Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024).

Usai pelantikan berlangsung, Dody menjelaskan bahwa dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu pembahasannya yakni mengenai permohonan dukungan penambahan SDM.

“Itu [masalah permohonan dukungan SDM] iya sudah diminta, sekitar 1.000 atau 2.000 [SDM siap dialokasikan dari PU ke OIKN],” kata Dody saat ditemui di sela-sela acara Konstruksi Indonesia di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Basuki membahas mengenai sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan.

Dia memastikan, Kementerian PU bakal siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait dengan rencana pembangunan IKN nantinya.

“IKN kan saya dari dulu ngomong PU itu tukang, [kalau teknis] tanya ke pak Basuki kan Kepala OIKN beliau, kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” tegasnya,

Untuk diketahui, usai resmi dilantik menjadi Kepala OIKN, Basuki kedapatan langsung menyambangi Kementerian PU menyampaikan sejumlah program-program pembangunan tahap I yang ditargetkan bakal mulai rampung pada 2027.

Selain itu, Basuki juga diketahui meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU.

Adapun, saat ini salah satu personel PUPR yang telah tampak menjabat posisi strategis OIKN yakni Danis H. Sumadilaga. Danis yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN kini didapuk sebagai Deputi Sarana dan Prasarana OIKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons pelantikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Keduanya menyambut baik jabatan baru yang diemban mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) itu. Apalagi, AHY menekankan Kemenko Infrastruktur pasti berkoordinasi dengan OIKN.

"Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan. Karena pembangunan infrastruktur di IKN juga harus dikawal," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Prabowo (Subianto) tentu melanjutkan (pembangunan IKN), dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini sebagai bagian utama dari pusat pemerintahan ke depan," tuturnya.

AHY menegaskan dirinya pasti terus bekerja sama dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Ia menyebut cakupan koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga termasuk Otorita IKN.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons singkat penunjukkan Basuki menjadi kepala definitif OIKN. Ia memuji sosok mantan menteri PU itu.

"Pak Basuki (Hadimuljono) orang baik, top!" tegas Nusron.

Basuki Hadimuljono dilantik secara resmi sebagai kepala OIKN definitif oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Basuki adalah plt kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 usai Bambang Susantono mengundurkan diri.

Ia diangkat berdasarkan Keppres Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11).

Pengangkatan Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151/P tahun 2024 yang ditekan pada 4 November.

Basuki menggantikan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN periode 2022-2027, yang mengundurkan diri.

Dengan pelantikan ini, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki Hadimuljono saat menjabat sebagai kepala OIKN?

Basuki Hadimuljono kini menerima gaji sebesar Rp172,7 juta per bulan sejak menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), naik signifikan dari penghasilannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang berada di angka Rp18,6 juta per bulan.

Kenaikan gaji ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2023 dan mengatur besaran gaji dan fasilitas bagi pimpinan OIKN sejak tanggal pelantikan.

Rincian gaji Kepala OIKN dalam lampiran perpres ini menunjukkan komponen penghasilan yang cukup besar.

Basuki menerima gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat sebesar Rp648 ribu, tunjangan jabatan Rp13,6 juta, dan tunjangan kinerja mencapai Rp153,42 juta. Jika dijumlahkan total gaji mencapai Rp172,7 juta per bulan.

Selain itu, Kepala OIKN juga mendapatkan fasilitas dana operasional senilai Rp178 juta per bulan, menambah tunjangan yang disesuaikan dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Tak hanya itu, kepala OIKN juga memperoleh berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan yang ditanggung negara.

Sebelum menduduki posisi ini, sebagai menteri PUPR, Basuki menerima gaji yang diatur berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara.

Besaran gaji menteri tersebut terdiri dari gaji pokok Rp5,04 juta dan tunjangan jabatan Rp13,6 juta, sehingga totalnya sekitar Rp18,6 juta per bulan, belum termasuk tunjangan operasional yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian.

Basuki Hadimuljono resmi dilantik jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini. Dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik jadi Kepala OIKN.

Dia bilang usai dilantik, Prabowo langsung menyalaminya dan langsung bilang segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang IKN harus bisa selesai dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Lihat Video 'Momen Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur selesai dalam waktu empat tahun.

Pernyataan itu juga Basuki sampaikan guna merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan proses pembangunan IKN akan lebih lambat daripada sebelumnya.

"Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Basuki mengatakan dalam empat tahun ke depan pemerintahan Prabowo akan berupaya menyelesaikan seluruh ekosistem di IKN, baik itu prasarana dasar, hunian, hingga perkantoran untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Basuki juga memastikan dalam kurun waktu empat tahun itu, pemerintah tidak hanya fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan juga untuk area lainnya.

