REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA TIMUR – Partai Gerindra secara resmi memberikan rekomendasi Model B Persetujuan Parpol KWK kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim) Ubaid Yakub-Anjas taher, Ahad (25/8). Partai Gerindra berpendapat kekuatan Ubaid-Anjas masih belum dapat terbendung sehingga kemungkinan besar akan memenangkan Pilbup Halmahera Timur.

“Partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengambil sikap mengusung Ubaid-Anjas karena kemungkinan besar pasangan tersebut yang memenangkan pemilihan kepala daerah di Halmahera Timur,” kata Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sahril Taher di kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta.

Penyerahan dokumen Model B Persetujuan Parpol KWK memang dilakukan di kantor DPP Gerindra. Bersama sejumlah pengurus partai, Sahril Taher menyerahkan langsung rekomendasi tersebut kepada calon Bupati Haltim Ubaid Yakub.

Dalam kesempatan tersebut, Ubaid kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Gerindra yang telah mengusung dirinya dan Anjas Taher sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Halmahera Timur.

“Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Insya Allah kepercayaan ini akan menjadi modal bagi Ubaid-Anjas untuk terus melanjutkan pembangunan,” kata Ubaid.

Sementara itu, saat menyerahkan dokumen Model B Persetujuan Parpol KWK, Sahril Taher kembali menegaskan partainya begitu yakin kalau pasangan Ubaid-Anjas belum bisa ditandingi kandidat mana pun. Hal itu telah dibuktikan dengan data dari sejumlah lembaga survei yang menyebutkan bahwa pasangan Ubaid-Anjas masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Halmahera Timur.

Selain Gerindra, Ubaid-Anjas juga menerima rekomendasi dari Partai Golkar. Ubaid-Anjas menerima langsung penyerahan tersebut dari Waketum DPP Partai Golkar, Ahmad Doly Kurnia di kantor DPP Partai Golkar pada awal Agustus lalu.

Seperti diketahui, selama satu periode kemarin, kepemimpinan Ubaid-Anjas di Halmahera Timur berhasil membuktikan komitmennya untuk melakukan berbagai macam terobosan pembangunan. Sejumlah pihak juga menyebut pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di era Ubaid-Anjas juga semakin membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan pertemuan Anies Baswedan dan Rano Karno di Gedung B, Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin (26/8/2024) adalah untuk berdiskusi. Anies dan Rano sejak Senin siang santer diisukan akan diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024, namun ternyata tak dideklarasikan.

“Harus diingat bahwa Bung Rano ini adalah mantan Gubernur Banten. Pak Anies itu mantan Gubernur DKI Jakarta. Masa Gubernur Banten dan Gubernur DKI tidak boleh berdiskusi? Boleh, kan?” kata Djarot ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Djarot mengatakan, pertemuan itu juga merupakan silaturahmi untuk membicarakan mengenai pandangan mereka terhadap masa depan Jakarta. Terkait apakah Anies turut bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kunjungannya ke DPP PDIP, Djarot mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi, saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah,” ucapnya.

Djarot juga enggan menanggapi terkait kemungkinan bahwa pertemuan Anies-Rano mengonfirmasi bahwa keduanya akan maju bersama untuk menjadi bakal calon pemimpin Jakarta selanjutnya.

“Itu (penunjukan calon) kewenangan hak prerogatif dari ketua umum. Maka, sabarlah sedikit satu sampai dua hari,” kata dia.

Tersebar foto yang menunjukkan Anies Baswedan dan Rano Karno tengah duduk bersama di suatu ruangan. Anies tampak mengenakan kemeja bermotif tenun berwarna merah, sedangkan Rano Karno tampak mengenakan seragam PDIP berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri. Keduanya kompak melemparkan senyum ke arah kamera.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin siang. Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga.

Nama Anies Baswedan santer dijagokan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru. Adapun dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (cakada) Gelombang Tiga pada hari ini, nama Anies Baswedan tidak masuk dalam daftar bakal calon kepala daerah yang diumumkan oleh PDIP.

Sebelum menyambangi kantor DPP PDIP, Anies Baswedan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan. Dari dokumentasi yang disampaikan ke wartawan, Senin (26/8/2024) Anies pamit kepada Ibunya, di kediaman Lebak Bulus, Jakarta Selatan (Jaksel). Anies keluar rumah mengenakan batik tenun merah terang lengan panjang bermotif.

