Gaji dan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) yang pindah kementerian imbas kabinet gemuk yang dibentuk Presiden Prabowo akan tetap sama, tidak naik apalagi turun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan tengah mengebut proses pemindahan ASN di 48 kementerian pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketetapan gaji dan tunjangan bakal diatur dalam peraturan menpan RB (permenpan).

"Penggunaan sumber daya manusia (SDM)-nya nanti kita sudah mengeluarkan juga permenpan terkait penggunaan sumber daya manusia. Kemudian juga keberlangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Jadi, bagi pegawai yang nomenklatur (kementeriannya) tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi (ASN) kementerian/lembaga (K/L) yang berpindah, menerima penghasilan (gaji) sesuai dengan K/L aslinya," tegas Rini.

Rini merinci susunan Kabinet Merah Putih mencakup 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur. Ia menyebut target Kemenpan RB dalam 100 hari kerja adalah menyelesaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 48 kementerian.

SOTK K/L tahap pertama diselesaikan pada pekan pertama dan kedua November 2024. Sedangkan sisanya atau tahap kedua diperkirakan rampung pada akhir bulan depan.

"Kita sudah membuat peraturan menteri (permen), jadi mereka (ASN pindah kementerian) tukinnya akan menyesuaikan dengan kementerian yang lama," tutur Rini selepas Raker.

"Kalau misalnya di kementeriannya yang berbeda-beda, maka tetap dia akan menggunakan (besaran tunjangan kinerja) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga permenpan-nya untuk penyesuaian (tukin)," sambungnya.

Ia mencontohkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rini menyebut tunjangan ASN Kementerian Imigrasi tetap sama dengan yang diperoleh Kemenkumham sebelumnya.

Begitu pula dengan ASN yang dipindahkan ke kementerian yang ternyata besaran tukinnya lebih rendah. Ia menegaskan ASN tersebut tetap akan mengikuti besaran tunjangan selayaknya di kantor lama.

"Terus kemudian ada (ASN) yang dipindahkan ke mana, ada yang (tukin kementerian) masih 80 persen (sedangkan) dia sudah 100 persen dan sebagainya. Dia masih mengikuti (tukin kementerian) yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokoknya tidak boleh merugikan ASN," janji Rini.

"Transisi ini kan sampai Desember (2024) harus kita selesaikan. Mudah-mudahan nanti Januari (2025) sudah mulai ada peraturan. Jadi, menpan lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan," tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebut ada 229.901 ASN kementerian yang harus dipindah imbas susunan baru Kabinet Merah Putih. Ini terdiri dari 209.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Harga minyak naik tipis di perdagangan Asia pada Selasa (29/10) pagi, setelah anjlok tajam pada sesi sebelumnya. Penguatan terjadi buntut rencana AS untuk membeli minyak untuk Cadangan Minyak Strategis memberikan dukungan sementara investor tetap fokus pada perkembangan di Timur Tengah.

Dilansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 44 sen, atau 0,6 persen, menjadi US$71,86 per barel pada pukul 00.25 GMT. Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berada pada US$67,83 per barel, naik 45 sen, atau 0,7 persen.

Kedua kontrak anjlok 6 persen pada awal pekan ini hingga mencapai level terendah sejak 1 Oktober, setelah serangan balasan Israel terhadap Iran pada akhir pekan melewati infrastruktur minyak Teheran.

Senin lalu, AS mengatakan sedang mencari hingga 3 juta barel minyak SPR untuk pengiriman hingga Mei tahun depan, pembelian yang akan membuat pemerintah hanya memiliki sedikit uang untuk membeli lebih banyak sampai anggota parlemen menyetujui lebih banyak dana.

"Meskipun prospek situasi Timur Tengah masih mengkhawatirkan, pasar memperkirakan jeda sementara dalam serangan balasan antara Israel dan Iran," kata Presiden NS Trading Hiroyuki Kikukawa, unit Nissan Securities.

"Rencana AS untuk mengisi ulang SPR memberikan sejumlah dukungan bagi pasar," katanya, tetapi memperkirakan tren penurunan di masa mendatang karena puncak musim permintaan minyak tanah musim dingin di Belahan Bumi Utara masih jauh sementara permintaan di China masih lesu.

Sabtu lalu, sejumlah jet Israel menyelesaikan tiga gelombang serangan terhadap pabrik rudal dan lokasi lain di dekat Teheran dan di Iran barat, serangan terbaru antara kedua rival Timur Tengah tersebut.

