Hasil uji Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa anggur muscat aman dikonsumsi.

Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangak Yusra Egayanti melakukan uji cepat terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan bersama dinas yang menangani urusan pangan provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman," katanya dalam rilis resmi, Kamis (31/10).

Ia mengungkapkan rapid test dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota. Rinciannya, 90 persen negatif dan 10 persen lainnya ada kandungan residu dalam jumlah aman.

Meski memastikan anggur muscat aman, Bapanas menegaskan tetap memperhatikan sampel uji lain. Yusra menegaskan sampel sisanya dikirim ke laboratorium untuk memastikan kandungan anggur tersebut.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional (Arief Prasetyo Adi), kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala," tegas Yusra.

Di lain sisi, Bapanas mengimbau seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur. Ia menyarankan untuk memilih anggur yang memiliki izin edar serta cuci dengan air bersih mengalir sebelum dikonsumsi.

Yusra mengatakan Bapanas juga tengah menggencarkan gerakan mengonsumsi buah lokal. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengklaim buah lokal memiliki keunggulan, antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena mengonsumsi buah sesuai musimnya.

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ucap Rinna.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 Tahun 2024 (tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal) ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat," tandasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) akan melarang peredaran dan konsumsi anggur Shine Muscat impor apabila dalam pemeriksaan yang tengah berproses ditemukan kandungan residu kimia berbahaya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut saat ini Kementan tengah berkoordinasi dan menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Intinya ya, kita kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya [residu berbahaya], tentu akan kita kaji dan akan kita larang," kata Sudar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Sudar pun memastikan pemerintah akan menyetop impor anggur Muscat tersebut bila ternyata memang ditemukan kandungan berbahaya.

Ia menjelaskan, teknisnya Kementan akan berkoordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor.

"Ya harus dong [setop impor], kan berbahaya," kata dia.

Di sisi lain, Sudar juga menilai tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi anggur. Selain itu, ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia meminimalisir kegiatan impor, salah satunya termasuk buah-buahan.

Sudar pun berkomitmen untuk memperkuat aktivitas riset sehingga Indonesia mampu menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain.

"Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita maksimalkan kalau itu bisa diproduksi," ujar Sudar.

BPOM sebelumnya sudah angkat bicara soal beredarnya anggur Shine Muscat yang mengandung residu pestisida berbahaya di Thailand.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan hingga saat ini belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu pestisida pada anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia.

Namun, BPOM bakal melakukan koordinasi dengan Kementan terkait temuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah residu pestisida yang sama ditemukan pada anggur Shine Muscat yang beredar di pasar Indonesia.

Selain itu, BPOM juga bakal melakukan sampling ke beberapa toko atau pasar terkait temuan tersebut.

PT Pertamina (Persero) memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) yang hingga Oktober 2024, telah menjangkau 102 desa di seluruh Indonesia.

Per Oktober 2024, Pertamina resmi menambah DEB di 17 desa, masing-masing di Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatra Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih diikuti pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan energi bersih, sehingga manfaat bagi pengembangan ekonomi jadi optimal. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mengelola energi secara mandiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," kata Fadjar.

Selain mendukung swasembada energi, program DEB juga penting untuk mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada 2060. Setiap tahun, program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Pada saat bersamaan, DEB turut berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang dimanfaatkan untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal, sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Untuk itu, Pertamina ditegaskan akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada 2024, Pertamina menargetkan penambahan DEB di 79 wilayah. Progres saat ini, sebagian sudah dilakukan survei, dan sebagian lagi tengah dalam proses instalasi.

Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

Menurutnya, saat ini sudah ada konsultan yang menyusun proyek tanggul laut raksasa untuk direalisasikan secepatnya. Tanggul laut raksasa dibangun guna menyelamatkan pantura Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi amblas, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra," bebernya lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp164,1 triliun. Rencananya, pembiayaan proyek menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek giant sea wall diharapkan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah utara Jawa.

"Kita akan terus mendorong pembangunan giant sea wall di utara Jawa sehingga dengan demikian kemiskinan utara Jawa 55 juta akan selesai," ujar Airlangga dalam Tatap Muka - Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (24/7), seperti dikutip Antara.

Bos PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengklaim sudah membantu ratusan ribu pekerja di Indonesia untuk memiliki rumah.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Darmawan menyebut penyaluran KPR Bank Mandiri per September 2024 tumbuh 16,2 persen secara tahunan.

"Hingga September 2024, Bank Mandiri mampu membantu ratusan ribu masyarakat dan pekerja di Indonesia mewujudkan hunian impian mereka dengan KPR Bank Mandiri," jelasnya dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/10).

