Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar Aksi Jalan Kaki Rakyat Jogja Mengadu. Aksi ini digelar lantaran peredaran minuman keras di DIY yang dinilai makin mengganas.

"Benar (aksi tersebut). Silakan hadir," kata perwakilan Forum Ukhuwah Islamiyah (AM FUI) DIY, Totok Abu Syaddad, dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Rencananya aksi akan digelar pada Jumat (25/10) mulai pukul 11.30-15.30 WIB. Massa aksi akan berkumpul di Masjid Gedhe Kauman lalu menuju ke Kantor Gubernur DIY dan Kantor DPRD DIY.

Totok memperkirakan aksi ini akan diikuti ribuan orang.

"Insyaallah ribuan," jelasnya.

Ketua Dewan Presidium Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) DIY Syukri Fadholi mengatakan peredaran miras di Yogyakarta tinggi. Bahkan pembeli saat ini tak perlu datang tapi ada sistem COD.

"Termasuk anak-anak muda yang kepengin minuman keras tidak harus ke gerai tapi cukup COD, miras datang sendiri. Sesuai harapan umat Islam di DIY kami menyatakan perang untuk melawan peredaran miras," kata Syukri saat hadir di acara pemusnahan miras di Polresta Yogyakarta, kemarin.

Selain razia dari aparat kepolisian, Syukri berharap ada kebijakan dari pemerintah dan DPRD yang bisa melawan peredaran miras ini.

"Saya berharap Polresta Yogyakarta harus tetap aktif operasi tapi yang paling penting kebijakan pimpinan daerah yang mestinya kerja semacam itu harus didukung DPR di tingkat masing-masing sehingga mampu melawan penyakit masyarakat ini," tegasnya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar pentas musik untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Pentas musik ini diberi nama 'Senja Gurau'. Sebelumnya UGM juga telah membuat langkah mitigasi dan skrining kesehatan mental dosen hingga mahasiswa.

"Program dirancang untuk menjawab permasalahan kesehatan mental di kalangan mahasiswa, dosen, juga tenaga kependidikan," kata Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro, Rabu (23/10).

Program ini menyediakan ruang untuk berekspresi, kolaborasi, dan interaktif melalui musik dan obrolan.

Penggagas Senja Gurau, Anang Batas, menjelaskan program ini merupakan fasilitas bagi sivitas akademika yang punya bakat seni untuk berekspresi di panggung. Acara rutin digelar tiap akhir pekan.

"Setiap sesi dirancang memfasilitasi kolaborasi dan silaturahmi lintas generasi. Memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi keresahan hidup dan menemukan keseimbangan emosional," kata Anang.

Senja Gurau berlangsung di empat klaster yakni saintek, soshum, agro, dan kesehatan. Kegiatan pertama sudah berlangsung di klaster Soshum bertempat di Fakultas Ilmu Budaya pada September lalu.

"Selanjutnya, penampilan kedua ditujukan untuk klaster Agro, tepatnya di Fakultas Kehutanan," jelasnya.

"Yang terpenting dan sesuai tujuan utama, Senja Gurau bermanfaat sebagai stress release melalui obrolan interaktif dan penampilan kesenian menjadi tempat untuk melepaskan stres dan beban pikiran, membantu peserta menemukan keseimbangan emosional," jelasnya.

Polisi mengungkap identitas jasad perempuan di dalam kantong tas yang ditemukan di Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Sumut, pada Selasa (22/10).

Ia adalah Mutia berusia 25 tahun.

“Korban ini bernama Mutia, asal Kota Pematang Siantar,” kata Kapolres Tanah Karo ABKP Eko Yulianto kepada kumparan, Rabu (23/10).

“Sebelumnya kami sudah meminta keluarga korban untuk datang ke RS Bhayangkara Medan untuk memastikan identitasnya,” sambungnya.

Eko bilang, Mutia merupakan mantan narapidana kasus narkoba dan baru selesai menjalani masa tahanan 3 bulan lalu.

“Pernah dipenjara, tapi saya belum dapat info di Lapas mana,” katanya.

Namun, belakangan Mutia diketahui bekerja di Kota Medan.

Saat ini, pihak kepolisian menyerahkan jasad ke RS Bhayangkara Medan untuk diautopsi. Di sisi lain, mereka masih menyelidiki pelaku pembuangan jasad Mutia.

Jasad Mutia sebelumnya ditemukan pada Selasa (22/10) pukul 10.30 WIB di sekitar jurang Tahura.

Pengepungan tentara Israel di Jalur Gaza bagian utara masih berlangsung hingga kini. Tentara Zionis menyebarkan selebaran yang mengusir paksa warga di Kota Bait Lahya dari tempat bernaungnya saat ini dan bergerak menuju ke Rumah Sakit Indonesia.

Padahal kondisi RS sumbangan rakyat Indonesia itu juga sedang tidak baik. Pada Senin (21/10) lalu bagian atas gedung baru saja dibakar tentara Israel. Pada 19 Oktober, RS diserang dengan artileri tank. Kawasan di sekitarnya juga jadi sasaran serangan dan pengepungan.

Adapun selebaran berbahasa Arab yang tak henti disebarkan Israel berbunyi:

Peringatan Darurat!

Kepada semua yang berada di tempat penampungan dan rumah sakit, kalian berada di wilayah pertempuran yang berbahaya.

Demi keselamatan kalian, segera bergerak menuju Rumah Sakit Indonesia di tengah Jalan Al-Awda dan Jalan Bait Lahya. Setiap gerakan ke arah lain akan membahayakan hidup kalian! Berhati-hatilah!

Sejumlah kalangan menyebut apa yang dilakukan Israel adalah sebuah perangkap. Sebab untuk berpindah ke kawasan di dekat RS Indonesia tidaklah mudah. Di jalur ini terdapat pos pemeriksaan militer maupun bombardir tentara penjajah.

Namun, arus perpindahan warga tetap terjadi. Mereka terdiri dari para lansia yang berjalan tertatih hingga anak-anak kecil yang membawa barang seadanya.

Sedikitnya 100 orang tewas dalam pengepungan Israel di Gaza Utara dalam waktu 24 jam. Israel juga melarang Palang Merah memberikan bantuan makanan, air, obat-obatan, dan BBM untuk rumah sakit di Gaza Utara, termasuk RS Indonesia.

"Mimpi buruk di Gaza semakin intensif. Pemandangan mengerikan terjadi di bagian utara Gaza di tengah serangan tanpa henti dari Israel dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk," kata Tor Wennesland, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Guardian.

Indonesia lewat Kemlu RI telah mengecam keras atas pengepungan dan serangan yang terjadi, termasuk pada RS Indonesia. Serangan pada rumah sakit adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional, hukum humaniter (kemanusiaan) internasional, dan HAM.

Akademisi Anti-Korupsi Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak agar Mardani H Maming segera dibebaskan. Desakan itu mencuat setelah adanya eksaminasi putusan hakim dan temuan adanya kekhilafan dan kesalahan hakim saat memberikan vonis.

Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UII, Dr Mahrus Ali, menyampaikan itu melalui rilis pada Selasa (22/10/2024). Menurutnya, Mardani H Maing tidak melanggar semua pasal yang dituduhkan sehingga harus dibebaskan demi hukum dan keadilan.

“Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP, bukan bupati yang mengeluarkan SK,” katanya.

Dua pekan lalu, tepatnya pada Sabtu (5/10/2024), sejumlah akademisi anti-korupsi di Fakultas Hukum UII menggelar acara bedah buku berjudul Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim Dalam Menangani Perkara Mardani H Maming.

Ada sepuluh eksaminator yang memberikan catatan. Mereka adalah Prof Dr Ridwan Khairandy, Dr Mudzakkir, Prof Hanafi Amrani, Prof Dr Ridwan, Dr Eva Achjani Zulfa, Dr Muhammad Arif Setiawan, Dr Nurjihad, Dr Mahrus Ali, Dr Karina Dwi Nugrahati Putri, serta Dr Ratna Hartanto.

Sepuluh eksaminator ini datang dari berbagai kalangan. Semuanya adalah pakar hukum, baik itu pakar hukum pidana, perdata, kriminologi, hukum administrasi negara, hingga viktimologi. Seusai menyampaikan eksaminasi, semuanya sepakat, tanpa ada dissenting opinion atau pendapat berbeda, agar Mardani H Maming segera dibebaskan, serta dipulihkan nama baiknya.

Saat membuka diskusi eksaminasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni UII, Dr Rohidin, mengatakan eksaminasi Mardani H Maming ini menarik karena secara ideal kesalahan seharusnya tidak terjadi pada hakim yang mestinya harus bersifat bijaksana.

Hakim sebagai pengadil, kata dia, harus memiliki kemampuan memutuskan perkara dengan tepat dan cepat dalam situasi dilematis. "Putusan itu juga harus berdasarkan pertimbangan kualitatif, bukan kuantitatif serta kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu semua untuk kepentingan bersama atau semua pihak," katanya.

