Dirjen Imigrasi Silmy Karim hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah pemanggilan calon wakil menteri. Namun, Silmy belum mengungkap posisi apa yang ditugaskan kepada dirinya usai bertemu Prabowo.

Silmy mengatakan, pertemuan itu memiliki pesan yakni memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berkarya untuk Indonesia.

"Pesan-pesannya itu dalam beberapa hal memberikan message dan semangat untuk kita bekerja dengan baik. Semangat rekonsilisasi, semangat memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk berkarya untuk Indonesia," kata dia di kediaman Prabowo, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Saat ditanya posisi yang ditugaskan kepadanya, Silmy meminta agar menunggu pengumuman.

"Tunggu pengumuman ya," katanya.

"Ya semua saling bersinergi dan kalau saya selalu melihat titik awal yang baik insyaallah hasilnya baik," tambahnya.

Kembali, Silmy enggan mengungkap tugas yang diberikan kepadanya. Dia meminta agar menunggu pengumuman.

"Nanti tunggu pengumuman aja," ujarnya.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan mantan pebulutangkis Taufik Hidayat tiba di rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). Prabowo hari ini memanggil sejumlah tokoh yang akan diproyeksikan menjadi wakil menteri dan kepala badan di pemerintahannya.

Silmy Karim tiba lebih dulu di rumah Prabowo. Ia terlihat mengenakan batik berwarna cokelat.

Silmy tidak mengatakan apa pun saat tiba di rumah Prabowo. Ia hanya mengatupkan dan melambaikan tangan ke arah wartawan sembari berjalan masuk.

Tidak lama setelah Silmy, barulah tiba Taufik Hidayat. Peraih medali emas olimpiade Athena itu juga tidak mengatakan apa pun terkait kedatangannya ke rumah Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan agenda hari ini adalah untuk pertemuan dengan calon wakil menteri.

“Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan, jadi kalau dilihat nanti agak banyak, itu dari calon-calon wamen,” ujarnya.

“Banyak dari professional, jadi memang usulan dari parpol baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari professional,” ungkapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengapresiasi langkah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang berani mengambil proyek cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Haji Isam melalui perusahaan miliknya yakni Jhonlin Group juga telah membeli 2.000 unit ekskavator dari Sany Group, produsen alat berat China.

Silmy menyebut langkah Haji Isam ini bagian dari strategi bisnis. “Pengusaha ini mengantisipasi, langsung membuka satu juta hektar di Papua, terlepas apapun. Pengusaha nasional ini sangat berani mengambil satu risiko,” kata Silmy dalam diskusi panel Synergizing Law, Investment and Risk Managemen in Energy Transition Era yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) di Menara Bank Mega, Jakarta Selata, pada Senin,14 Oktober 2024.

Silmy menyebut pengusaha atau pemimpin sukses tidak berdasarkan pada banyak bacaan buku, tapi bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Dia mengatakan Haji Isam bisa melihat potensi lima tahun ke depan kalau presiden terpilih Prabowo Subianto akan fokus pada ketahanan energi dan pangan.

“Masalahnya food dan energi ini sangat berkaitan. Contohnya, gula hubungannya dengan etanol, hubungannya dengan oil price,” kata dia.

Silmy juga menyinggung langkah Haji Isam yang membeli 2.000 eskavator ke Cina. Sebagai Direktur Utama PT Pindad pada 2014, Silmy mengatakan harusnya Pindad bisa menyediakan ekskavator untuk Isam. “Bahkan perusahaan traktor di China mendapat satu manfaat. Dulu saya mendapat order dari PUPR 1.000 unit, pecah rekor sama yang China,” kata dia.

Silmy menyebut langkah Haji Isam ini juga bagian dari keyakinan dari investor ketika berinvestasi mendapat dukungan dari presiden. Dia menyebut investor membutuhkan kepastian hukum. “Keyakinan beliau bahwa ini akan mendapat dukung dari presiden. Investasi aja dulu, tanpa melihat bagaimana risk-nya. Ada kepastian dalam konteks hukum,” kata Silmy.