Direktur Utama Mandiri Darmawan menegaskan catatan itu jauh melampaui pertumbuhan industri.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri mencapai 20,8 persen year on year (yoy) sebesar Rp1.590 triliun. Kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri merupakan salah satu penopang capaian ini.

"Target utama kami (penyaluran KPR) adalah seluruh pekerja di Indonesia yang memiliki rekening dan payroll di Bank Mandiri," ungkap Darmawan.

Kualitas aset emiten berkode BMRI juga diklaim terjaga dan semakin membaik. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL Mandiri sebesar 0,97 persen, turun 39 basis poin (bps) secara yoy.

Bank Mandiri ke depannya akan terus fokus menumbuhkan kredit pada sektor-sektor strategis. Ini meliputi pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor padat karya di berbagai wilayah.

"Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16 persen-18 persen yoy dapat tercapai pada akhir 2024," tutupnya.

PT FWD Insurance Indonesia meluncurkan FWD Tomorrow Protection, produk asuransi tradisional yang memberikan perlindungan serta perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan melalui manfaat tunai.

Chief Agency Officer FWD Insurance Jeffrey Kie mengatakan FWD Tomorrow Protection memiliki sejumlah keunggulan di antaranya fitur perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, kecelakaan, penyakit kritis, dan cacat tetap total untuk membantu nasabah di setiap fase kehidupan.

"Selain perlindungan, ada manfaat tambahan pilihan pembebasan pembayaran premi lanjutan jika tertanggung mengalami risiko meninggal, cacat tetap total. atau menderita penyakit kritis," katanya dalam peluncuran FWD Tomorrow Protection di Pasific Century Place, Jakarta, Kamis (31/10).

Keunggulan lainnya yakni manfaat tunai dari total premi dasar yang akan dibayarkan sesuai dengan rencana yang dipilih. Lalu, pilihan pembebasan pembayaran premi lanjutan jika pembayar premi (bukan tertanggung) mengalami risiko meninggal, cacat tetap total.

"Produk asuransi tradisional ini dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan yang didukung lebih dari 12 ribu agen asuransi dan lebih dari 40 kantor pemasaran di Indonesa," kata Jeffrey.

Selain itu, FWD Insurance juga memperkenalkan rangkaian program Costumer Month, sebagai upaya perusahaan hadir lebih dekat dengan nasabah. Jeffrey mengatakan program ini diluncurkan sebagai bentuk apresiasi FWD Insurance kepada nasabah.

Costumer Month, sambungnya, merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan selama dua bulan, September hingga Oktober. Salah satu yang dilakukan adalah mendengarkan umpan balik dari nasabah terkait pelaynan FWD Insurance.

"Kita juga memberikan literasi keuangan kepada nasabah kami, dan ini juga sejalan dengan bulan inklusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keungan (OJK).

FWD Insurance adalah bagian dari FED Group, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di Asia yang telah menjangkau lebih dari 12 juta nasabah di 10 jaringan usaha. FWD Group yang telah berdiri sejak 2013, berfokus dalam mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang.

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan sebelumnya pemerintah telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam aturan tersebut.

Apalagi penetapan UMP 2025 dinilai akan sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob, Rabu (30/10).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya," kata dia.

Selain itu, ia menekankan apabila upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, maka sangat mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Sehingga, investor akan malas masuk ke dalam negeri karena untung yang didapatkan sangat kecil.

"Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," terang Bob.

Apindo menurut Bob sangat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10 persen.

UMP 2025, kata dia juga tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda.

Karenanya, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yakin akan ada groundbreaking di IKN di sisa akhir tahun ini. Optimisme itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Sumadilaga .

Artinya, ini akan menjadi groundbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto.

"Sedang kita siapkan. Kalau menurut saya (groundbreaking) ada tahun ini," katanya di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Kendati demikian, Danis enggan membocorkan kapan tanggal pasti groundbreaking akan dilaksanakan. Sektor yang akan groundbreaking katanya akan bermacam-macam seperti properti dan pendidikan.

"Tahun ini ada, (sektornya) campur," imbuhnya.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono enggan memastikan kapan grondbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto akan dilakukan. Ia hanya mengatakan proses investasi tetap berjalan.

"Kalau LOI (letter of intent) ada terus, tapi bagi kita bukan hanya LOI tapi seluruh proses yang berjalan," imbuhnya.

OIKN mencatat investasi yang masuk ke IKN telah mencapai Rp58,41 triliun per pertengahan Oktober 2024. Angka itu masih belum mencapai target yang dipatok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni Rp100 triliun.

