Jakarta, Investor.id- Sepanjang tahun 1976 hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengaku menyalurkan 5,5 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah.

Belakangan ini, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon dalam siaran pers Sabtu (9/11/2024).

Karena itu, kata Nixon, pengurangan biaya total 21% untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon juga mengatakan bahwa BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan (multiplier effect) terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Sementara itu, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas PPN menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan BPHTB dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir Program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak dua tower rumah susun akan dibangun di wilayah Papua Pegunungan dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada dua rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Maruarar menjelaskan beberapa tantangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain pembangunan rusun baru, pemanfaatan rusun yang telah terbangun juga masuk dalam strategi mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada, kita sekarang membangun, paling cepat delapan bulan sampai satu tahun lagi makanya kita manfaatkan, rusun yang sudah ada," kata Maruarar.

"Kita juga jangan hanya membangun, renovasi, tapi kita juga harus melihat ekosistemnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pembangunan rusun ini dalam rangka pengembangan daerah otonomi baru.

"Bagaimana daerah otonomi baru ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang baru ini juga bisa berjalan dengan baik," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Maruarar Minta Tanah Sitaan KPK Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/17101671/menteri-maruarar-minta-tanah-sitaan-kpk-dimanfaatkan-untuk-perumahan-rakyat.

IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) Pasar Rumput dari Rp3,5 juta menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas tersedia di hunian vertikal itu, di antarnaya Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah.

Bagi masyarakat yang tertarik untuk menyewa unit di rusun tersebut, bisa mendapatkan pelayanan informasi dan pemasaran melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Adapun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap sewa yang terjangkau menarik masyarakat untuk tinggal di sana.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu juga memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," tuturnya.

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengharapkan agar tarif sewa rusun yang lebih terjangkau mampu menarik masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi Rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," tambahnya.

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

"Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Ara mengatakan pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Mana pabrik semen disini? kalau kita beli semen, biayanya Rp3 triliun sama Rp10 triliun, diskonnya beda tidak? kalau diskon besar, harga rumah bisa turun tidak?" kata Ara.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?," katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk lanjut menggratiskan biaya sewa rusun pasar rumput bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.

Hal itu disampaikan Ara usai melakukan kunjungan ke Rusun Pasar Rumput seusai dirinya mendarat di Jakarta pasca-melaksanakan retreat menteri di Magelang.

“Orang lagi kebakaran rumah masa disewain? Seberapa lah lagian, cuma ada berapa sih, 418 kan? Mampu kan PD Pasar Jaya?” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ara meminta kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk dapat memperpanjang periode bebas biaya sewa bagi masyarakat pasar rumput tersebut dapat berlangsung selama satu tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal tersebut. Dirinya mengamini bakal memperpanjang periode bebas sewa rusun pasar rumput kepada masyarakat terdampak kebakaran Manggarai selama setahun penuh.

“Siap [akan diperpanjang periode gratis] tetapi izin ada limitnya [sampai setahun saja],” tegasnya.

Untuk diketahui, selama ini masyarakat terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan biaya sewa rusun pasar rumput. Pasalnya, hal tersebut masih disubsidi oleh anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.

Rencananya, Perumda Pasar Jaya bakal mengenakan biaya tarif sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk biaya sewa rusun pasar rumput per 15 November 2024. Akan tetapi, rencana tersebut batal usai mendapat arahan langsung dari Maruarar Sirait.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih 2024 – 2029, Maruarar Sirait (Ara) membagikan momen rapat pimpinan (rapim) bersama jajaran Kementerian Perumahan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam akun Instagram pribadi miliknya, Ara mengaku mengadakan rapat pimpinan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut hingga pukul 11 malam.

“Terima kasih kepada jajaran Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tetap semangat walau sudah jam 11 malam,” tuturnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Pada momen tersebut, tampak juga Ara melakukan sambungan telepon dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Dalam telepon itu, Ara memperkenalkan jajaran pegawan Kementerian PKP bahwa Hashim merupakan ketua dari kementeriannya. Hashim yang mendengar hal itu hanya tampak memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kementerian PKP untuk dapat bekerja keras dengan baik.

Di samping itu, dirinya juga memberikan pesan khusus kepada Ara dan Fahri Hamzah selaku wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hashim juga mengaku dirinya merupan pembina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kementerian teknis yang bakal mengeksekusi program tiga juta rumah Prabowo.

“Tolong ibu-ibu telepon suami-suaminya [untuk meminta izin pulang larut malam]. Semua bekerja ya, saya pembina saja,” tutur Hashim.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Menteri dan Wakil Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10/2024). Di mana, Kementerian Perumahan merupakan pemecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada hari pertama bekerja, Menteri Perumahan Maruarar Sirait diketahui langsung menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024).

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

Basuki optimistis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan perumahan, dan pembangunan sekolah serta pasar.

"Saya sangat yakin, Bapak Menteri dan Ibu Wamen dapat melanjutkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan, namun masih dipenuhi banyak tantangan ke depannya," katanya dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (22/10/2024).

Basuki berpesan khusus kepada Kementerian PU dan Kementerian PKP agar dapat terus memperkuat sistem yang telah dikembangkan Kementerian PUPR. Sehingga, bisa benar-benar menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Semoga seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan dikembangkan Kementerian PUPR dapat dimaksimalkan untuk mendukung kedua kementerian menjadi sama-sama kuatnya untuk berjalan bersama sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang lebih tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," kata Basuki.

Sejak 2014, jelas Basuki, Kementerian PUPR mendapatkan amanah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi melalui pembangunan sistem, baik sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem program dan monitoring proyek, serta sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmennya penuh untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Basuki, insyaallah akan terus kami jaga sistem yang sudah berjalan baik, sekaligus terus berinovasi untuk mengembangkannya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur dan perumahan merupakan salah satu keberhasilan Pemerintahan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

"Mohon kami dibantu dan diingatkan sebagai junior, karena Pak Basuki masih sangat produktif dan cemerlang," kata Maruarar.

(Dhera Arizona)