"Anies berangkat dulu ya Bu. Mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini," kata Anies kepada Ibunya, seperti dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dalam dokumentasi tersebut, Sang Ibu, yang duduk di sofa menengadahkan tangan tanda berdoa. Anies, pun menengadahkan kedua tangannya tanda berdoa. Lalu Anies tampak mencium tangan Ibu-nya sebelum keluar rumah.

"Insya Allah, Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun. Semoga Anies selalu diiringi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanawata'ala," begitu kata ibunda Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, KAPUAS HULU -- Kasus cacar monyet atau Monkeypox (Mpox) menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa gejala cacar monyet mulai dari demam hingga terasa nyeri pada otot.

"Kasus cacar monyet di Kapuas Hulu belum ada, tapi masyarakat mesti tahu gejala dan cara pencegahannya," Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Kastono di Putussibau Kapuas Hulu, Senin (26/8/2024).

Kastono menyampaikan, selain demam dan nyeri otot, gejala cacar monyet juga mengakibatkan badan lemas menggigil dan sakit kepala.

Gejala itu pun akan muncul setelah 5 hingga 21 hari penderita terinfeksi virus cacar monyet.

Selain itu, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening yang ditandai dengan adanya benjolan di leher, ketiak atau, selangkangan. "Gejala awal dapat berlangsung selama satu hingga tiga hari atau lebih," kata dia.

Setelah itu, kata Kastono, akan muncul gejala seperti ruam di wajah yang akan menyebar ke bagian tubuh lain seperti lengan dan tungkai. Ruam tersebut akan muncul seperti bintil yang berisi cairan nanah, lalu pecah dan berkerak, kemudian akan menyebabkan borok di permukaan kulit.

Kastono mengatakan cacar monyet disebabkan oleh virus orthopoxvirus yang terjadi karena adanya kontak dengan orang atau hewan yang membawa virus cacar monyet.

Virus itu awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan hewan seperti tupai, monyet atau tikus yang terinfeksi. Menurut Kastono, penyakit cacar monyet dapat menular jika terjadi kontak langsung seperti percikan air liur yang masuk melalui mata, hidung, mulut atau luka di kulit atau melalui benda yang dapat terkontaminasi seperti handuk dan seprai yang sebelumnya digunakan oleh penderita cacar monyet.

Dia pun menuturkan pencegahan cacar monyet untuk mencegah penyakit cacar monyet, terdapat dua jenis pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pencegahan utama seperti menghindari kontak langsung dengan hewan primata dan pengerat, seperti monyet, tupai, dan tikus, serta orang-orang yang sedang terinfeksi cacar monyet.

Pencegahan kedua adalah pencegahan pendukung dengan rajin mencuci tangan dengan sabun terutama sebelum memasak, makan, serta sebelum menyentuh area wajah dan luka.

"Hindari berbagai penggunaan alat makan bersama atau bergantian dengan orang lain, juga tidak menggunakan barang yang sama dengan yang terinfeksi cacar monyet Menghindari kontak dan mengonsumsi hewan liar," jelas Kastono.

Selain itu, memasak dan mengonsumsi bahan makanan yang matang terutama daging untuk mencegah penularan dokter akan memberikan atau menganjurkan vaksinasi smallpox. Sementara itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu juga sudah mengeluarkan surat edaran yang bersifat imbauan kepada pihak rumah sakit dan 23 puskesmas yang ada di wilayah Kapuas Hulu, terkait upaya pencegahan dan penanganan serta kesiapsiagaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP memastikan akan mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung, dalam waktu satu sampai dua hari ke depan. Pernyataan itu merespons pertanyaan awak media terkait apakah PDIP mengusung Anies Rasyid Baswedan atau tidak.

"Pasti Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri) akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Yang paling penting itu kan? Jadi, tunggu saja satu sampai dua hari," kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Djarot yang merupakan lawan Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017, juga menanggapi isu terkait nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang akan dipasangkan dengan Rano Karno. Pramono adalah mantan sekjen DPP PDIP yang digadang maju Pilgub Jakarta 2024.

