Calon presiden terpilih Prabowo Subianto merampungkan penyusunan kabinet di pemerintahan periode 2024-2029. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembahasan terus dilakukan.

Menurut Muzani penempatan menteri pada pemerintahan Prabowo - Gibran Rakabuming Raka merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Karena itu ia tidak bisa memberi penjelasan atas sejumlah nama kabinet Prabowo yang beredar di media sosial.

"Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Muzani di sela Rapimnas Gerindra seperti dikutip Sabtu (31/8).

Lebih jauh ia mengatakan Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Diskusi mengerucut untuk menentukan siapa saja yang akan ditunjuk menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

"Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut," ujarnya.

​​​​​​​Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Menurut dia siapa saja berpeluang masuk dalam daftar kabinet didasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing.

Adapun Prabowo baru akan resmi menjabat sebagai presiden pada 2o Oktober 2024 setelah pelantikan. Salah satu program yang akan menjadi prioritas Prabowo adalah makan bergizi gratis. Saat ini Presiden Joko Widodo telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Bagaimana Badan Gizi nantinya akan bekerja dan merealisasikan janji Prabowo? Simak dalam ulasan Telaah Katadata dengan klik judul beriku: Hati-Hati Badan Gizi, Uji Taji Pemenuh Janji.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat shifting atau pergeseran pekerja formal menjadi informal di kelompok kelas menengah tidak terjadi signifikan. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan berdasarkan perkembangan status pekerjaan dalam lima tahun terakhir, proporsi pekerja kelas menengah yang berstatus formal mengalami penurunan sedikit.

"Waktu 2019 sekitar 61% adalah pekerja berstatus formal. Tapi sekarang kira-kira ada di kisaran 60%, jadi turunnya tidak terlalu banyak," kata Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (30/8).

Amalia menambahkan, survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2024 juga ingin menunjukkan status pekerja kelas menengah yaitu formal atau informal. Ternyata, Amalia menyebut mayoritas pekerja kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah berstatus formal.

"Dia berusaha dibantu buruh tetap atau dia memang sebagai buruh, karyawan atau pegawai," ujar Amalia.

Selanjutnya jika berdasarkan lapangan usaha, Amalia menyebut penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja pada kelompok kelas menengah paling banyak bekerja di lapangan usaha jasa.

Menurut Amalia, lapangan usaha pertanian ternyata menjadi bantalan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. "Hal ini terlihat dari peningkatan proporsi kelas menengah yang bekerja di lapangan usaha pertanian pada 2021," kata Amalia.

Saat sebelum pandemi atau 2019, proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian hanya 15%. Lalu setelah pandemi atau pada 2021, proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi 21,23%. Hanya saja pekerja kelas menengah di lapangan usaha pertanian turun pada tahun ini.

"Pada 2024 kembali menurun menjadi 19,97%. Artinya ada shifting kembali dari pertanian ke sektor lain setelah pandemi berakhir," ujar Amalia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat memberikan komentar berkaitan penurunan kelas menengah. Menurutnya hal itu bukan karena adanya penurunan kelas menengah namun pergeseran pekerja dari formal menjadi informal.

“Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, (menjadi) UMKM, bekerja sendiri, self-employee,” kata Suharso, Selasa (30/7).

Suharso menilai pergeseran pekerjaan tersebut disebabkan akibat kondisi pandemi Covid-19 yang kala itu banyak masyarakat melakukan pekerjaan di rumah. Dia mencontohkan, banyak anak Indonesia justru mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Kelas Menengah Terus Merosot Sejak Pandemi

BPS mencatat jumlah kelas menengah berdasarkan hasil Susenas Maret 2024 mencapai mencapai 47,85 juta orang atau proporsinya sebanyak 17,13 persen dari total penduduk. Sedangkan untuk kelompok menuju kelas menengah mencapai 137,50 juta orang atau sekitar 49,22% dari total penduduk.

"Dengan demikian, sebanyak 185,35 juta orang Indonesia atau 66,35% pada 2024 merupakan kelas menengah dan menuju kelas menengah," kata Amalia.

Jumlah kelompok kelas menengah itu terus menyusut pascapandemi Covid-19. Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% namun pada tahun ini merosot menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13% dari total penduduk.