Serangan tersebut lebih ditujukan pada target militer, meredakan kekhawatiran bahwa Israel mungkin menyerang fasilitas nuklir atau infrastruktur minyak Iran.

Namun, ketegangan tetap tinggi, karena juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pada awal pekan ini Iran akan "menggunakan semua alat yang tersedia" untuk menanggapi serangan Israel pada akhir pekan.

Gedung Putih memperingatkan Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "konsekuensi berat" jika negara itu melakukan tindakan agresif lebih lanjut terhadap Israel atau personel AS di Timur Tengah.

Di AS, persediaan minyak mentah dan bensin kemungkinan meningkat minggu lalu, sementara persediaan sulingan terlihat turun, menurut jajak pendapat awal Reuters pada hari Senin.

Kelompok industri American Petroleum Institute dijadwalkan untuk merilis laporan mingguan pada Selasa dan Badan Administrasi Informasi Energi AS (Energy Information Administration) juga akan menerbitkannya pada Rabu ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keikutsertaan itu akan dilakukan Aguan dengan membangun perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November mendatang. Ia menambahkan perumahan akan dibangun Aguan lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

Rumah akan dibangun di tanah milik perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

"Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tak akan 100 persen menjadi anak buah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, kantor mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah resmi menjadi milik AHY. Kemenko Marves juga resmi hilang di Kabinet Merah Putih, tak ada dalam daftar 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan sudah memetakan bakal ditempatkan di mana ASN Kemenko Marves. Ia menjelaskan nasib mantan anak buah Luhut itu bakal disesuaikan dengan tugas dan fungsinya selama ini.

"Disesuaikan dengan fungsinya. Ada yang ikut juga ke pangan, kan di sana (tugas dan fungsi Kemenko Marves) juga mengikuti pangan. Ada yang juga ikut ke menko lain. Kita sudah bedah dari awal mana (ASN Kemenko Marves) yang dipindahkan," jelasnya usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Iya, iya (ASN Kemenko Marves tidak dipindahkan seluruhnya ke satu kementerian) ... Bisa, bisa (ASN Kemenko Marves dipindahkan ke Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto)," tegas Rini.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan ada 229.901 ASN kementerian yang harus dipindah imbas susunan baru Kabinet Merah Putih. Ini terdiri dari 209.901 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Khusus untuk pegawai Kemenko Marves yang terdampak jumlahnya mencapai 453 orang. Seluruhnya merupakan PNS.

"Jadi, mereka (ASN Kemenko Marves) akan dipindahkan sesuai dengan fungsi kelembagaan yang baru. Jadi mengikuti apa yang dilakukan sekarang ini, sesuai fungsi organisasi yang selama ini dia (ASN) lakukan," jelas Haryomo menegaskan apa yang disampaikan Rini.

"BKN sudah memetakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada dalam instansi terdampak, itu kita sudah punya semua. Sehingga nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi di mana dia (ASN) akan ditempatkan," imbuhnya.

Meski belum ada pengumuman resmi, Menpan RB Rini dan Plt Kepala BKN Haryomo menyebut para ASN terdampak sudah bekerja sesuai dengan tugas serta fungsinya. Rini menegaskan telah menginformasikan seluruh sekretaris jenderal kementerian untuk mulai bergerak mengurus pemindahan ASN tersebut.

Namun, ia tak mempermasalahkan ASN terdampak masih harus bekerja di kantor lama, asalkan pelayanan tetap terus berjalan. Rini menyebut pembagian kantor, khususnya untuk kementerian baru, bukan wewenang Kemenpan RB.

"Paling tidak, dia (ASN) tidak ujug-ujug (mendadak) boyongan (pindah ke kementerian baru). Kan dia SK-nya masih SK lama, Perpres Organisasi juga belum turun. Jadi, memang ini Perpres Organisasi kami harapkan bisa segera ditandatangani Presiden (Prabowo Subianto) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," tandasnya.

Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.752 per dolar AS pada Selasa (29/10). Mata uang Garuda melemah 28 poin atau minus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan menguat 0,43 persen, peso Filipina menguat 0,17 persen, baht Thailand plus 0,12 persen, dan yen Jepang 0,21 persen.

Di sisi lain, ringgit Malaysia melemah 0,04 persen, dolar Singapura minus 0,01 persen, dan yuan China minus 0,04 persen. Sementara dolar Hong Kong mandek di posisi sebelumnya.