Rinciannya:

Total nilai investasi Rp22,9 triliun, dengan rencana pembangunan kawasan serbaguna (mixed use), hotel, rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola Indonesia.

Total nilai investasi sebesar Rp15,57 triliun, dengan rencana pembangunan sekolah internasional, revitalisasi sekolah negeri, mixed use, bandar udara, PLTS 50 Megawatt, bank sentral, rumah sakit dan kantor layanan.

Total nilai investasi sebesar Rp4,78 triliun, dengan rencana pembangunan penghijauan dan rehabilitasi, miniatur hutan tropis, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan hotel (mix used), layanan transportasi hijau, kantor polres khusus IKN, serta kantor komando distrik militer.

Total nilai investasi sebesar Rp4,26 triliun, dengan rencana pembangunan kantor pusat LPS, warehouse park, pergudangan, studio siaran, green pesantren, logistic hub, hotel, kantor Otorita IKN dan balai kota, masjid negara, Beranda Nusantara, serta memorial park.

Total nilai investasi yang masuk Rp2,1 triliun, dengan rencana pembangunan pusat layanan perbankan, mini studio nusantara, kantor layanan, PKS dan smart office.

Total nilai investasi yang masuk Rp1,8 triliun, dengan rencana pembangunan lifestyle dan F&B, universitas, sekolah dan pusat riset, showroom electric vehicles, jaringan telekomunikasi dan PLN Hub serta botanical garden.

Total nilai investasi Rp5,35 triliun, dengan rencana pembangunan yakni kantor layanan, mixed use (golf resort dan perumahan, TOD), hotel dan gedung pertemuan.

Total nilai investasi Rp1,57 triliun, dengan rencana pembangunan yakni mall nusantara, sekolah, kawasan campuran, hotel dan restoran.

Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, putusan pailit itu dijatuhkan terkait permohonan PT Indo Bharat Rayon yang mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon (Sritex Group) lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan pihak PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati sebelumnya.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Lalu siapa sebenarnya Indo Bharat Rayon?

PT Indo Bharat Rayon (IBR) adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada 1980 silam.

Melansir situs resmi perusahaan, IBR memelopori produksi viscose staple fiber (VSF) di Indonesia. Lokasi pabriknya berada di Purwakarta, Jawa Barat.

PT IBR memulai produksi komersial pada 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Adapun, perusahaan tersebut terus mengembangkan lini bisnisnya hingga kini pabrik memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200 ribu tpa.

IBR mengklaim telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi.

Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat yang banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp serta kerta di pasar domestik maupun luar negeri.

Saat ini, Indo Bharat Rayon tidak hanya menikmati pangsa pasar domestik tetapi juga melayani pelanggan di AS, Eropa, Turki, Jepang, Korea, Cina, Maroko, Filipina, Malaysia, dan lokasi global lainnya di segmen tekstil dan non-woven.

Perusahaan berfokus pada perlindungan lingkungan tercermin dalam pabrik pengolahan air limbah canggih dan sistem pembuangan limbah ilmiah.

Dalam laporan tahunan Sritex 2014, Indo Bharat Rayon bersama dengan PT South Pasific Viscose disebut sebagai dua pemasok serat rayon terbesar di Indonesia.

Sritex Group sejatinya juga telah memiliki pabrik serat rayon sendiri yakni PT Rayon Utama Makmur (RUM), hanya saja operasional perusahaan ini selalu terganjal oleh persoalan bau limbah produksi yang banyak diprotes warga Sukoharjo.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau netral karbon pada 2060 atau lebih cepat dari itu. Untuk mencapai mimpi itu, berbagai langkah kebijakan telah dilakukan sejak saat ini.

Transisi energi menjadi kunci kebijakan yang ditempuh pemerintah, dimulai dari kebijakan mengonversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik hingga mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan.

Adapun BBN yang tersedia saat ini terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni.

Untuk mengembangkan BBN, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi. Selain untuk mencapai komitmen energi bersih, upaya pengembangan BBN juga bertujuan mengurangi anggaran impor minyak.

Sejatinya, Pertamina telah memproduksi sejumlah tanaman untuk dijadikan BBM. Namun, memang belum memungkinkan untuk menggunakannya 100 persen dan masih dicampur dengan minyak bumi.

Yang paling pesat perkembangannya saat ini adalah biodiesel yang sejak awal penggunaannya dikenal juga dengan B20. Jenis bahan bakar ini merupakan campuran antara bahan bakar nabati dengan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 20 persen yang dicampur dengan solar sebanyak 80 persen.

