Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa(29/10).

Erick mengatakan dalam penerapannya nanti ada tahapan yang harus dilakukan karena menyangkut lini produksi di PT Pindad.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan wacana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu.

Menurut Erick, pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya. Tetapi, ia mengaku siap mendukung wacana tersebut.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta, Selasa (29/10), melansir Antara.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick tak menyebut apakah sudah mendapat arahan langsung dari Prabowo terkait penggunaan mobil dinas menteri pakai produksi Pindad. Akan tetapi, ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menentukan alokasi pengadaan mobil bagi menteri, wakil menteri, serta eselon lainnya untuk Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto memberikan arahan bagi para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Hal ini dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri serta memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

Meski demikian, PT Pindad belum merilis harga resmi mobil Maung yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70% tersebut. Terlebih, jenis kendaraan Maung MV3 memiliki berbagai tipe.

Pada dasarnya, pemerintah telah menentukan standar biaya pengadaan mobil untuk tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Mengacu Pasal 2 beleid ini, bahwa penggunaan standar biaya ini bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui. Artinya, para pejabat dapat melakukan pengadaan mobil dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan.

Para pejabat juga diberikan pilihan untuk melakukan pengadaan kendaraan konvensional atau listrik.

Untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp878,91 juta per unit.

Bagi pejabat yang ingin membeli Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kas negara mengalokasikan anggaran senilai Rp966,8 juta per unit untuk eselon I dan Rp746,11 juta per unit untuk eselon II.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa KBLBB belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Bisnis mengestimasikan untuk kendaraan konvensional dengan jumlah menteri dan wamen secara total sebanyak 109 orang, artinya kas negara perlu menyiapkan sekitar Rp95,8 miliar untuk melakukan pengadaan kendaraan.

Sementara bila eselon I seluruhnnya menggunakan kendaraan listrik, artinya kebutuhan anggaran mencapai Rp105,38 miliar.

Dalam bagian penjelasan, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Di sisi lain, mengacu pada PMK No. 172/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, tercantum mobil untuk menteri dan wamen memiliki spesifikasi yang sama.

Jenisnya dapat dipilih, yakni Sedan 3.500 cc 6 silinder atau Sport Utility Vehicles (SUV)/Multi Purpose Vehicles(MPV) 3.500 cc 6 silinder.

Khusus untuk menteri atau yang setara menteri, dapat memiliki maksimal dua unit kendaraan sementara wamen hanya satu unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu soal mobil Maung bikinan PT Pindad yang akan jadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I.

Kemenkeu menyatakan, kalimat yang disampaikan Anggito di Sekolah Vokasi UGM pada Senin (28/10/2024) pagi, bukan dimaksudkan sebagai perencanaan, melainkan sebatas contoh pemanfaatan produk dalam negeri.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis Kemenkeu dalam pernyataan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin malam.

Dok. PT Pindad Kendaraan Operasional (Ranops) MV3 - Maung Tangguh buatan PT Pindad yang membawa duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi dalam kirab dari Monas menuju ke Halim Perdanakusuma dan berlanjut ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (10/8/2024).

Dengan begitu, pemerintah masih belum dapat memastikan penggunaan mobil buatan PT Pindad sebagai mobil dinas menteri dan Eselon I kementerian pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Sebelumnya, Anggito mengatakan, para menteri dan pejabat eselon I pada Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas dari PT Pindad mulai pekan depan.

Keputusan tersebut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mobil dinas menteri dan Eselon I menggunakan produk dalam negeri.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," kata Anggito.

KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUS Paus Fransiskus menyapa ribuan umat Katolik di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Kamis (5/9/2024), dengan melakukan satu putaran mengelilingi stadion menggunakan mobil Maung Pindad beratap terbuka.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung. Itu mobilnya Pindad," ucap dia.

Kendati tidak disebutkan secara rinci model kendaraan Maung Pindad itu, Anggito bilang, kandungan lokalnya sudah mencapai 70 persen. Jadi, sudah lebih banyak komponen yang dibuat dari dalam negeri.

PT Pindad sendiri, saat ini menyediakan beberapa model Maung, dari yang MV3 biasa, lalu ada Garuda Limousine yang dipakai Prabowo saat pelantikan, serta model modifikasi yang dinaiki Paus Fransiskus, tepatnya model MV3 Popemobile.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal mengganti kendaraan dinas para menteri hingga seluruh estelon I, dengan mobil Maung besutan PT Pindad (Persero) mulai pekan depan.

Hal itu dipaparkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, Yogyakarta yang disiarkan secara virtual Senin (28/10/2024).