Sementara itu, mata uang di negara maju juga bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,01 persen, euro Eropa menguat 0,03 persen, dan franc Swiss 0,06 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,03 persen dan dolar Kanada stagnan di posisi sebelumnya.

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra mengatakan pasar masih menunggu kelanjutan situasi di Timur Tengah pasca Israel menyerang Iran dan negara lainnya, sehingga potensi eskalasi ketegangan masih terbuka.

"Selain itu, pasar juga masih mengantisipasi kemenangan Trump di pemilu Presiden AS pekan depan di mana Trump bisa kembali memicu perang dagang dan memberikan sentimen negatif ke perekonomian global sehingga dolar pun menjadi alternatif aset aman," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

Di samping itu, Ariston mengatakan pasar juga masih menunggu serangkaian data tenaga kerja AS yang akan dirilis pekan ini, di mana data tersebut bisa menjadi indikator kesehatan ekonomi AS.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.670 sampai Rp15.760 per dolar AS pada hari ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pernyataan Wamenkeu Anggito Abimanyu soal mobil maung buatan PT Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I hanya sebatas contoh.

Hal itu disampaikan dalam rangka mengklarifikasi pernyataan Anggito yang menyebut para pejabat kementerian dan eselon I pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memakai mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Dalam pernyataan Anggito sebelumnya, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Setelahnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN [tingkat komponen dalam negeri] Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tercatat memiliki utang US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, mayoritas utang berupa pinjaman bank dan obligasi.

Jika dirinci, dari total utang Rp25,1 triliun, sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun berasal dari 28 bank.

Bank tersebut di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), State Bank of India, Singapore Branch, Citibank N.A., Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia.Sritex juga berutang ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank China Construction Indonesia Tbk, PT Bank DKI, dan Bank Emirates NBD.

Utang raksasa tekstil tersebut terbagi atas utang jangka pendek sebesar US$131,42 juta dan jangka panjang US$1,47 miliar. Jumlah utang tersebut lebih besar dari aset. Total aset perusahaan tercatat hanya US$653,51 juta atau sekitar Rp10,12 triliun.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membahas status pailit yang dialami raksasa tekstil tersebut pada Senin (28/10) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan bersama Agus mendiskusikan strategi besar untuk menyelamatkan perusahaan. Menurutnya, strategi yang belum dibeberkan itu memiliki tujuan jangka panjang.

"Saya membuat strategi besar, intinya bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain. Jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, bisa dirasakan masyarakat langsung," ujar Iwan saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Iwan juga memastikan perusahaan tetap beroperasi secara normal meski dinyatakan pailit.

Berikut daftar 28 bank yang utangi Sritex:

1. PT Bank Central Asia Tbk US$82 juta2. State Bank of India, Singapore Branch US$43 juta3. PT Bank QNB Indonesia Tbk US$37 juta4. Citibank N.A., Indonesia US$36 juta5. PT Bank Mizuho Indonesia US$34 juta6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk US$33 juta7. PT Bank Muamalat Indonesia US$25 juta8. PT Bank CIMB Niaga Tbk US$25 juta9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25 juta10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24 juta11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$24 juta12. MUFG Bank Ltd US$24 juta

13. Bank of China (Hong Kong) Limited US$22 juta14. PT Bank KEB Hana Indonesia US$22 juta15. Taipei Fubon Commercial Bank Co, Ltd US$20 juta16. Woori Bank Singapore Branch US$20 juta17. Standard Chartered Bank US$20 juta18. PT Bank DBS Indonesia US$ 18 juta19. PT Bank Permata Tbk US$17 juta20. PT Bank China Construction Indonesia Tbk US$15 juta21. PT Bank DKI US$9,1 juta22. Bank Emirates NBD US$9 juta23. ICICI Bank Ltd Singapore Branch US$7 juta24. PT Bank CTBC Indonesia US$7 juta25. Deutsche Bank AG US$6,9 juta26. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk US$5 juta27. PT Bank Danamon Indonesia Tbk US$4,5 juta28. PT Bank SBI Indonesia US$4,4 juta.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyinggung soal maraknya aktivitas underground economy di dalam negeri, seperti judi online (judol) hingga gim daring yang tak dikenakan pajak.

Underground economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito menemukan masyarakat Indonesia amat leluasa bertaruh dan ikut judi bola online yang tidak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) toh mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan enggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan enggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," tuturnya.

Tak cuma judol, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim daring yang kerap digandrungi masyarakat saat ini.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucapnya.