Kesuksesan Pertamina meniti langkah pencampuran BBN dengan solar pun berlanjut menjadi B30 atau 30 persen campuran BBN hingga akhirnya menjadi B35 dengan campuran 35 persen FAME pada saat ini. Langkah ini diharapkan terus berjalan hingga tercapainya B100 atau 100 persen bahan bakar nabati untuk kendaraan solar.

Peningkatan penggunaan BBN diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus meredam dampak perubahan iklim yang merusak.

"Kami akan terus lakukan riset-riset untuk menghasilkan bioenergi dari bahan baku nabati," tegas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Media Briefing Capaian Kinerja 2022, beberapa waktu lalu.

Selain Biodiesel, Pertamina juga memiliki produk bahan bakar nabati lainnya, yakni Pertamax Green 95 yang diluncurkan pada 2023.

Pertamax Green 95 merupakan campuran antara Pertamax RON 92 dengan etanol 5 persen. Etanol yang digunakan berasal dari bahan nabati molases tebu.

"Produk ini adalah produk BBK (bahan bakar kendaraan) hijau yang ramah lingkungan karena menggunakan bioetanol dari molases tebu. Ini merupakan implementasi dari salah satu pilar transisi energi Pertamina dalam mendukung transisi energi nasional dengan penggunaan campuran bahan bakar nabati," kata Nicke.

Nicke menjelaskan bahwa pengembangan produk Pertamax Green 95 telah berhasil melibatkan petani tebu hingga lebih dari 9.000 orang. Pemasaran produk ini pada tahap awal dilakukan di 10 SPBU di Surabaya dan 5 SPBU di Jakarta.

"Semoga kehadiran produk baru Pertamina yaitu Pertamax Green 95 diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian Indonesia, sekaligus menjadi peluang penetrasi pasar global yang luas bagi perusahaan dan produk BUMN," ungkap Nicke.

Sama seperti biodiesel, bioetanol juga menjadi bahan bakar alternatif yang dicampur dengan energi yang bersumber dari nabati. Bedanya bahan bakar ini bisa digunakan untuk kendaraan bermesin bensin.

Adapun biodiesel tak bisa digunakan semua kendaraan. Beberapa yang menggunakan jenis bahan bakar ini, selain dengan kendaraan solar, adalah kapal ikan, alat mesin pertanian, hingga pembakaran dan penerangan di krematorium.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa menilai langkah Pertamina yang turut didukung pemerintah tepat dan penting. Pemanfaatan BBN secara langsung berdampak pada lingkungan, terutama perbaikan kualitas udara seiring dengan proses pembakaran yang lebih ramah lingkungan.

"Dengan meningkatkan kualitas BBM, masyarakat sebenarnya mendapatkan manfaat, yaitu berkurangnya dampak dan biaya kesehatan akibat polusi udara dan biaya ekonomi. Bagi pemerintah, perbaikan kualitas udara bisa menghemat biaya kesehatan yang harus ditanggung," katanya kepada CNNIndonesia.

Menurutnya, kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman polusi udara sejatinya telah tergambar dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M. Kategori N, dan Kategori O.

Dalam beleid tersebut, produsen BBM termasuk Pertamina tidak boleh lagi menjual BBM di bawah RON 91 sejak 2018. Dengan kata lain, langkah Pertamina dengan inovasi Pertamax Green 95 menjadi salah satu bukti nyata upaya Pertamina untuk menghadirkan bahan bakar berkualitas tinggi dengan didukung oleh BBN yang ramah lingkungan.

"Bahan bakar dengan oktan number tinggi, dengan kualitas standar Euro 4 menghasilkan polutan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar octane/cetane number rendah, semisal Euro 2," jelas Fabby.

Kembali pada mimpi Indonesia untuk mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat dari itu, langkah yang telah diambil Pertamina merupakan mata rantai penting untuk mencapai hal tersebut.

Jalannya memang tidak mudah dan penuh rintangan, namun keyakinan dan tindakan nyata yang telah dirintis Pertamina bertahun-tahun silam akan menjadi pondasi penting dalam menyelamatkan bumi melalui bahan bakar nabati.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak sejumlah konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Aguan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Ara menyebut langkah gotong royong itu akan dimulai dengan ground breaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 hektare (ha) yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam.

Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan groundbreaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Berikut daftar konglomerat yang bakal ikut andil bangun 3 juta rumah Prabowo:

Aguan dikenal sebagai pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel hingga industrial estate.

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya kedua di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US$51,7 miliar atau setara Rp811,77 triliun (asumsi kurs Rp15.703 per dolar AS) yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Garibaldi alias Boy Thohir adalah kakak dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Boy dikenal sebagai raja batu bara hingga tuan tanah.

Ia merupakan Direktur Utama Adaro Group, yakni salah satu eksportir batu bara top di dunia. Dari situlah pundi-pundi uang masuk ke kantong Boy.

Lawrence Barki merupakan anak dari Kiki Barki, pendiri perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk. Saat ini, Lawrence menjabat sebagai komisioner utama perusahaan tersebut.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menggali pajak dari ekonomi bawah tanah (underground economy).

Mereka melihat ada potensinya uang hingga Rp600 triliun yang bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi tersebut.

Sebagai informasi underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut untuk menambah penerimaan negara.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya.

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Lalu sektor ekonomi bawah tanah apa yang realistis untuk digarap?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan sebelum melihat sektor yang bisa digarap dari ekonomi bawah tanah, perlu disepakati dulu apa cakupan dan pengertian dari underground economy tersebut.

Menurutnya, ekonomi bawah tanah memiliki banyak pengertian. Setidaknya ada dua bentuk umum, yaitu illegal activities (kegiatan ilegal) dan unreported income (penghasilan yang tidak dilaporkan).

Contoh dari kegiatan ilegal adalah perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan.

Sedangkan, contoh dari unreported income lebih condong ke transaksi legal, tapi penghasilannya tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Transaksi UMKM juga dapat menjadi bagian dari unreported income.

"Kedua bentuk underground economy tersebut sama-sama tidak membayar pajak. Akan tetapi, potensi pajak yang paling besar ada di aktivitas ilegal. Permasalahannya adalah bahwa apakah otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas transaksi ilegal tersebut," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Prianto menegaskan jika ingin menarik pajak dari transaksi ilegal, maka otomatis itu akan jadi legal. Sebab, sektor tersebut akan merasa memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.

Hal ini tentu akan menjadi dilema bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebab ini akan berseberangan dengan aparat penegak hukum (APH) yang bertugas membasmi segala tindakan ilegal.

Apabila ingin menarik pajak dari aktivitas ekonomi ilegal harus mengubah aturan, seperti klausa halal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karena aktivitas ilegal merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana jika kasusnya terungkap. Kalau tidak diubah, maka konsekuensinya, perjanjian atas suatu transaksi ilegal menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

"Jadi kondisi demikian menjadi dilema bagi otoritas pajak (khususnya Ditjen Pajak) ketika ketentuan PPh dan PPN tersebut akan diterapkan ke underground economy berupa transaksi ilegal. Selama ini, Ditjen Pajak belum secara optimal mengejar pajak dari transaksi underground economy berupa aktivitas ilegal. Masalahnya adalah karena aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum pidana," terangnya.

Sementara, ia melihat untuk transaksi unreported economy, selama ini Ditjen Pajak sudah melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum pajak.

"Penegakan hukum pajak tersebut mencakup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau bahkan penyidikan pajak. Jadi, underground economy dari unreported economy sudah tidak terlampau masalah," katanya.

Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ekonomi bawah tanah yang bisa ditarik pajaknya adalah dari kegiatan informal yang memang mendatangkan untung, salah satunya seperti juru parkir.

"Juru parkir ilegal ini saja yang diburu pajaknya karena penghasilan mereka bisa jadi sudah lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)," jelasnya.

PTKP di Indonesia saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya, penghasilan juru parkir lebih dari Rp4,5 juta per bulan.

Meski ekonomi informal ini bisa dipajaki, namun akan menimbulkan masalah lainnya. Di mana, pelakunya akan merasa memiliki hak untuk terus melanjutkan usahanya karena tetap berkontribusi pada negara.

Hal ini tentu akan menimbulkan makin banyak kegiatan ilegal yang 'dianggap' sebagai kegiatan sah di dalam negeri. Hingga akhirnya pelakunya menjamur dan pasti ada pula banyak yang tak taat.

"Bagi mereka yang bandel, ya mereka akan tetap di bawah tanah, tidak bilang pendapatan mereka dari kegiatan aktivitas yang dilarang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Huda menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dan penelitian lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan apakah potensi yang didapatkan akan sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

"Jika ingin mengambil dari aktivitas ekonomi bawah tanah, telusuri terlebih dahulu pendapatan masyarakat hingga ke sumbernya. Bisa jadi sumber-sumber orang-orang kaya, pejabat, bisa dari aktivitas ekonomi yang ilegal," pungkasnya.