Data tersebut perlu diantisipasi segera karena kelas menengah dan menuju kelas menengah berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Amalia mengungkapkan kedua kelompok tersebut masing-masing menyumbang sekitar 38,28% dan 43,21% persen terhadap total pengeluaran penduduk Indonesia pada 2024.

Saat ini, karakteristik utama penduduk kelas menengah berada di wilayah perkotaan, berpendidikan menengah ke atas, dan didominasi penduduk usia muda. Kelas menengah juga lebih banyak bekerja di sektor formal dan porsi pengeluaran sebagian besar untuk makanan, perumahan, barang atau jasa, pendidikan, serta kendaraan.

Amalia juga menyoroti pengeluaran kelas menengah relatif dekat dengan batas bawah pengelompokan. Pada 2024 batas atas pengelompokan pengeluaran kelas menengah yakni Rp 9.909.844 dan batas bawahnya Rp 2.040.262. Sementara median pengeluaran penduduk kelas menengah kini Rp 2.846.440 yang posisinya semakin tipis mendekati batas bawah.

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil - Suswono menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, hari ini Sabtu (31/8). Pada kesempatan itu ia menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan penyelesaian kesehatan udara.

"Kita 'commit' dalam nanti visi-misi kesehatan juga perbaikan kesehatan apalagi polusi," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, seringkali rumah sakit penuh oleh penderita ISPA karena faktor polusi. Ia mengatakan persoalan kualitas udara menjadi salah satu program prioritas yang akan ia lakukan.

Di sisi lain ia mengatakan pemeriksaan kesehatan yang dijalani sebagai syarat mengikuti Pilkada merupakan isyarat bahwa kesehatan merupakan hal penting. Ia mengatakan olahraga dan kebiasaan hidup sehat merupakan hal yang harus menjadi keseharian masyarakat kota.

Ia berharap warga Jakarta bisa jauh lebih sehat dengan berbagai program yang akan dilaksanakan bila ia terpilih. "Ada program Jakarta lebih sehat, lebih bergerak di dalam program-program kita agar warga Jakarta-nya sehat lahir batin dimulai dari pemimpin-pemimpinnya," kata Emil.

Ridwan Kamil-Suswono menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Pemeriksaan dimulai pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 19.00 WIB.

Keduanya tiba di RSUD Tarakan pada pukul 06.28 WIB. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan kesehatan, Ridwan Kamil-Suswono yang sudah berganti piyama berwarna biru memberikan keterangan kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh para dokter spesialis di RSUD Tarakan yang sebelumnya juga memeriksa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno pada Jumat (30/8).

PT Pertamina Patra Niaga menyebut tidak ada rencana penghentian distribusi Pertalite pada 1 September 2024. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan penyaluran Pertalite akan terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Heppy seperti dikutip Sabtu (31/8).

Pertamina Patra Niaga menyebut akan terus mendukung upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan mendata pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code yang dapat dilakukan pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.

Heppy menyampaikan, wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

“Diharapkan tahap satu bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua yang direncanakan paling cepat pada Oktober- November 2024,”ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga melaporkan hingga saat ini jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code mencapai 3,9 juta.

“Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” ucapnya.

Pendaftaran Penerima BBM Subsidi

Pertamina memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan registrasi. Informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Dokumen syarat pendaftaran penerima BBM subsidi pertalite:

• Foto KTP
• Foto diri
• Foto STNK (tampak depan dan belakang)
• Foto kendaraan tampak keseluruhan
• Foto kendaraan tampak depan nomor polisi
• Foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.
• Seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg).
• Memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

Ada banyak formasi CPNS 2024 Kominfo yang dapat diisi oleh pelamar. Pada CPNS tahun 2024, Kominfo menawarkan 4.215 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja bagi seluruh warga Indonesia yang memenuhi kualifikasi.

Sebanyak 3.917 formasi akan dialokasikan untuk kebutuhan khusus dan 298 formasi untuk kebutuhan kategori lulusan cumlaude, penyandang disabilitas, putra atau putri Kalimantan dan putra atau putri Papua.

Formasi CPNS 2024 Kominfo terbuka bagi pelamar lulusan jenjang pendidikan D-III, D-IV, S-1, hingga S-2 dengan IPK 2.75-3.00. Selain itu, ada juga lulusan SMA atau SMK yang juga dapat melamar di instansi ini. Namun, para pelamar wajib memiliki sertifikasi bahasa Inggris yang berlaku maksimal 2 tahun dari pendaftaran CPNS 2024.