Menurut Anggito, maraknya judi online, banjir barang impor, masuknya barang ilegal dan penyelundupan menjadi tantangannya di Kemenkeu, khususnya dalam menambah penerimaan negara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pemerintah telah membahas rencana penyelamatan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang tengah terlilit pailit.

Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena disebut sebagai debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Agus membeberkan pemerintah telah menyiapkan dua skenario penyelamatan, tergantung pada hasil kasasi yang diajukan oleh Sritex. Menurutnya, kedua skenario tersebut mencakup langkah pemerintah jika kasasi Sritex dikabulkan dan rencana yang akan diambil jika kasasi ditolak.

"Dalam kedua kemungkinan tersebut, pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK," ujar dia kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (28/10).

"Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," imbuh Agus.

Ia menjelaskan Sritex masih bisa mengambil langkah hukum walaupun kalah dalam pengajuan kasasi, yakni mengajukan peninjauan kembali (PK).

Kendati, Agus menyebut langkah yang harus segera dilakukan adalah memastikan utilisasi produksi di empat pabrik Sritex tetap aman hingga hasil produksi bisa diekspor. Kendala utama saat ini adalah barang produksi Sritex yang tidak bisa keluar dari kawasan berikat.

"Langkah yang paling immediate yang harus betul-betul diambil paling urgent adalah bagaimana mereka tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini bea cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor," jelas Agus.

"Karena ini selain berkaitan dengan supaya tenaga kerja tidak PHK, juga nama baik dari Indonesia, nama baik dari Sritex terhadap market mereka di luar negeri," tegasnya lebih lanjut.

Ia juga berharap kasus kepailitan Sritex sebagai debitur dapat segera mencapai kesepakatan homologasi dengan para kreditur berdasarkan putusan perkara PN Semarang.

"Di mana kan esensi dari homologasi itu kan restrukturisasi (utang), nah itu sudah ada kesepakatan. Itu aja yang diharapkan oleh pemerintah, bisa berjalan homologasi itu," ujar dia.

"Tadi kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu," imbuh Agus.

Agus mengatakan dirinya melihat Sritex memiliki komitmen yang tinggi dan diyakini mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada dalam homologasi tersebut.

Sebelumnya, Agus mengungkap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Status pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Mendiang Faisal Basri pernah 'meramalkan' kebangkrutan pabrik tekstil Cs, jauh sebelum PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex dinyatakan pailit.

Prediksi ekonom senior itu bukan tanpa dasar. Faisal menyoroti kinerja Kementerian Perindustrian yang dianggap tak berdampak ke sektor industri, termasuk untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Banyak perusahaan bangkrut, bukan hanya keramik. Banyak yang bangkrut, tekstil bangkrut. Belum bisa pulih dari covid-19, program restrukturisasinya sudah selesai, yang ndak bisa restrukturisasi ya sudah dia bangkrut, dijual," kata Faisal dalam Diskusi Publik di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Orang menterinya (Menperin Agus Gumiwang) sibuk kampanye, petinggi Golkar, mana ngurusin (nasib industri)? Anda pernah dengar menteri perindustrian bikin pernyataan? Jarang dia, mungkin enggak semua Anda tahu nama menteri perindustrian siapa," tegasnya.

Saat itu, Faisal menyebut industri tanah air sedang limbung alias goyah. Ia menegaskan nasib buruk tersebut bahkan dialami hampir seluruh sektor industri di Indonesia.

Sang ekonom senior itu juga melihat industri di Indonesia tidak terdiversifikasi. Ini tercermin dari sumbangsih sejumlah sektor terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas, di mana terkonsentrasi pada makanan dan minuman serta kimia dan farmasi.

'Ramalan' Faisal menjadi kenyataan. Putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada Senin (21/10) menjadi bukti sahih raksasa tekstil Sritex pailit.

Sritex melawan. Mereka mengajukan kasasi dan menegaskan operasional perusahaan masih tetap berjalan.

Namun, 'sakit' di tubuh raksasa tekstil itu tak bisa ditutupi. Emiten berkode SRIL itu punya utang menggunung, yakni sekitar US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta empat kementerian untuk bergerak menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengamini banyak kritik menyasar Agus Gumiwang. Ia menegaskan ucapan-ucapan pedas itu bukan tanpa dasar.

Menurut Achmad, Agus menggambarkan betapa lemahnya upaya pemerintah. Ini terutama dalam rangka menyelamatkan sektor yang sangat membutuhkan perhatian.

