REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkeu Sri Mulyani mengindikasikan bakal ada perubahan dari postur RAPBN 2025. Perubahan datang dari pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat sudah dilantik dan memiliki kabinet. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam jumpa pers RAPBN 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024) sore.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Kamran Dikarma, Bayu Adji

BALIHO bakal calon kepala daerah terpampang di sepanjang jalan KH Maulana Hasanudin, Cipondoh, Kota Tangerang. Ada yang memperkenalkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten, dan ada juga yang mencoba peruntungan untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang.

Sebut saja nama calon seperti Andra Soni dan Dimyati yang sudah mendapat perahu untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Andra Soni dan Dimyati telah mendapatkan dukungan sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, Nasdem, PSI, dan Demokrat.

Selain itu ada juga nama Airin Rachmi Diany, mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang digadang-gadang bakal maju dari Partai Golkar. Baliho mantan wali kota Tangerang Arif Wismansyah juga terlihat, namun hingga akhir Juli, ia belum mengamankan perahu untuk maju di Pilgub Banten. Partai Demokrat yang sejatinya menjadi tempat bernaung Arif, justru mendukung Andra.

Baliho-baliho calon kepala daerah itu tidak hanya tersebar di Tangerang, tapi di seluruh wilayah di tanah air yang menggelar Pilkada. Dari kota dan kabupaten di Pulau Jawa hingga belahan Papua.

Hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan lebih besar dibandingkan empat pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya. Karena untuk kali pertama seluruh daerah baik itu di tingkat provinisi, kabupaten dan kota akan melaksanakan pemilihan dalam waktu yang sama. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 sebanyak 545 dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pesta demokrasi ini menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih benar-benar dapat terjamin sebagaimana di dalam konstitusi. Semenjak reformasi hingga Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-79 pada tahun ini hak-hak kebebasan itu senantiasa dijaga.

Namun yang juga patut digarisbawahi bahwa Pilkada bukan sekadar sebuah pesta demokrasi, melainkan mencari pemimpin berkualitas. Pemimpin yang mampu membawa daerah tumbuh dan berkembang serta bisa menyejahterakan rakyat. Bukan sebaliknya, mengorupsi anggaran untuk kepentingan pribadi.

Hal ini juga yang menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, Pilkada membuat calon yang ada terkadang tak betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, dan kemampuan, untuk bisa mengubah warganya. Pasalnya, sepanjang calon itu disukai, meski tak memiliki kompetensi, yang bersangkutan bisa saja terpilih.

"Kita harus menerima itu. Belum lagi ada problem, mungkin rakyat yang pragmatis, yang instan. Ya kita udah tahulah, sehingga yang terpilih, ya yang karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi, tapi itu pun kenyataan," kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, Pilkada memang banyak melahirkan banyak pemimpin yang bagus. Namun, di sisi lain, Pilkada juga melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki visi dan konsep. "Hanya memiliki power, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki follower, but zero concept. Strong leader harus memiliki konsep. Nah, inilah menurut sebenarnya saya, menjadi tantangan, terutama saya selaku Mendagri, pembina wilayah," kata dia.

Pemerintah pusat mengakui bahwa pemimpin bervisi akan membawa daerah yang dipimpin untuk bergerak maju. Model pimpinan ini akan terus berinovasi menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Pemimpin seperti ini hadir untuk memberikan solusi atas setiap persoalan, bukan justru menjadi masalah itu sendiri.

Hanya saja memang di dalam UU Pilkada, tidak disebut kompetensi sebagai syarat khusus untuk maju. Di dalam beleid disebut calon kepala daerah, “Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”

Hal yang cukup miris, masih banyak kepala daerah justru terjerat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencaat sepanjang 2021-2023 ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Teranyar, anggota DPR Ujang Iskandar yang sebelumnya menjabat Bupati Kotawaringin Barat dua periode sejak 2005 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ujang Iskandar, sejak lama berstatus sebagai saksi dalam penyidikan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Agrotama Mandiri 2009.

Masalah ini yang tak jarang menjadi momok dalam pelaksanaan Pilkada. Politik berbiaya tinggi, namun menghasilkan pemimpin yang tak sesuai harapan. Tapi tidak semua pemimpin daerah bermasalah. Banyak juga kepala daerah yang berprestasi dan mampu memberikan dampak bagi wilayahnya seperti Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang berulangkali meraih penghargaan.

Politik uang

Salah satu sengkarut yang menjadi kekhawatiran dan belum bisa diobati adalah politik uang. Bahkan pada pemilihan anggota dewan kemarin informasi yang diterima oleh Republika dari seorang caleg di Jawa Timur, politik uang semakin menjadi-jadi. Karena jumlah yang diberikan untuk 'membayar' pemilih semakin mahal. Bahkan ada yang berhargai Rp 300 ribu per kepala.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengingatkan bahwa serangan fajar atau politik uang merupakan bentuk suap-menyuap. Politik uang itu yang menurut KPK menjadi pangkal dari kasus korupsi. Sehingga akan sangat sulit berharap mencari pemimpin berintegritas jika sedari proses awal sudah bermasalah.

Dilansir dari keterangan KPK, pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang yang dilakukan selama masa tenang. Kasus ini tersebar di 13 provinsi.

Peneliti hukum dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan, politik uang, netralitas aparat pemerintahan, dan pembancakan anggaran masih akan menjadi isu yang perlu disorot dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dia menilai, pengawasan terhadap praktik-praktik demikian perlu ditingkatkan agar Pilkada bisa terlaksana secara berimbang.

“Kalau kita bicara tentang risk field dalam penyelenggaraan Pilkada memang tidak jauh berbeda dengan pemilu kemarin. Tentu saja yang masih paling rawan itu terkait dengan politik uang, yang masih mungkin dan berpotensi terjadi di dalam Pilkada nanti,” kata Haykal kepada Republika, Kamis (25/7/2024).

Terkait hal ini dia menyoroti situasi ketika adanya seorang pejawat yang kembali mencalonkan diri atau calon yang didukung pejawat. “Ini tentu akan memiliki keuntungan tersendiri karena ada potensi terjadinya pembacakan APBD dan sebagainya,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab praktik semacam itu lebih subur dan lebih mudah terjadi dalam pemilu tingkat lokal dibandingkan level nasional. Salah satu faktor penyebab adalah karena pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tidak seketat di tingkat nasional.

Haykal menambahkan, ketika calon kepala daerah melakukan politik uang untuk menggaet pemilih dan berhasil menang dalam pemilu, pemerintahannya berpeluang besar koruptif.

“Karena biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tidak wajar dan tujuan yang tidak benar dalam proses Pilkada, itu akan coba untuk dikembalikan lagi pada saat dia sudah menjabat. Dan itu sudah pasti, bukan lagi hanya sebagai potensi,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Haykal menilai, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dilakukan. Masyarakat, kata dia, harus disadarkan agar tidak tergiur iming-iming uang yang hanya sesaat dan mengorbankan efek jangka panjang.

Selain politik uang, Haykal turut menyorot netralitas aparat pemerintahan. Menurut dia, ketentuan netralitas aparat dalam pemilu di tingkat daerah rawan dilanggar.

“Misalnya ada kepala daerah yang sedang menjabat atau incumbent, tentu dia bisa melakukan perintah-perintah, memberikan instruksi-instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan mobilisasi untuk memilih siapa dan sebagainya,” ucapnya.

Isu terakhir yang juga disorot Haykal adalah pembancakan APBD. “Ini sama seperti praktik-praktik pembagian bansos, perbaikan jalan, dan sebagainya, yang digunakan oleh calon incumbent atau calon yang didukung oleh pejawat untuk mendapatkan suara, untuk memperkenalkan dirinya,” ujar Haykal.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Muhammad Afif mengatakan, partainya menentang praktik politik uang dalam pemilu. Dia mengklaim bahwa PKS tidak melakukan praktik semacam itu. Namun dia mengakui bahwa hal tersebut masih terjadi di lapangan.

“Pada kenyataannya, Bawaslu, Panwaslu, itu sendiri sangat lemah dalam hal kontrol, pengawasan, dan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” kata Afif kepada Republika.

Dia mengungkapkan, jika pemilu ingin berkualitas, semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilih, harus taat pada aturan, termasuk tidak melakukan politik uang.

Afif mengatakan, PKS pernah melakukan survei kepada warga yang tinggal di wilayah Pantai Utara (Pantura).Dalam survei tersebut terungkap bahwa 80 persen warga enggan memilih kandidat atau calon yang tidak memberi mereka uang. “Ini ‘kan sebenarnya memprihatinkan,” ujar Afif.

Sama seperti Haykal, Afif berpendapat, pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di kelas bawah, harus diintensifkan. Dia mengatakan, selain menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pemimpin, warga juga harus diberi tahu tentang efek negatif politik uang. “Jadi warga harus disadarkan,” ucapnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Ramhat Bagja menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial di Pilkada. Di antaranya mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hinggga masa tenang jelang pemungutan suara.

Menurut Bagja, masalah politik uang ini adalah tugas bersama, tidak hanya pekerjaan pengawas pemilihan. "Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang. Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar Bagja dalam keterangannya.

Jika masalah politik uang ini bisa diatasi, dan kompetensi pemimpin benar-benar teruji, maka hanya butuh waktu bagi daerah untuk tumbuh maju dan berkembang.

REPUBLIKA.CO.ID, Upaya memangkas ketimpangan pendidikan di Indonesia tak henti terus dikejar. Menurut Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Irsyad Zamjani, kesenjangan pendidikan merupakan isu yang tak lekang waktu. Bahkan, di negara maju sekalipun, masih terdapat ketimpangan pendidikan.

"Indonesia punya pengalaman kesenjangan pendidikan. Sebuah kawasan dengan 17 ribu pulau, 1.340 etnis, 715 bahasa daerah, dan 552 wilayah administratif, pasti menjadi lahan yang sangat subur untuk tumbuhnya kesenjangan, termasuk kesenjangan pendidikan," kata dia dalam Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurut dia, diperlukan upaya dan komitmen, juga waktu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai, komitmen dan upaya sebenarnya sudah dimiliki bersama, khususnya selama lima tahun terakhir melalui gerakan Merdeka Belajar.

Irsyad mengatakan, gerakan merdeka belajar merupakan sebuah reformasi besar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata di kawasan terluar maupun terdalam Indonesia. Namun, masih diperlukan waktu untuk mewujudkan cita-cita dari gerakan itu. "Artinya, komitmen dan upaya besar ini harus terus menerus dijaga keberlanjutannya, lintas era, lintas administrasi," ujar dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menjelaskan, gerakan merdeka belajar itu berawal dari kualitas pendidikan di Indonesia yang stagnan. Pasalnya, kualitas pendidikan terhadap murid di sekolah tak mengalami perubahan selama puluhan tahun.

Ia mengakui, sistem pendidikan Indonesia telah membawa progres yang signifikan dalam akses sekolah, terutama dalam 20-30 tahun terakhir. Menurut dia, tingkat partisipasi anak dalam hal pendidikan dasar itu telah mencapai 90 persen atau bahkan mendekati 100 persen.

"Tapi masalah kualitas, ketika anak berada di sekolah, itu ada penelitian schooling, learning? Apakah kemudian mereka belajar? Ternyata kita jalan di tempat dalam hal kualitas proses dan hasil belajar. Jadi semua episode di merdeka belajar itu ujungnya untuk memecahkan masalah krisis pembelajaran," kata Iwan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Puluhan episode itu dibuat tak lain untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi. Menurut Iwan, salah satu terobosan dalam gerakan Merdeka Belajar adalah menyentuh kalangan 50 persen bawah dari populasi. Ia mencontohkan, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi itu adalah membedakan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara sekolah di daerah satu dan daerah lainnya.

"Itu dulu sama di Indonesia. SD, di Papua dan Jakarta itu sama. SMP semua sama. Lalu kami coba buat terobosan, dan bisa membuat satuan biaya BOS berdasarkan indeks kemahalan daerah. Jadi makin daerah berat, nilai BOS makin tinggi. Harapannya ini bisa lebih memgakselerasi operasional sekolah di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, gerakan merdeka belajar juga menghasilkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, perubahan proses PPDB yang kini didasarkan pada sistem zonasi membuat terjadinya pemerataan pendidikan. "Implementasi kurikulum merdeka meningkatkan kemampuan numerasi di SD dan sederajat untuk daerah tertinggal angkanya tinggi. Demikian juga kemampuan literasi," kata dia.

Kuliah tak Lagi Sekedar Jadi Mimpi untuk Syifa

Syifatul Haya (20 tahun) merupakan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sudah empat semester, Syifa menerima manfaat dari program itu untuk meraih cita-citanya.

Anak kedua dari tiga bersaudara itu memang sejak awal ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Namun, kondisi ekonomi keluarga tak memungkinkan untuk membiayai perempuan itu masuk kampus. Bahkan, usai lulus SMA tiga tahun silam, ia harus bekerja terlebih dahulu karena niatnya untuk lanjut kuliah sempat tak dapat restu orang tua.

"Sempat kerja dulu, ngajar dulu, karena terbatas izin dari orang tua (untuk kuliah). Karena ekspektasi kuliah itu biayanya besar, jadi takut tidak bisa sampai selesai," kata mahasiswa jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Garut itu kepada Republika, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, ayahnya yang bekerja sebagai buruh peternakan merasa tak yakin bisa menguliahkan anaknya. Sementara itu, ibunya juga hanya berusaha dengan membuka warung kecil di rumahnya.

Namun, Syifa tak kehilangan akal. Ia tetap menyimpan mimpinya itu sambil diam-diam mencari jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Hingga akhirnya, perempuan itu ingat bahwa selama sekolah dirinya telah masuk dalam program KIP. Ia pun mencari tahu lebih dalam terkait program itu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

Alhasil, Syifa mendaftar untuk bisa terdaftar dalam program KIP Kuliah. Tanpa disangka, ia pun lolos untuk bisa kuliah menggunakan beasiswa dari pemerintah itu. "Ya daftar aja dulu lah. Masalah keterima atau enggak, itu urusan nanti, yang penting udah berusaha. Akhirnya daftar, alhamdulillah keterima," kata dia.

Menurut dia, beasiswa KIP Kuliah sangat membantunya sebagai rakyat biasa. Pasalnya, uang yang didapat dari beasiswa KIP Kuliah per semesternya mencapai Rp 4,8 juta untuk biaya kuliah dan Rp 4,8 juta untuk biaya sehari-hari.

Ia mengaku tak lagi menyusahkan orang tua dengan adanya beasiswa itu. Apalagi, ia juga kuliah sambil bekerja sebagai pekerja lepas untuk menulis dan mendesain. "Jadi sangat terbantu. Ini juga bisa menjadi pembuktian bahwasannya keterbatasan ekonomi itu bukan juga ajang buat kita terbatas dalam bermimpi," kata Syifa.

Meski telah mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, Syifa juga tetap harus rajin belajar. Pasalnya, di kampusnya terdapat persyaratan bahwa IPK penerima beasiswa KIP Kuliah tak boleh di bawah 3,5. "Jadi ada tanggung jawab juga buat jaga IPK tetap tinggi," kata perempuan yang ingin menjadi jurnalis itu.

Syifa mengatakan, adanya beasiswa KIP Kuliah itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kecil. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program itu dengan baik. Sebab, kondisi ekonomi bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

"Kita semua itu sama punya kesempatan yang sama, punya kesuksesan juga yang sama, walaupun jalannya tadi berbeda. Ketika orang lain sudah difasilitasi atau sudah diberikan biaya oleh orang tua, kita harus menempuh jalan yang berbeda, tapi skenario yang Allah putuskan buat kita itu nggak semata-mata membuat kita merasa rendah, tapi ada hikmahnya, di mana ini jadi pembelajaran buat kita jauh lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi," kata perempuan itu.

Sementara itu, salah seorang penerima KIP Kuliah lainnya, Lusiana Banda (21) juga mengaku sangat terbantu dengan beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, uang beasiswa dari program itu sangat berfungsi untuk membantu keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sangat sangat terbantu. Jadi kami enggak lagi bayar uang kuliah, bahkan dapat uang saku juga sekitar Rp 8,4 juta per semester. Jadi nggak minta orang tua lagi," mahasiswa semester enam jurusan Ilmu Komunikasi itu kepada Republika, Selasa (16/7/2024).

Perempuan asal Kabupaten Konawe itu memang ingin kuliah sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun, ia tak pernah bermimpi untuk bisa kuliah di Jakarta. Beasiswa KIP Kuliah itu lah yang membawa Lusi bisa kuliah di Jakarta. "Soalnya kuliah ini kan biar bisa membanggakan orang tua dan membantu ekonomi keluarga," kata anak petani itu.

Sementara itu, orang tua Syifa, Acep Suherman (51), mengaku sangat terbantu dengan adanya beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, dengan beasiswa itu, anaknya bisa melanjutkan pendidikan sesuai kemauannya. "Alhamdulillah kami sangat bangga dengan perjuangan anak saya untuk mampu berkuliah," ujar dia.

Ia berharap, pendidikan yang ditempuh anaknya itu bisa membuat Syifa menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat lebih mudah dalam mendapatkan rezeki. Apalagi, di keluarganya barus Syifa seorang yang bisa menempuh pendidikan hingga kuliah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di tengah tantangan ekonomi pada Kuartal 1 tahun 2024 ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb mencatatkan kinerja positif. Bank yang berdomisili di Jawa Barat tersebut mencetak pertumbuhan aset sebesar 15,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp 202,5 triliun.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bergabungnya Bank Bengkulu menandai langkah penting bagi perseroan sehingga bank bjb menjadi BPD pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan proses Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dengan strategi KUB tersebut, maka aset bank bjb melesat hingga mencapai angka psikologis Rp 200 triliun.

Bahkan, sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, laba sebelum pajak bank bjb tercatat Rp 435 miliar atau tumbuh 1,6 persen YoY dan laba sebelum pencadangan tumbuh 11 persen YoY.

Apa yang dilakukan bjb sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsolidai bank-bank daerah melalui merger. Merger bank daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Dengan bersatunya beberapa bank daerah, terbentuklah entitas perbankan yang lebih besar dan kuat. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam hal pengelolaan aset, efisiensi operasional, serta perluasan jaringan layanan.

Merger tingkatkan ketahanan industri

Sejalan dengan upaya penyatuan bank-bank daerah, Otroritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) yang mulai berlaku sejak 30 April 2024. Dengan adanya beleid tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, POJK tersebut mengatur beberapa aspek kelembagaan BPR/S, antara lain pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencabutan izin usaha.

“Pada POJK ini kami mengatur secara spesifik mengenai single presence policy melalui konsolidasi BPR/S. BPR/S dalam kepemilikan dan pengendalian PSP (Penyedia Layanan Pembayaran) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan atau peleburan,” kata Dian, kepada Republika beberapa waktu lalu..