Daftar Formasi CPNS 2024 Kominfo

Formasi CPNS Kominfo (katadata.co.id)

Formasi CPNS Kominfo berlaku bagi kebutuhan umum dan khusus. Berikut daftar formasi CPNS 2024 Kominfo:

1. Kementerian Kominfo

Ada sekitar 669 formasi dari 606 formasi umum dan 63 formasi khusus. Berikut formasinya:

• Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
• Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
• Sekretariat Jenderal
• Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
• Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
• Inspektorat Jenderal
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo

2. Lembaga Penyiaran Publik Radio RI

Ada sekitar 1.093 formasi yang terdiri dari 1.012 formasi umum dan 81 formasi khusus.

3. Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI

Ada sekitar 2.453 formasi yang terdiri atas 2.299 formasi umum dan 154 formasi khusus.

Dokumen Pendaftaran CPNS 2024 Kominfo

Para pelamar formasi CPNS 2024 Kominfo, perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan dari sekarang. Berikut dokumen pendaftaran CPNS 2024 Kominfo:

• Pas foto dengan latar merah.
• KTP asli bewarna atau surat keterangan perekaman kependudukan resmi.
• Surat lamaran diketik atau ditulis tangan yang telah dibubuhi oleh e-materai atau materai elektronik Rp 10.000.
• Surat pernyataan diketik komputer atau ditulis tangan yang telah dibubuhi oleh e-materai atau materai elektronik Rp 10.000.
• Transkip nilai asli bewarna.
• Surat akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Program Studi.
• TOEFL atau surat kemampuan bahasa Inggris.
• Khusus persyaratan jabatan tertentu, melampirkan surat tanda registrasi.
• Surat berpredikat kelulusan dengan pujian atau cumlaude (bagi pelamar lulusan terbaik).
• Surat keterangan asli yang menunjukkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (bagi pelamar disabilitas).
• Khusus persyaratan jabatan tertentu, melampirkan surat keterangan lahir dan surat keterangan kepala desa atau suku.

Tahapan seleksi CPNS 2024 di Kemenkominfo

Mengacu pada Surat Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 No. 1584/SJ/KP.03.01/08/2024, berikut tahapan seleksi CPNS 2024 yang wajib diikuti pelamar:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
• Diadakan bagi pelamar yang dinyatakan sudah memenuhi syarat seleksi administrasi.
• SKD diselenggarakan menggunakan ComputerAssistedTest (CAT) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK, Tes Karakteristik Pribadi atau TKP dan Tes Intelegensia Umum atau TIU.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
• Bagi pelamar yang lulus SKD wajib mengikuti SKB.
• SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.
• SKB pada Kemenkominfo LPP RRI dan LPP TVRI dilaksanakan dengan sistem CAT BKN dan tidak ada SKB tambahan.

Demikian daftar formasi CPNS 2024 Kominfo yang dapat Anda isi. Pendaftaran masih akan berlangsung hingga 6 September 2024. Bagi pelamar yang tertarik mengisi formasi tersebut, bisa segera melengkapi syarat dan dokumen yang diperlukan.

ACEN, perusahaan energi yang terdaftar secara publik dari grup Ayala, dan PT Barito Renewables Energy Tbk (Barito Renewables) mengumumkan kemitraan transformatif yang dirancang untuk mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan angin di seluruh Indonesia.

Kolaborasi eksklusif ini, yang berlaku segera, menyatukan dua pemimpin industri yang bersatu dalam visi mereka untuk mendorong transformasi energi menuju masa depan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kemitraan strategis ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan ACEN, ACEN Indonesia Investment Holdings Pte. Ltd., dan anak perusahaan Barito Renewables, PT Barito Wind Energy.

Kemitraan ini dibangun berdasarkan akuisisi penting pada tahun 2024 dari tiga aset pengembangan energi angin yang berada di tahap akhir di Sulawesi Selatan, Sukabumi, dan Lombok.

Aset-aset ini secara kolektif menawarkan kapasitas potensial sebesar 320 MW energi angin, dilengkapi dengan solusi penyimpanan energi baterai canggih, yang siap meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan di seluruh wilayah.

