Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat ikut berkomentar perihal foto putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Ketum PSI, Kaesang Pangarep, yang menjadi sorotan publik di media sosial karena mengenakan rompi hitam bertuliskan “Putra Mulyono”.

“Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu siapa? Ya, tanya ke Mas Kaesang. Memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga itu,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Djarot juga menegaskan sebaiknya pihak Kaesang menjelaskan maksud dari mengenakan rompi tersebut. Karena sejauh ini pihak Kaesang belum memberikan keterangan apapun.

“Iya jelasin siapa itu. Terus apa maksudnya?” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Untuk diketahui, momen Kaesang mengenakan rompi hitam bertuliskan “Putra Mulyono” itu diunggah oleh oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo melalui akun X @Sigitwid pada Selasa (24/9/2024).

Dalam unggahan itu, nampak gambar siluet seorang pria dengan "Putra Mulyono" yang berkelir merah muda. Sebagai informasi, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi yang banyak diperbicangkan oleh warganet di media sosial.

Rompi hitam itu digunakan Kaesang saat berkegiatan di Desa Daru, Jambe, Kabupaten Tangerang. Rencananya dia akan merenovasi rumah-rumah yang ada di sana agar layak huni.

Terkait hal tersebut, Djarot mengatakan hal itu menunjukkan kepedulian Kaesang, walaupun sebenarnya masih banyak juga rumah tak layak huni di wilayah Jakarta.

“Berarti Mas Kaesang hebat juga ya. Hebat juga sampe bantuan kesana. Jakarta juga masih banyak [rumah yang tak layak huni]. Bagus lah, bisa jadi contoh tauladan,” kata Djarot.

Bukan itu saja, Djarot juga mengomentari perihal Kaesang yang menaiki private jet ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

“Kok bisa enak ya nebeng ke Amerika? Ya enak banget dong. Aku juga punya temen tuh bisa nebeng ke Amerika sama istri. Ya kan, tanya ke dia ya,” ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dinilai PDIP sebagai upaya melawan politik oligarki. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat bahkan menilai, partainya sedang melawan sistem otoriter yang dibentuk oleh kartel partai politik (parpol).

Karena itu, kata Djarot, PDIP tak ingin ceroboh dalam memutuskan tentang siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan maju di Jakarta. "Jakarta ini adalah barometer politik kita," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Djarot mengatakan, sebagai barometer politik di Indonesia, PDIP tak menjadikan Pilgub Jakarta 2024 sebagai 'pertempuran' terhadap seseorang. Melainkan, kata dia, Pilgub Jakarta merupakan pertempuran terhadap sistem dan ketamakan.

"Yang kita lawan (di Jakarta) itu, bukan orang. Tetapi sistem. Sistem otoriter yang populis, kartel politik. Itu yang kita lawan. Sekali lagi, yang kita lawan itu, bukan orang. Yang kita lawan itu, adalah nafsu-nafsu kekuasaan yang jahat, dan serakah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Djarot menyebut, tudingan tersebut dialamatkan lantaran bagaimana PDIP dalam peta politik saat ini yang menjadi target upaya pelenyapan. Terutama, di Pilgub Jakarta yang sempat dikunci untuk tidak bisa memajukan calon sendiri, sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"PDI Perjuangan itu ditinggal sendirian, nggak bisa nyalon (mengusung pasangan cagub-cawagub). Dan ternyata saat ini bisa nyalon. Dan rakyat juga menyampaikan antusiasme dan menunggu kita (PDI Perjuangan) untuk sama-sama melawan, dan memenangkan DKI Jakarta," ujar Djarot.

Upaya untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024, menurut Djarot, PDIP sedang memastikan siapa yang bakal menerima rekomendasi untuk diusung. Djarot mengungkapkan, sejumlah nama di internal partainya turut disorongkan sebagai cagub maupun cawagub.

Di antaranya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Rano Karno. Pun juga, sejumlah nama-nama dari luar partai yang selama ini diusung publik agar dipinang PDIP, seperti Anies Rasyid Baswedan.

Spekulasi paling menguat hingga saat ini adalah menduetkan Anies Baswedan dan Rano Karno. Tetapi, kata Djarot, kewenangan penuh untuk menentukan siapa pasangan cagub dan cawagub untuk Pilgub Jakarta merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Insya Allah, siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, bisa mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian menjadi pilihan rakyat, dan DKI Jakarta, bisa kita menangkan bersama rakyat," ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tiba-tiba memunculkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk diusung berpasangan dengan Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu dinilai sebagai bentuk aspirasi kader.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejumlah nama dari internal memang disorongkan ke meja Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dipilih sebagi cagub dan cawagub di Jakarta. "Kalau aspirasi memang ada," kata Djarot menjelaskan nama Pramono menggantikan Anies Rasyid Baswedan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan, PDIP sebetulnya lebih mengutamakan kader partai sendiri daripada mengusung orang luar. "Aspirasi itu kita menjaring dari bawah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut.

Tetapi, kata Djarot, dari aspirasi itu bukan cuma memunculkan satu nama. Selain Pramono, menurut dia, juga muncul nama kader PDIP lainnya, seperti Rano Karno, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, sampai kader muda Ronny Talapessy, Adian Napitupulu, Eriko Sutarduga, hingga Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan, kata Djarot, untuk Pilgub Jakarta pun PDIP sempat menggodok nama Andika Perkasa. Hanya saja, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil oleh Megawati untuk diusung secara resmi. Termasuk, sambung dia Djarot, nama Pramono yang merupakan mantan sekjen PDIP yang akan dipasangkan dengan Rano.

"Karena itu juga memang ada aspirasi dari bawah. Jadi harus disebutkan ya," ujar Djarot. "Tetapi, untuk (Pilkada) Jakarta masih belum. Itu kewenangan dan hak preogratif dari Ketua Umum (Megawati). Maka sabar sedikit. Satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti dicalonkan di Jakarta," ucap Djarot.

Khusus Pramono, namanya mendadak mencuat di sela spekulasi PDIP yang dikabarkan meminang Anies. Pun Anies sudah hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin.

Anies juga sudah bertemu dengan Rano. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, ketika Megawati mengumumkan daftar nama rekomendasi calon gubernur (cagub), Anies tidak muncul di publik dan langsung balik kanan.

Djarot mengakui, Anies memang datang ke kantor DPP PDIP. Dia menyebut, Anies terlibat diskusi dengan Rano tentang rencana serta masa depan DKI Jakarta jika keduanya diputuskan untuk maju pada Pilgub Jakarta.

Namun, entah mengapa, Megawati tidak mengumumkan daftar peraih rekomendasi Pilgub Jakarta. Megawati hanya mengumumkan Airin Rachmi Diany dan Andika Perkasa untuk diusung PDIP maju pada Pilgub Banten dan Jawa Tengah.

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa penentuan bakal cagub-cawagub di Pilkada Jakarta tergantung hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri. Termasuk, kata Djarot, wacana duet Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

"Daerah-daerah yang sangat strategis itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, ketua umum. Jadi kita berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Djarot mengakui, ada aspirasi di internal PDIP yang mendukung Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. PDIP, kata dia, tidak kekurangan kader untuk maju di Pilgub Jakarta.

"Aspirasi ada. Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu ada namanya Rano Karno, ada namanya Ahok, betul nggak? Ada namanya Adian, ada namanya Ronny, ada namanya Eriko Sotarduga, ada namanya Prasetyo, ada namanya Andika bahkan, ya boleh," jelas Djarot.

Djarot meminta publik bersabar soal pasangan cagub-cawagub yang akan diusung PDIP untuk Pilgub Jakarta. Dengan hak prerogatifnya, Megawati akan mengumumkan paslon di Pilgub Jakarta dalam waktu 2-3 hari ke depan.

"Masih belum (duet Pramono-Rano), itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum, maka sabarlah sedikit 1-2 hari pasti ketua umum akan menyampaikan," tandas Djarot.

Selain Jakarta, kata Djarot, DPP PDIP juga belum memutuskan sosok yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. "Siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi tunggu saja 1-2 hari," pungkas Djarot.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP memastikan akan mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung, dalam waktu satu sampai dua hari ke depan. Pernyataan itu merespons pertanyaan awak media terkait apakah PDIP mengusung Anies Rasyid Baswedan atau tidak.

