REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia DPR RI M Nasir Djamil meminta kepada DPR RI dan Pemerintah agar segera membebaskan para pengunjuk rasa yang diamankan di seluruh kantor kepolisian dan memfasilitasi pengobatan mereka yang terluka, baik ringan maupun berat.

“Jika ada di antara pengunjuk rasa yang meninggal agar disantuni melalui keluarga korban,” kata Nasir, Jumat (23/8/2024).

Legislator asal Aceh itu juga mendesakKomnas HAM, Kompolnas RI, KPAI, Ombudsman RI, dan Komnas Perempuan segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di kantor-kantor kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Polda lainnya di sejumlah provinsi.

“Seruan ini tak lain karena saya meyakini bahwanegara wajib melindungi warganya”, ujarnya.

Terakhir, Nasir juga meminta agar aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya yang mengamankan unjuk rasa dan mengalami luka-luka berat dan ringan segera mendapat pengobatan dan perhatian lainnya. “Selain melindungi warga negara, aparat negara, baik anggota polisi dan aparat keamanan lainnya juga berhak dilindungi. Jika mereka terluka atau meninggal wajib mendapat pengobatan dan santunan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra telah resmi telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Komjen Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen untuk maju Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono pun mengajak seluruh kader untuk memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

"Jadi hari ini Partai Gerindra secara resmi telah memutuskan untuk mengusung Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan cagub dan wagub Jateng," ujar Sudaryono di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono menjelaskan, partainya juga telah memberikan surat dukungan B1-KWK atau surat pernyataan dukungan parpol secara resmi kepada pasangan Luthfi-Yasin. Surat itu akan dibawa pasangan Luthfi-Yasin untuk mendaftar ke KPU Jateng sebagai persyaratan pendaftaran.

"Tadi sekaligus juga kami serahkan ke Pak Luthfi surat B1-KWK untuk nanti dibawa ke KPU," ucap orang dekat Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut.

Dengan demikian, kata Mas Dar, seluruh kader Gerindra dan simpatisan hingga relawan harus langsung bergerak untuk memenangkan Luthfi-Yasin. "Pada kesempatan ini pula saya selaku ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh kader, relawan, dan simpatisan untuk langsung bergerak bahu membahu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin," kata Mas Dar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong akan tetap memanggil Pratama Arhan meski sempat ragu karena pemain bertahan ini tak banyak dimainkan oleh klubnya, Suwon FC, dalam Liga Korea Selatan. Shin tengah melakukan persiapan dengan memantau sejumlah pemain yang akan dipanggil memperkuat Indonesia menjalani kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 bulan depan.

"Sebelum ada masalah ini (masalah pribadi Arhan) saya sudah berpikir apakah harus memilih dia atau tidak, karena di Liga Korea pun dia sama sekali tidak masuk daftar nama Suwon FC," kata Shin kepada pewarta di Jakara pada Jumat (23/8/2024).

"Tetapi saya akhirnya memilih Arhan untuk dibawa ke timnas dan setelah pertimbangan selesai, ya baru kejadian, ada masalah seperti ini," sambung Shin.

Mantan pemain PSIS Semarang tersebut hanya memainkan satu pertandingan bersama dengan Suwon FC pada Mei lalu saat bersua Jeju United. Dalam laga itu Arhan mendapatkan kartu merah ketika baru tampil selama tiga menit sehingga dilarang dua pertandingan dan hingga kini belum masuk daftar skuad Suwon FC.

Meskipun, demikian Shin menilai Arhan salah satu pilar penting skuad Garuda dan pemain pekerja keras yang sangat disayangkan jika tak masuk timnas. Shin menegaskan tidak menjamin Arhan otomatis dimainkan dalam skuad Garuda mengingat persaingan di posisinya begitu ketat setelah hadirnya Calvin Verdonk dan Shayne Pattynama.