Kabar PDIP mengajukan pasangan Pramono Anung-Rano Karno mementahkan isu jika PDIP akan mengusung pasangan Anies-Rano. Kabar tersebut diungkapkan oleh Bendahara DPP PDIP Olly Dondokambey, yang memastikan partainya mengusung pasangan Pramono-Rano.

Djarot pun menegaskan, segala hal terkait penunjukan calon merupakan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum PDIP. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa partai berlambang banteng itu tetap menjaring aspirasi nama-nama yang berpeluang untuk dicalonkan, termasuk Pramono dan Rano.

PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2024 saat pengumuman gelombang pertama tanggal 14 Agustus 2024. Kemudian, mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah dari PDIP pada gelombang kedua tanggal 22 Agustus.

Adapun pada hari ini, PDIP mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah untuk gelombang tiga. Hanya saja, calon Pilgub DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, belum diumumkan.

Informasi yang dikumpulkan Republika.co.id, Anies bersama Rano sebenarnya sudah berada di salah satu ruangan kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Namun, entah mengapa keduanya tidak muncul di hadapan publik kala Sekjen Hasto Kristiyanto mengumumkan cagub yang direkomendasikan PDIP.

Tak nurut out...

PDIP tidak jadi mengumumkan pasangan yang diusung untuk maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Semula, kabarnya PDIP akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan-Rano Karno. Namun, usai pidato Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, nama Anies-Rano tidak dideklarasikan.

PDIP hanya mengumumkan deklarasi pasangan cagub dan cawagub Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan pasangan cagub dan cawagub Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Pun sejumlah nama calon bupati dan wali kota yang diusung PDIP ikut diumumkan.

Di tengah spekulasi batalnya Anies dideklarasikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sentilan khusus. Dia meminta calon yang tidak menurut dengan kebijakan PDIP lebih baik keluar.

"Ini semuanya saya ajarin, itu siapa yang gak mau nurut, out gitu aja. Saya pusing, karena maunya, mau ikut di PDI Perjuangan atau mau dompleng aja," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut tidak mau jika ada calon yang hanya menjadikan PDIP sebagai alat untuk mendompleng kepentingannya. "Saya gak mau lagi, ya kalau konsisten saja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin itu ya rohnya ya roh PDI Perjuangan," ucap Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024, Senin (26/8/2024). Dalam hasil rilis Bawaslu, terdapat lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Pilkada 2024 ini akan dilaksanakan di 545 daerah dengan rincian, 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari total 38 provinsi yang melaksanakan pilkada serentak, ada 13 persen atau lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung, Pilkada 2024.

"Provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Ini lima provinsi paling tinggi kerawanan di pilkada," kata Bagja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin sore.

Sementara itu, sebanyak 28 provinsi atau 76 persen masuk kategori kerawanan sedang. Sedangkan, sebanyak empat provinsi atau 11 persen masuk kategori kerawanan rendah.

Selain itu, ia menyebutkan, berdasarkan pemetaan di tingkat kabupaten/kota, ada 16 persen atau 84 kabupaten kota yang masuk kategori kerawanan tinggi. Beberapa daerah di antaranya adalah Kabupaten Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalang, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, hingga Kabupaten Berau.

Ia menambahkan, sebanyak 334 kabupaten/kota atau 66 persen masuk kategori kerawanan sedang. Sementara itu, terdapat 90 kabupaten/kota atau 18 persen yang masuk kategori kerawanan rendah.

Bagja menjelaskan, isu yang paling strategis dalam pemetaan kerawanan adalah netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, praktik politik uang juga dinilai menjadi salah satu isu yang masih berpotensi terjadi pada Pilkada 2024.

"Kemudian polarisasi masyarakat dan dukungan publik. Kita akan lihat nanti pada saat pencalonan, pengerahan massa pada saat pencalonan. Teman-teman KPU sudah mewati-wati teman-teman partai politik agar membatasi masa yang akan datang ke kantor KPU," kata Bagja.

Ia juga menyoroti kemungkinan terjadinya intimidasi dan ancaman kepada penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, ataupun kepada tim, ataupun kepada pendukung yang lain. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu potensi kerawanan yang dapat terjadi di Pilkada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diketahui menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan. Surat itu dikeluarkan pada Senin (26/8/2024). Namun sebelumnya, pada 2022, Anies diketahui pernah diperiksa penyidik di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus apa?