"Pasti Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri) akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Yang paling penting itu kan? Jadi, tunggu saja satu sampai dua hari," kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Djarot yang merupakan lawan Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017, juga menanggapi isu terkait nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang akan dipasangkan dengan Rano Karno. Pramono adalah mantan sekjen DPP PDIP yang digadang maju Pilgub Jakarta 2024.

Kabar PDIP mengajukan pasangan Pramono Anung-Rano Karno mementahkan isu jika PDIP akan mengusung pasangan Anies-Rano. Kabar tersebut diungkapkan oleh Bendahara DPP PDIP Olly Dondokambey, yang memastikan partainya mengusung pasangan Pramono-Rano.

Djarot pun menegaskan, segala hal terkait penunjukan calon merupakan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum PDIP. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa partai berlambang banteng itu tetap menjaring aspirasi nama-nama yang berpeluang untuk dicalonkan, termasuk Pramono dan Rano.

PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2024 saat pengumuman gelombang pertama tanggal 14 Agustus 2024. Kemudian, mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah dari PDIP pada gelombang kedua tanggal 22 Agustus.

Adapun pada hari ini, PDIP mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah untuk gelombang tiga. Hanya saja, calon Pilgub DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, belum diumumkan.

Informasi yang dikumpulkan Republika.co.id, Anies bersama Rano sebenarnya sudah berada di salah satu ruangan kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Namun, entah mengapa keduanya tidak muncul di hadapan publik kala Sekjen Hasto Kristiyanto mengumumkan cagub yang direkomendasikan PDIP.

Tak nurut out...

PDIP tidak jadi mengumumkan pasangan yang diusung untuk maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Semula, kabarnya PDIP akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan-Rano Karno. Namun, usai pidato Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, nama Anies-Rano tidak dideklarasikan.

PDIP hanya mengumumkan deklarasi pasangan cagub dan cawagub Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan pasangan cagub dan cawagub Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Pun sejumlah nama calon bupati dan wali kota yang diusung PDIP ikut diumumkan.

Di tengah spekulasi batalnya Anies dideklarasikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sentilan khusus. Dia meminta calon yang tidak menurut dengan kebijakan PDIP lebih baik keluar.

"Ini semuanya saya ajarin, itu siapa yang gak mau nurut, out gitu aja. Saya pusing, karena maunya, mau ikut di PDI Perjuangan atau mau dompleng aja," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut tidak mau jika ada calon yang hanya menjadikan PDIP sebagai alat untuk mendompleng kepentingannya. "Saya gak mau lagi, ya kalau konsisten saja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin itu ya rohnya ya roh PDI Perjuangan," ucap Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI-Perjuangan (PDIP) menilai bahwa Pileg dan Pilpres 2024 merupakan gelaran pemilu terburuk setelah masa reformasi di Indonesia.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mencatat ada beberapa hal yang membuat Pilpres dan Pileg 2024 menjadi pemilu terburuk, salah satunya pengerahan alat penyelenggara negara mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat penegak hukum.

"Pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon tertentu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8).

Dia mengaku khawatir jika Pilkada Serentak nanti, bakal terjadi kecurangan seperti yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024.

"Maka dari itu, kita harus buktikan betul bahwa Pilkada Serentak pada November nanti adalah pilkada yang jauh lebih baik dari pemilu pileg dan pilpres," katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga eminta masyarakat dan media massa untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kecurangan pemilu.

"Rakyat jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan juga kepada penyelenggara harus diawasi agar supaya berlaku jujur dan adil utamanya KPU, lalu Bawaslu sampai APH," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil disebut-sebut tidak akan mengalami pesaing yang berarti setelah PKS dan PKB santer dikabarkan merapat ke KIM.

Menurut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, banyak pemimpin yang baik dan berpotensi untuk memenangkan Pilkada Jakarta, bukan hanya Ridwan Kamil. Menurutnya, beberapa nama memiliki rekam jejak yang baik seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga Rano Karno.  

Djarot menantang PKS untuk mengusung Ahok pada Pilkada Jakarta 2024. Diketahui, PDIP tidak cukup untuk mengusung nama calon kepala daerah sendiri. Di Jakarta, PDIP hanya memperoleh 15 kursi, seperti halnya PKS yang juga membutuhkan empat kursi lagi untuk mengusung calonnya.