Dian mengungkapkan pentingnya melakukan langkah merger tersebut. Menurut penuturannya, BPR/S memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan, namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Guna menjawab tantanga tersebut, kita perlu meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi BPR/S, akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang disediakan BPR/S tidak akan berkurang, namun dengan adanya konsolidasi dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S,” jelasnya.

Adapun mengenai keberjalanan konsolidasi BPR/S ke depan, Dian menargetkan bakal selesai dalam dua atau tiga tahun. Sehingga dia berharap manfaat dari merger tersebut bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kita menargetkan proses konsolidasi BPR/S akan selesai pada April 2026 dan April 2027. Sehingga setelah periode konsolidasi ini, BPR/S diharapkan dapat semakin kuat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di daerahnya,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan warga pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tak lagi seindah dahulu. Warga Pulau Pari kini semakin kesulitan mencari ikan akibat perubahan iklim. Tempat tinggal mereka juga terancam akibat abrasi.

Asmania, salah satu warga Pulau Pari, mengisahkan bahwa warga di Pulau Pari kian terdampak perubahan iklim. Asmania mengatakan kini banyak jenis ikan yang hilang dari perairan.

"Dulu kami membudidayakan rumput laut, tapi sekarang karena perubahan iklim, jangankan memanen rumput laut, (sekarang) selama satu pekan kami menanam, seminggu saja sudah putih rumput laut kami, itu karena panasnya air laut," kata Asmania.

Asmania mengatakan, dahulu para nelayan Pulau Pari dapat memprediksi musim. Mereka membaginya menjadi tiga: Baratan, Timur dan Peneduh. Tapi kini musim semakin sulit diprediksi.

"Suami dulu bisa menghasilkan 50 kilogram, 70 kilogram, dalam satu hari saja cepat, tapi sekarang mendapatkan 20- 30 kilogram ikan saja susah," katanya.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Sejak lama, Pulau Pari terdampak oleh krisis iklim. Pulau Pari semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta tingginya gelombang. Semuanya telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Walhi bersama lembaga yang berada di Zurich, Swiss, HEKS mengkalkulasi hilangnya luasan Pulau Pari sebesar 11 persen atau seluas 4,6 hektare. Sebelumnya, Pulau Pari tercatat seluas 42 hektare. Namun kini hanya tinggal persen 41,4 hektare.

Dampak lainnya dari krisis iklim di Pulau Pari adalah hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis, dimana laut saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

Krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, di antaranya ikan kerapu dan ikan cakalang, sulit ditemukan karena temperatur laut yang semakin menghangat. Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisatanya.

“Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi kami yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang selama ini menjadi income utama Pulau Pari,” kata Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin.

Melihat dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Pari, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan WALHI menjalankan kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini diawali dengan penanaman 1.000 mangrove di Pantai Rengge di Pulau Pari, Jakarta.

Kerja sama ini dibangun dalam rangka menginisiasi gerakan kolaborasi untuk menguatkan serta mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup guna mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya. Adapun isu kunci yang menjadi arus utama dalam kerja sama ini adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil; mitigasi dan adaptasi krisis iklim; dan konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, letak Pulau Pari sangat dekat dengan pusat pemerintahan. “Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Panji mengatakan abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah sangat tinggi. Panji mengatakan kerja sama dengan Walhi untuk pengendalian abrasi pesisir Utara Laut Jawa ini dilakukan selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi, kalau bisa kerja samanya terus, tapi kita jangan terbatas pada waktu tapi pada bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan yang ingin kami capai,” kata Panji.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan kerja sama ini merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Zenzi mengatakan filosofi Dompet Dhuafa yang ia tangkap adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan lingkungan.

“Kami memaknai pertemuan dua organisasi ini sebagai perkawinan antara dua anggota gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan. Maka kita akan melahirkan satu hal bahwasannya orang lahir dimanapun, berdiri di pulau manapun dia mempunyai hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini,” tambahnya.

Panji mengatakan penanaman 1.000 mangrove ini merupakan langkah awal. Ia berharap semakin banyak pohon mangrove yang dapat ditanam di pinggir pantai-pantai Pulau Pari. Ia mengusulkan untuk menawarkan wisatawan membeli pohon mangrove untuk mereka tanam di Pulau Pari.

"Saya ingin mengajak masyarakat kalau mengadakan program selalu mengatakan keterbatasan dana, padahal potensi masyarakat ada, kalau masyarakat bersatu, padu saya rasa itu bisa diimplementasikan, ini wacana bagaimana kami menggulirkan bagaimana caranya menghidupkan potensi yang ada masyarakat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Proyek-proyek infrastruktur yang telah rampung kini mulai memberikan buah berupa peningkatan daya saing Indonesia.

Kendati memiliki dampak positif, pembangunan infrastruktur bukan tanpa risiko. Kalkulasi yang tepat diperlukan agar pembangunannya tidak menimbulkan beban utang berlebihan. Pelaksanaan pekerjaan pun harus dikawal agar tidak menimbulkan kasus korupsi yang merugikan negara.

Jokowi kerap menekankan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Dia meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Tidak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada airport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada seaport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada jalan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di seluruh wilayah Tanah Air.

Hal itu memberi dampak positif. Pertama, untuk perekonomian nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi bagi investor domestik dan asing.

Data Kementerian PUPR menunjukkan Indonesia kini berada di peringkat ke-27 dunia dalam hal daya saing. Keadaan ini lebih baik dari posisi di 2023 yakni di urutan ke-34. Ada kenaikan tujuh anak tangga.

Indonesia memperoleh skor 71,52 dalam riset IMD World Competitivenes Ranking (WCR 2024). Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga, berada di belakang Thailand (25), dan Singapura di peringkat pertama. Infrastruktur yang andal melalui penguatan jasa konstruksi diyakini merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

Basuki mengatakan infrastruktur merupakan instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah dalam 10 tahun terakhir.

"Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah itu, menghasilkan pembangunan yang masif, mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Basuki.

Proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi memang mulai dirasakan manfaatnya. Ada pembuatan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dana besar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, anggaran infrastruktur nasional pada 2024 mencapai Rp 423,4 triliun atau sebesar 12,73 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkapkan, besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tantangan. Proyek-proyek raksasa itu berpotensi menyisakan dampak utang, juga bahaya laten korupsi. Beberapa pihak terkait bahkan telah berurusan dengan penegak hukum saat mengerjakan proyek infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, ada banyak pelajaran dari situasi ini. Sehingga, ujarnya, ke depannya terbuka ruang perbaikan.

"Harus ada desain atau rancangan infrastruktur yang dibangun itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa?" kata Faisal.

Ia menerangkan, di setiap daerah, kondisinya berbeda. Ini mengacu pada kebutuhan masing-masing tempat. Semua harus disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayahnya.

Jadi, lanjut Faisal, bukan hanya tentang membangun fisik infrastruktur saja. Lebih dari itu, harus dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan menyeluruh.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur tersebut idealnya tidak terlalu membebani anggaran negara dan anggaran BUMN yang terlibat. Itu mengurangi risiko utang negara.

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan turut menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN. Seperti diketahui, sejumlah pihak di BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya justru terjerat kasus hukum dalam pembangunan infrastruktur.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.

Di samping itu, Erick juga menyiapkan skema konsolidasi guna memperbaiki tata kelola BUMN karya. Dengan konsolidasi, Erick meyakini kinerja BUMN karya akan jauh lebih efisien dan profesional.

"Di (BUMN) karya hari ini, kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan karya, yaitu dengan penggabungan yang namanya Adhi Karya, Nindya Karya, Brantas, dan Nindya Karya," ujar Erick.

Selain itu, Erick pun mengkonsolidasikan Hutama Karya dengan Waskita serta PT PP dengan Wijaya Karya. Erick menekankan salah satu tujuan utama konsolidasi ini ialah berfokus pada penyehatan perusahaan.

Erick juga sudah mulai mengklasifikasi BUMN karya ini ke berbagai kelompok kategori bisnis. Hal ini bertujuan agar BUMN karya bisa lebih fokus pada tugasnya masing-masing. "Misalnya di Hutama Karya dan Waskita mereka akan fokus di jalan tol, nontol, institutional building, dan juga residential commercial," ucap Erick.

Sementara untuk Wika dan PP, lanjut Erick tidak menggarap segmen jalan tol. Erick meminta Wika dan PP fokus pada pembangunan atau pengembangan pelabuhan dan bandara, meski masih akan tetap masuk di segmen residential karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

"Lalu juga penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya, konsolidasi sekaligus penyehatan," kata Erick.

Mengatasi Darurat Transportasi Umum

Angkutan umum semakin menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi yang hidup di perkotaan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam tulisannya meminta tindakan khusus dari pemerintah agar benar-benar-benar fokus mengurusi hal ini.

Dengan adanya transportasi yang memadai, diharapkan tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Djoko mencontohkan kasus mangkraknya perumahan bersubsidi. Pemicunya karena pembeli menyadari hunian miliknya jauh dari jalur transportasi umum. Ada biaya tambahan. Akibatnya, pemilik rumah tersebut memilih ngekos atau sewa di tempat yang dekat dengan lokasi kerja.

Itu gambaran nyata tentang pentingnya jalur transportasi umum. Idealnya dekat dengan tempat tinggal penduduk. Layanan angkutan umum yang buruk, lanjut Djoko tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas tapi juga pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, dan ekonomi biaya tinggi.

"Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," katanya dalam pesan kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Djoko menilai Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. Meski, ujarnya, di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera telah terhubung jaringan jalan tol dan telah membangkitkan bisnis angkutan umum antarprovinsi semakin membaik. Adanya bus Antar Kota Antar provinsi (AKAP) jenis sleeper bus, double decker, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota atau Angkutan Jemput Antar Perkotaan (AJAP) menandakan keberhasilan angkutan umum jarak jauh.

Namun, Djoko mencatat, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan justru makin terpuruk. "Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum," ujar Djoko.

Dari 38 ibukota provinsi, baru 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi. Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri (karena APBD mencukupi), selainnya ada pemda yang masih tergantung bantuan APBN (mendapat stimulus), seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot), Pemkab Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan), Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya), dan Pemprov Bali (Trans Metro Dewata).

Djoko mengatakan, pembenahan angkutan umum tidak bisa berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikutsertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Djoko memahami, tak mudah membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005. Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017, butuh waktu delapan tahun sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran. Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama. Sementara Program Pembelian Layanan (buy the service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.

"Semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Itupun Program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia," kata Djoko.

Penyediaan transportasi umum perkotaan yang memadai menjadi semakin diperlukan karena data penggunanya juga terus meningkat. Di ranah layanan kereta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang KRL, Kereta Api Lokal, dan LRT Jabodebek menunjukkan tren yang meningkat. Pada Januari hingga Juli 2024, volume penumpang KRL tercatat sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89 persen dari periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan tren yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang KA Lokal. Anne menyampaikan jumlah penumpang yang berhasil diangkut pada semester I 2024 sebanyak 20.694.169 penumpang atau naik 9,84 persen dari periode yang sama pada 2023 sebanyak 18.840.027 penumpang.

"Antusias masyarakat dalam menggunakan layanan KA perkotaan terbaru yaitu LRT Jabodebek untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya juga sangat tinggi," ujar Anne.

Anne mengatakan, LRT Jabodebek telah melayani sekitar 15,2 juta penumpang sejak Agustus 2023 hingga Juli 2024. Tingginya volume tersebut juga menunjukan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan pesat dalam lima tahun terakhir. Torehan apik ini tentu bukan hasil kerja semalam dan sendirian.

Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berhasil mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Mantan Presiden Inter Milan itu menetapkan lima cetak biru meliputi nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, peningkatan investasi, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan talenta sebagai prioritas utama BUMN.

"Dengan cetak biru ini, pola bisnis BUMN menjadi lebih jelas dan bisa berkontribusi lebih maksimal bagi negara," ujar Erick.

Cetak biru ini yang berpadu dengan core values Akhlak kian memperkuat upaya BUMN dalam bertransformasi secara komprehensif. Keduanya pun menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi BUMN.

Erick mendobrak paradigma BUMN yang 'gemuk' menjadi lebih ramping dan lincah dalam menghadapi dinamika ekonomi terkini. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 BUMN kini tinggal 41 BUMN melalui sejumlah konsolidasi seperti klasterisasi, holdingisasi, merger, hingga likuidasi perusahaan.

"Daripada punya 108 BUMN, yang sehat hanya 20. Hari ini 41 BUMN, yang sehat pun 20 BUMN. Kita mau 30 BUMN yang semuanya sehat dan sebagai tempat bersaing," sambung Erick.

Langkah efisiensi begitu terasa dengan penggabungan BUMN dengan core business sejenis, penyatuan sejumlah BUMN dengan sektor yang sama dalam satu wadah holding, hingga menutup BUMN yang tidak bisa mampu lagi bersaing.