Anies pernah diperiksa KPK pada Rabu (7/9/2022) selama hampir 12 jam. Saat itu ia diperiksa dalam kasus balap mobil Formula E. Anies diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.

Anies datang sendiri ke Gedung KPK. Ia menegaskan, pemeriksaan dirinya di KPK adalah upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap even Formula E. Formula E, kata dia, justru bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan, serta kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan politik Indonesia.

Ketika itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan alasan pemanggilan Anies karena terkait penyelidikan kasus Formula E. "Apakah dipanggil sebagai saksi, apakah dipanggil karena dia mengetahui, karena dia mendengar, karena dia melihat, karena dia mengalami sendiri suatu peristiwa," kata Ketua KPK Firli Bahuri, menambahkan.

Sebelumnya, tadi siang, pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto sudah mengonfirmasi surat tersebut pada pers, kemarin. Djuyamto mengatakan, permohonan surat tersebut diajukan di hari yang sama. Ia menambahkan, penerbitan surat itu sebagai persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain surat tak pernah jadi terdakwa, PN Jaksel juga merilis surat keterangan Anies tak memiliki tanggungan utang pribadi/adan usaha, dan surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat, mengalihkan arus kendaraan yang melintas ke jalur Puncak dari Cianjur ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Pengalihan ini dilakukan selama proses penertiban kios ilegal di sepanjang jalur tersebut, Senin (26/8/2024) untuk menghindari macet total.

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Anjar Maulana di Cianjur Senin, mengatakan selain mengarahkan pengguna jalan menuju jalur alternatif, pihaknya juga melakukan rekayasa arus dan sistem buka tutup di kawasan Ciloto-Bumi Aki, Puncak. "Sifatnya situasional ketika Polres Bogor melakukan sistem buka tutup arus, kami akan memutar balik kendaraan mulai dari kawasan Ciloto atau dari Bundaran Lampu Gentur-By Pass, Cianjur," katanya.

Saat menjelang siang tadi, ungkap dia, antrean kendaraan mulai terlihat sehingga Polres Bogor menutup jalur menuju Puncak dari Bogor, sehingga hal yang sama dilakukan Polres Cianjur, guna mencegah terjadinya macet total selama penertiban dilakukan petugas gabungan. Bahkan untuk membantu pengaturan arus saat diberlakukan penutupan, pihaknya menerjunkan sekitar seratus orang personel guna memutar balik kendaraan ke sejumlah jalur alternatif termasuk di kawasan Cipanas.

"Wilayah hukum Cianjur biasanya terdampak ekor antrean dari wilayah Bogor, sehingga kita lakukan antisipasi agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan arus di saat pelaksanaan penertiban, ratusan personel akan mengarahkan pengendara ke jalur alternatif," ujarnya.

Sementara Pemkab Bogor melakukan penertiban 196 bangunan liar di kawasan Puncak, di mana sebelumnya 90 bangunan telah dibongkar secara mandiri pemiliknya.

Penertiban tahap II kios ilegal berdasarkan pada Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, dimana sebelumnya Pemkab Bogor sudah melayangkan tiga kali surat peringatan pemilik kios.

Surat peringatan pertama dilayangkan pada 6 Agustus 2024, Surat Peringatan kedua dilayangkan pada 15 Agustus 2024, dan Surat Peringatan ketiga dilayangkan pada 20 Agustus 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan cara yang tak bisa diatur-atur. Hal ini terbukti ketika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 terkait persyaratan calon kepala daerah kembali membuka kembali peluang PDIP untuk bisa mengusung sendiri.

“Saya sendiri juga kaget kok, yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung kan, dikurung gitu, aduh saya bilang, enak eh dikurung-kurung begitu. Indonesia ini lucu,” kata Megawati dalam pidatonya pada acara pengumuman calon kepala daerah gelombang 3 dari PDIP untuk Pilkada 2024, di kantor DPP PDIP, Senin (26/8/2024).

Megawati juga mengaku melakukan kontemplasi dengan sang ayah, Soekarno atau Bung Karno terkait kondisi bangsa saat ini. Dia merasa saat ini justru dimusuhi bangsa sendiri.

