IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyatakan, ekspansi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melambat pada kuartal III-2024. Hal itu tertuang dalam publikasi Indeks Bisnis UMKM.

Cerminan perlambatan berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, pada kuartal III-2024, Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100). Artinya, ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

“Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada,” ujar Supari dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun, kata dia, apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

“Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat,” ujar Supari.

Pada kuartal IV-2024, BRI menilai pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis kuartal III-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat.

"Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan," ujarnya.

Sejalan dengan aktvitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM kuartal III-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tecermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) kuartal III-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada kuartal III-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2).

Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

”Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM,” kata Supari.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan utang ataupun kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan peternakan, hingga perikanan dan kelautan.

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang piutang macet sekitar satu juta pelaku UMKM, yakni petani dan nelayan. Nilai utang yang dihapus adalah sekitar Rp10 triliun.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan kriteria pelaku UMKM yang utang piutangnya bisa dibebaskan. Pertama, utang UMKM petani dan nelayan tersebut tercatat dalam pembukuan di bank pelat merah yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kedua mengenai besaran utang yang dihapus. Untuk badan usaha, lanjut Maman, maksimal Rp500 juta. Sedangkan untuk perorangan, batas maksimal utangnya Rp300 juta.

"Jadi diberikan sebuah penghapusan utang piutang, di mana banknya notabene Bank BUMN Himbara. Rata-rata maksimal badan usaha itu Rp500 juta, untuk perorangan Rp300 juta," kata Maman di kompleks Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman menuturkan, Prabowo hanya membebaskan utang piutang pelaku UMKM dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Satu juta orang pelaku UMKM yang mayoritas petani dan nelayan itu, lanjut Maman, akan dibebaskan utangnya jika terkena permasalahan bencana alam dan pandemi Covid-19.

"Tapi saya harus tegaskan agar tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19," kata Maman.

Prabowo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya ada sekitar satu jutaan orang. Kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," ujar Maman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendorong masyarakat agar semakin peduli dan turut serta melindungi dan melestarikan puspa dan satwa nasional. Salah satu bentuk kepedulian tersebut lewat program PNM Peduli yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

Hingga Oktober 2024, PNM telah melakukan pelestarian lingkungan dengan menanam 286.461 pohon dari berbagai jenis, termasuk juga di dalamnya terumbu karang. Keberhasilan program PNM Peduli dalam aspek keanekaragaman hayati ini tentu berkat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Komitmen ini sejalan dengan konsen PNM dalam membantu mencapai 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan bagian dari implementasi ESG perusahaan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional setiap tanggal 5 November dengan menggalakkan aktifitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Ikhtiar kami untuk membantu menyukseskan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Tapi lebih dari itu, beberapa jenis tanaman kami tanam memberi dampak bagi ekonomi keluarga prasejahtera,” ujar Arief dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tanaman pangan yang telah ditanam oleh PNM yang bisa langsung dimanfaatkan hasilnya antara lain bibit buah-buahan dan cabai. Selain itu, beberapa pohon lain dapat menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat sekitar.

“Hasil panen dari pohon buah dan sayur ataupun pohon kayu-kayuan dapat dikonsumsi oleh warga. Jika hasil panen melimpah ruah bisa dijual, jadi pemasukan tambahan juga. Produk jualan nasabah PNM Mekaar yang ada di lokasi penanaman jadi bisa lebih variatif,” kata dia.

PNM tidak berhenti pada upaya memberikan pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan sampai pada naik kelasnya usaha ultra mikro menjadi lebih berdaya. Pembiayaan dan pendampingan secara berkesinambungan inilah yang menjadi pembeda PNM dengan lembaga pembiayaan lain.

(Dhera Arizona/ADV)

IDXChannel - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, pasokan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis mulai dari susu, telur, daging, hingga sayur-sayurannya tidak boleh hasil impor.

“Mulai susu, telur, daging, sayurnya, dan sebagainya. Dan itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor,” ujar Budi Arie usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Budi Arie pun kembali menegaskan, seluruh proses dalam program makan bergizi gratis harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses rantai pasok maka program ini akan menguntungkan semua pihak.

“Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga pedesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor dalam Makan Bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok Makan Bergizi gratis ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Budi Arie juga mengatakan, Kementeriannya juga sedang melakukan revitalisasi sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya dalam program makan bergizi gratis ini.

“Karena Kementerian Kooperasi ini juga berfokus pada revitalisasi kooperasi-kooperasi yang ada dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi lewat berbagai program-program yang memang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, seperti makan bergizi gratis,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Kementerian Keuangan bisa membebaskan atau mengurangi pajak-pajak terkait membangun dan pembelian rumah. Tujuannya agar harga rumah terjangkau bagi masyarakat.

"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," kata Maruarar di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Maruarar menjelaskan, dalam upaya penurunan harga rumah juga dilakukan dengan mengalokasikan lahan dari negara kemudian bisa dibangun rumah oleh para pengembang atau developer.

