REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, akan meresmikan pembangunan Gelanggang Olahraga Rakyat (GOR) Siger Bandar Lampung, Kecamatan Way Halim, pada September 2024. Tidak itu saja, tahun depan, Pemkot Bandar Lampung bakal membangun sedikitnya empat sekolah setingkat SMA/SMK.

Eva Dwiana atau biasa disapa warga dengan panggilan Bunda Eva mengatakan, ini merupakan upaya keberpihakan pemkot pada peningkatan kualitas SDM.“Ini bagian dari rencana kami dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Warga harus terpelihara kesehatan, dan kebugarannya, tentu selain terjamin pendidikannya ,” kata Eva Dwiana dalam siaran pers, Rabu (14/8/2024).

GOR yang bakal menjadi pusat kegiatan olah raga masyarakat ini akan menempati areal seluas 1 hektare. GOR berkapasitas 2.600 orangini juga dilengkapi dengan beragam fasilitas. Di antaranya ruangan Dekranasda, KONI Bandar Lampung, gym, dan lapangan GOR untuk beberapa cabang olahraga. Mulai dari basket, futsal, bulu tangkis, dan voli dengan lapangan berbahan vynil.

Untuk membangunnya, Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan dana Rp.40 miliar dalam dua tahap. Pertama, Rp.20 miliar, dan tahap kedua juga Rp.20 miliar yang bersumber dari APBD murni 2024.

Eva Dwiana mempersilahkan para atlet, dan masyarakat umum memanfaatkan GOR ini dengan segala fasilitas pendukungnya. Silahkan para atlet melakukan pelatihan atau pun try out. “Jadi gak usah latihan jauh-jauh, di sini sudah ada GOR. Harapannya bisa menumbuhkan bibit atlet baru,” ungkapnya.

Ke depan, lanjut Bunda Eva, fasilitas GOR Siger akan dilengkapi bangunan ruko untuk para pelaku UMKM. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan para atlet, atau masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas olahraga itu.

“Kami harapkan gedung ini dimanfaatkan para atlet dan juga masyarakat. Ingat, ini harus bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat Bandar Lampung,” kata Bunda Eva saat meninjau pembangunan GOR Siger, Senin, 12 Agustus 2024.

Selain pembangunan GOR, menurut Eva, pada 2025, Pemkot Bandar Lampung berencana membangun empat sekolah swasta untuk jenjang SMA dan SMK. Sekolah milik pemkot ini diharapkan dapat menampung warga yang gagal masuk SMAN, atau SMKN yang menggunakan zonasi.

Agar semua berjalan sesuai aturan, kata Eva, Pemkot meminta pendapat dari Kajari, BPKP, Kapolresta dan Dandim serta Forkopimda. Ia erharap rencana mewujudkan sekolah gratis ini berjalan lancar, sehingga semua anak muda, remaja, bisa menikmati pendidikan yang baik. "Targetnya satu sekolah bisa menampung warga dari 5 kecamatan," kata Bunda Eva.

Pengamat pendidikan yang juga Guru Besar Unila,Prof. Undang Rosidin, mengatakan pemda bisa saja membangun sekolah swasta. Namun, yang harus dipastikan adalah keberlanjutan sekolah itu agar nantinya tidak mangkrak.

Karena itu, lanjut Undang, meski dari sisi aturan boleh saja, tapi harus diikuti perencanaan yang matang. Karena, yang harus dipikirkan adalah keberlanjutan. Perlu dipastikan, agar program bagus itu terus berlanjut, siapa pun pemimpinnya di masa-masa mendatang.

Menurut Undang Rosidin, perlu disiapkan satu yayasan untuk menaungi sekolah itu. Ia mencontohkan,hal itu sudah pernah dilakukan di sekolah Al Kautsar. “Kalau sekolah swasta itu memang didirikan oleh yayasan, agar jelas aturan terkait kelembagaannya. Itu paling mungkin, seperti Al kautsar dulunya juga diinisiasi oleh pemprov,” paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Simulasi pasangan calon Walikota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria-Lista Hurustiati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara mengejutkan mampu unggul dari Paslon petahana Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Simulasi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Perhimpunan Wartawan Tangsel (Perwatas) yang dilakukan pada 2-8 Agustus 2024.

Ketua Perwatas, Agus Supriyanto menjelaskan survei Perwatas tahap III ini, warga Kota Tangsel mengikuti simulasi pemilihan Paslon Walikota Tangsel dengan cara mengirimkan jawaban terhadap nomor yang telah ditentukan. Dalam jawabannya mereka menyertakan nama dan kecamatan tempat tinggalnya.

"Pada survei Perwatas tahap III simulasi paslon wali kota pada Pilkada Tangsel 2024 ini, ada 2.200 responden yang mengirimkan jawaban," ujar Agus, Rabu (14/8/2024).

Dalam simulasi Paslon Walikota Pilkada Tangsel 2024 ini, responden diberikan tiga poin pertanyaan untuk dijawab. Pertama, jika Pilkada Tangsel 2024 digelar hari ini dengan Paslon Ahmad Riza Patria - Marshel Widianto, Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan dan Lista Hurustiati - Deddy Corbuzier.

Pertanyaan kedua, jika Pilkada Tangsel 2024 digelar hari ini siapa yang akan Anda pilih di antara tiga Paslon Ahmad Riza Patria - Lista Hurustiati, Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan dan Deddy Corbuzer - Marshel Widianto. Kemudian pertanyaan ketiga yakni jika Pilkada Tangsel 2024 digelar hari ini maka siapa yang akan dipilih dengan Paslon Lista Hurustiati - Ahmad Riza Patria, Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan dan Marshel Widianto - Deddy Corbuzier.

Agus mengatakan hasilnya pun cukup mengejutkan. Pendatang baru yang diusung Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria atau biasa disapa Ariza Patria dapat menumbangkan pasangan calon (paslon) petahana, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar) jika berpasangan dengan Lista Hurustati.

Duet Ariza Patria-Lista Hurustiati (Ariza-Lista) memiliki elektabilitas cukup tinggi dan dapat menumbangkan paslon petahana yang diusung Partai Golkar Ben-Pilar. Begitu juga Paslon Lista-Ariza bertukar posisi, pasangan ini tetap unggul dari duet petahana.

"Pada simulasi poin 1, paslon petahana Ben-Pilar unggul sangat tipis dari Lista-Deddy, yaitu 0,15 % (ini masuk dalam angka margin error dalam sebuah survei). Sedangkan, Ariza-Marshel jauh tertinggal dari paslon lainnya karena hanya meraih 05,61 %," kata dia.

Pada simulasi poin dua, paslon Ariza-Lista unggul 08,11 persen dibandingkan dengan Paslon Ben-Pilar. Ahmad Riza Patria - Lista Hurustiati memperoleh 48,38 persen suara. Sedangkan Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan 40,27 persen. Dan Deddy Corbuzer - Marshel Widianto 11,35 persen

"Selanjutnya, pada simulasi poin tiga paslon Lista-Ariza juga mengungguli Ben-Pilar dengan selisih 10,61 persen dengan rincian Lista Hurustiati - Ahmad Riza Patria 51,87 persen. Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan 41,26 persen dan Marshel Widianto - Deddy Corbuzer 06,87 persen.

Agus mengatakan PERWATAS masih akan melakukan survei kembali. Menerutnya situasi bisa saja berubaha dalam beberapa waktu mendatang.

"Semua paslon masih punya kesempatan sama dengan sisa waktu yang masih ada (tiga bulan). Semua masih mungkin terjadi," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas bersih-bersih sungai, Pandawara Group, ikut geram dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Cut Intan Nabila oleh suaminya, Armor Toreador. Melalui Instagram @pandawaragroup, kelompok anak muda penggerak kebersihan tersebut mengunggah foto Armor Toreador sekaligus mengibaratkannya sebagai sampah.

“Mohon maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena sampah yang satu ini belum kami angkut,” tulis akun @pandawaragroup, dikutip Rabu (14/8/2024).

Pandawara juga memberikan dukungan kepada Cut Intan Nabila yang diketahui baru sepekan melahirkan. “Stay strong kak @cut.intannabila,” kata Pandawara.

Unggahan tersebut pun ramai dikomentari warganet. Banyak di antara warganet ikut meluapkan kemarahannya kepada Armor yang begitu tega memukuli istrinya sendiri. “Tadi liat videonya, sedih banget, enggak tega lihatnya,” komentar akun @noe**.

“Kawal sampai sampahnya diolah dengan semestinya (masuk bui dan di siksa napi lain),” komentar akun @nrhn**.

“Kalau udah ketangkep langsung didaur ulang saja jadi samsak ya kakak,” komentar akun @arian**.

Pada Selasa (13/8/2024) malam, Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor telah menangkap Armor Toreador di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat penangkapan, Armor terlihat tidak memberikan perlawanan. “Kami Polres Bogor bertindak cepat dan berhasil mengamankan pelaku KDRT. Pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Selatan,” demikian pernyataan Polres Bogor dalam unggahan di akun Instagram resmi.

Seperti diketahui, hal ini bermula ketika Cut Intan Nabila mengungkap ke publik bahwa dirinya menjadi korban KDRT dari suaminya. Melalui unggahan di Instagram, Cut Intan membagikan sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya dipukul tanpa henti oleh Armor. Yang semakin miris, Armor melakukan hal tersebut selang sepekan setelah Cut Intan melahirkan anak ketiga mereka.

Cut Intan mengatakan bahwa kekerasan yang dialaminya bukanlah yang pertama. Selama lima tahun pernikahan, ia sering menjadi korban kekerasan dari suaminya dan sempat memilih bertahan demi ketiga buah hatinya. Namun kini, ia memilih untuk membuka kasus ini.

“Selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya, ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung, saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga. Tapi hari ini saya tidak bisa menahannya lagi,” kata Cut Intan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

Republika.co.id mendapatkan foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang selama ini memakai jilbab. Namun, mereka harus mencopotnya karena larangan mengenakan hijab saat menjadi Paskibraka 2024 di IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024, yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara," kata Jokowi yang bertindak sebagai pembina upacara.

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

Berikut daftar 18 Paskibraka perempuan tersebut:

1. Aceh: Dzawata Maghfura Zuhri

2. Sumatra Barat: Maulia Permata Putri

3. Jambi: Rahma Az Zahra

4. Riau: Kamilatun Nisa

5. Bengkulu: Amanda Aprillia

6. Jawa Barat: Sofia Sahla

7. Daerah Istimewa Yogyakarta: Keynina Evelyn Candra

8. Nusa Tenggara Barat: Amna Kayla

9. Kalimantan Selatan: Della Selfavia Azahra

10. Kalimantan Barat: Zahratushyta Dwi Artika

11. Kalimantan Tengah: Alysia Noreen Ramadhani

12. Sulawesi Barat: Mutiara Wasilah

13. Sulawesi Tengah: Zahra Aisyah Aplizya

14. Gorontalo: Nadhif Islami F. Yasin

15. Maluku: Asih Arum Lestari

16. Maluku Utara: Aprillya Putri Dwi Mahendra

17. Papua Barat: Indri Marwa Delvita Ahek

18. Belum diketahui asal dan namanya

BPIP jadi biangnya...

Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.

"Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Bali yang tengah mengkaji pembangunan light rapid transport (LRT) maupun mass rapid transport (MRT) untuk berhati-hati. Kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati di mana proyek tersebut dibangun, kata Kepala Negara, harus betul-betul memperhitungkan aspek anggaran dari APBD-nya. Hal ini disampaikan Presiden dalam pengarahan kepala daerah di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

Jokowi awalnya membahas soal fitur transportasi di IKN. Transportasi massal di IKN direncanakan berkonsep transportasi hijau yang ramah lingkungan, dengan mengedepankan bus elektrik atau gas. Penggunaan transportasi ramah lingkungan ini berdampak ke sektor lain, yakni sektor kesehatan. Karena dipercaya mampu menekan anggaran pengeluaran penyakit pernapasan dari warga kota.

Jokowi lalu menyontohkan Jakarta yang memiliki moda transportasi massa terlengkap saat ini, yakni busway, LRT, MRT, dan commuter line kereta api. Ia mengingatkan untuk membangun semua itu harus amat berhati-hati. Lalu Presiden menyebut Provinsi Bali sebagai saat ini tengah mengkaji membangun LRT. Ia menyontohkan saat menyetujui pembangunan MRT saja anggaran operasional per kilometer itu mencapai Rp 1 triliun.

"Yang sanggup membangun MRT tunjuk jari. Bali! Hati-hati hitungannya. Hati-hati," kata eks wali kota Solo ini.

"Mungkin bisa membangunnya tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD siap, karena kalau apapun yang namanya MRT LRT kereta cepat semuanya itu rugi. Artinya harus ada public service obligation (PSO). APBD harus siap untuk mendnai biaya operasional," kata Presiden, menekankan.

Jokowi kembali menyontohkan DKI Jakarta dengan menyenggol Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jakarta harus menyiapkan sedikitnya Rp 800 miliar untuk MRT. Dan kalau seluruh rute MRT Jakarta tuntas, angka ini akan naik menjadi Rp 4 triliun.

Namun pilihan membangun transportasi massal di Jakarta itu, Jokowi menganggap pantas dan wajib dilakukan. Karena menurut studi ada kerugian besar dari kemacetan Jakarta, pemborosan waktu dan BBM yang mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Pilih mana? Pilih dibelikan MRT LRT atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun bisa lebih dari Rp 100 triliun," kata Presiden. Karena itu ia meminta semua kota besar utama sudah harus mulai berhitung soal kondisi seperti di atas.

Secara terpisah, pada Senin, Sekda Kota Badung, Bali, Adi Arnawa memimpin rapat pemaparan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Badung. Acara berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, dihadiri oleh Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kepala BPKAD IA. Istri Yanti Agustini, Kadis PUPR IB. Surya Suamba, PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara bersama Tim.

Sekda Adi Arnawa pada saat rapat sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan dari PT Sarana Bali Dwipa Jaya terkait dengan Pembangunan MRT di Bali, khususnya Badung yang nantinya akan melintas di tiga Kabupaten/Kota yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar.

"MRT ini diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif terhadap penanganan transportasi di Badung mengingat Badung merupakan tujuan atau destinasi wisata dunia, tentu kenyaman dan keamanan menjadi prioritas utama," ujarnya.

Direktur Utama PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah berkesempatan menerima dan mendengarkan paparan terkait dengan pembangunan MRT di Badung. Rencana Ground Breaking akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di Central Parkir Kuta.

"Kami berharap dengan adanya pembangunan MRT di Badung akan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan Badung sebagai daerah wisata sekaligus sebagai upaya untuk menangani kemacetan yang sering terjadi selama ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nasib Joni, anak yang viral karena memanjat tiang bendera saat upacara 17 Agustus di Kabupaten Tapal Bata, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2018, kepada Panglima TNI. Joni diketahui sebelumnya gagal lulus tes TNI yang dijalaninya pada tahun ini.

"Semua ada aturannya. Serahkan kepada Panglima," kata Jokowi singkat di sela kegiatan di IKN, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Joni pernah dijanjikan Jokowi masuk TNI karena aksi heroiknya pada 2018. Namun, saat ini Joni gagal melewati tes fisik masuk TNI karena terkendala masalah tinggi badan.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjutak menegaskan bahwa Joni wajib menjalani tes kelayakan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Jadi, Joni masih harus mengikuti seleksi untuk menjadi anggota TNI," kata Maruli setelah meninjau bakti sosial di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

Untuk diterima sebagai tentara itu, kata KSAD, ada tiga hal penting yang harus dipenuhi, yakni tentang psikotes, mental ideologi, dan kesehatan. Jika ketiga poin tadi terpenuhi dan bagus, akan menjadi prioritas untuk diterima.

Tiap tes, menurut dia, penting untuk menghasilkan tentara yang berkualitas, sanggup menjalankan tugas di tengah situasi apa pun seperti tes kesehatan, dan psikotes untuk mengecek kemampuan calon anggota TNI mampu mengendalikan stres.

Saat ini, kata Maruli, Joni yang bernama lengkap Joni Ande Kala (19) itu sedang mengikuti seleksi lanjutan untuk dicek kesehatan dan psikotesnya.

Joni yang bernama asli Yohanes Ande Kalla dikenal dengan sebutan Joni Si Bocah Merah Putih pada Rabu pekan lalu diundang oleh Danrem 161/Wirasaki Kupang untuk bertemu di Makorem. Ia dipanggil setelah rekaman videonya yang mengaku bahwa dirinya gagal lulus tes menjadi anggota TNI belakangan viral.

"Saya diundang oleh bapak Danrem untuk bertemu dengan beliau," kata Joni saat ditemui di Makorem 161/Wirasakti Kupang, Rabu.

Joni mengaku tak mengetahui alasannya dipanggil ke Makorem, setelah dirinya dinyatakan belum lolos seleksi masuk TNI AD. "Senang dipanggil kembali ke sini, tetapi belum tahu apakah untuk ikut tes lagi atau tidak," ujar dia.

Setelah mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD pada 2024, usai mendengar kelulusan SMA, Joni dinyatakan tidak lulus saat seleksi awal yang dilakukan oleh Ajenrem 16104/Wirasakti Kupang. Alasannya, karena tinggi badan Joni tidak ideal atau sesuai dengan syarat masuk TNI, sehingga dirinya disuruh untuk kembali lagi pada 2025 untuk mengikuti tes yang sama.

"Iya kecewa, kemarin saat seleksi awal langsung dinyatakan gagal, karena tinggi badan tidak sesuai. Tinggi badan saya ukur 155,8 meter sementara sesuai syarat 163 meter. Tetapi saya akan siapkan diri lagi untuk tahun depan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Di Olimpiade Paris 2024, Malaysia 'hanya' berhasil meraih dua medali perunggu dari cabang bulu tangkis. Yakni dari tunggal putra Lee Zii Jia dan pasangan ganda putra Aaron Chia-Soh Wooi Yik.

Raihan medali dari tiap olimpiade membuat Malaysia memperpanjang masa paceklik medali emas meski sudah hampir 70 tahun mengikuti pesta olahraga empat tahunan itu. Pencapaian di Paris 2024 bahkan dinilai masih kurang memuaskan dibandingkan edisi Olimpiade Tokyo, di mana Malaysia masih mampu meraih satu perak yang diraih Mohd Azizulhasni dan satu perunggu dari Aaron-Wooi Yik.

Akademisi dari Universitas Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Mohd Sadek Mustafa berpandangan sudah tiba saatnya bagi Malaysia untuk melirik cabang olahraga lain daripada hanya fokus ke cabang olahraga tertentu yang populer. Ia berpandangan, Malaysia perlu menjadikan negara tetangga seperti Indonesia sebagai contoh, yang mampu meraih emas dari panjat tebing dan angkat besi, saat bulu tangkis tidak bisa meneruskan tradisi emas.

"Kita tak usah pergi jauh dan jadikan Indonesia sebagai contoh. Olimpiade ini (Paris 2024) mereka tak dapat emas dari badminton tapi dapat dari angkat besi dan panjat dinding," kata Mustafa kepada Bernama, Selasa (13/8/2024).

“Kita juga boleh melirik olahraga-olahraga berpotensi meraih emas seperti kano dan kayak, karena kita ada atlet-atlet berbakat dan fasilitas yang bagus. Olahraga itu tidak bertumpu pada aspek fisik tapi juga teknologi alat bantu olahraga itu," ujarnya menambahkan.

Sadek juga menyarankan negaranya mencontoh bagaimana negara seperti China menerapkan metode dalam pembinaan atlet. Ia menyoroti perekrutan atlet di tiap cabang olahraga selain pembibitan usia muda.

"Harus ada perubahan dari segi mentalitas. Pelatih-pelatih di level nasional harus punya faktor X. Contoh, pelatih seperti Pep Guardiola menerapkan data dan analisis dalam pendekatan pelatihannya. Kita butuh pelatih yang bisa mematok prestasi atlet mereka sebagai prioritas utama," kata Sadek dikutip New Straits Times.

Sadek melanjutkan, harus ada masukan multilateral dalam kepelatihan. Apapun metode latihan yang bisa membuat atlet berkembang, wajib dipelajari.

Menurut Sadek, pelatih di tiap cabor juga wajib mamu berinovasi dan memasukkan psikolog dalam tim kepelatihan. Ia mencontohkan bagaimana tim China menghadapi perang psikologi dari tim lawan di Paris 2024 yang membuat China menjadi tim yang unggul.

"Perang psikologi China adalah hal lain yang bisa kita pelajari dan adaptasi. Fokus atlet-atlet mereka tak terpengaruh meski coba diganggung secara psikologis," kata Sadek.

"Harus ada pergantian pola pikir dalam menyiapkan atlet-atlet kita. Kita punya empat tahun lagi untuk persiapan menghadapi olimpiade mendatang. 48 bulan dan kita butuh segera untuk memulai persiapannya."

Di lansir dari World of Buzz, Ahad (12/8/2024), raihan tanpa emas dari tiap olimpiade membuat Malaysia memegang rekor sejak Tokyo 2020 sebagai negara dengan koleksi medali terbanyak yang belum pernah meraih emas. Malaysia hingga kini total meraih 15 medali dengan perincian delapan medali perak dan tujuh medali perunggu.

Rekor itu membuat Malaysia teratas di antara negara-negara yang belum pernah meraih emas. Di bawah Malaysia adalah Kyrgyzstan dengan koleksi total 13 medali (lima emas dan delapan perunggu), lalu Moldova dengan 10 medali (tiga perak dan tujuh perunggu), Namibia dengan lima medali (perak), Ghana dengan empat koleksi medali (satu perak dan empat perunggu).

Di samping catatan di atas, Malaysia sudah ikut serta di olimpiade sebelum merdeka. Olimpiade pertama yang diikuti Malaysia adalah Melbourne Melbourne 1956, yang saat itu diwakili dua tim Malaya dan Borneo Utara.

Meski telah ikut berkompetisi di olimpiade sejak 1956, Malaysia baru berhasil meraih medali pada Barcelona 1992, saat Sidek bersaudara, saat Razif Sidek dan Jalani Sidek meraih medali perunggu dari nomor ganda putra cabang bulu tangkis.

Jika Malaysia pulang dari Paris tanpa medali emas, sementara kontingen Indonesia berhasil membawa pulang dua emas dan satu perunggu. Para peraih medali Olimpiade Paris 2024 dari kontingen Indonesia adalah Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi) yang masing-masing membawa satu medali emas dan Gregoria Mariska Tunjung (bulu tangkis) dengan medali perunggu.

REPUBLIKA.CO.ID, PEJANAM PASER UTARA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut dia, Prabowo ingin IKN bisa selesai dalam waktu empat sampai enam tahun.

"Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, 'Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun'," ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan ketika menanggapi ketidaksabaran Prabowo untuk berkantor di IKN. Rerkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Prabowo setelah 20 Oktober 2024.

"Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau," kata Jokowi. Sebelumnya, Prabowo menegaskan, pembangunan IKN pasti akan diselesaikan.

Prabowo mengatakan, meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun ia optimistis dalam empat sampai lima tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung penting pendukung pemerintahan. Di antaranya, Gedung MPR/DPR/DPD, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucap Prabowo.

Potensi bencana di IKN...

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. Dia pun menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

"Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Polemik pecopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional tahun ini memicu riak ke daerah-daerah yang mengirimkan wakil mereka. Selain Aceh, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah juga menyatakan kekecewaan.

"Jadi saya yang mengawal wakil kami, Ia berhijab. Tapi kami temukan fakta dari kanal YouTube saat pengukuhan tahun ini utusan kami atas nama adik Zahra telah melepas hijabnya," ujar Ketua PPI Sulawesi Tengah Moh Rachmat Syahrullah saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024). Perwakilan putri Sulawesi Tengah tahun ini berasal dari Kabupaten Morowali.

Ia mengatakan, mulanya hanya risau dengan lepasnya jilbab perwakilan mereka tersebut. Namun, ternyata hal serupa dilaporkan sejumlah PPI daerah lainnya. Menurut Rachmat, mereka telah menelusuri biodata awal dan foto-foto profil para petugas Paskibraka dari berbagai daerah yang terpilih tahun ini. "Terkonfirmasi fix ada sekitar 17 atau 18 yang berhijab, kasus yang paling menggemparkan dari Aceh," kata dia.

Temuan tersebut menurutnya membuat gejolak di Sulawesi Tengah. Pihak-pihak yang mengetahui perihal tersebut meradang dengan polemik ini. "Saya sudah kontak dengan orang tua perwakilan kami, ia menyatakan sedih dan kecewa karena anaknya melepas hijab," kata Rachmat.

Sementara ia belum bisa menghubungi petugas Paskibraka dari Sulawesi Tengah karena semua pasukan masih dikarantina dan tak boleh memegang alat komunikasi.

Rachmat menuturkan, ia bertugas sebagai Paskibra Provinsi Sulawesi Tengah pada 1996. "Secara historis, sebelum 2002 semua putri tak ada berjilbab. Di bawah Gus Dur (Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid), Aceh menjadi pelopor mengirim utusan berhijab. Setelah itu seluruh indonesia membolehkan rekrutmen petugas berhijab," kata dia.

Pembinaan Paskibraka kala itu dipegang oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Namun, sejak 2022, pembinaan Paskibraka Pusat dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Kami mengecam hal ini. Ini pelanggaran yang serius karena UUD 1945 Pasal 29 menjamin kemerdekaan semua warga negara menjalankan agamanya termasuk berhijab," kata dia.

Rachmat mengatakan, saat ini akan menghimpun keberatan bersama PPI daerah lainnya untuk menyikapi hal yang menurut mereka merupakan "pelanggaran konstitusi yang serius. "Ini ironis karena dilakukan oleh BPIP badan yang seharusnya bertanggung jawab mengamalkan Pancasila, namun malah mengkhianati sila Ketuhanan yang Maha Esa."

Republika sudah mencoba menghubungi pihak-pihak kehumasan dan pejabat BPIP namun belum mendapat tanggapan selekasnya.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang beurubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

Orang tua perwakilan Paskibraka dari Sulawesi Tengah (Sulteng) menuturkan kesedihan dan kekecewaannya melihat sang putri tak berjilbab saat pengukuhan pada 13 Agustus lalu. Ia merasa upaya membesarkan anaknya dengan nilai-nilai keagamaan direndahkan

"Jadi kemarin saya nonton YouTube, saya kaget. Perasaan saya hitung video pelatihan ada sekitar 17 atau 18 yang pakai jilbab. Tapi kali ini di barisan perempuan tak ada pakai jilbab termasuk anak saya," kata Gatot Susilo Eko Budiyanto, kepada Republika, Rabu (14/8/2024). Ia merupakan ayahanda dari petugas Paskibraka dari Sulteng, Zahra Aisyah Aplizya.

Zaza, panggilan akrabnya, dinyatakan lolos verifikasi Calon Paskibraka Nasional tahun 2024 pada Juni lalu. Ia merupakan siswi kelas 1 SMA 2 Bungku Morowali. Usianya baru 16 tahun, namun sudah menguasai tiga bahasa asing. Perjalanannya dimulai dari seleksi di Kabupaten Morowali, kemudian di tingkat provinsi.

"Dia senang sekali begitu dinyatakan lolos kemarin itu. Memang cita-citanya jadi Paskibra dan mau lanjut ke sekolah kedinasan," tutur Gatot yang juga merupakan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Namun kebanggannya sebagai orang tua bercampur kesedihan saat menyaksikan pengukuhan kemarin. "Seharusnya dan memang saya bangga, tetapi melihat begitu saya juga jadi miris dan sedih sekali, Mas," kata dia.

Ia menerangkan, Zaza sudah sejak sekolah dasar menggunakan jilbab. "Itu memang kemauannya sendiri, alhamdulillah. Jadi kami sedih, kenapa untuk acara ini harus lepas jilbab."

Ia menuturkan, sang anak sudah mengikuti seleksi online sejak Kabupaten, dan pihak seleksi dari BPIP sudah mengetahui bahwa anaknya berjilbab. "Makanya saya bingung, padahal pada 2019 dan 2021 juga pembawa baki bendera pusaka berjilbab," ujar Gatot.

Gatot mengatakan, terpukul sebagai orang tua atas insiden dilepasnya jilbab anaknya saat acara pengukuhan. "Kami terpukul, bagaimana kami sebagai orang tua mencoba menanamkan pondasi, dasar agama untuk anak kami," kata dia.

Rabu ini, ia sudah menerima rilis video terbaru dari BPIP bahwa pada latihan gladi bersih para Paskibraka Muslimah sudah kembai berjilbab. Hal ini juga membuatnya bertanya-tanya. "Jadi kami bingung lagi. Ini berarti dianggap main-main itu jilbab, ini kan syariatnya kita umat Islam," ia menegaskan.

Ia sebagai pihak orang tua mendesak ada permohonan maaf dari pihak-pihak yang terkait insiden pencopotan jilbab tersebut. "Kami secara khusus dari orang tua minta ada permohonan maaf dari pihak yang terkait. Siapa yang yang memerintahkan dan mengapa harus begitu?" kata dia.

Ia sangat menyayangkan langkah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait polemik pencopotan jilbab ini. "Ini artinya BPIP tak mengindahkan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPIP terkait polemik pencopotan jilbab tersebut. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi, hanya melampirkan video terkait gladi bersih hari ini yang menunjukkan sejumlah petugas Paskibraka sudah berjilbab. "Sudah pakai jilbab di gladi bersih yang disaksikan Presiden," demikian ia menjawab. Ia tak menerangkan lebih lanjut soal insiden di upacara pengukuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Polemik pecopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional tahun ini memicu riak ke daerah-daerah yang mengirimkan wakil mereka. Selain Aceh, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah juga menyatakan kekecewaan.

"Jadi saya yang mengawal wakil kami, Ia berhijab. Tapi kami temukan fakta dari kanal YouTube saat pengukuhan tahun ini utusan kami atas nama adik Zahra telah melepas hijabnya," ujar Ketua PPI Sulawesi Tengah Moh Rachmat Syahrullah saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024). Perwakilan putri Sulawesi Tengah tahun ini berasal dari Kabupaten Morowali.

Ia mengatakan, mulanya hanya risau dengan lepasnya jilbab perwakilan mereka tersebut. Namun, ternyata hal serupa dilaporkan sejumlah PPI daerah lainnya. Menurut Rachmat, mereka telah menelusuri biodata awal dan foto-foto profil para petugas Paskibraka dari berbagai daerah yang terpilih tahun ini. "Terkonfirmasi fix ada sekitar 17 atau 18 yang berhijab, kasus yang paling menggemparkan dari Aceh," kata dia.

Temuan tersebut menurutnya membuat gejolak di Sulawesi Tengah. Pihak-pihak yang mengetahui perihal tersebut meradang dengan polemik ini. "Saya sudah kontak dengan orang tua perwakilan kami, ia menyatakan sedih dan kecewa karena anaknya melepas hijab," kata Rachmat.

Sementara ia belum bisa menghubungi petugas Paskibraka dari Sulawesi Tengah karena semua pasukan masih dikarantina dan tak boleh memegang alat komunikasi.

Rachmat menuturkan, ia bertugas sebagai Paskibra Provinsi Sulawesi Tengah pada 1996. "Secara historis, sebelum 2002 semua putri tak ada berjilbab. Di bawah Gus Dur (Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid), Aceh menjadi pelopor mengirim utusan berhijab. Setelah itu seluruh indonesia membolehkan rekrutmen petugas berhijab," kata dia.

Pembinaan Paskibraka kala itu dipegang oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Namun, sejak 2022, pembinaan Paskibraka Pusat dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Kami mengecam hal ini. Ini pelanggaran yang serius karena UUD 1945 Pasal 29 menjamin kemerdekaan semua warga negara menjalankan agamanya termasuk berhijab," kata dia.

Rachmat mengatakan, saat ini akan menghimpun keberatan bersama PPI daerah lainnya untuk menyikapi hal yang menurut mereka merupakan "pelanggaran konstitusi yang serius. "Ini ironis karena dilakukan oleh BPIP badan yang seharusnya bertanggung jawab mengamalkan Pancasila, namun malah mengkhianati sila Ketuhanan yang Maha Esa."

Republika sudah mencoba menghubungi pihak-pihak kehumasan dan pejabat BPIP namun belum mendapat tanggapan selekasnya.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang beurubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tersangka Harvey Moeis (HM) akan menjalani sidang perdana terkait kasus korupsi penambangan timah yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakspus), Rabu (14/8/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan dakwaannya terhadap suami dari aktris Sandra Dewi (SD) yang terlibat dalam megakorupsi penambagan timah di Bangka Belitung yang disebut merugikan keuangan negara setotal Rp.300 triliun.

Melalui tim pengacaranya, Harvey mengatakan, sejak dijebloskan ke dalam sel tahanan di Kejaksaan Agung (Kejakgung) gegera kasus timah, dirinya sudah siap untuk disidangkan. “Dari Pak Harvey, beliau memang sudah siap. Dan kami dari tim pengacara, juga siap untuk menyimak, dan mendengarkan apa yang didakwakan oleh penuntut umum,” begitu kata Pengacara Harris Arthur Hedar saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Selasa (13/8/2024) malam.

Harris mengaku, tak ada persiapan khusus dari pihaknya, dalam sidang perdana tersebut. Karena kata dia, persidangan perdana tersebut, baru hanya mendengarkan apa yang dituduhkan jaksa terhadap Harvey. “Kan ini baru sidang pertama pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Jadi, tim kita (pengacara) hanya mendengarkan saja dulu apa yang didakwakan kepada Pak Harvey. Setelah itu, kita akan pelajari, dan mengikuti tahapan-tahapan sidangnya,” begitu ujar Harris.

Harvey Moeis, merupakan tersangka keempat yang sudah diajukan ke persidangan terkait kasus korupsi timah ini. Akhir Juli 2024 lalu, tiga tersangka, sudah lebih awal dihadirkan di kursi terdakwa dalam kasus serupa. Kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung ini, total tersangka yang ditetapkan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berjumlah sementara 23 orang.

Dalam kasus ini, Harvey dijerat tersangka terkait perannya selaku perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT). Selain menjerat Harvey sebagai tersangka korupsi, penyidik Jampidsus, juga menjerat Harvey dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam dakwaan tiga terdakwa yang sudah disidangkan akhir bulan lalu itu ada terungkap, Harvey bersama dengan tersangka Helena Lim (HLM) dari PT Quantum Skyline Exchange (QSE) turut menikmati uang hasil korupsi penambangan timah sebesar Rp 425 miliar.

Selama penyidikan di Jampidsus, terhadap Harvey Moeis, kejaksaan menyita banyak aset yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar. Aset-aset yang disita tersebut beragam bentuk. Mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, koleksi mobil-mobil mewah, juga perhiasan-perhiasan mahal, serta pernak-pernik berupa tas-tas yang bernilai jual tinggi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, aset-aset yang disita tersebut, diyakini penyidik bersumber dari korupsi yang dituduhkan terhadap Harvey.

Harli pada Selasa (13/8/2024) juga menerangkan, sidang pembacaan dakwaan terhadap Harvey Moeis, akan mengungkap peranannya dalam skandal korupsi timah tersebut. “Jadi agar masyarakat, dan media turut mengikuti proses persidangan tersebut, untuk kita bisa sama-sama mengetahui apa yang didakwakan penuntut umum terhadap yang bersangkutan selama ini,” begitu kata Harli. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Harvey, menurut jadwal pengadilan, akan dimulai pada pukul 10 pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dapat tidur nyenyak di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/8/2024) malam WIB. Alhasil, keesokan harinya, ia langsung lari pagi.

"Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak, pulas," kata Jokowi saat ditemui di IKN, Kaltim, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Jokowi saat menginap pertama kali di IKN sempat mengaku tidur kurang nyenyak karena belum ada pendingin ruangan. Hal itu disampaikannya pada akhir Juli 2024.

"Ya memang belum selesai, ini pekerjaan besar yang sangat besar ini pekerjaan panjang, tahapan demi tahapan, step by step, satu-satu. Kalau belum ada AC-nya, salahnya tidur di situ sehingga tidak bisa tidur nyenyak," kata Jokowi saat itu.

Namun, dalam pengalamannya bermalam kali ini, Jokowi mengaku, bisa tidur pulas hingga joging pada pagi. "Tadi malam nyenyak, pulas, Subuh bangun langsung muter-muter ke mana -mana, enggak tahu dapat berapa puluh titik. Ya tadi pagi lari, kamu belum bangun," ujar Jokowi.

Sambil lari pagi, Jokowi memeriksa kesiapan penyelenggaraan HUT Ke-79 RI di IKN. Menurut dia, pekerja hanya tinggal menyisakan beberapa hal detail untuk diselesaikan.