"Tetapi kita tetap harus bisa bawa dia, biar tidak kehilangan pemain timnas yang baik," ujar Shin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong memastikan pemain bertahan Jordi Amat dan Elkan Baggot tak masuk skuad Garuda untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga September mendatang. Shin menjelaskan Jordi tengah mengalami cedera dan dipastikan tak akan pulih karena membutuhkan waktu pemulihan selama empat minggu.

"Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih, dan akhirnya harus istirahat sampai empat minggu ke depan. Jadi, saya sudah telepon langsung Jordi dan ya diputuskan, yang sepertinya, susah dibawa," kata Shin kepada pewarta di Jakarta pada Jumat (23/8/2024).

Jordi yang membela klub Malaysia, Johor Darul Takzim, terakhir kali tampil saat semifinal Piala FA Malaysia menghadapi Kedah Darul Aman FC pada 4 Agustus. Dalam pertandingan itu, mantan pemain Espanyol tersebut ditarik keluar pada menit ke-62.

Shin juga dipastikan kehilangan bek tengah Justin Hubner karena menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Meski kehilangan Jordi dan Justin, mantan pelatih Korea Selatan itu menutup kemungkinan memanggil Baggot sebagai salah satu opsi di lini pertahanan Merah Putih.

"Sama sekali tidak dipertimbangkan (memanggil Baggot)," kata Shin.

Untuk posisi bek kiri, Shin akan tetap memanggil Pratama Arhan. Padahal, Shin mengaku sempat ragu karena pemain bertahan ini tak banyak dimainkan oleh klubnya, Suwon FC di Liga Korea Selatan.

"Sebelum ada masalah ini (masalah pribadi Arhan) saya sudah berpikir apakah harus memilih dia atau tidak, karena di Liga Korea pun dia sama sekali tidak masuk daftar nama Suwon FC," kata Shin.

"Tetapi saya akhirnya memilih Arhan untuk dibawa ke timnas dan setelah pertimbangan selesai, ya baru kejadian, ada masalah seperti ini," sambung Shin.

Mantan pemain PSIS Semarang tersebut hanya memainkan satu pertandingan bersama dengan Suwon FC pada Mei lalu saat bersua Jeju United. Dalam laga itu Arhan mendapatkan kartu merah ketika baru tampil selama tiga menit sehingga dilarang dua pertandingan dan hingga kini belum masuk daftar skuad Suwon FC.

Meskipun demikian Shin menilai Arhan salah satu pilar penting skuad Garuda dan pemain pekerja keras yang sangat disayangkan jika tak masuk timnas. Namun, Shin menegaskan tidak menjamin Arhan otomatis dimainkan dalam skuad Garuda mengingat persaingan di posisinya begitu ketat setelah hadirnya Calvin Verdonk dan Shayne Pattynama.

"Tetapi kita tetap harus bisa bawa dia, biar tidak kehilangan pemain timnas yang baik," ujar Shin.

Indonesia akan mengawali Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan laga tandang menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September pukul 01.00 WIB, sebelum menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku memberikan edukasi kepada anak-anak di SDN 1 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon mengenai strategi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.

“Kita perlu menerapkan pengetahuan terkait bagaimana mencegah perundungan kepada anak-anak sejak dini agar mereka bisa memahaminya," kata Ketua Tim Edukasi Kompol L. Paunno, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bahaya perundungan dan memberikan keterampilan menghadapi situasi tersebut.

Dalam edukasi tersebut, para Polwan menyampaikan materi tentang identifikasi perundungan, dampaknya terhadap kesehatan mental, dan cara-cara melaporkan serta mengatasi perundungan.

Mereka juga mengajarkan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan cara membangun rasa percaya diri anak. Ia juga menegaskan pentingnya program ini dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Tidak hanya itu, Polwan Polda Maluku juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga diri dari orang yang tidak dikenal, serta bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang.

Dia berharap dengan adanya kegiatan ini, anak-anak dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan berperan aktif dalam mencegah perundungan di lingkungan mereka.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari orang tua dan guru, karena upaya preventif ini sangat penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif perundungan.