"Dengan menperin yang sama seperti di era Presiden Joko Widodo, harapan untuk melihat perubahan signifikan dalam penanganan krisis di industri tekstil, termasuk kasus Sritex dan sektor padat karya lainnya tampak minim," ucap Achmad kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/10).

"Sektor tekstil dan padat karya membutuhkan tindakan yang tidak hanya cepat, melainkan juga komprehensif dan inovatif. Tanpa adanya figur yang memiliki keberanian dan visi baru untuk membawa perubahan mendasar, masalah yang dihadapi industri ini hanya akan berlarut-larut," wanti-wanti Achmad.

Sementara itu, Achmad melihat upaya Agus dan jajarannya hanya bersifat reaktif, bukan proaktif. Ia menilai ini justru berpotensi semakin memperburuk kondisi industri dalam jangka panjang.

Ia menegaskan ada efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Achmad menyebut Sritex adalah salah satu ikon kebanggaan industri tekstil nasional yang tak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga dikenal di kancah global.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas," saran Achmad.

"Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi," imbuhnya.

Di lain sisi, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan bisa merestrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang kesulitan, termasuk Sritex.

Pemerintah juga diminta memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil agar bisa menurunkan biaya produksi. Biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan padat karya ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

"Badai PHK di sektor garmen, terutama dengan kepailitan Sritex adalah sebuah krisis yang tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengguncang industri tekstil secara keseluruhan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk menavigasi Indonesia melalui krisis ini," pesannya kepada Prabowo.

"Industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, namun membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk dapat bertahan serta berkembang di masa depan," tandasnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kepailitan Sritex menambah daftar panjang masalah yang dihadapi industri padat karya. Terlebih, ini adalah permasalahan yang sudah ada bertahun-tahun lamanya.

"Disebabkan karena tidak harmonisnya kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik. Baik kebijakan yang kaitannya dengan akses pasar maupun juga dari sisi biaya produksi," tutur Faisal.

Ia mencontohkan aksi pemerintah yang tidak sinkron. Misalnya, ketika perusahaan ingin memenuhi bahan baku untuk memproduksi orderan.

Faisal melihat pemerintah malah menetapkan tarif impor bahan baku yang mahal dibandingkan mendatangkan pakaian jadi dari luar negeri.

Selain itu, Faisal menyoroti tekanan lain yang dihadapi industri padat karya. Ia mencontohkan bagaimana ada desakan untuk menyejahterakan para buruh, termasuk dari sisi upah.

"Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil. Termasuk di antaranya kontrol terhadap impor, baik yang legal maupun ilegal," kritiknya kepada pemerintah.

"Jadi, masalahnya industri tekstil ini bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tapi juga ilegal. Ini secara kumulatif, apalagi setelah dihantam pandemi jadi makin membuat susah untuk bisa survive," sambung Faisal.

Ia mendesak pemerintah gerak cepat mengatasi masalah ini. Faisal menegaskan masalah yang dihadapi industri padat karya akan berefek ke sejumlah titik, termasuk peningkatan pengangguran dan masalah sosial baru.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan menegaskan industri padat karya Indonesia memang semakin terpuruk. Ini terutama terjadi dalam 10 tahun terakhir alias dua periode kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi.

Ia menyebut TPT, industri kulit serta barang dari kulit, dan alas kaki merupakan sektor yang paling terpukul.

Dwi mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi masih berkontribusi sekitar 0,29 persen pada 2010 lalu. Sebelum merosot ke 0,25 persen pada 2023.

"Padahal, industri tekstil banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah terlalu fokus pada hilirisasi khususnya sektor ekstraktif. Padahal, kontribusi manufaktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menurun. Ini juga menunjukkan gejala deindustrialisasi semakin nampak," jelas Dwi.

Ia lalu menyoroti tergerusnya pasar ekspor akibat persaingan global. Di lain sisi, impor tekstil semakin masif, termasuk indikasi barang ilegal dari China membuat industri TPT Indonesia semakin tergerus.

Dwi meyakini masih ada harapan Prabowo dan jajaran memperbaiki keadaan buruk ini. Namun, kementerian terkait perlu bekerja ekstra karena banyak catatan yang perlu diperbaiki.

"Tidak tumpang tindih antar-kementerian, memberantas impor ilegal, dan memperkuat kepabeanan dapat diterapkan untuk menekan arus impor khususnya impor ilegal. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri, memberikan insentif, dan mempermudah ekspor," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti bangkrutnya perusahaan tekstil lain. Tak cuma Sritex, perusahaan di sektor TPT lainnya sudah banyak yang melakukan PHK dan gulung tikar.

Huda menekankan kondisi ini sudah parah. Sedangkan pemerintah tampak kehabisan ide untuk memberikan stimulus kepada industri TPT, padahal sumbangsihnya ke industri nasional cukup besar.

"Porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja," jelas Huda.

[Gambas:Photo CNN]

"Maka, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa menghentikan laju negatif industri tekstil. Aturan yang melonggarkan impor harap ditertibkan untuk memberikan insentif bagi industri TPT lokal. Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi, jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang," sambungnya.

Ia menyebut pailitnya Sritex bukan hanya berdampak ke industri tekstil, melainkan ada multiplier ke sektor lain. Huda mengatakan ekonomi daerah sangat terancam dan berpotensi merosot cukup jauh, seperti Sukoharjo serta daerah pusat tekstil lainnya.

Oleh karena itu, ia berpandangan penyelamatan Sritex dan industri tekstil lain menjadi krusial. Upaya ini sangat diharapkan karena sumbangan industri TPT yang besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengungkapkan makan gratis ternyata sudah ada sejak zaman kolonial alias penjajahan Belanda.

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan arsip dari program tersebut berhasil diamankan pihaknya. Namun, ada perbedaan dengan program yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Januari 2025.

"Ini ada contoh arsip pada zaman Belanda, itu waktu terserang busung lapar. Nah, bagi daerah-daerah yang terkena busung lapar, Pemerintah Belanda itu memberikan makan gratis (dan) susu gratis untuk mengatasi busung lapar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Jadi, Pemerintah Belanda mengambil kebijakan itu sangat kontekstual. Tidak diberikan makan gratis kepada daerah yang kaya, yang gizinya sudah cukup," jelas Imam.

Imam menekankan makan gratis dan susu gratis pada zaman penjajahan Belanda hanya diberikan kepada daerah miskin. ANRI mencatat program sejak era kolonial itu diberikan cuma untuk rakyat yang busung lapar.

"Arsipnya ada, datanya ada. Ini yang akan kami publikasikan," tegas Imam.

"Mudah-mudahan menjadi bahan bagi para pengambil keputusan kementerian/lembaga (K/L). Mungkin belajar arsip dulu daripada studi banding ke luar negeri tentang makan gratis," sambungnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional selaku instansi yang akan menjalankan program makan gratis Prabowo sudah menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana menyebut mereka akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program ini.

Ia merinci ada 82,9 juta calon penerima makan gratis. Ini terdiri dari anak sekolah, kemudian bakal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuhnya.

Dadan merinci akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia untuk menggarap program makan gratis.

Pada setiap satuan pelayanan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, bakal ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan tersebut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penyelesaian masalah keuangan yang tengah menerpa raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena disebut sebagai debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Oleh sebab itu, Agus mengatakan pihaknya mengedepankan penyelesaian apa yang sudah disepakati antara Sritex dengan para kreditur dalam homologasi berdasarkan putusan perkara PN Semarang.

"Di mana kan esensi dari homologasi itu kan restrukturisasi (utang), nah itu sudah ada kesepakatan. Itu aja yang diharapkan oleh pemerintah, bisa berjalan homologasi itu," ujar dia kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (28/10).

"Tadi kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu," imbuh Agus.

Agus mengatakan dirinya melihat Sritex memiliki komitmen yang tinggi dan diyakini mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada dalam homologasi tersebut.

Hal itu seiring dirinya serta pemangku kepentingan lain tengah menggali langkah-langkah ke depan yang bisa diambil dalam menghadapi segala kemungkinan, baik jika Sritex kalah dalam pengajuan kasasi atau menang.

Dari dua kemungkinan tersebut, Agus menekankan pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja yang berada di bawah naungan Sritex terselamatkan dari masalah ini.

"Juga bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi kalau opsi kasasi menang, dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," tutur dia.

Kendati, langkah yang paling penting untuk diambil pemerintah adalah memastikan utilisasi produksi Sritex tetap terkendali.

"Langkah yang paling immediate yang harus betul-betul diambil paling urgent adalah bagaimana mereka tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini bea cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor," jelas Agus.

"Karena ini selain berkaitan dengan supaya tenaga kerja tidak PHK, juga nama baik dari Indonesia, nama baik dari Sritex terhadap market mereka di luar negeri," tegasnya lebih lanjut.

Pernyataan pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.