Langkah Berani Menuju Energi Berkelanjutan

Chief Investment Officer Grup ACEN Patrice Clausse mengatakan kemitraan eksklusif dengan Barito Renewables ini merupakan langkah maju yang berani dalam komitmen kami untuk memajukan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini tidak hanya sejalan dengan strategi pertumbuhan ACEN di wilayah ini, tetapi juga merupakan contoh dedikasi kami dalam mendorong solusi energi yang inovatif dan berkelanjutan," jelas dia, dalam keterangan resmi, Jumat (30/8).

Sementara itu, Hendra Tan, Chief Executive Officer Barito Renewables, mengatakan kemitraan eksklusif dengan ACEN merupakan langkah signifikan menuju realisasi misi Barito Renewables untuk mendorong pertumbuhan energi berkelanjutan di Indonesia.

"Langkah strategis ini menegaskan komitmen kami dalam merintis solusi energi terbarukan dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih hijau," tuturnya.

Adapun, kemitraan ini menandakan komitmen yang kuat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan proyek energi angin inovatif yang akan memainkan peran penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Dengan memanfaatkan kekuatan kedua perusahaan, kemitraan ini bertujuan untuk memimpin perjalanan Indonesia menuju dekarbonisasi, memastikan penyediaan energi bersih, andal, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang terus berkembang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menilai, Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia harus menjadi panutan dengan mencontohkan gaya hidup sederhana dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
Pernyataan Alex menanggapi dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat yang ramai di media sosial.

"Kami mendorong Saudara Kaesang itu supaya didalam prilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai antikorupsi. Salah satunya apa nilai-nilai antikorupsi? Hidup sederhana," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8), seperti dikutip dari Antraa.

Alex mengatakan, Kaesang seharusnya telah memahami rambu-rambu soal prilaku koruptif lantaran sudah mengikuti pendidikan Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan oleh KPK jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas untuk Saudara Kaesang," ujarnya.

Adapun KPK saat ini tengah mempersiapkan dan akan segera mengirimkan undangan klarifikasi kepada Kaesang. Menurut Alex, meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, banyak keluarga dekat Kaesang yang merupakan penyelenggara negara.

"Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Misalnya, ya fasilitas jet pribadi enggak ada hubungannya dengan penyelenggara negara, ya enggak masalah," kata Alex.

Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, mendapat banyak sorotan di media sosial karena dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui para warganet dari unggahan Erina berupa foto yang menampilkan pemandangan dari dalam jet pribaid di akun media sosial Instagramnya.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah merosot sejak terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2024, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menurunnya kelas menengah dipastikan bukan menjadi rentan miskin. “(Turunnya) ke menuju kelas menengah. Makanya tadi kan aspiring middle class-nya naik,” kata Amalia di Gedung BPS, Jumat (30/8).

Mengutip data BPS, jumlah kelompok menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta orang dengan proporsi 48,20%. Selanjutnya angka tersebut melonjak pada 2024 menjadi 137,50 juta orang dengan lroporsi 49,22%.

Amalia mengakui penurunan kelas menengah terjadi sejak pandemi. Angka kelas menengah meningkat pada 2014 hingga 2019.

Amalia mengatakan ,angka kelas menengah pada 2014 mencapai 43,34 juta orang dan naik menjadi 57,33 juta orang pada 2019. Namun, jumlahnya menurun menjadi 53,83 juta orang saat pandemi pada 2021 dan terus merosot setiap tahunnya hingga 2024.

“Setelah pandemi, dia turun bertahap. Itu yang saya tadi bilang, ada long Covid-19 buat perekonomian,” ujar Amalia.

Amalia mengharapkan data yang dimiliki BPS saat ini bisa memberikan gambaran terkini mengenai kelas menengah yang sangat penting untuk memperkuat kebijakan. Khususnya dengan penguatan daya beli masyarakat yang merupakan fondasi akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Kelas menengah Indonesia memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian nasional. Karena itu, desain kebijakan yang berfokus pada kelas menengah khususnya penguatan daya beli diperlukan untuk memperkokoh fondasi perekonomian Indonesia,” kata Amalia.