Erick ingin antar-BUMN saling berkolaborasi, bukan lagi mematikan satu sama lain. Dengan holdingisasi, Erick mendorong BUMN justru menjadi pemimpin dalam penguatan ekosistem ekonomi Indonesia bersama swasta dan UMKM.

"Kita tidak mau bisnis BUMN itu palugada, apa lu mau gua ada. BUMN harus menjadi fokus pada bisnis intinya masing-masing," ucap Erick.

Selama lima tahun terakhir, Erick berhasil membentuk holding farmasi, ultramikro, jasa survei (ID Survey), pangan (ID Food), pertahanan (Defend ID), pertambangan (MIND ID), asuransi (IFG), pelabuhan, pariwisata (InJourney), hingga Danareksa.

Erick pun menaruh perhatian penuh terhadap perbaikan struktur organisasi di Kementerian BUMN maupun di BUMN. Erick mengubah DNA Kementerian BUMN menjadi kementerian korporasi dengan tiga langkah.

Pertama, restrukturisasi organisasi dan penataan kebijakan. Erick mengeksekusi reformasi birokrasi terbesar pada level kementerian, mendirikan strategic delivery unit untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN, dan menyusun omnibus law dengan menyederhanakan 45 peraturan menteri (Permen) menjadi tiga Permen BUMN.

Langkah kedua, percepatan pengembangan talenta dengan menargetkan 10 persen talenta muda dan 25 persen talenta perempuan sebagai direksi BUMN. Poin ketiga meningkatkan transparansi data melalui pengembangan dan transformasi, menerbitkan laporan keuangan agregasian BUMN bagi publik untuk pertama kali, dan mereformasi standar manajemen risiko seluruh BUMN.

Terobosan ini ternyata...

Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat BUMN berhasil mengungguli dua super holding BUMN negara tetangga yakni Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto mengatakan hal ini terlihat dari raihan laba bersih dan pendapatan pada periode 2019-2020, 2021-2022, dan 2023.

"(Laporan) BUMN Indonesia untuk 2023 masih proyeksi karena belum bisa mendapat angka definitif. Namun, kemampuan BUMN untuk laba bersih dan pendapatan terus pulih dan meningkat sejak 2021," ujar Toto dalam seminar bertajuk "Analisis Kinerja dan Prospek BUMN Masa Depan" di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Pada periode 2019-2020, lanjut Toto, laba bersih BUMN sempat mengalami penurunan drastis dari Rp 8,83 miliar dolar AS menjadi 0,91 miliar dolar AS akibat pandemi. Sedangkan pendapatan BUMN meningkat dari 113,09 miliar dolar AS menjadi 132,38 miliar dolar AS.

Toto menyampaikan BUMN berhasil bangkit pada periode 2021-2022 dengan laba bersih yang melonjak dari 14,60 miliar dolar AS menjadi 20,81 miliar dolar AS. Pun dengan peningkatan pendapatan dari 160,10 miliar dolar AS menjadi 196,39 miliar dolar AS.

"Pada 2023, laba bersih BUMN mencapai 19,14 miliar dolar AS dengan pendapatan sebesar 121,31 miliar dolar AS," ucap Toto.

Toto mengatakan terdapat peningkatan bertahap dalam ekuitas BUMN dari 188 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 210 miliar dolar AS pada 2023. Toto mengatakan besaran utang dijaga dalam restrukturisasi utang tidak sehat dan peningkatan utang produktif oleh pemerintah.

"Hal ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian," ucap Toto.

Toto optimistis kinerja positif BUMN akan terus terjadi melalui fokus pembangunan 2020-2024 yang menetapkan sejumlah poin penting. Toto menyebut BUMN dalam beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pembangunan SDM, infrastruktur, transformasi ekonomi, serta penyederhaaan regulasi dan birokrasi.

"Fokus pembangunan tersebut sudah berhasil dicapai Kementerian BUMN," kata Toto.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut keberhasilan BUMN tak selalu diukur dengan profitabilitas. Sebagai agen pembangunan, ucap Huda, BUMN pun menjadi representasi kehadiran negara di tengah masyarakat.

Huda menyoroti komitmen Erick terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai Erick memberikan dukungan besar bagi keberlangsungan dan kemajuan UMKM.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ujar Huda.

Huda mengatakan BUMN telah memberikan begitu banyak bantuan pembiayaan kepada UMKM. Persoalan pembiayaan acapkali menjadi batu sandungan bagi UMKM untuk meningkatkan skala usaha. Tak sekadar pembiayaan, lanjut Huda, Erick juga menginstruksikan BUMN untuk membentuk ekosistem yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM.

"Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," lanjut Huda.

Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai BUMN era Erick Thohir cukup efektif dengan peningkatan pendapatan.

"Perbaikan kinerja BUMN berasal dari berbagai terobosan yang dilakukan Pak Erick, salah satunya itu melalui akselerasi transformasi dan digitalisasi," kata Huda menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, Stunting merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Percepatan penurunan stunting pada balita termasuk program prioritas pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah RI berupaya memberantas stunting sejak hulunya atau sebelum bayi dilahirkan.

Berdasarkan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun dari 24 persen hingga 14 persen. Guna mencapai target itu dinilai perlu penanganan khusus mulai dari pemerintah hingga tingkat keluarga. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, dimulai pada periode prakehamilan wanita.

Upaya tersebut adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui keutuhan suatu bangsa negara sangat ditentukan oleh dua pihak, yaitu ibu dan anak. Muhadjir mengibaratkan bila perempuan di suatu negara baik dan kuat, maka kokohlah negara itu. Dan apabila perempuan itu ringkih dan lemah, maka akan roboh suatu negara itu.

"Marilah kita betul-betul berupaya menjaga, menghormati, dan melindungi ibu-ibu kita di dunia ini. Kemudian juga harus menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita yang akan menentukan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan," kata Muhadjir belum lama ini.

Muhadjir menjelaskan, dalam upaya melindungi ibu dan anak, pemerintah telah melakukan berbagai macam intervensi sejak dini. Perempuan sejak remaja telah dipantau dan diberikan intervensi tablet tambah darah supaya tidak mengalami anemia kronis. Dia menyampaikan, apabila sampai mengalami anemia, maka saat menjadi ibu akan mengancam kondisi calon janin.

"Kalau sampai mengalami anemia maka bisa mengancam kondisi janin. Kalau janin tidak bagus maka taruhannya adalah masa depan Bangsa Indonesia. Melahirkan generasi yang tidak kuat, tidak cerdas, karena janin yang tidak sehat," ujar Muhadjir.

Kemudian, ketika ibu hamil sudah disiapkan program makanan tambahan dari Dana Desa dan Kemensos, serta diperiksa kesehatan janin di puskesmas menggunakan USG. Setelah melahirkan, anak balita dipantau dan dicek kesehatan secara menyeluruh untuk mendapatkan intervensi apabila mengalami stunting dan kurang gizi.

Muhadjir menyampaikan upaya pemerintah dalam mencegah stunting pada anak-anak dilakukan dengan gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia sepanjang Juni 2024 dengan alat pengukuran antropometri terstandar dan tenaga kesehatan yang terlatih. "Berdasarkan data, pengukuran yang dilakukan secara serempak sudah mencapai 96 persen balita di Indonesia atau sekitar 16 juta balita," ujar Muhadjir.

Muhadjir menjamin Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam memenuhi kesehatan gizi ibu dan anak. Pemerintah sudah memiliki program makanan tambahan untuk ibu dan balita. Kemudian, untuk periode pemerintahan selanjutnya akan dilakukan program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

"Masa depan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk terus mendorong pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita dan ibu-ibu kita," ucap Muhadjir.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga zero stunting," ujar dokter Hasto.

Mengutip arahan Presiden mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, dokter Hasto mengatakan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.

"Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," ucap dokter Hasto.

Lebih lanjut, dokter Hasto menyebut risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama. "Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," ucap dokter Hasto.

Dokter Hasto mengatakan, penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya. Sehingga profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa. "Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," ucap Hasto.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang melalui intervensi pencegahan stunting. Sebab stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenkes M Syahrir mengatakan, untuk mencapai target itu, pemerintah telah melakukan dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Syahrir menjelaskan, intervensi gizi spesifik berfokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar keluarga dan masyarakat karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan peningkatan akses pangan.

"Pada umumnya, intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini Kemenkes. Intervensi spesifik dilakukan dengan menyasar remaja putri, ibu hamil, bayi, dan balita," ujar Syahrir.

Program intervensinya yakni mencegah remaja putri anemia melalui pemberian tablet tambah darah sepekan sekali, melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil minimal enam kali, dan memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil.

Selain itu, Kemenkes mendorong pemberian ASI eksklusif enam bulan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan di posyandu, melakukan pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani pada balita 6-23 bulan, serta menerapkan tata laksana balita bermasalah gizi dan imunisasi dasar lengkap. "Ini untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," ucap Syahrir.

Ragam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Yogyakarta turun di 2024 ini di angka 10,07 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta. Angka ini sudah di bawah target nasional yakni 14 persen. Bahkan, angka ini juga sudah di bawah target Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menetapkan sebesar 12 persen. Dinkes Kota Yogyakarta pun menuturkan penurunan stunting ini dikarenakan adanya intervensi serentak pencegahan stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta, Aan Iswanti mengatakan, intervensi yang dilakukan yakni dengan mendorong ibu yang memiliki balita untuk datang ke posyandu. Bahkan, pada Juni 2024, tingkat kehadiran balita di posyandu mencapai 100 persen dari intervensi yang dilakukan.

“Alhamdulillah kemarin itu ada intervensi serentak pencegahan stunting. Mudah-mudahan Juli ini orang tua balita itu semangatnya pas intervensi serentak di Juni diteruskan di Juli. Karena selama ini tingkat kehadiran (di posyandu) masih di angka 80-90 persen,” kata Aan kepada Republika belum lama ini.

Intervensi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat Kota Yogyakarta, kemantren, hingga kelurahan. Seluruh kader kesehatan, termasuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang ada di tiap wilayah dilibatkan untuk melakukan intervensi ini.

“Sehingga yang belum datang pun kita jemput bola, kita sweeping. Kalau kita bicara stunting, ini kerja sama dan memerlukan peran lintas sektoral. Apalagi di wilayah itu mulai dari puskesmas, kader kesehatan, pendamping keluarga yang ada di wilayah, TP PKK, kelurahan, kemantren semuanya terlibat,” ucapnya.

Aan menuturkan, intervensi ini akan terus dilakukan ke depannya. Hal ini mengingat angka stunting yang meski sudah di bawah target, dapat meningkat jika upaya yang dilakukan tidak diteruskan. “Kalau kita lengah, yang belum stunting bisa jadi bergeser jadi stunting, ini upaya kita terus-menerus,” jelas Aan.

Pihaknya juga baru saja meluncurkan aplikasi Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB). Melalui aplikasi ini, dapat diakses sejauh mana persoalan gizi balita di suatu wilayah, sehingga bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan maupun solusi dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah.

Sebab, PPGB ini menampilkan data anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita yang bermasalah gizi. PPGB ini juga dapat digunakan untuk melihat masalah gizi per tahunnya dengan statistik masalah gizi per kemantren dan kelurahan.

Selain itu, aplikasi PPGB juga dapat melihat statistik sasaran yang diukur, ditimbang dan diukur, serta ditimbang. Tidak hanya TPPS, namun masyarakat juga bisa melihat data-data yang disajikan di aplikasi tersebut. “Harapannya, dengan tahu hasilnya bisa membuat kebijakan dan solusi di wilayah masing-masing. Kalau misalnya capaian stunting (di aplikasi itu) masih tinggi, pasti akan berupaya untuk menurunkannya,” kata Aan.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan, dengan adanya pemantauan terpadu melalui aplikasi PPGB ini, diharapkan permasalahan gizi pada balita dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani dengan cepat dan tepat. “Diharapkan aplikasi PPGB ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemantauan dan penanganan masalah gizi balita khususnya di Kota Yogyakarta,” kata Emma.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mendukung aplikasi PPGB yang merupakan bagian dari program Pemantauan Terpadu Permasalahan Gizi Balita (PANDU SAGITA), khususnya sebagai upaya penurunan stunting di Kota Yogyakarta. Sugeng juga berharap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kaitannya dengan penurunan stunting dapat mengondisikan kesehatan, mulai dari ibu mengandung hingga umur balita lima tahun.

“Pelayanan kesehatan balita baik dari kandungan hingga lahir harus dilakukan secara masif. Pemerintah bersama masyarakat bisa memaksimalkan aplikasi PPGB ini,” kata Sugeng.