"Saya kira enggak [hanya fokus KIPP], karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah II juga sudah ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Basuki juga mengungkap progres groundbreaking alias peletakan pertama pembangunan di IKN. Ia mengatakan hingga groundbreaking terakhir sudah ada investasi senilai Rp58 triliun.

Pun dengan target konstruksi IKN, Basuki menyebut sampai saat ini untuk batch 1 sudah 94 persen dan diprediksi mencapai 98 persen di akhir tahun. Kemudian untuk batch 2 ada sekitar 60 persen, dan batch 3 sekitar 36 persen.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut berdasarkan hasil diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan.

"Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur dia lebih lanjut.

Dody menyampaikan pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun atau bahkan sebelumnya.

Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menyebutkan alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya Rp143,1 miliar. Ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.

Prabowo juga sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya," ujar Prabowo di IKN, Senin (12/8).

Ia bakal melanjutkan pembangunan di periode pemerintahannya. Tak hanya itu, ia juga mengklaim akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo.

IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan salah satu yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam membangun IKN adalah adalah melengkapi fasilitas kantor lembaga pemerintah selama 4 tahun mendatang.

Kelengkapan kantor pemerintahan itu mencakup membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif, hingga melengkapi kompleks perkantoran lembaga yudikatif di Ibu Kota baru tersebut.

Bukan hanya kantor, Basuki juga diminta untuk menyiapkan hunian bagi ASN yang bertugas di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Sama halnya seperti pembangunan rumah tapak jabatan menteri hingga rusun ASN di IKN yang dikerjakan sebelumnya.

"Kalau untuk ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap (kantor), plus huniannya harus sudah siap tahun 2028," kata Basuki usai dilantik Kepala OIKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Pembangunan kelengkapan ekosistem sebuah kota itu dalam rangka kesiapan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Sehingga, perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, beserta huniannya akan rampung dalam jangka waktu 3-4 tahun mendatang.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistem prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran hunian semua harus disiapkan (sebelum 2028)," kata Basuki.

Basuki menegaskan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan dilanjutkan selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, sudah ada anggaran dan target capaian program pembangunan yang dialokasikan dan disusun oleh Pemerintah.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Oh nggak, justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perentah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan IKN masih akan dilakukannya secara mandiri, yakni tanpa ditemani oleh Wakil Kepala OIKN.

Dia mengaku optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangunan sarana gedung yudikatif dan legislatif.

Basuki melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.

“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” pungkas Basuki.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri PUPR periode 2014 – 2024, Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara.

Pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN berlangsung pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dirinya dilantik bersama sejumlah instrumen pejabat lembaga lainnya.

Saat resmi menjabat sebagai Kepala OIKN, Basuki tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp33,16 miliar berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023.

Peronciannya, Basuki memiliki portofolio aset tanah dan bangunan senilai Rp16,32 miliar yang tersebar di berbagai kota. Mulai dari Sleman, Semarang, Bekasi, hingga Bogor.

Sementara itu, aset transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp90 juta. Di mana Basuki memiliki koleksi motor gede Royal Enfield Bullet Classic tahun 2017 dan Mobil Toyota Crown Royal Saloon 3.0 tahun 2009.

Selanjutnya, kekayaan Basuki juga terparkir di kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp16,7 miliar. Pada saat yang sama, Basuki juga mencatatkan kepemilikan utang senilai Rp500 juta.

Berikut perincian kekayaan Basuki Hadimuljono:

Tanah dan Bangunan (Rp16,32 miliar)

1. Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/45 M2 Di Kab / Kota Sleman, Hibah Tanpa Akta Rp375 juta

2. Tanah Seluas 541 M2 Di Kab / Kota Semarang, Hibah Dengan Akta Rp550 juta

3. Tanah Dan Bangunan Seluas 450 M2/100 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp3,15 miliar

4. Tanah Dan Bangunan Seluas 295 M2/125 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1,45 miliar

5. Tanah Seluas 393 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1,2 miliar

6. Tanah Dan Bangunan Seluas 575 M2/490 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp7 miliar

7. Tanah Seluas 100 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp100 juta

8. Tanah Dan Bangunan Seluas 541 M2/36 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp2,5 miliar

Alat Transportasi dan Mesin (Rp90 juta)

1. Motor, Royal Enfield Bullet Classic Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp40 juta

2. Mobil, Toyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T Tahun 2009, Hasil Sendiri Rp50 juta

Harta Bergerak Lainnya (Rp547,35 juta)

Kas dan Setara Kas (Rp16,7 miliar)

Utang (Rp500 juta)