Melihat fenomena itu, Megawati pun teringat akan pesan yang disampaikan Bung Karno soal perlawanan akan lebih susah ketika melawan bangsa sendiri. Apalagi, menghadapi keinginan penguasa yang memperpanjang kekuasaan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga bercerita soal dirinya bersama puteranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Pranowo dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tengah sibuk menandatangani surat keputusan untuk calon kepala daerah yang diusung. Megawati pun mengungkapkan jika Hasto kerap menangis ketika bersama dirinya menandatangani SK kepala daerah.

Dia pun berpesan ke Hasto untuk tidak perlu menangisi sesuatu. Sebab, saat ini PDIP sudah bisa mengusung sendiri calon kepala daerah.

“Ini (Hasto) sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya, betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis, kan lohngapain sih nangis, nggak ada guna nangis, yang perlu kita apa? Begini,” ujar Megawati sambil mengepalkan tangannya.

“Lah iya toh, buktinya akhirnya juga iya (bisa mengusung),” jelasnya.

Diketahui, PDIP sempat menjadi partai yang 'terkucilkan' oleh aturan ambang batas syarat pencalonan calon kepala daerah di Pilkada 2024. PDIP seperti ditinggalkan, khususnya di Pilgub Jakarta, saat parpol-parpol lain bergabung dalam kekuatan besar koalisi.

Namun pada Selasa (20/8/2024) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua putusan yang menentukan terkait Pilkada 2024. Dua putusan itu, salah satunya menghapus atau menurunkan aturan syarat pencalonan calon kepala daerah, yang membuat PDIP kini bisa mengusung pasangan calon sendiri di beberapa daerah.

Sehari setelah putusan MK dibacakan, DPR lewat Badan Legislasi (Baleg) sempat bermanuver dengan membahas revisi UU Pilkada yang sebelumnya sempat mengendap. Revisi UU Pilkada lalu dibahas secara cepat dalam tempo sehari oleh Baleg DPR, tanpa mengadopsi putusan MK secara utuh.

Manuver Baleg DPR itu kemudian memicu gerakan 'Peringatan Darurat' yang bermanifestasi pada gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah termasuk pusatnya di depan Gedung DPR/MPR RI. Demonstrasi bahkan masih berlangsung hingga kini.

Merespons eskalasi demonstrasi yang membesar dan meluas, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (22/8/2024) malam memastikan pengesahan revisi UU Pilkada batal dilaksanakan dan putusan MK soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

"Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi kemenangan calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid semakin besar. Seperti yang dukungan yang datang dari Tokoh Pendidikan, Zainab Jafar. Zainab menjelaskan, sudah diketahui jelas kinerjanya, keberhasilannya dalam membangun Sulteng sangat bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita semua tau bagaimana kinerja Pak Anwar Hafid, Insha Allah hati saya sudah bulat,” ucap Zainab, Ahad (25/8/2024).

Pernyataan ini mencerminkan keyakinan yang kuat pada kepemimpinan Anwar Hafid, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang peduli dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana kinerjanya sebagai Anggota DPR RI yang memberi banyak pembangunan infrastruktur rakyat.

Sebagai wakil rakyat Sulteng, Anwar Hafid berperan memajukan kualitas infrastruktur di daerahnya itu. Melalui aspirasi rakyat, Anwar Hafid membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Inpres Jalan Daerah (IJD) di sembilan kabupaten di Sulteng.

Pembangunan IJD di Sulteng dilakukan di Tolitoli, Sigi, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Poso, Buol, Morowali Utara, dan Morowali. Proyek ini membawa dampak positif bagi konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Tidak cuma itu, Anwar Hafid juga membangun jembatan gantung di di desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Proyek jembatan ini merupakan hasil aspirasinya juga kepada Kementerian PUPR.

Oleh karenanya, meski momentum Pilkada ini berseliweran praktik politik uang, Zainab tidak akan pernah menjual suaranya hanya untuk uang. Karena Anwar Hafid sudah terbukti dan teruji.

“Kenapa kita harus jual suara kita untuk lima tahun ke depan, hati tidak akan berubah tetap Anwar Hafid,” tegas Zainab.

Terakhir, pembangunan jembatan gantung di Ungkaya ini langsung dialokasikan dari dana APBN. Anwar Hafid mengatakan, sejak dulu jalan di desa Ungkaya ini dirintis olehnya, naik motor menyebrang sungai, maka ia sangat memperhatikan jalan desa ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA SELATAN -- Rumah Zakat bekerja sama dengan Dewan Masjid Al Haqqul Mubiin telah menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musibah tersebut.