Dengan aplikasi PPGB, dapat memberikan pelayanan di masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Pasalnya, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya memakan waktu dan tenaga, serta ketepatan dan akurasinya juga dipertanyakan.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin optimis Kota Yogyakarta bisa mencapai target prevalensi stunting di angka kurang dari 10 persen di tahun 2024-2025.

Untuk itu, Sarmin berharap dari 73 indikator yang menjadi evaluasi bersama TPPS Kota Yogyakarta, dapat menjadi upaya dalam penurunan stunting di Kota Yogyakarta. “Kita berharap, nantinya capaian intervensi di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 mencapai prevalensi bisa di bawah 10 persen,” kata Sarmin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Bali yang tengah mengkaji pembangunan light rapid transport (LRT) maupun mass rapid transport (MRT) untuk berhati-hati. Kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati di mana proyek tersebut dibangun, kata Kepala Negara, harus betul-betul memperhitungkan aspek anggaran dari APBD-nya. Hal ini disampaikan Presiden dalam pengarahan kepala daerah di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

Jokowi awalnya membahas soal fitur transportasi di IKN. Transportasi massal di IKN direncanakan berkonsep transportasi hijau yang ramah lingkungan, dengan mengedepankan bus elektrik atau gas. Penggunaan transportasi ramah lingkungan ini berdampak ke sektor lain, yakni sektor kesehatan. Karena dipercaya mampu menekan anggaran pengeluaran penyakit pernapasan dari warga kota.

Jokowi lalu menyontohkan Jakarta yang memiliki moda transportasi massa terlengkap saat ini, yakni busway, LRT, MRT, dan commuter line kereta api. Ia mengingatkan untuk membangun semua itu harus amat berhati-hati. Lalu Presiden menyebut Provinsi Bali sebagai saat ini tengah mengkaji membangun LRT. Ia menyontohkan saat menyetujui pembangunan MRT saja anggaran operasional per kilometer itu mencapai Rp 1 triliun.

"Yang sanggup membangun MRT tunjuk jari. Bali! Hati-hati hitungannya. Hati-hati," kata eks wali kota Solo ini.

"Mungkin bisa membangunnya tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD siap, karena kalau apapun yang namanya MRT LRT kereta cepat semuanya itu rugi. Artinya harus ada public service obligation (PSO). APBD harus siap untuk mendnai biaya operasional," kata Presiden, menekankan.

Jokowi kembali menyontohkan DKI Jakarta dengan menyenggol Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jakarta harus menyiapkan sedikitnya Rp 800 miliar untuk MRT. Dan kalau seluruh rute MRT Jakarta tuntas, angka ini akan naik menjadi Rp 4 triliun.

Namun pilihan membangun transportasi massal di Jakarta itu, Jokowi menganggap pantas dan wajib dilakukan. Karena menurut studi ada kerugian besar dari kemacetan Jakarta, pemborosan waktu dan BBM yang mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Pilih mana? Pilih dibelikan MRT LRT atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun bisa lebih dari Rp 100 triliun," kata Presiden. Karena itu ia meminta semua kota besar utama sudah harus mulai berhitung soal kondisi seperti di atas.

Secara terpisah, pada Senin, Sekda Kota Badung, Bali, Adi Arnawa memimpin rapat pemaparan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Badung. Acara berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, dihadiri oleh Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kepala BPKAD IA. Istri Yanti Agustini, Kadis PUPR IB. Surya Suamba, PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara bersama Tim.

Sekda Adi Arnawa pada saat rapat sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan dari PT Sarana Bali Dwipa Jaya terkait dengan Pembangunan MRT di Bali, khususnya Badung yang nantinya akan melintas di tiga Kabupaten/Kota yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar.

"MRT ini diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif terhadap penanganan transportasi di Badung mengingat Badung merupakan tujuan atau destinasi wisata dunia, tentu kenyaman dan keamanan menjadi prioritas utama," ujarnya.

Direktur Utama PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah berkesempatan menerima dan mendengarkan paparan terkait dengan pembangunan MRT di Badung. Rencana Ground Breaking akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di Central Parkir Kuta.

"Kami berharap dengan adanya pembangunan MRT di Badung akan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan Badung sebagai daerah wisata sekaligus sebagai upaya untuk menangani kemacetan yang sering terjadi selama ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan siap memimpin upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Istana Negara dan lapangannya disebut telah siap jadi lokasi pelaksanaan upacara.

“Presiden akan bertindak selaku inspektur upacara pada detik-detik proklamasi dan penurunan bendera sore hari 17 Agustus,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam acara “Dialog Bersama Menko Polhukam, Menkominfo, Pemimpin Redaksi Media Nasional” di IKN, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, Istana Negara yang baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa akses ke IKN saat ini sudah siap. “Akses Balikpapan via Samarinda ke IKN butuh 2,5 jam. Nantinya Balikpapan-Pulobalang-IKN bisa ditempuh 1,5 jam.

Ia juga mengeklaim bahwa bangunan kantor aparatur sipil negara (ASN) dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan jadi simbol penting kepindahan ibu kota.

“Upacara HUT RI di IKN tonggak sejarah dan lompatan besar untuk ibukota negara baru. Upacara dan (hadirnya) Presiden jadi simbol keseriusan pemerintah membangun dan didukung masyarakat,” kata dia.

Ketua Satgas Pembangunan IKN dari Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menyampaikan, secara total luas OKN adalah 252 ribu meter persegi yang mana 62 ribu meter perseginya adalah daratan. “Ini tiga kali luas Singapura,” kata dia.

Menurutnya, sejumlah persoalan di IKN sudah mulai dipecahkan secara bertahap. Masalah sumber air, misalnya, dipecahkan dengan membanhun bendungan, instalasi air, dan reservoir air.

Saat ini, menurutnya telah disiapkan bangunan rumah untuk 36 menteri. Selain itu, ada 16 bangunan kementerian dan empat kementerian koordinasi. Sementara da 47 tower hunian untuk ASN. “Untuk 17 Agustusan sekitar 12 tower bisa digunakan,” ujarnya. Satu tower akan terdiri dari 12 lantai yang mana satu lantainya terdiri dari lima unit apartemen.

Menurutnya, ibu kota negara sudah selayaknya pindah karena padatnya penduduk dan ekonomi di Jakarta. “Keadaan air, lahan , urbanisasi, degradasi lingkungan,ini alasan utama pindah,” kata dia.