Silmy berseloroh kalau investor tak bisa mengikuti aturan hukum, ada jalan lain, yaitu berusaha mendekat dengan yang membuat hukum.

Pembelian eskavator tersebut dilakukan langsung oleh Haji Isam dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Shanghai China pada Rabu 26 Juni 2024.

"Pemesanan ini menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator. Ribuan ekskavator itu akan digunakan untuk mengembangkan proyek pertanian guna mendukung pengembangan pertanian Indonesia," ujar Haji Isam dalam keterangannya, Jumat 28 Juni 2024.

Haji Isam merupakan seorang pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan. Dia dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Haji Isam pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Lahir pada 1 Januari 1977 di Bone, Sulawesi Selatan dari keluarga sederhana, Haji Isam memulai perjalanannya dari titik nol. Kehidupan awalnya diwarnai dengan pekerjaan sebagai tukang ojek dan sopir pengangkut kayu, di mana ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dia mendapat jalan ke dunia pertambangan lewat seorang pengusaha Tionghoa-Surabaya. Dari situ, Haji Isam perlahan-lahan membangun kariernya dan berhasil mencapai kesuksesan besar di bidang pertambangan dan perdagangan. Usaha kerasnya membuahkan hasil ketika ia mendirikan PT Jhonlin Baratama pada 2003.

Kedekatan antara Jokowi dan Haji Isam itu juga tercermin saat Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel JAAR beberapa waktu lalu. Jokowi yakin potensi dari pabrik biodiesel ini akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, khususnya setelah mulai beroperasi pada Oktober 2021.

Perusahaan ini berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, menempatkan Haji Isam di antara para pengusaha paling berpengaruh di sektor ini. Perusahaannya tersebut kini telah memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru yang memberikan bebas visa kepada warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap Singapura untuk berkunjung ke Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun.

Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata dan investasi di kawasan ekonomi regional tersebut, yang mencakup zona ekonomi khusus dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi.

Durasi Tinggal Maksimal Empat Hari

Di bawah kebijakan baru ini, para pengunjung yang memenuhi syarat dapat tinggal di wilayah tersebut hingga empat hari. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam pernyataannya pada hari Selasa menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku di beberapa titik pelabuhan di wilayah Riau, yang meliputi Kepulauan Karimun.

Dengan pembebasan visa ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan dan pelaku bisnis yang datang ke wilayah ini, terutama dari Singapura, yang merupakan pusat ekonomi regional penting.

Fokus Kebijakan pada Pemegang Izin Tinggal Tetap Singapura

Berbeda dengan kebijakan bebas visa yang sudah ada untuk negara-negara anggota ASEAN yang berlaku secara umum untuk pariwisata dan kunjungan singkat, kebijakan baru ini secara spesifik menargetkan pemegang izin tinggal tetap Singapura.

Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses visa bagi kelompok ini, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata dan investasi.

Menurut data dari departemen statistik Singapura, terdapat sekitar 545.000 penduduk tetap di Singapura. Jumlah ini menciptakan potensi pasar yang signifikan bagi pariwisata dan sektor bisnis di wilayah Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun.

Inisiatif Kebijakan Pro-Investasi di Indonesia

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus memperkenalkan berbagai inisiatif untuk menarik perhatian warga negara asing dan investor internasional.

Selain kebijakan bebas visa ini, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program seperti visa rumah kedua (second home visa) dan visa emas (golden visa) yang ditujukan bagi warga global kaya dan investor asing.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Indonesia berharap dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan dan pelaku bisnis, baik untuk kunjungan singkat maupun jangka panjang.

Pengembangan Ekonomi Digital dan Pariwisata

Kebijakan bebas visa baru ini juga difokuskan untuk mendorong kunjungan ke Nongsa Digital Park dan Bintan Resort, dua kawasan yang merupakan hub pengembangan ekonomi digital dan pariwisata di Indonesia.