"Karena PDIP perlu tujuh kursi lagi, paling tidak ya. PKS juga butuh empat kursi lagi. Misalnya, berani tidak, misalnya PKS mengusung Pak Ahok. Nah, itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8/2024)

Menurut Djarot, PDIP memiliki kader yang mumpuni untuk maju pada Pilkada Jakarta. Djarot menilai masih banyak yang bisa berpotensi memimpin Jakarta, bukan hanya Ridwan Kamil.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil, Betul tidak?” tanya Djarot.

Ketua Harian partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sudah menyetujui untuk mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur (cagub) pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Dasco setelah Partai Golkar mendukung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah menyatakan, partainya akan mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024. Hal ini membuka peluang besar Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta. Bahkan, Ridwan Kamil juga berpotensi diusung oleh KIM Plus jika PKB, Nasdem dan PKS bergabung.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada 27 November 2024. Dua partai itu dirumorkan akan membangun koalisi untuk melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya terus melakukan proses untuk menentukan calon yang akan diusung pada Pilgub Jatim. Salah satu proses yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan PKB, yang notabene merupakan partai pemenang di Jatim.

"Untuk Jawa Timur masih berproses. Tentu saja kami melakukan hubungan komunikasi dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur, wabil khusus kalau di Jawa Timur, kami berkomunikasi dengan sangat baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa," kata Djarot di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Kendati demikian, Djarot belum mau menyebut nama calon yang akan diusung oleh partai berlogo kepala banteng itu. Pasalnya, partainya masih terus berproses untuk memastikan pasangan calon yang akan diusung.

"Untuk pilkada semuanya masih berproses dan kami sudah memetakan seluruh wilayah, karena pilkada itu kan bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PKB membuka peluang untuk mengusung Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim untuk maju pada Pilgub Jatim. Kakak Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim itu dinilai memiliki modal politik yang kuat untuk melawan Khofifah-Emil.

"Karena ketua wilayah, kalau beliau maju pasti mesin langsung nyala. Meski PKB itu mesin besar, mesin turbo lah di Jawa Timur, 30 persen. Apalagi, bareng PDIP hampir separuh," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat optimistis partainya bakal memegang kunci penentu di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut). Djarot tak khawatir terhadap koalisi gemuk yang berpeluang menjadi lawan PDIP di Pilgub Sumut.

Djarot menyebut menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang menghimpun banyak parpol guna mendukungnya di Pilgub Sumut 2024 bukan menjadi persoalan. Apalagi menurut Djarot, Bobby tak kunjung punya pasangan resmi di Pilgub Sumut.

"Pilkada itu kalau nggak salah nih, itu yang maju itu kan mesti pasangan, ya. Kan tidak sendiri ya. Ini kan kita juga belum tahu pasangannya dia siapa, Bobby siapa," kata Djarot kepada wartawan pada Kamis (11/7/2024).

Djarot menyatakan partai berlambang banteng itu tengah memperkuat jaringan di tingkat bawah. Djarot mengklaim PDIP dapat menjadi game maker di Pilgub Sumut.

"Ada yang mengatakan itu koalisi gemuk, koalisi gajah, koalisi raksasa, begitu ya, kalau PDI perjuangan itu lebih banyak membangun suara di grassroot. Memang yang menjadi kunci itu sekarang tinggal PDI perjuangan," ucap Djarot.

Djarot menyebut PDIP tak takut menghadapi koalisi gemuk di ajang Pilgub. Pasalnya, Djarot merasa PDIP memegang suara rakyat. "Kita akan membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah," ucap Djarot.

Selain itu, Djarot mengingat ada permainan yang pernah dilakukannya saat masih muda. Dalam permainan tersebut semut sekalipun dapat menumbangkan gajah.

"Saya teringat waktu kecil itu ada permainan apa suit ya, gajah itu kan jempol katanya, semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut. Menang kelingking. Kenapa? Karena kita akan membangun kerja sama dengan rakyat kecil. Semut-semut ini loh," ujar Djarot.

Djarot mengibaratkan kekuatan berbagai macam semut dapat digunakan guna menjatuhkan gajah. "Semut merah, semut rangrang, semut hitam. Ini kita nanti akan bersama melawan gajah. Gampang kalau melawan gajah itu paling gampang itu serang telinganya. Katanya. Telinganya diserang, jatuhlah dia," ujar Djarot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengeklaim, proyek pembagunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikerjakan berdasarkan perhitungan yang cermat serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Grace membantah anggapan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang menyebut pembangunan IKN sebagai kebijakan yang tergesa-gesa.

"Proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati," kata Grace kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Grace lantas menantang Djarot untuk datang sendiri ke IKN agar mengetahui jalannya pembangunan.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," ucap dia.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini pun mengeklaim bahwa semua infrastruktur dasar di IKN sudah hampir siap untuk menyambut upacara peringatan kemerdekaan yang akan digelar di IKN.

Grace menyebutkan, infrastruktur dasar yang sudah hampir siap itu meliputi air minum, listrik, dan akses jalan.

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Djarot menilai belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa.

Djarot mengatakan, belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik, merupakan akibat dari proyek yang dipaksakan.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ujar dia.

Oleh sebab itu, Djarot menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota ke IKN.

"Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar Djarot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan tak mempersoalkan video Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin sedang "photoshoot", meski hal itu dianggap sebagai persiapan keduanya menuju Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Lho iya kok foto saja heboh. Foto dengan siapapun kan boleh, pakai baju apapun kan boleh," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot berpandangan, foto tersebut juga menggambarkan keduanya tokoh masyarakat Jawa Tengah.

PDI-P, sebut Djarot, juga tak khawatir jika keduanya betul berpasangan dalam Pilkada Jateng. Walaupun duet Luthfi-Taj Yasin dimungkinkan seperti duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena disebut-sebut akan didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masa kita takut. PDI Perjuangan itu bukan banteng penakut, kita itu partai ideologis ya sepanjang proses itu sesuai dengan aturan, sepanjang sesuai dengan konstitusi, sepanjang itu memuliakan etika dan moral, ya," ucapnya.

Djarot menegaskan bahwa PDI-P tidak takut melawan pihak tertentu asalkan melalui proses pendidikan politik yang baik.

Dia juga mewanti-wanti agar proses yang menciderai demokrasi pada Pilpres 2024 tidak berlanjut di Pilkada 2024.

"Kami cuma wanti-wanti jangan lagi dilakukan, baik di Sumut maupun di mana pun juga, itu praktek-praktek abuse of power dampak dari pilpres. Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk mentarget orang per orang. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ramai beredar video Ahmad Luthfi melakukan photoshoot bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PPP Gus Yasin.

Dalam video yang beredar di media sosial itu, terlihat Luthfi dan Gus Yasin berfoto di sebuah studio foto dengan memakai baju lurik garis hitam putih yang sama dan peci di kepalanya.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsuri mengatakan, sesi foto di studio itu menunjukkan sinyal kuat keduanya mungkin menjadi pasangan dalam kontestasi Pilkada Jateng pada November mendatang.

"Ini sudah sampai ke tingkat yang lebih matang, sudah sampai tingkat sosialisasi atau pengenalan lebih dalam dan tegas kepada masyarakat bahwa keduanya bisa jadi partner dalam pilgub," ungkap Masruha melalui sambungan telepon, Rabu (10/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden RI, Grace Natalie, mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat langsung fakta proses pembangunan yang telah ditempuh pemerintah secara matang. Pernyataan itu disampaikan Grace untuk menepis pernyataan Djarot yang menyebut pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," kata Grace dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Grace mengatakan proses pengerjaan IKN ditempuh pemerintah dengan perhitungan yang cermat, tanpa ada upaya pemaksaan sama sekali, termasuk seluruh prosedur yang tak satu pun terlewati. Grace juga memastikan agenda pemerintah untuk menggelar upacara HUT Ke-79 RI di IKN saat ini sudah mendekati siap.

"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," katanya.

Grace yang juga politisi dari PSI itu memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia dengan memaksakan sebuah kebijakan. "IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Djarot dengan wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/7/2024), ia meragukan pemindahan ibu kota ke IKN dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap.

"Saran saya jangan dipaksakan. Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," katanya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Tjahaja Purnama pada 2017 itu, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN, termasuk pelaksanaan upacara HUT Ke-79 di IKN, menyusul infrastruktur dasar, seperti listrik, air, dan akses jalan yang belum sepenuhnya rampung.

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot.