BOGOR, KOMPAS.com - Calon Wali Kota Bogor nomor urut 2, Atang Trisnanto, menyatakan bahwa debat Pilkada Kota Bogor akan menjadi ajang penting untuk mengadu gagasan antarpasangan calon dalam menghadapi isu-isu terkini.

Atang optimistis bersama pasangannya, Annida Alivia, siap menampilkan performa terbaik dalam debat yang akan digelar pada Jumat (8/11/2024) malam.

“Untuk persiapan, kami pasangan Atang-Annida siap 100 persen untuk debat Pilwalkot Bogor,” kata Atang, Jumat.

Atang berharap melalui debat ini, pihaknya dapat meyakinkan para pemilih, khususnya swing voters yang masih ragu untuk menentukan pilihan pada paslon nomor 02 saat hari pemungutan suara.

“Melalui debat, kami ingin lebih meyakinkan lagi para pemilih khususnya swing voters yang masih ragu untuk memilih paslon nomor 02 pada hari pencoblosan nanti,” tambahnya.

Menurut Atang, hal terpenting dalam debat adalah bagaimana para kandidat menyampaikan tawaran program yang relevan untuk masyarakat.

Mantan Ketua DPRD Kota Bogor itu mengklaim memiliki 27 program unggulan yang siap dijadikan visi pembangunan Kota Bogor ke depan.

“Saya yakin program Atang-Annida pasti juga berbeda dengan calon yang lainnya. Sehingga rakyat bisa memilih mana yang relevan dan bisa dieksekusi untuk Bogor Nyaman, tidak hanya omong-omong,” ujarnya.

Atang mengaku dirinya dan Annida telah melakukan latihan intensif, terutama dalam pembagian waktu berbicara dan menyampaikan substansi program.

Ia juga berharap debat ini dapat berlangsung tertib dan lebih mengedepankan adu gagasan tanpa serangan personal.

“Kita jadikan debat Kota Bogor ini menjadi role model dan layak untuk menjadi acuan untuk menentukan pilihan pemimpin ke depan,” ucap Atang.

Debat Pilwalkot Bogor akan digelar di Jakarta dan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi pada pukul 19.00 WIB.

Penyelenggaraan debat di luar Kota Bogor bertujuan menjaga kondusivitas dan menghindari potensi konflik antar pendukung pasangan calon, sesuai masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, TNI, dan Polri.

Debat pertama ini akan mengangkat tema “Wujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan melalui Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.”

BOGOR, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melibatkan 250 tenaga dari masyarakat setempat untuk penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor pada Pilkada 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bogor, Dian Ashabul Yamin, menyatakan bahwa kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara dimulai pada Selasa (5/11/2024) dan direncanakan berlangsung selama delapan hari.

“Kemarin mulai sortir lipat akan dilaksanakan sampai delapan hari ke depan, melibatkan 250 tenaga ada sorlip,” ujar Dian saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).

Sekretaris KPU Kota Bogor, Hangga Pramaditya, menambahkan bahwa logistik surat suara mulai tiba pada 30 Oktober 2024. Proses penyortiran dan pelipatan ditargetkan selesai dalam empat hari untuk setiap jenis surat suara.

“Kita langsung melakukan penjadwalan untuk pensortiran dan pelipatan surat suara. Kami akan targetkan per jenis surat suara ini empat hari,” ungkap Hangga.

KPU juga menyediakan insentif bagi petugas pelipat surat suara, yaitu Rp200 per surat suara untuk pemilihan gubernur dan Rp300 per surat suara untuk pemilihan wali kota.

“Untuk insentif, rekan-rekan ini terima berkisar di angka Rp 200 untuk surat suara pemilihan gubernur dan untuk surat suara pemilihan wali kota Rp 300 rupiah,” jelas Hangga.

Pilkada Kota Bogor 2024 diikuti oleh lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota:

1. Nomor urut 1: Sendi Fardiansyah-Melli Darsa
2. Nomor urut 2: Atang Trisnanto-Annida Allivia
3. Nomor urut 3: Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin
4. Nomor urut 4: Rena Da Frina-Teddy Risandi
5. Nomor urut 5: Raendi Rayendra-Eka Maulana

Masa kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September 2024 dan akan berlangsung hingga 23 November 2024. Pemungutan suara serentak akan digelar pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia.

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, mulai melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bogor 2024 di Gedung Wanita, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa (5/11/2024).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bogor, Dian Ashabul Yamin mengatakan, kegiatan sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 ini melibatkan sekitar 250 tenaga dari warga setempat.

“Kemarin sudah dimulai sortir dan lipat yang akan berlangsung selama delapan hari ke depan,” ujar Dian saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).

Sekretaris KPU Kota Bogor, Hangga Pramaditya, menambahkan, logistik surat suara Pilkada 2024 telah tiba pada 30 Oktober 2024.

Setelah kedatangan tersebut, KPU langsung menjadwalkan kegiatan sortir dan pelipatan untuk memastikan kesiapan sebelum hari pemilihan.

Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1,6 juta lembar, dengan rincian 836.324 surat suara untuk pemilihan gubernur dan 838.324 untuk pemilihan wali kota.

“Kemarin hari pertama proses pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wali kota. Kami libatkan 250 tenaga kerja dari warga Kota Bogor dalam kegiatan ini,” jelas Hangga.

KPU juga memberikan insentif bagi para petugas pelipat surat suara.

Ada perbedaan insentif antara surat suara pemilihan gubernur dan wali kota.

“Kami memberikan insentif sebesar Rp200 untuk setiap surat suara pemilihan gubernur yang dilipat dan Rp300 untuk surat suara pemilihan wali kota,” pungkasnya.

Diketahui, Pilkada Kota Bogor 2024 diramaikan oleh lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Kelima pasangan tersebut adalah:

Nomor urut 1: Sendi Fardiansyah - Melli Darsa

Nomor urut 2: Atang Trisnanto - Annida Allivia

Nomor urut 3: Dedie A. Rachim - Jenal Mutaqin

Nomor urut 4: Rena Da Frina - Teddy Risandi

Nomor urut 5: Raendi Rayendra - Eka Maulana

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September 2024 dan akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (Asuransi Kitabisa) bersama LAZNAS Salam Setara memberikan perlindungan jiwa kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 235 tenaga kesehatan telah terlindungi oleh Asuransi SalingJaga Keluarga selama satu tahun dengan santunan hingga Rp 100 juta.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh CEO Asuransi Kitabisa, Bryan Silfanus, kepada Direktur RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir.

"Kami hadir dengan misi untuk saling jaga se-Indonesia. Bergabungnya para tenaga kesehatan RSUD Kota Bogor menjadi anggota SalingJaga Keluarga ini jadi salah satu komitmen kami," ujar Bryan seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (5/11/2024).

RSUD Kota Bogor merupakan mitra strategis Kitabisa dalam misi Saling Jaga, mulai dari penggalangan dana hingga kolaborasi pemulasaran jenazah anggota Asuransi SalingJaga Keluarga.

Ilham Chaidir mengungkapkan rasa syukur atas kolaborasi yang telah terjalin selama tiga tahun. "Kami juga ingin saling jaga. Jadi, pasien dijaga oleh tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan ini dijaga oleh anggota SalingJaga Keluarga," tutur Ilham.

Bryan menambahkan, harapannya kolaborasi dengan RSUD Kota Bogor dapat terus berlanjut untuk saling jaga se-Indonesia, tidak hanya di RSUD Kota Bogor tetapi juga tenaga kesehatan di RS lainnya.

Asuransi Kitabisa merupakan bagian dari ekosistem digital untuk saling jaga di Indonesia, mencakup platform galang dana, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta layanan CSR.

Saat ini, Asuransi Kitabisa menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk Asuransi SalingJaga Keluarga, yang merupakan program perlindungan jiwa sesuai prinsip syariah.

Dengan lebih dari 25.000 anggota, peserta dapat bergabung mulai dari Rp 6.000 dengan santunan maksimal Rp 2 miliar. Asuransi Kitabisa telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BOGOR, KOMPAS.com - R (45), seorang peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis di Bogor, menerima modal dan arahan dari pemilik akun Instagram bernama Ganji untuk menjalankan aksinya.

R ditugaskan untuk mencampur bahan baku tembakau sintetis yang kemudian akan dipasarkan melalui penempelan di berbagai lokasi.

“R mengakui bahwa dirinya disuruh oleh pemilik akun Instagram bernama Ganji untuk mencampurkan bibit tembakau sintetis dengan tembakau biasa,” ujar Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Eka Candra pada Senin (4/11/2024).

Kepada polisi, R mengaku bahwa pemilik akun Instagram Ganji memberinya bibit tembakau sintetis untuk diracik dengan campuran tembakau biasa.

Setelah proses pencampuran selesai, R menunggu instruksi lebih lanjut dari akun tersebut mengenai penempatan barang.

“R disuruh untuk meracik atau mencampurkan bibit tembakau sintetis, dan setelah itu akan dijual dan ditempelkan. Semuanya menunggu arahan dari akun Instagram tersebut,” kata Candra.

Selama menjalankan aksinya, R mengaku sudah tiga kali mendapat instruksi untuk menempelkan narkotika jenis tembakau sintetis di beberapa titik di wilayah Kecamatan Bogor Selatan.

Sebagai imbalan, ia menerima upah sebesar Rp 3 juta setiap kali melakukan penempelan.

“Dirinya diberikan upah sebesar Rp 3 juta,” ungkap Candra.

Akibat perbuatannya, R dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika.

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Trans Pakuan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan layanan BisKita.

Desakan muncul berkait wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor, yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak pendapatan daerah.

"Kami minta Perumda Trans Pakuan buka-bukaan data,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan, di Gedung DPRD kemarin, ASB menekankan pentingnya keterbukaan Perumda Trans Pakuan terkait kerja sama pengelolaan BisKita dengan Kodjari.

ASB meminta agar dokumen kerja sama itu diserahkan kepada Komisi II untuk mengkaji pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

"Dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," ujar ASB.

ASB juga menyoroti bahwa sejak awal Perumda Trans Pakuan meminta bantuan untuk menjadi operator BisKita, namun kini justru Kodjari yang mengelola unit-unit BisKita.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal keterlibatan Perumda Trans Pakuan dalam layanan transportasi umum.

Menurut informasi yang diperoleh, seluruh unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, keuntungan dari pengelolaan BisKita hanya akan dinikmati oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan, atau yang dulu PDJT, tidak pernah memberikan kontribusi,” tegasnya.

Senada dengan ASB, anggota Komisi II lainnya, Devie Prihatini Sultani, menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada tahun 2025.

Menurut Devie, jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi wewenang penuh dalam mengelola BisKita, potensi keuntungan yang diperoleh akan lebih signifikan.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 743 juta pada 2025. Namun, sebagian besar keuntungan ini, sebesar Rp 500 juta, akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT.

Sedangkan sisanya, Rp 243 juta, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan yang ada saat ini.

Devie menegaskan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.

"Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya," ujar Devie.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninjau berbagai proyek setelah resmi dilantik. Proyek itu di antaranya MRT Jakarta Fase 2, LRT Velodrome-Manggarai, Cibubur Youth Elite Sport Center, dan Jakarta Sewerage Development Project.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Wapres dilakukan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10). Momen peninjauan Gibran kepada 4 proyek itu diunggah oleh dalam Instagram resminya @gibran_rakabumin.

Berikut 4 Proyek yang Ditinjau Gibran:

1. MRT Jakarta

Pada, Senin (21/10) lalu, Gibran melakukan peninjauan proyek MRT Jakarta Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota). Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

"Berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara," kata Gibran dalam unggahannya.

Dalam unggahannya di Instagram resmi @gibran_rakabumin, Gibran mengatakan, progres pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 82%.

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," ujarnya.

2. LRT Velodrome-Manggarai

Gibran mengunggah dirinya yang tengah meninjau perkembangan pengerjaan jalur Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 KM, pada Selasa (22/10). Dalam kesempatan itu, Gibran juga didampingi dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Walikota Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar.

"LRT ini adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara. Semoga bisa didorong penyelesaiannya tepat waktu," tulis Gibran dalam Instagramnya.

3. Cibubur Youth Elite Sport Center

Gibran juga meninjau langsung progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) Jakarta Timur, pada Selasa (22/10).

Dia menjelaskan proyek ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga yang akan menjadi pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga, seperti panahan, panjat tebing, renang, dan gymnastic untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

"Saat ini realisasi proyek CYESC baru mencapai 61%, Bapak Menpora Dito dan Ibu Wamen PU Diana akan memastikan bahwa pengerjaan siap dikebut dan siap diresmikan Bapak Presiden Prabowo Desember tahun ini," tulis Gibran.

4. Jakarta Sewerage Development Project

Terbaru, Gibran bersama Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, meninjau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1, pada Kamis (24/10).

Gibran menargetkan proyek itu selesai tepat pada tahun 2026. Menurutnya, proyek ini penting untuk mencegah dampak langsung kepadatan permukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, dan produksi limbah di Jakarta.

"JSDP akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan," terang Gibran di Instagramnya.

Kenapa Gibran Blusukan Proyek Infrastruktur Jakarta? Ini Jawabannya

Blusukan Gibran ke beberapa proyek infrastruktur di Jakarta ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Wakil Presiden (Wapres) memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, yang tugas utamanya mengatur dan menata kawasan aglomerasi, termasuk infrastrukturnya.

Pasal 51 dalam UU DKJ yang diteken Joko Widodo pada April 2024, saat masih menjabat Presiden, menjelaskan Untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi.

Kawasan aglomerasi meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sementara Pasal 55 UU DKJ mengatur beberapa hal sebagai berikut:

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.

(2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(3) Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Presiden

BOGOR, KOMPAS.com – Penantian panjang Juwariyah (50) selama empat tahun untuk mendapatkan rumah layak huni akhirnya terwujud. Warga Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, itu mengaku bahwa dirinya kini bisa bernapas lega.

Hal ini terwujud berkat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difasilitasi Pemerintah Kota Bogor.

Kondisi rumah Juwariyah sebelumnya sangat jauh dari kata nyaman. Berlokasi di pinggiran kota, rumahnya dibangun dari bahan-bahan seadanya --dengan tembok kayu yang rapuh dan lantai tanah.

"Kalau dulu buang air pasti ke sungai di belakang rumah," kata Juwariyah saat ditemui, Selasa (22/10/2024).

Sungai itu, kata Juwariyah, selain tempat bermain anak-anak kampung, juga menjadi tempat pembuangan limbah sehari-hari bagi warga yang belum memiliki septic tank.

Selama bertahun-tahun, Juwariyah dan keluarganya hidup dalam keterbatasan fasilitas dasar. Hingga pada 2020, sang suami mendaftar dalam program perbaikan rumah dari Pemkot Bogor, dengan harapan mendapatkan kamar mandi lengkap dan septic tank. Namun, waktu terus berlalu tanpa kepastian.

Baru pada September 2024, kabar baik itu datang. Rumah Juwariyah terpilih sebagai salah satu yang akan direnovasi melalui program RTLH.

“Akhirnya dipilih, pembangunan 20 hari, tapi tukang yang membangun diberi waktu 10 hari. Jadi bapak sama menantu yang meneruskan,” ujar Juwariyah.

Kini, rumah Juwariyah berubah drastis. Tembok kayu rapuh digantikan dengan bata merah yang kokoh, sebagian sudah diplester, memberikan perlindungan lebih baik dari hujan dan angin.

"Alhamdulillah, sekarang rumahnya sudah lebih bagus, temboknya tidak lagi kayu yang mudah lapuk," tambahnya.

Perubahan lain yang dirasakan adalah adanya sekat-sekat antar kamar, yang terbuat dari papan triplek, memberikan privasi bagi setiap anggota keluarga.

Namun, yang paling disyukuri Juwariyah adalah kamar mandi dan septic tank baru yang kini melengkapi rumah mereka. Keluarganya tidak perlu lagi ke sungai untuk keperluan mandi atau buang air.

"Alhamdulillah sekarang bisa mandi dan buang air besar di rumah, tidak perlu lagi ke sungai," ujarnya penuh syukur.

Juwariyah adalah salah satu dari 41 warga yang menerima bantuan renovasi melalui program RTLH. Menurut Lurah Mekarwangi, Muhammad Nur, bantuan ini diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, dengan nilai bantuan maksimal mencapai Rp 17 juta.

“Dari 41 rumah, ada yang rusak ringan, mungkin nilainya di bawah Rp 10 juta, di atas itu maksimum sampai Rp 17 juta,” jelas Nur.

BOGOR, KOMPAS.com – Calon Wali Kota Bogor nomor urut 3, Dedie Rachim, berkomitmen mengembangkan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) sebagai solusi untuk menangani permasalahan sampah di Kota Bogor.

Dedie, yang juga mantan Wakil Wali Kota Bogor, menyatakan bahwa isu sampah masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Nanti, paling penting pemerintah memfasilitasi seperti mengembangkan TPS 3R, buang sampah dibina, dikembangkan,” kata Dedie saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (11/10/2024).

Dedie berjanji akan memfasilitasi pengelolaan sampah melalui pengembangan TPS 3R yang lebih efektif dan modern, dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

“Bukan hanya semata-mata pemerintah menangani persampahan secara terpisah. Masyarakat juga harus punya kesadaran,” tegasnya.

Dedie optimistis, dengan keberadaan TPS 3R dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Bogor bisa menjadi kota yang bersih.

Selain itu, ia juga berencana memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menghasilkan limbah, agar mereka dapat mengelola limbahnya dengan baik tanpa mencemari lingkungan.

“Di Bogor beragam UMKM. Ada pengrajin sendal dari bahan karet, plastik, itu harus ada pembinaan khusus agar sampah atau limbah tidak dibuang sembarangan,” tambah Dedie.

Melalui program-program ini, Dedie berharap masalah sampah di Kota Bogor dapat diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

BOGOR, KOMPAS.com - Calon wali kota Bogor nomor urut 3 Dedie A Rachim mengusung program Dokter Keluarga dalam kampanye Pilkada 2024.

Program ini menjanjikan adanya kunjungan rutin dokter ke rumah-rumah warga, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Program ini lahir mengingat permasalahan kesehatan masih sering terjadi di Kota Bogor.

“Permasalahan-permasalahan kesehatan masih ada ya. Ini harus kita pikirkan dengan kunjungan dokter yang nantinya kita rutinkan,” ucap Dedie saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (11/10/2024).

Program Dokter Keluarga sebenarnya sudah berjalan selama lima tahun terakhir, saat Dedie menjabat sebagai wakil wali kota Bogor.

Namun, jika dia kembali terpilih sebagai orang nomor satu di kota Bogor, Dedie berjanji akan memperkuat program ini dengan memastikan dokter-dokter melakukan kunjungan rutin ke rumah warga, terutama bagi mereka yang sakit parah dan kesulitan untuk mencapai rumah sakit.

“Dokter keluarga itu program yang lima tahun lalu sudah kita implementasikan, tapi ke depan harus lebih dikuatkan lagi. Selama ini sudah ada, namun kita ingin lebih masif lagi. Dokter akan turun langsung menengok warga yang sakit, terutama yang sudah rentan dan sulit untuk dibawa ke rumah sakit,” ujar Dedie.

Dedie mengakui sebagian besar masalah kesehatan di kota Bogor sudah teratasi dengan adanya BPJS dan akses yang baik ke fasilitas kesehatan.

Namun, kendala tetap ada di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, seperti daerah tebing dan perbukitan, yang menyulitkan warga dalam mengakses fasilitas kesehatan

Warga yang mengalami penyakit serius, seperti stroke, kerap kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan karena akses jalan yang terbatas.

“Warga yang sudah agak sulit, renta, tidak berdaya, yang kesulitan dibawa ke rumah sakit mungkin bisa ditengok langsung oleh dokternya, diberikan fasilitas obat langsung oleh dokter-dokter di lingkungan puskesmas,” ujarnya.

Dedie berharap, melalui program ini, pelayanan kesehatan bisa lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat Bogor, khususnya mereka yang paling rentan.

“Kita pastikan semua lapisan masyarakat tersentuh oleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika menunjukkan, 92 persen responden akan menggunakan hak suara mereka pada Pilkada Kota Bogor 2024.

“Animo responden terbilang sangat tinggi, 92,0 persen untuk mengikuti gelaran Pilkada Kota Bogor 2024,” ujar Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Dalam survei yang sama, ada sekitar 3,8 persen responden yang masih ragu-ragu apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Lalu, 1,0 persen memutuskan tidak akan menggunakan hak suara di Pilkada Kota Bogor.

“Lalu ada TT/TJ (tidak tahu atau tidak jawab) di angka 3,3 persen,” ujar Ardha.

Selain mengukur partisipasi, survei juga mencatat elektabilitas lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang berlaga pada Pilkada Kota Bogor 2024.

Pasangan calon nomor urut 3, Dedie Rachim-Jenal Mutaqin, unggul dengan elektabilitas sebesar 39,8 persen.

Di posisi kedua, pasangan nomor urut 2, Atang Trisnanto-Annida Allivia, meraih elektabilitas 21,8 persen. Lalu, diikuti pasangan nomor urut 1, Sendi Fardiansyah-Melli Darsa, yang memperoleh dukungan 14,0 persen.

Pasangan nomor urut 5, Raendri Rayendra-Eka Maulana berada di posisi keempat dengan perolehan 8,5 persen. Sementara, pasangan nomor urut 4, Rena Da Frina-Teddy Risandi meraih 3,8 persen.

Menurut Ardha, survei ini memperlihatkan bahwa Pilkada Kota Bogor 2024 diprediksi berlangsung ketat. Dinamika politik yang terus berkembang menjelang hari pemungutan suara dinilai bisa memengaruhi preferensi pemilih.

Adapun survei ini dilakukan pada 20-25 September 2024 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Survei melibatkan 400 responden yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 4,9 persen.

Diketahui, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

BOGOR, KOMPAS.com – Calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut 3, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin, memimpin dengan elektabilitas 39,8 persen berdasarkan hasil survei terbaru dari Charta Politika.

Kendati berada di posisi teratas, Dedie tetap fokus blusukan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

“Biarpun selalu ditempatkan di posisi baik, kami harus terus mengingatkan masyarakat dengan blusukan, menguatkan posisi agar tidak goyah,” kata Dedie saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).

Dedie mengakui hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih kandidat berpengalaman, namun ia tidak mau terlena dan terus bekerja keras merespons kebutuhan warga.

“Survei itu pendekatan ilmiah, keterwakilan warga yang menjadi responden cenderung memilih pasangan yang berpengalaman,” ujarnya.

Menurut dia, hasil survei bukanlah penentu kemenangan, namun menjadi motivasi untuk terus bekerja demi masyarakat.

Dari survei Charta Politika yang dilakukan pada 20-25 September 2024, Dedie-Jenal menempati posisi pertama dengan elektabilitas 39,8 persen.

Di posisi kedua adalah pasangan Atang Trisnanto-Annida Allivia dengan 21,8 persen, disusul pasangan Sendi Fardiansyah-Melli Darsa di angka 14,0 persen.

Pasangan Raendri Rayendra-Eka Maulana berada di posisi keempat dengan 8,5 persen, sementara pasangan Rena Da Frina-Teddy Risandi menutup daftar dengan 3,8 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 400 responden di enam kecamatan di Kota Bogor, dengan margin of error 4,9 persen.