Nongsa Digital Park, misalnya, telah menjadi pusat bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan digital yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, sementara Bintan Resort merupakan tujuan utama wisatawan dengan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut di sektor pariwisata mewah dan lingkungan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun akan semakin menarik bagi para pengunjung internasional, tidak hanya sebagai destinasi pariwisata tetapi juga sebagai pusat bisnis dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang memulai proses seleksi calon menteri untuk kabinet periode 2024-2029. Sejumlah pejabat yang saat ini memegang posisi strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut-sebut masuk dalam radar Prabowo untuk bergabung dalam kabinet barunya.

Salah satu nama yang mencuat adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel itu disebut menjadi salah satu kandidat menteri kesehatan (menkes) di dalam kabinet pemerintahan Prabowo nantinya.

Kabar tersebut dihembuskan oleh Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira saat mengisi diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat pada Sabtu, 28 September lalu.

Wakil komandan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Divisi Pemilih Muda (TKN Fanta) ini mengatakan Silmy Karim merupakan salah satu calon menteri kesehatan. Sedangkan, sosok Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai menteri kesehatan menjadi satu di antara banyak figur yang diisukan menjadi menteri keuangan.

Silmy Karim tidak membenarkan atau menyanggah keterangan yang diucapkan oleh Anggawira. "Saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaannya," kata Silmy lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (4/10).

Saat dimintai tanggapan lanjutan ihwal dirinya menjadi salah satu kandidat menteri kesehatan di era pemerintahan Prabowo, Silmy hanya membalas pesan dengan emoticon wajah tersenyum ceria.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sejauh ini Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.

Namun, Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, dan relawan.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44. Dahnil menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses. Namun, ia memastikan jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan final kabinet yang akan dipimpinnya rampung paling lama 5 hari menjelang pelantikan.

Sesuai rencana Prabowo akan resmi menjadi presiden sejak 20 Oktober 2024. "Mungkin fix final kabinet itu agak lama ya, tetapi tentunya presiden terpilih punya target kemungkinan h-5 sudah selesai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (30/9).

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyebut banyak warga negara asing atau WNA memiliki usaha mikro di Bali. Hal ini terdeteksi dari hasil pengawasan terhadap orang asing.

Simly tak menyebut jumlah WNA yang memiliki usaha mikro di Bali, namun salah satu di antaranya adalah ada WNA yang memiliki usaha salon. Dari hasil pengecekan petugas, WNA itu memiliki izin menjadi pengusaha dengan memanfaatkan visa investasi.

"Anggota saya ketika melakukan operasi, mereka izinnya lengkap punya NIB (Nomor Induk Berusaha), punya izin (mendirikan) salon," katanya saat peresmian mesin autogate Bandara Ngurah Rai di Bali, Selasa (1/10).

Banyaknya WNA yang memiliki usaha ini ternyata imbas aturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). BPKM membolehkan WNA berinvestasi di Indonesia, dengan syarat minimal nilai investasi Rp 1 miliar.

"Peraturan Kepala BKPM kalau tidak salah tahun 2017 itu minimum investasi di Indonesia Rp 1 miliar. Sementara, kalau kita referensi dengan UU yang ada Rp 1 miliar itu masuk kategori mikro. Otomatis ada masalah," lanjutnya.

Selain itu, Simly kerap mendapat tuntutan agar WNA di Bali tak diizinkan memiliki usaha mikro. Hal ini dinilai merebut lapangan usaha dan kerja masyarakat setempat.

"Kan tuntutan dari masyarakat Bali untuk kegiatan yang mikro kecil menengah mestinya dimiliki oleh masyarakat Bali atau WNI. Tapi ketika kita melakukan operasi, ternyata mereka memiliki NIB, memiliki akta pendirian perusahaan," katanya.

Simly mengaku sudah meminta menteri investasi Bahlil Lahadalia kala itu meningkatkan nilai investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 10 miliar. Hal ini untuk memperketat jenis usaha yang dilakoni WNA sekaligus mencegah bule berbuat onar.

"Terakhir, saya koordinasi dengan Menteri Investasi Pak Rosan segera dilakukan peningkatan, sekarang lagi dalam tahap pembahasan tapi dari kami sendiri visa investor sudah kita mulai minimal Rp 10 miliar," ujarnya.

Aturan bagi WNA pemegang izin tinggal investasi dengan nilai investasi Rp 10 miliar sudah diberlakukan mulai awal tahun 2024.

Simly meminta WNA pemegang izin tinggal dengan nilai investasi Rp 1 miliar meningkatkan nilai investasi Rp 10 miliar. Dia memberikan waktu peningkatan nilai investasi sampai Desember 2024.

Simly mengancam mencabut visa investasi bagi WNA yang tak mengikuti aturan.

"Sampai desember ini. Tetapi saya sedang berdiskusi dengan internal apakah kita perpanjang satu tahun untuk mereka meningkatkan. (Kalau tidak ditingkatkan), iya kita cabut visa investornya," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan penerapan peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi saat melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Peraturan tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan. “Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas," ujar Silmy dalam keterangan tertulis, Ahad 29 September 2024.

Silmy mengatakan, pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. "Dia ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” kata Silmy.

Menurut Silmy, risiko kerja yang tinggi mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku.

"Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas," kata Silmy.

Tahun ini, ujar Silmy, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124 persen atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia.

Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum. “Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia," ucapnya.

Petugas imigrasi di negara-negara ini, kata dia, diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat. Silmy menyebut, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif.

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan karena masih menunggu aturan turunannya,” kata Silmy.

Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menjelaskan di balik penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi saat bertugas. Ia mengatakan, peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

“Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Dia [orang asing] ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Silmy Karim pada Jumat (27/09).

Risiko kerja yang tinggi juga mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku.

Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas.

Tahun 2024, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum kinerjanya semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124%, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia.

Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum.

“Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia. Petugas imigrasi di negara-negara ini diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat,” lanjut Silmy.

Silmy menyebut, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif.

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan [penggunaan senjata api] karena masih menunggu aturan turunannya,” pungkas Dirjen Imigrasi.

(LAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengungkapkan alasan pejabat imigrasi kini diizinkan membawa senjata api seiring dengan disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Imigrasi menjadi Undang-Undang (UU) di DPR.

Silmy mengatakan, penggunaan senjata api ini diberikan untuk penegakan hukum lantaran selama bertugas, ada petugas yang gugur akibat diserang warga negara asing (WNA) di lapangan.

Ia juga mengatakan, penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri.

"Sebelumnya, di tahap pertama pembahasan RUU, kami menjelaskan kepada DPR bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas Imigrasi gugur dalam tugas. Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” kata Silmy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/9/2024).

“Alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” sambungnya.

Silmy juga mengatakan, dalam UU Imigrasi terbaru terdapat "Jangka Waktu Penangkalan". Ia mengatakan, aturan ini diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah.

Misalnya, seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup.

Ia mengatakan, dalam UU Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) yang dimiliki orang asing.

“Untuk bisa masuk dan keluar Indonesia secara leluasa, orang asing pemegang ITAS /ITAP juga harus memiliki izin masuk kembali (IMK). Sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia (orang asing) punya ITAP lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang (IMK) setiap habis masa berlaku. Sekarang enggak perlu lagi" ujarnya.

Terakhir, Silmy mengatakan, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia.

"Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011," ucap dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus. Hadir pula pimpinan DPR RI lain yang mendampingi Lodewijk, yakni Rachmad Gobel.

Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) Wihadi Wiyanto, disebutkan terdapat sembilan angka perubahan.

Salah satunya penambahan substansi baru yang mengatur pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api.

"Penambahan substansi baru Pasal 3 Ayat 4 terkait pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api, yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," kata Wihadi di ruang rapat, Kamis (19/9/2024).

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Baleg oleh Wihadi, Lodewijk pun meminta persetujuan forum untuk mengesahkan RUU tersebut.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Lodewijk ke para peserta rapat

"Setuju," jawab para peserta rapat paripurna.

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan bahwa dalam UU Keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan. Salah satunya tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Dengan mengacu kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional.

"Paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit, merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut,"kata Silmy dalam siaran tertulis diterimaTempoJumat 20 September 2024. Ke depan, pelayanan keimigrasian diharapkan bisa ditingkatkan.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna berlangsung Kamis 19 September 2024, menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum, termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara.

Sementara itu, dari sisi Imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut memunculkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas Imigrasi.

“Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Ditjen Imigrasi yaitu berkaitan dengan perbaikan layanan, perlindungan diri (bagi petugas imigrasi) alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia hingga jangka waktu penangkalan,” ujar Andi Agtas.

Terkait penangkalan, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah.

"Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkap masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup,"kata Silmy.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal.

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan bahwa dalam UU Keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan. Salah satunya tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Dengan mengacu kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional.

"Paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit, merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut,"kata Silmy dalam siaran tertulis diterimaTempoJumat 20 September 2024. Ke depan, pelayanan keimigrasian diharapkan bisa ditingkatkan.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna berlangsung Kamis 19 September 2024, menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum, termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara.

Sementara itu, dari sisi Imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut memunculkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas Imigrasi.

“Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Ditjen Imigrasi yaitu berkaitan dengan perbaikan layanan, perlindungan diri (bagi petugas imigrasi) alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia hingga jangka waktu penangkalan,” ujar Andi Agtas.

Terkait penangkalan, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah.

"Misalnya seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup,"kata Silmy.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal.

Data perlintasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode antara Januari-Agustus 2023 dan Januari-Agustus 2024 menunjukkan adanya kenaikan signifikan kedatangan warga negara asing (WNA).

Pada tahun 2023 di periode tersebut, tercatat sebanyak 3.641.896 orang WNA masuk ke Bali. Sementara pada tahun 2024 di periode yang sama terjadi kenaikan angka kedatangan sebesar 22,62% menjadi 4.465.685 orang.

Dengan demikian, terdapat tambahan 823.789 WNA yang tiba di bandara Bali.

Adapun jumlah WNA yang melintas keluar (keberangkatan) yakni sebanyak 4.481.939 orang, sehingga total penumpang asing yang melintasi Bandara Ngurah Rai Bali selama Januari-Agustus 2024 mencapai 8.947.264 orang.

“Kalau kita lihat trennya ada peningkatan (kedatangan WNA) lebih dari 22.6% dibanding tahun lalu, meskipun untuk masuk ke Indonesia sebagian besar harus punya visa,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Rabu (18/09/2024).

Selain tingginya daya tarik Bali di mata internasional, Silmy menyebutkan bahwa kemudahan pengajuan visa melalui platform online evisa.imigrasi.go.id ditengarai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tren peningkatan kedatangan WNA.

“Walaupun harus [ke Bali] pakai visa, tapi karena kita sediakan online platform, mereka bisa ajukan visa, langsung bisa bayar pakai kartu debit/kredit. Kita buat mudah pengajuannya seperti belanja di marketplace saja. Seamless experience bagi WNA ini saya rasa jadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh,” katanya.

Silmy juga menyebut faktor lainnya yaitu kebijakan visa Indonesia yang memudahkan, spesifik sesuai dengan variasi aktivitas WNA di Indonesia.

Kenaikan angka kedatangan WNA tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas penerbangan dan pergerakan penumpang pasca-pandemi. Silmy menyebut, tingginya angka perlintasan tersebut perlu didukung dengan peningkatan pelayanan berbasis digital yang berkelanjutan.

"Saya lihat ini tren yang positif. Progress kami semakin baik dan semoga tetap baik ke depannya. Kita usahakan supaya yang masuk adalah pelintas berkualitas dan bagaimana caranya mereka bisa dapat experience yang terbaik di Indonesia," tutup Silmy.