Bantuan yang disalurkan meliputi seragam sekolah, sepatu sekolah, diaper bayi/balita dan pembalut wanita dewasa, hygiene kit dan Kitchen Set. Untuk penyintas kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran yang kehilangan banyak harta benda akibat musibah ini. Rumah Zakat dan Dewan Masjid Al Haqqul Mubiin berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi darurat seperti ini.

Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan harapan baru bagi para korban untuk bangkit kembali. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu sesama yang sedang dalam kesulitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024. Namun, proses revisi PKPU itu sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu sudah berulang kali mengingatkan agar lembaga peradilan tak lagi mengeluarkan putusan terkait pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan. Pasalnya, dampak dari putusan itu dapat menimbulkan kerawanan.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan ini, ke depan tidak boleh ada putusan-putusan pengadilan yang diputuskan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, apalagi terutama dengan syarat," kata dia dalam kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Menurut dia, pihaknya memiliki pengalaman ketika MK mengeluarkan putusan terkait perubahan syarat bagi calon anggota DPD pada 2018. Ia menilai, adanya putusan itu membuat adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu.

Alih-alih belajar dari pengalaman, MK justru mengulangi hal serupa, yaitu Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 saat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Apalagi, khusus Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK dinilai melebihi kewenangannya sebagai lembaga peradilan.

Menurut Bagja, akibat putusan itu, KPU menjadi kesulitan untuk mengambil sikap. Apalagi, dalam putusan itu MK membuat tafsir baru atas undang-undang (UU).

"MK membuat bukan hanya tafsiran baru, bahkan membuat aturan baru, sehingga kemudian banyak teman-teman akademisi mengatakan, kita harus objektif, akademisi mengatakan bahwa MK sudah berubah menjadi positivism judicial," kata Bagja

Ia menilai, lembaga peradilan sebenarnya hanya boleh memutus untuk menerima atau menolak. Dalam hal ini, MK dinilai sudah membuat aturan terkait ambang batas pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai di Pilkada 2024.

"Jadi sebenarnya tidak boleh aktif judicial. Judicial itu tidak boleh aktif, harus pasif. Yang tidak boleh adalah menolak perkara, bukan membuat aturan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan, Senin (26/8/2024). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, surat tersebut diterbitkan atas permintaan sebagai bagian dari persyaratan dalam pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Djuyamto mengatakan, bukan cuma menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Baswedan. PN Jaksel, kata dia, juga menerbitkan surat yang sama untuk Andhika Perkasa yang dicalonkan sebagai gubernur (cagub) untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Surat keterangan tersebut, dikeluarkan atas nama pemohon Andhika Perkasa untuk syarat pencalonan sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan atas nama pemohon Anies Rasyid Baswedan untuk pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta,” begitu kata Djuyamto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Djuyamto menjelaskan, dalam surat keterangan tersebut, PN Jaksel bukan cuma menebalkan Anies Baswedan dan Andhika Perkasa sebagai warga negara yang tak pernah sebagai terdakwa. Namun juga ditebalkan dalam surat tersebut, bahwa keduanya, bukan warga negara yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. “Bahwa surat keterangan tersebut, juga mengenai tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih,” ujar Djuyamto.

Selain itu, PN Jaksel juga menerbitkan surat keterangan yang menegaskan Anies Baswedan, dan Andhika Perkasa tak memiliki tanggungan utang pribadi, maupun atas badan usaha.

“Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi, maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya,” begitu kata Djuyamto. Kata dia, surat keterangan untuk Anies Baswedan dan Andhika Perkasa tersebut, diterbitkan pada hari yang sama, pada saat keduanya juga melayangkan permohonan pada Senin (26/8/2024).

Anies Rasyid Baswedan, sampai saat ini belum pasti nasib politiknya untuk maju sebagai cagub dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara Andhika Perkasa, pada Senin (26/8/2024) sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri untuk menjadi cagub dari PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024.

Mantan Panglima TNI tersebut, dipasangkan dengan Hendrar Prihardi sebagai cawagub, Andhika dan Hendrar adalah dua kader PDI Perjuangan, yang dalam Pilkada Jateng akan menghadapi pasangan rival Ahmad Luthfi-Gus Yasin usungan KIM Plus.