Dalam penentuan dan pengukuran kelas menengah, BPS menggunkan standar Bank Dunia pada publikasi yang berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class. Menurut Bank Dunia, kelas menengah adalah yang memiliki pengeluaran per kapita sebesar 3,5 sampai dengan 17 kali garis kemiskinan.

Pada 2024, Amalia mengatakan garis kemiskinan secara nasional sebesar Rp 582.932. Dengan demikian, kelas menengah di Indonesia pada 2024 adalah yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp 2.040.262 sampai dengan Rp 9.909.844.

Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui rencana perubahan skema subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek menajdi berbasis Nomor Induk Kependudukan alias NIK. Ia memastikan belum ada rapat khusus di internal Kabinet Indonesia Maju soal implementasi rencana tersebut.

"Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Sakit Jakarta Timur pada Jumat (30/8).

Jokowi juga mengakui bahwa dia belum mengetahui kondisi di lapangan yang menyebabkan wacana tersebut berkembang. "Saya belum tahu masalah di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.

Rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk NIK mulai tahun depan tertuang dalam buku nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Perubahan skema subsidi menjadi salah satu rencana perbaikan pengelolaan subsidi kewajiban pelayanan publik atau PSO yang diterima PT Kereta Api Indonesia atau KAI. KAI dalam RAPBN 2025 mengantongi alokasi subsidi PSO mencapai Rp 4,8 triliun.

Subsidi tersebut digunakan untuk perbaikan kualitas layanan kelas ekonomi, antara lain:
- Kereta ekonomi jarak jauh.
- Kereta ekonomi jarak sedang.
- Kereta ekonomi Lebaran.
- Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi.
- Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
- KRL Yogyakarta.

Penyaluran PSO diiringi dengan permintaan pemerintah kepada KAI untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan subsidi, seperti:
1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO.
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket.
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut akan mengumumkan pemenang lelang blok migas tahap I 2024 pada pekan depan.

“Blok yang penawaran langsung, proses lelangnya sudah selesai sesuai jadwal,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (30/8).

Ariana tidak merinci tanggal pasti pengumuman lelang tersebut, namun dia menekankan pengumuman pemenang ini akan dilaksanakan pada minggu depan atau awal September 2024. “Untuk yang lelang reguler belum diumumkan, masih proses,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut lelang tahap I 2024 melibatkan lima wilayah kerja migas. Dua WK akan ditawarkan melalui tender reguler dan tiga lainnya ditawarkan melalui tender penawaran langsung.

“Wilayah-wilayah tersebut yakni Pesut Mahakam, Panai, Andaman Tengah, Amanah, dan Melati,” kata Dadan dalam upacara pembukaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex di BSD City pada Selasa (14/5).

Dalam pembukaan lelang ini Dadan menyampaikan adanya peningkatan penawaran bagi hasil di mana bagi hasil setelah pajak untuk kontraktor mencapai hingga 50% untuk wilayah kerja yang memiliki resiko tinggi.

“Kedua, kami menawarkan 10% bagi hasil first tranche petroleum (FTP),” ujarnya.

Melansir situs Kementerian Keuangan, FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh badan pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use).

Berikut rincian informasi setiap WK yang dilelang pada tahap pertama 2024 ini:

WK Pesut Mahakam

Lokasi: Daratan Kalimantan Timur
Tender: Reguler
Jenis WK: Eksplorasi
Estimasi Sumber Daya: Sekitar 20 juta barel minyak dan 1,1 triliun kaki kubik (TCF) Gas.
Komitmen: Studi G&G; dan Seismik 3D seluas 114 Kilometer Persegi.

WK Panai

Lokasi: Onshore dan offshore Sumatera Utara dan Riau
Tender: Reguler
Jenis WK: Eksplorasi
Estimasi Sumber Daya: Sekitar 500 BCF gas.
Komitmen: Studi G&G; dan 2D Seismik 500 Kilometer.

WK Andaman Tengah

Lokasi: Laut lepas pantai Andaman
Tender: Penawaran Langsung
Jenis WK: Eksplorasi
Estimasi Sumber Daya: Sekitar 100 juta barel minyak dan 500 BCF gas.
Komitmen: Studi G&G, 2D Seismik 500 kilometer, Seismik 3D seluas 650 kilometer persegi, dan Pemrosesan ulang Seismik 3D tingkat lanjut.

