu adalah untuk membangun institusi yang damai, adil, dan kuat.

"Panduan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengumpulan data, tetapi juga menjaga etika dan pendekatan humanis, menciptakan lingkungan yang kondusif dan non-intimidatif selama wawancara investigatif," demikian keterangan tertulis BPK pada Senin (4/11).

Metode SANTAI, yang merupakan singkatan dari Siapkan, Ajak, Narasi, Telaah, Akhiri, dan Interpretasi, dirancang sebagai adaptasi dari model wawancara investigatif global seperti PEACE, PRICE, KREATIV, MENDEZ PRINCIPLE, dan UN MANUAL.

Metode ini menekankan pada pendekatan wawancara yang humanis, mengutamakan etika, serta fokus pada pengumpulan fakta tanpa paksaan.

Najmatuzzahrah memimpin proyek ini dengan visi untuk menciptakan panduan yang tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dengan budaya dan kebutuhan operasional BPK.

Melalui proyek ini, dia berhasil mengintegrasikan pendekatan humanis ke dalam praktik investigatif BPK, menjadikan metode SANTAI sebagai terobosan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan investigatif BPK.

"Dengan peluncuran panduan ini, BPK dan LAN RI menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," demikian BPK.