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu, karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama Menteri. Luar biasa," kata Anggito.

Artinya, kendaraan tersebut akan menggantikan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang digunakan jajaran menteri sebelumnya yang digunakan mulai 2019 lalu.

Adapun pilihan Maung sebagai mobil dinas para menteri sendiri, cukup menarik karena jenis mobil resmi pembantu persiden selalu sedan yang sarat akan kemewahan dan kenyamanan, bukan SUV.

KOMPAS.com/Ruly Mobil Menteri era Soekarno

Era Presiden Soekarno

Melihat sepak terjangnya, penggunaan mobil menteri pertama kali di Indonesia yang tercatat ialah Chevrolet Impala. Mobil buatan Amerika Serikat (AS) ini digunakan pada era Presiden Soekarno di 1960-an.

Sedan bermesin V-8 409 dengan tenaga 360 hp tersebut juga digunakan oleh pejabat tinggi negara lainnya, baik jabatan sipil atau militer. Salah satu peninggalan yang masih terawat ada di Museum Sasmitaloka, Latuharhari, Jakarta Pusat.

Pada pertengahan kepemimpinannya beberapa mobil dinas menteri diganti Dodge Dart. Kendaraan bergaya retro ini lantas cukup lama digunakan hingga diganti saat kepala negara dijabat Presiden Soeharto.

KOMPAS.com/Ruly Mobil Menteri era Soeharto

Era Presiden Soeharto

Pada era ini, Volvo menjadi pilihan untuk mobil dinas jajaran menteri di Indonesia. Seri 264 GL yang berkesan eksklusif dan mewah dipakai sejak 1978.

Volvo 264 GL merupakan pengembangan dari model 264 DL yang didesain Jan Wilsgaard, memakai mesin Volvo V6 PRV Automatic 2.664 cc dengan 6 silinder.

Mobil ini memiliki dimensi cukup besar dengan total panjang 4.897 mm dan lebar 1.707 mm. Dapur pacunya dipersenjatai mesin bensin 2.664cc yang dapat memuntahkan tenaga maksimal 150 daya kuda dan torsi 218 Newton meter.

ADAC Volvo 960

Era Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri

Volvo cukup lama menjadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat di Indonesia.

Bahkan, pada era Kabinet Reformasi yang dipimpin Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Volvo masih menjadi pilihan meski dengan tipe berbeda, yaitu Volvo 960.

Bedanya, mobil merupakan bekas kendaraan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1992. Sebab saat itu Soeharto memborongnya untuk dipakai para pemimpin sejumlah negara.

Mobil ini memiliki berbagai mesin, seperti I4 2.0L, I5 2.3L, I6 2.5L, dan V6 2.8L, 2.3L dan 2.8L. Semua dapur pacu itu dilengkapi transmisi otomatis 4-speed atau 5-speed sehingga punya kecepatan puncak 135 mph.

Dicky Aditya Wijaya Toyota Camry bekas harga dibawah Rp 200 juta bisa jadi pilihan menarik.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Berlanjut era Presiden SBY pada 2001-2013, merek mobil Eropa mulai ditinggalkan, karena dianggap harganya yang terlalu mahal. Oleh sebab itu terpilih merek asal Jepang, yakni Toyota Camry.

Kala itu, model yang digunakan merupakan varian tertinggi, yakni 30V A/T dengan mesin V6 berkubikasi 3.000 cc.

Pada 2009 di era kepemimpinan Presiden SBY periode kedua, mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diganti dengan Toyota Crown Royal Saloon.

Dibekali mesin 3.000 cc DOHC V6, mobil mampu menghasilkan tenaga 256 dk dengan transmisi otomatis berjenis 6 Super ECT.

motor1.com Toyota Crown S220 generasi ke-15 yang digunakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju

Era Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Toyota Crown Royal masih dipercaya sebagai mobil operasional jajaran menteri di era Kepresidenan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tetapi setelah 5 tahun menjabat, kendaraan kembali diperbarui.

Menandakan masa kedua kepresidenan Jokowi dengan Ma’ruf Amin, para menteri mendapatkan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Produk tersebut merupakan model terbaru dari Crown yang dibekali mesin hybrid.

Sedan mewah ramah lingkungan dengan mesin 2.5 L Dynamic Force Engine Hybrid System.Tenaganya keseluruhannya diklaim mencapai 223 tenaga kuda dengan torsi 221 Newton meter (Nm), serta konsumsi bahan bakar mencapai 19,4 kilometer per liter.

Dimensi mobil dinas menteri ini memiliki panjang 4.910 milimeter (mm), lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.455 mm. Sementara, jarak sumbu rodanya sekitar 2.920 mm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinas. Pengamat otomotif menyebut langkah ini merupakan kebanggaan bagi Pindad.

Bebin Djuana, pengamat otomotif, mengatakan, dirinya hampir tidak percaya menteri Kabinet Merah Putih beserta eselon I diharuskan pakai Maung Garuda. Namun, dia juga mempertanyakan apakah Maung Garuda sudah disiapkan hingga ratusan unit.

"Harga per unitnya berapa? Mudah-mudahan tidak semahal mobil listrik karena dibayar dengan uang rakyat," ujar Bebin, saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Dok. PT Pindad Spesifikasi mobil MV3 Garuda Limousine dipakai Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan, Minggu (20/10/2024)

"Adalah baik ketika pemerintah ingin menghadirkan mobil perdana karya anak bangsa dipakai oleh pejabat-pejabat pemerintahan, paling tidak memberi contoh mau memakai produk sendiri. Apa jadinya jika hanya mengimbau tanpa memberi contoh?" kata Bebin.

Bebin menambahkan, ketegasan Presiden RI dibutuhkan supaya mobil itu terus dipakai sehari-hari. Penalti ditegakkan jika pejabat yang bersangkutan hanya memakai sesekali dan lebih menyukai mobil-mobil mewahnya yang ada di garasi.

"Lagi-lagi dibutuhkan keteladanan dan secara teknis Pindad butuh masukan dari pengguna, pada kilometer sekian keluhan ini, kilometer sekian keluhan itu, untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan. Tidak ada produk yang lahir sempurna!" ujarnya.

Dok. PT Pindad Mobil MV3 Garuda Limousine dipakai Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan, Minggu (20/10/2024)

Menurut Bebin, berkaitan dengan semangat beralih ke mobil listrik atau bentuk kendaraan lainnya bisa dirintis kemudian dengan melibatkan pihak swasta. Jadi, jangan semuanya diserahkan pada Pindad.

"Tahap awal seperti sekarang, Pindad perlu fokus pada produk barunya, Maung Garuda belum berjalan 10.000 Km, apalagi sampai 50.000 Km, dan 100.000 Km, untuk dipersiapkan langkah-langkah perbaikannya," kata Bebin.

Bebin menambahkan, mungkin saja persiapan produk kendaraan listrik hasil karya sendiri bisa dimanfaatkan oleh pejabat eselon II ke bawah, sampai ke daerah, dan desa-desa.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga para pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

“Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

“Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI, Polri,” ucap Prabowo.

Tak hanya itu, Mantan Menteri Pertahanan itu mengungkapkan bahwa keinginan ini memang sudah dia cita-citakan dari kecil.

“Itu cita-cita saya dari kecil, Alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang Presiden,” ucap putra ekonom dan mantan menteri Sumitro Djojohadikusumo itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard.

Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menjelaskan bahwa perancang Maung Pindad Sigit Santosa memastikan bahwa produk tersebut 70% buatan Indonesia.

Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan digunakan menteri dan eselon I kementerian kedepannya.

Setiap menteri mendapatkan jatah mobil dinas. Lalu apa mobil dinas yang didapat menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?

Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri yang bakal membantunya di Kabinet Merah Putih. Menjabat sebagai menteri, tentu akan ada sejumlah fasilitas yang didapat. Salah satunya adalah kendaraan dinas.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, urusan kendaraan dinas tercantum dalam BAB III Pasal 5.

"Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung oleh Negara," demikian bunyi aturannya.

Menyoal mobil dinas menteri, spesifikasinya tak sembarangan. Aturan soal mobil dinas menteri itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 /PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Spesifikasi Mobil Dinas Menteri

Di situ tertulis, menteri dan yang setingkat mendapatkan mobil dengan kelas kualifikasi A. Adapun kendaraan yang masuk kriteria kualifikasi A sebagai berikut:

1. Sedan, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder
2. SUV/MPV, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

Menteri dan pejabat setingkat diketahui mendapat jatah maksimum dua unit mobil dinas dengan kualifikasi A tersebut.

Bicara soal mobil dinas menteri di bawah Presiden Prabowo Subianto belum diketahui dengan pasti. Dalam penelusuran detikOto di laman Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tak ada pengadaan untuk kendaraan dinas menteri.

Untuk diketahui, sebelumnya para menteri di era kepemimpinan Joko Widodo menggunakan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang tak dijual untuk umum. Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri.

Pemilihan mobil dinas baru dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.

Video Puan Maharani: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Lewat Parlemen

Video Puan Maharani: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Lewat Parlemen