WK Amanah

Lokasi: Wilayah onshore Sumatera Selatan
Tender: Penawaran Langsung
Jenis WK: Eksplorasi
Estimasi Sumber Daya: Sekitar 50 juta barel minyak dan 450 BCF gas
Komitmen: Studi G&G; dan Seismik 3D seluas 50 kilometer persegi

WK Melati

Lokasi: Wilayah Offshore & Onshore Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
Tender: Penawaran Langsung
Jenis WK: Eksplorasi
Estimasi Sumber Daya: Sekitar 850 juta barel minyak dan 4,7 TCF gas
Komitmen: Studi G&G, seismik 2D darat 250 kilometer, dan Seismik 3D lepas pantai 200 kilometer persegi.

Presiden Joko Widodo menepis tudingan yang menyebut dirinya menjegal langkah Anies Baswedan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dan Jawa Barat tahun ini. Ia menegaskan, keputusan mengenai pencalonan seseorang merupakan bagian dari mekanisme dan proses internal partai politik atau koalisi parpol tertentu.

"Saya ditudang-tuding banyak banget. Tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, ya tapi kan itu urusan partai politik," kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur pada Jumat (30/8).

Jokowi menegaskan tudingan terhadap dirinya merupakan hal yang tidak relevan. Dia menegaskan tidak memiliki otoritas dalam menentukan maju atau tidaknya seorang politisi dalam panggung pemilihan kepada daerah.

"Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme dan proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" ujar Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebelumnya menanggapi gagalnya Anies Baswedan untuk berlaga di Pemilihan Gubernur 2024.

Anies sempat dikabarkan akan diusung partai banteng di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Namun hingga akhir masa penutupan calon di pemilihan kepala daerah, Anies tak dicalonkan di manapun.

Hasto mengatakan, masyarakat dapat menilai bahwa bukan PDIP yang mencoba menghalangi Anies untuk maju di Pilgub.

"Rakyat tahu yang mencoba menghalangi Pak Anies kan bukan dari PDI Perjuangan. Ada kekuasaan yang sampai konstitusi pun mau dilanggar, sampai kemudian digalang diciptakan benteng-benteng kekuasaan untuk mengepung PDI Perjuangan termasuk Pak Anies," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (30/8) dini hari.

Hasto mengatakan, pendukung Anies pasti dapat menilai bahwa bukan PDIP yang menghambat jalan Anies. PDIP, kata Hasto, telah membangun komunikasi dengan Anies untuk menjalin kesepahaman di Pilkada 2024, setelah sejak 2015 tak menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta itu.

"Rakyat memahami siapa yang mencoba untuk menciptakan political barrier bagi PDI Perjuangan dan Pak Anies, itu mereka yang punya kuasa," kata Hasto.

PDIP resmi mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja di Pilkada Jawa barat. Namun sebelumnya PDIP disebut menyiapkan pasangan Anies - Ono Surono untuk maju. Ono adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat.

Anies Baswedan mengirim sinyal bakal mendirikan organisasi massa (ormas) atau partai politik baru untuk menampung aspirasi dan semangat perubahan yang makin berkembang di masyarakat. Rencana ini ditempuh setelah Anies batal terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dia menyampaikan keinginan untuk membuat ormas atau partai politik masih memantau dan memperhitungkan aspirasi semangat perubahan yang belakangan ini cenderung bermunculan.

Anies menyampaikan gagasan tersebut dalam tayangan video bertajuk 'Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024' yang disiarkan oleh kanal Youtube Anies Baswedan pada Jumat (30/8).

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," kata Anies.

Mantan Calon Presiden 2024 ini berharap niat untuk mendirikan ormas dan partai politik dapat terwujud dalam waktu dekat. Anies berharap adanya organisasi politik baru yang ia bangun dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan iklim politik yang lebih berfokus pada penciptaan gagasan politik.

"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah -langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan indonesia yang lebih setara," ujar Anies.

Anies menganggap saat ini hamper semua partai politik tersandera oleh kekuasaan. Partai politik saat ini, kata dia, cenderung memiliki keterikatan atau pengaruh dari kekuatan politik tertentu yang membuatnya sulit untuk melakukan manuver politik tanpa risiko.

"Ada yang usul supaya saya masuk partai politik. Nah begini, kalau masuk partai, pertanyannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan. Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam," ujarnya. "Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih."