REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI - Budayawan Sunda dari Padjajaran Anyar Palabuhanratu menemukan puluhan makam keramat palsu di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penemuan itu tepatnya di Kampung Baru yang diduga dibuat oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

"Keberadaan makam keramat palsu di Desa Citepus diduga sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan antara lain praktik perdukunan sehingga membawa kesesatan bagi siapapun yang datang ke makam ini dengan tujuan untuk mencari keberkahan seperti mencari penglaris usaha, pengasihan (pelet), dan lain sebagainya," kata Ketua Umum Padjajaran Anyar Palabuhanratu Firman Nirwan Boestomi di Sukabumi, Kamis (22/8/2024).

Menurut Firman, keberadaan makam tersebut membuat resah masyarakat sekitar karena banyak warga dari luar Palabuhanratu datang ke makam palsu ini untuk melakukan praktik diduga perdukunan. Dari hasil penelusuran pihaknya, makam yang berada di tengah hutan tersebut jumlahnya mencapai 41 unit di mana ada satu makam yang dianggap paling keramat karena dibuat bangunan di atasnya dan bagian nisan dibungkus kain putih seperti kain kafan.

Adapun makam tersebut dibentuk oleh oknum yang membangunnya dengan cara menyusun batu sehingga menyerupai kuburan tua yang usianya sudah ratusan tahun yang tujuannya untuk menarik kedatangan warga yang tengah mencari keberkahan untuk tujuan tertentu.

"Kami sengaja datang bersama warga sekitar untuk mencari siapa oknum yang membangun makam keramat palsu ini dan untuk memastikan tidak ada praktik yang menyimpang dari akidah agama, namun sayangnya di lokasi tidak ada siapapun diduga melarikan diri," tambahnya.

Firman mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan istilah makam keramat yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran agama Islam, terutama asal usul sejarah makam tersebut sehingga berujung kepada kesesatan dan terjerumus pada kemusyrikan.

Pihaknya berharap pemerintah dan aparat setempat terkait untuk segera menangani masalah ini dengan membongkar makam keramat palsu tersebut dan mengusut siapa yang bertanggung jawab atas pembuatannya untuk mencegah adanya praktek serupa di kemudian hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar memastikan mengusung Bupati Kendal Dico Ganinduto untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang. Peneliti Nawacita Survey Indonesia, Herry Mendrofa menganggap, Dico berpeluang besar menang pada kontestasi di Kota Semarang, Apalagi, selain Golkar, Dico diusung Partai Nasdem dan PSI.

"Saya rasa ini dukungan terhadap Dico Ganinduto untuk maju sebagai calon wali kota Semarang adalah bentuk keseriusan KIM Plus untuk menguasai kontestasi elektoral di Jateng. Dan peluang memenangi kontestasi Pilkada Semarang 2024 bagi Dico cukup besar," kata Hendry di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia menilai, majunya Dico bisa diartikan menambah peluang kemenangan bagi KIM Plus dan ikut mengunci kantong elektoral di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). "Apalagi Semarang adalah episentrum pembangunan di Jateng. Maka suka atau tidak suka, untuk merebut Jateng harus dimulai dari Semarang dengan memenangkan Dico Ganinduto sebagai wali kota," ujar Hendry.

Menurut pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko, mengusung Dico merupakan pilihan cermat bagi parpol. Hal itu lantaran Dico salah satu tokoh anak muda yang elektabilitasnya cukup tinggi. "Sebagai tokoh muda yang berpengalaman sebagai kepala daerah, elektabilitas Dico Ganinduto sudah teruji. Apalagi banyak program dan terobosan, yang dirasakan masyarakat saat dia menjabat," katanya.

Yanuar menilai, setelah berhasil di Kabupaten Kendal, Kota Semarang yang merupakan salah satu etalase politik nasional bisa menjadi panggung Dico. "Kalau potensi kemenangan, lebih besar di Semarang, tetapi dilihat dari posisi strategis politik, Semarang lebih menguntungkan untuk tokoh dan partai politik," ucapnya.

Dia pun yakin, Dico memiliki pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat. "Alasannya Dico memiliki kepribadian hangat, ramah, serta memiliki pola komunikasi yang baik dan mudah dipahami masyarakat. Maka tidak heran, apabila masyarakat dari segala usia, terutama kalangan anak milenial, akan condong memberikan dukungan kepada Dico,” ucap Yanuar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi soal sosok 'raja Jawa' yang sempat disinggung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Munas XI Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu (21/8/2024). Hasan mengatakan, Istana tidak mau berspekulasi lebih lanjut mengenai sosok tersebut.

"Itu kan pernyataan politik di partai politik," kata Hasan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Untuk itu, Hasan membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal sosok raja Jawa yang dimaksud. "Silakan ditafsirkan masing-masing," ujar Hasan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung sosok raja Jawa saat berpidato pemaparan visi dan misinya pada Munas Golkar. Menurut Bahlil, kader Golkar jangan sampai berani bermain-main dengan sosok raja Jawa karena bisa membawa celaka.

Namun, dia tidak menjelaskan sosok raja yang dimaksud tersebut. "Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja jangan coba-coba main dengan barang ini. Waduh ngeri-ngeri sedap barang ini," kata menteri ESDM tersebut.

Bahlil menyampaikan hal itu setelah mengajak kader Partai Golkar untuk lebih paten lagi dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Prabowo-Gibran adalah representasi keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi soal sosok 'raja Jawa' yang sempat disinggung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Munas XI Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu (21/8/2024). Hasan mengatakan, Istana tidak mau berspekulasi lebih lanjut mengenai sosok tersebut.

"Itu kan pernyataan politik di partai politik," kata Hasan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Untuk itu, Hasan membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal sosok raja Jawa yang dimaksud. "Silakan ditafsirkan masing-masing," ujar Hasan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung sosok raja Jawa saat berpidato pemaparan visi dan misinya pada Munas Golkar. Menurut Bahlil, kader Golkar jangan sampai berani bermain-main dengan sosok raja Jawa karena bisa membawa celaka.

Namun, dia tidak menjelaskan sosok raja yang dimaksud tersebut. "Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja jangan coba-coba main dengan barang ini. Waduh ngeri-ngeri sedap barang ini," kata menteri ESDM tersebut.

Bahlil menyampaikan hal itu setelah mengajak kader Partai Golkar untuk lebih paten lagi dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Prabowo-Gibran adalah representasi keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada pengunjuk rasa penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap pada Kamis (22/8/2024). Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut ada 26 demonstran ditangkap.

"Tidak ada yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Kompleks DPR, Kamis (22/8/2024) malam.

Menanggapi pernyataan Adian Napitupulu bahwasanya ada 26 demonstran yang diamankan polisi, Ade Ary menyebut bahwa informasi tersebut akan dipastikan terlebih dahulu.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," kata Ade Ary.

Ade Ary juga mengklaim situasi aksi hari ini berlangsung aman terkendali yang mana semua potensi kerusuhan bisa diatasi. "Dinamika proses pengamanan itu berjalan lancar, potensi-potensi gangguan ketertiban, gangguan keamanan itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya dengan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengamanan ini," kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga bakal mengevaluasi pengamanan aksi, terkait banyaknya fasilitas umum yang rusak.

"Ya nanti evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan akan terus dilakukan secara internal agar pelayanan pelaksanaan itu terlaksana lebih optimal lagi," kata dia.

Diketahui, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu menemui demonstran yang tertangkap dalam aksi tolak RUU Pilkada yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Adian menyapa demonstran yang diamankan di pos polisi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Terhadap para demonstran, Adian berjanji akan mengadvokasi mereka.

“Ada mahasiswa, ada yang dari LBH. Tadi gue (saya) juga ketemu di dalam mobil (di gerbang DPR sebelah kiri). Mereka mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Ada sebagian mau dibawa ke Polres,” tutur Adian.

“Itu total yang gue temui di sini ada sebelas, di sana (gerbang DPR sebelah kiri) juga ada empat belas. Ada 26 orang. Tapi yang dalam sini sudah gue catat nama-namanya,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan KPU akan memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024. Namun, kata Afifuddin prosedural kelembagaan, mengharuskan KPU untuk berkonsultasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin (26/8/2024).

Dalam konsultasi itu, KPU akan menyorongkan draf revisi PKPU 8/2024 yang berkaitan langsung dengan putusan MK 60/2024 dan 70/2024. Konsultasi dengan Komisi II DPR tersebut, bersifat wajib, karena tanpa RDP dengan dewan itu, bakal mengancam KPU dengan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Akan tetapi, meskipun konsultasi terkait PKPU itu wajib, KPU kata Afifuddin, tetap memastikan putusan MK 60/2024 dan 70/2024 sebagai dasar hukum yang sah bagi partai politik (parpol), ataupun gabungan parpol untuk mendaftarkan para calon kepala daerahnya pada 27 sampai 29 Agustus 2024. “Semua yang berkaitan dengan putusan MK, yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, ini akan kita terapkan,” ujar Afifuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga besar pendiri Alkhairaat menyatakan sikap tegas bahwa setiap abnul khairaat memiliki hak untuk memberikan dukungan. Habib Abdullah Riza bin Hasan Aljufri, cicit pendiri Alkhairaat, menegaskan mendukung Anwar Hafid, yang merupakan kader Alkhairaat.

Karena hanya kader yang mengatahui sisi apa yang harus dikembangkan dari Alkhairaat. Oleh karena itu, hanya Anwar Hafid harapan bagi kemajuan Alkhairaat.

“Di sana ada Bapak Anwar Hafid, kader Alkhairaat. Sebagai Abna tentu kita ingin Alkhairaat ini maju, dan harapan itu bisa kami dapatkan dari kader kami sendiri,” kata Habib Abdullah Riza bin Hasan Aljufri, Kamis (22/8/2024).

Habib Abdullah Riza bin Hasan Aljufri juga menambahkan bahwa pilihan mereka bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen untuk memajukan Alkhairaat ke depan. Menurutnya, Anwar Hafid adalah sosok yang paling tepat untuk membawa perubahan yang signifikan bagi lembaga tersebut.

“Sebagai Abna tentu masing-masing punya pilihan dan kami ingin pilihan kami ini orang yang punya sumbangsih kedepannya untuk memajukan Alkhairaat,” tegas Habib Abdullah Riza bin Hasan Aljufri.

Sejarah panjang Anwar Hafid dengan Alkhairaat menjadi dasar dukungan besar ini diberikan. Sebagai ketua Komda Alkhairaat Morowali sejak 2008 lalu, Anwar Hafid telah banyak memberi sumbangsih besar kepada organisasi Islam terbesar di Sulteng ini.

Sebagaimana diketahui, Anwar Hafid terlibat aktif dalam membangun sarana pendidikan berbasis agama Islam. Ketua Komda Alkhairaat Morowali ini menjadi penggagas berdirinya pondok pesantren Nurul Hufadz Alkhairaat di kampung halamannya di Wosu, Kabupaten Morowali.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa Anwar Hafid menanamkan nilai-nilai dakwa Guru Tua, Anwar Hafid menjadi pewaris pemimpin yang sangat cinta terhadap pendidikan. Pondok pesantren tersebut ia bangun berlandaskan cita-cita ingin Morowali dipenuhi anak-anak penghafal Al-Quran.

Terakhir, mewakili keluarga besar Alkhairaat, Habib Abdullah Riza merasa bangga memiliki kader seperti Anwar Hafid. Ia mendoakan, agar Anwar Hafid menjadi orang nomor satu di Sulawesi Tengah.

“Saya pribadi sebagai Abnaul Khairaat sangat senang dan bangga karena kami punya kader di Provinsi. Harapan kami beliau bisa menjadi Gubernur,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semangat juang Relawan Lampung Selatan Maju Bersama Bang Radityo Egi (Laju Bara) terjun langsung ke masyarakat terus berkobar. Meski mendapat ancaman intimidasi dan fitnah dari pihak lawan politik, tidak memudarkan semangat relawan untuk menyosialisasikan program serta gagasan Calon Bupati lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Seperti diketahui, relawan Laju Bara diduga mendapat perlakukan intimidasi dan fitnah hingga pengusiran dari oknum-oknum perangkat desa dan oknum dari kecamatan. Para relawan yang berasal dari masyarakat akar rumput difitnah membagikan uang untuk kepentingan politik yang sedianya hanya membagikan leaflet, kalender program Lamsel Baru demi masyarakat.

Koordinator Laju Bara, Wahyu Putra menegaskan tidak pernah ada kegiatan membagikan uang. Relawan Laju Bara hanya melakukan kegiatan bagi-bagi kaos dan sosialisasi program Radityo Egi kepada masyarakat setempat.

"Kita melakukan sosialisasi untuk pemenangan Bang Egi. Semua calon melakukan hal yang sama. Namun kenapa ada tindakan seperti ini, melakukan intimidasi hingga pengusiran," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2024).

Menurut Wahyu, tindakan yang dilakukan bersama rekan-rekan relawan tidak menyalahi aturan apapun. Terlebih, rumah yang dijadikan posko juga merupakan kediaman warga setempat dan sudah mendapat persetujuan secara sah.

Sehingga, kegiatan yang dilakukan relawan Laju Bara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih, kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat setempat.

"Pemilik rumah yang kita jadikan posko sedih, kenapa kok sampai diusir adik-adik relawan. Padahal aktivitas mereka positif untuk mensosialisasikan sosok pemimpin muda yang akan membangun Lampung Selatan," tuturnya.

Meski demikian, Wahyu mengatakan rekan-rekannya tidak hilang semangat. Kejadian tersebut justru mendongkrak perjuangan relawan untuk melawan tindakan anarkis dari oknum-oknum perangkat desa yang terhasut kekuasaan.

"Saya tanya ke kawan-kawan relawan, apakah mereka takut? Mereka justru jawab, 'kalau sudah mandi, ya basah sekalian'," ujar Wahyu.

Semangat para relawan semakin membara seiring adanya tindakan intimidasi dari oknum-oknum yang mengaku dari pemerintah setempat. Wahyu bersama rekan-rekan lainnya semakin yakin untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat dalam memilih dan mendukung siapun calon pemimpinnya.

Lanjut Wahyu, semangat rekan-rekannya semakin besar mendukung Radityo Egi untuk membawa perubahan nyata bagi Lampung Selatan. Kejadian tersebut memperbesar tekad Relawan Laju Bara untuk terus melakukan sosialisasi politik ke masyarakat.

"Semakin semangat mereka untuk turun ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk kemenangan Bang Egi," tuturnya.

Adapun dugaan intimidasi tersebut, dianggap Wahyu sebagai bagian dari perjuangan dalam meraih keadilan dan kemajuan untuk Lampung Selatan. Hal itu justru menjadi bahan bakar para relawan untuk terus bersosialisasi kepada masyarakat tanpa terintimidasi.

Wahyu mengatakan, sikap oknum perangkat desa yang mengintimidasi itu tidak mencerminkan motto Ragom Mupakat yang berarti segala sesuatu harus didasari mufakat kebersamaan. Padahal, motto itu adalah warisan daerah yang sudah ada sejak jaman dulu.

"Kami meyakini bentuk intervensi semacam ini hanya untuk menyerang psikologis para relawan agar takut turun ke lapangan menemui masyarakat, namun justru relawan semakin bersemangat” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 dan 70/2024 akan menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerima pendaftaran, dan penetapan bakal calon kepala daerah (cakada) untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024. Ketua KPU Mochammad Afifudin menegaskan, sejak awal, lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu, siap melaksanakan putusan MK yang mengubah persyaratan ambang batas pengusungan cakada, dan pengembalian batas usia para cakada untuk pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mempunyai kans untuk maju pada Pilkada 2024 usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada. Ia menilai dibatalkannya RUU Pilkada sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.

"Jadi dalam konteks itu, ini putusan MK berlaku final dan mengikat maka Anies punya kans, punya kesempatan untuk bisa maju," kata Ujang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Meski demikian, dia menyebut peluang Anies untuk bisa ikut berkompetisi pada kontestasi Pilkada 2024 masih 50:50.

"Kalau itu yang berlaku maka peluang Anies menjadi terbuka, walaupun memang peluangnya masih 50:50," ujarnya.

Dia menilai peluang Anies masih 50 persen karena masih harus menunggu sikap dari PDI Perjuangan (PDIP) apakah bersedia untuk mengusungnya. "PDIP bisa mendorong Anies atau bisa mengusung Anies. Bisa juga tidak. Oleh karena itu kita tunggu saja nanti apakah memang PDIP tadi mengusung Anies atau tidak, semuanya ada pada Megawati," ucapnya.

Menurut dia, pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengumumkan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada pada Rapat Paripurna DPR hari ini juga menunjukkan ketaatan DPR pada putusan MK.

"Kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Dasco bahwa RUU Pilkada batal dan putusan MK akan berlaku, artinya ya Pak Dasco komitmen, Pak Dasco taat pada perintah putusan MK yang memang final dan mengikat," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.

Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.

Sementara itu, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun khusus di Jakarta saat ini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang tidak memiliki rekan koalisi karena partai politik lainnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan digelar di Pulau Bali, Mulai 24 hingga 25 Agustus 2024. Gelaran forum tertinggi di PKB tersebut didukung penuh oleh salah satu tokoh adat di Pulau Dewata.

Dukungan itu, datang dari salah satu Penglingsir Puri Agung Singaraja, Bali, Anak Agung Ngurah Ugrasena yang menyambut gembira adanya Muktamar PKB di Pulau Bali. Dia mendoakan agar Muktamar PKB berjalan dengan sukses dan lancar.

"Saya menyambut gembira dan ikut mendoakan kesuksesan Muktamar PKB. Dan PKB ini salah satu partai yang diwarisi dan menjaga pluralisme dan NKRI," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Ia juga mengucapkan selamat kepada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang telah berhasil memimpin PKB selama ini hingga digelarnya kembali Muktamar PKB ke-6 di Bali. "Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Gus Muhaimin memimpin PKB selama ini," tuturnya.

Ia juga berharap, dengan digelarnya Muktamar PKB di Pulau Bali bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mengganggu lancarnya Muktamar PKB. Apalagi, sesama anak bangsa tidak boleh saling menjatuhkan dan ikut mendukung Muktamar PKB di Bali, sehingga berjalan aman, lancar, dan nyaman karena Bali adalah tempat pariwisata internasional yang harus nyaman bagi siapapun.

"Bali ini adalah pariwisata internasional dan tolong dijaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Bali," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di mata politisi perempuan Partai Golkar Melli Darsa, Kota Bogor memiliki tiga permasalahan yang harus diselesaikan. Semuanya membutuhkan perhatian serius berbagai pihak.

"Semua pihak harus bersama-sama menangani semua itu agar Kota Bogor menjadi lebih baik lagi," kata pengacara yang membuka praktik di Amerika Serikat ini dalam diskusi yang berlangsung di Cikini Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

Tiga persoalan tersebut adalah pinjaman online, keterwakilan perempuan di jabatan-jabatan publik, dan program makan bergizi.

Pinjaman online (Pinjol) dinilainya semakin membebani warga, sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka terjerat dalam praktik judi online. Menurut Melli, pinjol menjadi masalah serius yang banyak menjerat masyarakat, terutama mereka yang tergiur dengan iming-iming mudahnya mendapatkan uang, namun akhirnya terperosok dalam utang yang tidak bisa dibayar.

“Saya ingin keterkaitan antara pinjol dan judi online yang membuat masalah ini semakin kompleks diperhatikan secara serius oleh pemerintah ke depan, karena dampaknya amat menyengsarakan warga,” tutur Melli.

Dia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan jabatan-jabatan publik. Hasil penelitian Rumah Demokrasi di Kota Bogor pada awal Agustus 2024 menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan calon-calon perempuan yang akan maju sebagai kepala daerah, khususnya di Kecamatan Bogor Tengah.

“Afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik adalah kebijakan yang sudah dilahirkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, hingga saat ini kebijakan ini masih belum efektif dan cenderung hanya merupakan suatu lip service,” ujar Melli.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap calon perempuan akan menyulitkan program afirmasi perempuan di eksekutif untuk berjalan optimal. Melli yang merupakan kandidat yang tengah diperhitungkan dalam Pilkada Kota Bogor itu menuturkan, masyarakat harus dibiasakan dipimpin oleh seorang wanita. Ia pun memprediksi pada tahun 2024 ini perempuan akan lebih berperan.

"Koalisi pun sudah memperhatikan pentingya perempuan dan saya anggap hal yang sangat positif. Ini menjadi pilot project juga apakah terpilih atau tidak, tapi kalau kita tidak berusaha tidak akan tahu," ujarnya.

Ketiga, Melli akan terus mendorong pelaksanaan Program Makan Gratis Bergizi (PMG) di sekolah-sekolah Kota Bogor. Program ini telah dicoba dan mendapatkan sambutan yang sangat positif. Menurut penelitian Rumah Demokrasi, sebanyak 27% responden di Kota Bogor mengetahui program yang diusung Melli ini.

“Program Makan Gratis Bergizi bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendukung pendidikan dan mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama generasi muda, juga memperkuat penanganan stunting,” kata Melli.

Perilaku Pemilih

Sebelumnya, Rumah demokrasi memotret perilaku pemilih di Kota Bogor. Penelitian yang dilakukan dari tanggal 1 sd 21 Agustus 2024 menghasilkan sejumlah perilaku pemilih dari Kota Bogor terhadap kandidat perempuan sebagai Kepala Daerah.

Responden sebanyak 604 orang di Kota Bogor. Sampel diambil secara acak bertingkat dari 20 kelurahan yang ada di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Unit terkecil dari penelitian ini adalah tingkat RW. Adapun tingkat kepercayaan dalam penelitian ini adalah 96%.

Rata-rata responden kurang dari separuh yang mengetahui adanya calon perempuan di masing-masing kecamatan di Kota Bogor. Hanya responden di Kecamatan Bogor Selatan yang mengetahui adanya calon perempuan yang tinggi (41,3%).

"Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada dua besar kandidat perempuan yang diketahui responden sebagai calon walikota Bogor. Keduanya yakni; Melli Darsa dan Annida Allivia," ujar pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah.

Ramndansyah menambahkan, meskipun rata-rata responden kurang mengetahui calon-calon wakil walikota Bogor dari kalangan perempuan, tetapi mereka dapat menyebutkan sejumlah nama kandidat perempuan.

Dari jawaban yang diperoleh ternyata terdapat tiga besar perempuan yang diketahui sebagai kandidat wakil walikota; Melli Darsa, Annida Allivia dan Rena Da Frina.

Kampanye afirmasi perempuan di eksekutif tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Kota Bogor. Pertanyaan tentang pilihan calon perempuan jika Pemilihan Walikota Bogor dilakukan pada hari ini juga, maka hanya 27% yang akan memilih perempuan dan 34,1% tidak akan memilih perempuan.

Adapun 37,9% ragu-ragu untuk memilih perempuan.

"Tiga besar perempuan yang akan dipilih jika pemilih dilakukan pada hari ini adalah; Melli Darsa, Aniida Allivia dan Rena Da Frina," tutup Ramdansyah.

Dalam acara itu turut hadir politisi perempuan Golkar yang juga ketua umum istri istri Partai Golkar Provinsi Papua, Yanti Susanti.