Polda Maluku berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program-program serupa guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di wilayah tersebut.

Cegah perundungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak remaja berani mengungkapkan curahan hatinya (curhat) mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perundungan dan depresi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Ema Rachmawati mengatakan, salah satu jurus meminimalisasi tindak kekerasan dan perundungan pada anak adalah komunikasi efektif orang tua dengan anak. Hal tersebut disampaikannya pada "Forum Anak Goes to School 2024" yang digelar Forum Anak Jawa Tengah saat menyambangi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Semarang pada Jumat (26/7/2024).

Namun, kata dia, selama ini gap atau celah komunikasi antargenerasi menyebabkan anak mencari pelarian kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya mengajak orang tua belajar berkomunikasi dengan generasi Z. Menjadi teman yang baik, jangan men-'judge' (menghakimi), namun bisa diajak sebagai teman ngobrol," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan penghargaan khusus kepada Laskar Trisakti 08. Selain itu, Prabowo juga mengirimkan karangan bunga ke acara syukuran setahun berdirinya Laskar Trisakti 08 pada Rabu (21/8/2024).

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi peran Laskar Trisakti 08 pada masa kampanye Pilpres 2024. "Dan Pak Prabowo juga sangat menghargai Laskar Trisakti 08," kata Rosan saat menghadiri perayaan ulang tahun Laskar Trisakti 08, di Hotel Kemang, Jakarta Selatan dikutip Jumat (23/8/2024).

Selain Rosan yang sekarang menjabat menteri investasi/kepala BKPM, perayaan tersebut juga dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim, dan pengamat politik sekaligus pendiri Indo Barometer M Qodari.

Ketua Umum Laskar Trisakti 08 Fernando Rorimpandey menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang sudah mendukung perjuangan Laskar Trisakti 08. Secara khusus, ia berterima kasih kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Rosan Roeslani, Budi Arie, dan Silmy Karim yang terus memberikan dukungannya untuk Laskar Trisakti 08.

"Keberadaan Laskar Trisakti 08 dari awalnya sampai sekarang berlandaskan kemandirian dari seluruh Pengurus dan anggota kami. Dan dalam perjalanannya , banyak sekali pihak-pihak yang mendukung dan memberikan apresiasi kepada kami, tentunya kami bersyukur dan selalu berterimakasih.Apresiasi ini menjadi bahan bakar untuk perjuangan kami berikutnya," ucap Fernando.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan alasan Kaesang Pangarep tidak jadi diusung pada pilkada Jawa Tengah karena pertimbangan politik. Kaesang, yang sebelumnya digadang-gadang akan berpasangan Ahmad Luthfi akhirnya tersingkir setelah Gerindra mendeklarasikan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada hari ini.

"Itu kan masalah politik ya. Itu kan semua komitmen partai artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," kata Ahmad Luthfi di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Ahmad Luthfi tidak menjelaskan dengan rinci dinamika apa yang terjadi di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga akhirnya Kaesang tidak diusung menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kendati demikian, Ahmad Luthfi mengaku siap jika harus dipasangkan dengan siapa pun, termasuk Taj Yasin Maimoen.

Menurut dia, Taj Yasin merupakan sosok yang berpengaruh di wilayah Jawa Tengah. Dia berharap pengaruh Taj Yasin dapat memudahkan dirinya meraup suara masyarakat di Jawa Tengah dalam Pilkada 2024.

"Saya hanya berpesan dan meminta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan wilayah Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi.

Sebelumnya, nama Kaesang Pangarep sempat diisukan akan maju dalam Pilkada 2024 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian setelah Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil menjadi bakal calon Gubernur Jakarta, kesempatan Kaesang bertarung pada pilkada Jakarta pun tertutup.

Isu pun kembali berkembang bahwa putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu akan maju pada Pilkada Jawa Tengah. Hal tersebut dinilai paling mungkin terjadi mengingat Kaesang dinilai memiliki elektabilitas cukup baik di Jawa Tengah.

Setelah beragam gelombang isu itu, KIM akhirnya memilih mengusung bakal pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen untuk bertarung di Jawa Tengah.

Peluang Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 tertutup usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait Pilkada 2024 pada Selasa (20/8/2024) lalu. Dalam putusannya, MK menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada.

Tercatat, usia Kaesang saat menginjak 29 tahun. Padahal syarat usia minimum cagub-cawagub harus 30 tahun saat ditetapkan sebagai paslon.

Dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 disebutkan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika penetapan pasangan calon. MK meyakini penghitungan syarat usia cakada wajib dihitung ketika penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah guna memperoleh kepastian hukum.

"Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata Hakim MK Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan, Selasa.

MK memandang ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun. Sebab, MK meyakini penjelasannya telah jelas dipahami.

"Sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo," ucap Saldi.

MK juga memutuskan syarat usia minimal 30 tahun berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian minimal usia 25 tahun bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati.

Oleh karena itu, dari kalkulasi ini maka Kaesang berpeluang gagal dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada yang dihelat pada November 2024. Pasalnya, Kaesang baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024.

Diketahui, putusan MK ini berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya. Beberapa waktu lalu, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana pada akhir Mei 2024. Isi permohonannya meminta peraturan batas usia calon gubernur dan cawagub minimal 30 tahun dicabut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah dalam melakukan perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan. Namun, PKPU itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR sebelum disahkan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengaku mengapresiasi komitmen KPU yang secara tegas akan mengadopsi putusan MK. Selain itu, KPU juga telah membuat surat edaran kepada jajaran di daerah untuk melakukan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan memedomani Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan MK.

"Artinya usia terhitung 22 September 2024 harus 30 tahun untuk (calon) gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk (calon) bupati/wali kota beserta wakil," kata Titi mewakili Aktivis 98 saat audiensi bersama KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Dengan sikap itu, dapat dipastikan bahwa tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, akan dilakukan dengan merujuk putusan MK. Karena itu, pengumuman itu juga otomatis akan berlaku pendaftaran calon.

"Pengumuman itu menjadi hukum positif yang harus kita kawal begitu. Kita apresiasi KPU," kata dia.

Kendati KPU telah bersikap, pihaknya tetap akan terus mengawal hinggs putusan MK dapat benar-benar dituangan dalam PKPU. Apalagi, KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR terkait perubahan PKPU tentang pencalonan.

Pasalnya, bukan tidak mungkin terdapat sikap penolakan dari anggota DPR dalam konsultasi itu. Mengingat, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan DPR saat konsultasi.

"Kami akan mendukung KPU meneguhkan itu dalam peraturan, dan kami betul-betul mengharapkan KPU tidak berubah, atau kemudian berbelok haluan saat konsultasi bersama DPR, karena tadi kan sudah jelas sikapnya KPU," kata dia.

Ia pun ingin kembali meminta kepastian KPU akan tetap merujuk kepada putusan MK dalam melakukan perubahan PKPU. Apalagi, berdasarkan Putusan MK Nomor 16 Tahun 2016, kesimpulan dalam konsultasi dengan DPR tidak mengikat KPU dalam membuat PKPU.

"Kalau misal Pak Afif, misalnya ada permintaan dari DPR atau pemerintah Pak, bahwa menggeser pengaturan itu ke pelantikan, kan pelantikan sudah ada nih Perpres-nya bulan Februari, apakah KPU akan tetap teguh sesuai Keputusan MK nomor 92 tahun 2016 bahwa kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU atau seperti apa itu?" tanya Titi.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan akan tetap merujuk kepada putusan MK. "Yang itu dijawab langsung, yang lain nanti itu. Kami ikut putusan Mahkamah Konstitusi," kata Afifuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Peraturan KPU (PKPU) pada rapat konsultasi yang akan digelar Senin (26/8/2024) pekan depan. Dasco mengaku telah berkomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan DPR RI telah berkomunikasi dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk bersama-sama mentaati putusan MK terkait pilkada. "Hasil komunikasi dengan pemerintah bahwa pemerintah juga menyepakati, bahwa akan mentaati hasil putusan judicial review MK," ujarnya.