Sebab, menurutnya, biaya pembebasan lahan memakan porsi sekitar 40 persen dari harga jual rumah oleh para pengembang. Sehingga saat ini, pemerintah tengah mencari lahan-lahan atau aset negara yang potensial untuk dibangun rumah oleh para pengembang.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 157 hektare lahan HGB di atas HPL negara yang berlokasi di Mojokerto dan Banten. Aset-aset negara itu diharapkan bisa diberikan kepada pengembang untuk dibangunkan rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kita minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil. Jadi yang membangun siapa, ya tentu kombinasi, enggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari program FLPP, bisa juga nanti ada CSR swasta, mungkin juga dari APBN," kata Maruarar.

Selain tanah dan berharap keringan pajak dari negara, Maruarar juga mengupayakan untuk melakukan efisiensi belanja material membangun rumah. Salah satunya dengan meminta diskon dari pabrik untuk pengadaan material skala besar.

"Bayangkan nanti kalau tanahnya gratis, udah kita melakukan efisiensi dari belanja semen dan material sebagainya, kita berharap harga rumah bisa turun," ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Pemerintah pun kini tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang berfokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,” ujarnya.

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan. Sebab, keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi.

Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih terus dikaji oleh pemerintah.

Sekalipun rencana konversi subsidi energi ke BLT sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024), pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga, harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran.

Bahkan, potensi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dengan nilai Rp100 triliun. Adapun nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp435 triliun.

Bahlil tak menampik saat ini formulasi yang dibahas pemerintah untuk mengkonversi subsidi energi melalui BLT.

"Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil.

“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," katanya

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pekerja migran menyumbangkan devisa negara sebesar Rp227 triliun per tahun. Bahkan, angka ini nomor dua terbesar setelah pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas).

"Pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," ujar Karding di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Karding pun menuturkan, jika bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir, maka devisa dari para pekerja migran bisa menyalip devisa migas. "Tapi syaratnya bahwa Kementerian Luar Negeri, semua K/L ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," ujarnya.

Selain itu, kata Karding, perlindungan pekerja migran harus tetap dimaksimalkan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, prosesnya harus segera diperbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, hingga purna tugas.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," kata dia.

Karding meyakini sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri.

"Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, Mereka bisa mendapatkan 20 persen devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, Masa' kita tidak bisa mengikuti Filipina?" katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – PT Pertamina Patra Niaga meluncurkan puluhan program loyalti bagi para pengguna aplikasi MyPertamina yang berlangsung pada November hingga akhir 2024. Promo pembelian BBM seperti Pertamax Series dan Dex Series menjadi lebih murah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial And Trading Heppy Wulansari mengatakan, promo transaksi BBM dengan MyPertamina di antaranya adalah Promo I Like Monday. Pembelian Pertamax Series di setiap hari Senin akan mendapat harga lebih hemat Rp300 per liter.

Kemudian di hari Jumat akan mendapatkan kembali harga hemat Rp300 per liter di promo Thanks God It's Fuel Day.

"Untuk pengisian BBM Pertamax Series dan Dex Series di akhir pekan akan mendapatkan double poin MyPertamina di hari Sabtu, dan E-Voucher MyPertamina di hari Minggu. Ketiga promo tersebut berlaku hingga akhir Desember 2024," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kemudian, promo transaksi produk Pertamax Series dan Dex Series dengan kartu debit/kredit yang berlogo Visa di MyPertamina, berkesempatan mendapatkan e-voucher MyPertamina.

Tak hanya itu, kata dia, Bank Mandiri juga memberikan promo cashback untuk transaksi Pertamax Series dan Dex Series menggunakan kartu kredit Mandiri, penukaran Mandiri Livin Poin dengan e-voucher MyPertamina, dan bonus E-Voucher MyPertamina senilai Rp200 ribu yang bisa didapatkan bila mengajukan permohonan kartu kredit MyPertamina Mandiri.

Selain itu, terdapat juga promo cashback 5.000 poin dengan transaksi menggunakan e-wallet OVO dan GoPay di MyPertamina.

Lebih lanjut, pengguna aplikasi MyPertamina juga akan menikmati diskon eksklusif untuk transaksi pembelian BrightGas dan bebas biaya admin untuk pembayaran tagihan gas (PGN) hingga Desember 2024.

"Ragam pilihan voucher menarik yang bisa didapatkan untuk penukaran poin MyPertamina hingga 31 Desember 2024 dengan pilihan voucher partner adalah Tomoro, Bright Cafe, Kopi Kenangan, Kopi Asiang Pontianak, BlueSky Lounge, Bengkel BOS, Allo Fresh, ACE, Kemayu, Kidzania dan berbagai voucher local partners lainnya dapat ditukarkan dengan poin MyPertamina," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku telah mendapatkan alokasi lahan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluas 157 hektare (ha).

Maruarar merinci, di Mojokerto terdapat lahan seluas 151 hektare, sedangkan di Banten terdapat 6 hektare lahan potensial untuk dibangun hunian. Hal ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sudah siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tidak bermasalah, cukup banyak, misalnya di Mojokerto 151 hektare, status HGB. Jadi itu bisa langsung digunakan. Kedua di Banten, ada seluas 6 hektare," kata Maruarar usai bertemu dengan Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Maruarar menuturkan, dengan penyediaan lahan dari pemerintah ini, diharapkan dapat mengundang para pelaku usaha untuk membantu membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab jika lahan sudah disediakan negara, harapannya harga rumah yang dibangun oleh developer bisa lebih murah.

"Nanti tim kita akan survei, siapa yang memerlukan, nanti kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya tepat sasaran (penerima rumah). Kami berusaha tanah itu gratis, sehingga biaya membangun rumah kecil," kata Maruarar.

"Kalau tanah bisa gratis, kita melakukan efisiensi dari harga material. Kemudian kalau pajak berkurang, saya berharap Kemenkeu mengurangi pajak rumah rakyat, kita harapkan harga rumah bisa turun," tuturnya.

Lewat upaya ini, Maruarar berharap pada 2025, program 3 juta rumah per tahun sudah mampu direalisasikan sesuai janji kampanye Prabowo-Gibran.

"Kita berusaha dan berdoa (2025 terbangun 3 juta rumah), dengan kerja keras dan bergotong royong menjadi super team," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan, upaya penyediaan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah juga dilakukan dengan mengevaluasi konsep tata ruang.

"Banyak sekali kawasan permukiman dan perumahan, terutama di kota, yang itu melanggar konsep tata ruang, contoh dalam UU tata ruang, setiap perumahan dan permukiman itu harus menyediakan 40 persen fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas social)," kata Nusron.

Sebab menurutnya, saat ini masih banyak para perusahaan atau pengembang yang melanggar konsep tata ruang. Misalnya ketentuan untuk mengalokasikan sebagian lahan menjadi ruang terbuka, fasum dan fasos sebesar 40 persen dari lahan yang dibangun permukiman.

"Kita akan lapor ke Presiden, manakala di perlukan, kami akan membentuk satgas Bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan permukiman dan perumahan. Nanti bagaimana sistem kerjanya, menunggu kami lapor Bapak Presiden. Kami tidak mau mendahului bagaimana arahan Presiden," ujar Nusron.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan sebanyak 3 juta hektare untuk pembukaan sawah baru di luar pulau Jawa.

"Kita perlu susun kawasan lahan pertanian berkelanjutan, berapa jumlahnya, tentu hari ini ada hitungan kasar, sekitar 3 juta hektare untuk sawah baru," kata Nusron di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Nusron menjelaskan, hal itu guna merespons adanya alih fungsi lahan yang terjadi di Pulau Jawa. Dari sebelumnya lahan untuk kawasan pertanian, justru dibangun infrastruktur hingga hunian.

"Karena lahan sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak diduduki pabrik, jadi perumahan, sekolah, rumah sakit, itu baik, tapi butuh ganti lahan," ujar dia.

Nurson mengatakan, ketahanan pangan menjadi fokus utama Kabinet Merah Putih di bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran. Salah satu peran Kementerian ATR/BPN untuk menyediakan lahan dalam rangka penciptaan lahan sawah baru.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun food estate baru di luar Pulau Jawa sebagai sentra produksi pangan.

"Makanya 3 juta hektare tadi, adalah kalkulasi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pembukaan food estate di daerah ini harus dikalkulasikan dengan matang, tetapi revitalisasi lahan yang sudah ada perlu dilakukan," kata AHY.

Sebab, katanya, konflik geopolitik yang belakangan terjadi mengancam terjadinya krisis pangan. Hal ini dikarenakan pasokan pangan atau bahan pangan akan terganggu akibat konflik tersebut.

"Saat ini kita terus fokus, bukan hanya kita mau mensukseskan swasembada pangan, tetapi ini tuntutan dari negara di dunia karena tekanan geopolitik, bisa menggangu pasokan komoditas pangan," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Penyelesaian perkara dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah jadi fokus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham sepanjang lima tahun mendatang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku, banyak kasus korupsi dapen di internal perseroan negara. Perkara ini pun jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kementerian BUMN kembali menggalakkan program ‘bersih-bersih’ BUMN. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun,” ujarnya.

Pencegahan korupsi harus dilakukan agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa mendatang.

Erick sebelumnya mengatakan akan menuntaskan tindak pidana korupsi dapen. Tercatat 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola perusahaan bermasalah atau 'sakit'.

Pembenahan dana pensiun menjadi tanggung jawab utama pemegang saham.

Erick menyebut, Kementerian BUMN harus mengambil langkah pembenahan yang agresif agar pensiunan bisa menikmati atau mendapatkan haknya.

(Fiki Ariyanti)