Untuk itu, dia menyebut pada rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu akan dihadiri oleh Mendagri yang akan menyampaikan persetujuan agar putusan MK diakomodasi dalam PKPU.

"Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kita ada koordinasi juga dengan Mendagri bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan dari judicial review MK. Dalam rapat konsultasi dengan DPR hari Senin itu juga akan ikut," ucapnya.

Meski telah bersepakat, dia menyebut rapat konsultasi itu digelar sebagai mekanisme tahapan formal yang memang harus dilalui agar PKPU sah. Dia menyebut PKPU yang mengakomodasi putusan MK itu akan langsung ditetapkan pada Senin pekan depan setelah rapat konsultasi Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah berlangsung.

"Putusan judicial review MK itu akan dituangkan dalam PKPU dan kemudian baru setelah itu sesuai dengan aturan yang ada, ya mungkin pada hari Senin juga langsung bisa dibuat oleh KPU, PKPU-nya karena itu kan cuma ada dua pokok saja," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berjanji bahwa pihaknya tak akan bergeming saat rapat konsultasi bersama DPR RI dan bakal menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada pada Kamis (22/8) batal dilaksanakan karena Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah.

Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya mengedukasi sejumlah guru dari beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar memiliki pemahaman dalam penanganan dan pencegahan perundungan pada siswa di lingkungan sekolah.

"Kami berharap dengan edukasi ini para guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengayom bagi siswanya," kata Ketua KPAID Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut Ato Rinanto saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, di Gedung PGRI Garut, Jumat.

Ia menuturkan kehadiran guru dari sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Garut itu bisa menjadi penggerak untuk memiliki pemahaman dan kemampuan pencegahan maupun penanganan bagi siswa yang menjadi korban perundungan.

Tempat yang menjadi potensi perundungan bagi anak-anak itu, kata dia, di antaranya di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan bermainnya yang selama ini harus menjadi perhatian guru dan juga semua pihak untuk mewaspadainya.

"Perundungan itu harus diwaspadai, dan terkadang pelakunya itu orang dekat, maka penting dilakukan sosialisasi untuk mendeteksi dini," katanya.

Ia menyampaikan bahwa sosialisasi kepada guru tentang perundungan terhadap anak di Garut itu penting dilakukan sebagai pembekalan diri dan mempertajam pandangan untuk mengetahui anak yang menjadi korban perundungan.

Kehadiran guru, kata dia, penting untuk bisa mendidik anak agar tidak menjadi pelaku perundungan, maupun mengatasi dengan cepat apabila mengetahui ada anak yang menjadi korban perundungan.

"Guru itu sebagai subjek dan siswa itu objeknya, maka harapan kami ada peningkatan penajaman terhadap anak yang menjadi pelaku bullying. Kami harap ada kerja sama untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak terjadi bullying," katanya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Enjang Tedi yang hadir dalam acara edukasi tentang perundungan kepada kalangan guru di Garut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ia berharap perda yang sudah ada itu dapat diketahui dan dipahami oleh guru di setiap tingkatan sekolah yang selama ini kesehariannya berhadapan dengan anak-anak.

"Kita sampaikan kepada para guru, guru BK (bimbingan konseling) karena sebenarnya mereka bisa mendeteksi dini terjadinya kekerasan atau perundungan terhadap anak," katanya.

Ia berharap para guru setelah mengikuti kegiatan edukasi itu bisa memiliki kemampuan untuk bergerak cepat apabila mengetahui adanya persoalan anak didiknya menjadi korban perundungan atau perbuatan lainnya.

"Kita hadirkan dari KPAID dan juga dari Kanit PPA Polres Garut untuk menyampaikan kepada guru tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra resmi mengusung Komjen Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Gerindra juga memutuskan memasangkan Taj Yasin Maimoen sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Luthfi pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dalam pencalonannya kali ini. Dia juga berterima kasih kepada Gerindra yang sudah memasangkannya dengan Taj Yasin, selaku wakil gubernur Jateng 2018-2023.

"Ini merupakan kebanggaan bagi saya. Dan pasangan saya nanti, adalah Gus Taj Yasin Maimoen yang akan mengakselerasikan wilayah Jawa Tengah," kata Luthfi saat ditemui di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Semula Gerindra, akan memasangkan Kaesang Pangarep, sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai cawagub pendamping Luthfi. Namun, ia mengaku, tak mengetahui apa sebab Gerindra tak jadi menduetkannya dengan ketua umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"Bukan, (pasangan saya) Gus Taj Yasin. Itu semua adalah komitmen partai, yang artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," ucap Luthfi.

Menurut Luthfi, ia masih aktif sebagai perwira tinggi (pati) Polri bintang tiga. Dia masih menjabat sebagai irjen Kemendag, usai menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kapolda Jateng pada bulan lalu. Hanya saja, Luthfi sebentar lagi akan pensiun dari kepolisian.

Dia pun tidak masalah harus melepas seragam Polri. "Kalau menurut peraturannya, kan setelah ada penetapan pasangan calon, baru saya bisa mengundurkan diri," kata Luthfi.

Adapun penetapan paslon untuk Pilkada Serentak 2024 pada 22 September 2024. Untuk pendaftaran paslon baru akan dibuka pada Selasa (27/8/2024), sampai Kamis (29/8/2024). Selain Gerindra, Luthfi juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem, PSI, dan Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagkerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembahasan nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta.

Penyusunan nota kesepakatan sinergi ini dilakukan di Jakarta, diihadiri langsung jajaran perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudinakertransgi) seluruh wilayah DKI Jakarta, dan jajaran kantor wilayah DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPJamsostek DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, rapat bersama ini sebagai tindak lanjut percepatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan mewujudkan DKI Jakarta lebih sejahtera.

"Tercatat, saat ini angka universal coverage dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta berada di angka sebesar 51 persen dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 2,4 juta sudah terlindungi program BPJamsostek" kata Deny.

Lebih lanjut, kata Deny, masih terdapat 3,1 juta tenaga kerja sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) NIK DKI Jakarta yang sampai saat ini perlu dilakukan sentuhan tentang pentingnya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini perlu adanya payung hukum dengan membentuk nota kesepakatan sinergi guna meningkatkan kesadaran agar pekerja informal secara sadar untuk mengikuti dan daftar program BPJamsostek.

Deny optimistis 65 persen coverage perlindungan tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta bisa terwujud di akhir tahun ini.

Ia berharap, bahwa hasil akhir pertemuan ini adanya langkah strategis yang dapat di susun untuk mencapai universal coverage yang ditargetkan.

"Sehingga pada akhirnya sesuai harapan kita bersama bahwa seluruh tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja dari BPJamsostek," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransgi Titin Saptin mendukung penuh untuk meningkatkan coverage kepesertaan di DKI Jakarta.

"Kita bersama-sama dengan BPJamsostek terus mendorong agar tercapainya universal coverage di DKI Jakarta. Tentunya melalui nota kesepakatan sinergi merupakan langkah strategis untuk mencapai hal tersebut," jelasnya.

Di tempat lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang Dewi Mulya Sari mengapresiasi dengan baik nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta .

Dewi menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya nota kesepakatan ini, kami akan menindaklanjuti pada jajaran Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk mencapai tujuan bersama dalam memastikan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di wilayah kerjanya.

“Kami yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, BPJS Ketenagakerjaan akan terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pekerja di seluruh Indonesia,” ujar Dewi.