Salah satu eksaminator yang menjabat sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Prof. Dr. Ridwan menyatakan bahwa, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, kesalahan terdakwa menandatangani dan menerbitkan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011, bertentangan dengan Pasal 93 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

"Apakah tindakan terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batubara dari PT. BKPL kepada PT. PCN melanggar Pasal 93 ayat 1 tentang Minerba. Kedua, apakah peralihan IUP-OP itu harus didahului dengan permohonan yang melampirkan syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial? Katanya.

“Jawaban atas kedua isu hukum ini berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang keabsahan perizinan, Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengalihan IUP-OP, dan syarat pengalihan IUP OP," lanjut Prof Ridwan.

Dalam peralihan IUP, semua dokumen dan persyaratan telah terpnuhi sehingga tidak melanggar aturan. Semuanya sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

Eksaminator lainnya yang juga editor buku tersebut Dr. Mahrus Ali menyebutkan, terdapat satu isu hukum yang dieksaminasi yaitu terkait suap atas diterbitkannya SK Bupati No. 296/2011 yang bertentangan atau melanggar Pasal 93 UU No 4 tahun 2009.

"Norma Pasal 93 tersebut, ditujukan kepada Pemegang IUP, dan bukan pada jabatan Bupati. Sepanjang syarat dalam Pasal 93 ayat 2 dan 3 UU No. 4/2009 terpenuhi, maka peralihan atau pelimpahan IUP diperbolehkan atau tidak dilarang," kata Dr. Mahrus.

Dr. Mahrus Ali menilai, perbuatan Mardani Maming dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL kepada PT PCN, tidak melanggar aturan.

Dengan menimbang semua fakta persidangan, maka sudah seharusnya Mardani H Maming dibebaskan, dipulihkan nama baiknya, serta direhabilitasi.

Calon Wali Kota Palembang nomor urut 2 Ratu Dewa memaparkan sejumlah prestasinya saat menjabat sebagai Pj Wali Kota Palembang beberapa waktu lalu.

Debat pertama Pilkada Palembang yang diselenggarakan KPU pada Selasa malam, 22 Oktober 2024, ini, merupakan ajang bagi 3 paslon untuk memaparkan visi misi kepada masyarakat untuk 5 tahun ke depan.

Dalam kesempatan closing statement, Ratu Dewa memaparkan sejumlah prestasi yang telah diraihnya ketika menjabat sebagai Pj Wali Kota Palembang selama 9 bulan.

"Bagi seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya para anak muda. Pilkada ini bukan tempatnya mengulangi kesempatan yang diberi, bukan pula tempat berargumen tentang teori, tapi tentang bukti nyata apa yang telah kita beri," kata Ratu Dewa.

Ratu Dewa yang berpasangan dengan Prima Salam ini menyebut kurang lebih 9 bulan diberi amanah menjadi Pj Wali Kota Palembang, dirinya terbukti mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang. Bahkan capaian itu melebihi capaian yang didapat oleh Provinsi Sumsel dan Nasional.

Selain itu, ia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dan mendapatkan langsung penghargaan dari Wakil Presiden pada saat itu.

Kemudian pula mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Palembang sebesar 2,6 persen.

"Meraih status WTP yang membuktikan akuntabilitas program dan kinerja Pemerintah Kota Palembang, dan masih banyak hal yang lainnya," jelasnya.

Meski begitu, Ratu Dewa mengaku semua itu bukan tentang apa yang telah ia dapatkan, tapi bukti nyata akan keseriusan ia menjadi pelayanan masyarakat. Membawa Kota Palembang menuju perubahan lebih berdaya dan lebih sejahtera.

"Sembilan bulan waktu yang sangat singkat untuk membenahi Kota Palembang saat itu. Tetapi yakinlah ketika amanah ini nantinya diberikan, barang pokok makanan mahal, infrastruktur yang belum baik, pendidikan dan kesehatan yang masih sulit, dan ini dapat kami selesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Ratu Dewa.

"Andalah pemilik masa depan itu, dan saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk menjadi Pemimpin Kota Palembang. Saya, Ratu Dewa bersama adinda Prima Salam, kami siap menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat Kota Palembang," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala badan dan utusan khusus Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Ada Raffi Ahmad hingga Gus Miftah.

Berikut daftar utusan presiden yang akan dilantik hari ini bersama kepala badan:

Utusan Khusus Presiden

1. H Muhamad Mardiono BA: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. H Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. KH Miftah Maulana Habiburrahman S,Pd (Gus Miftah): Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Dr HC Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Prof. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani S.Sos M.Sc: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Penasihat Khusus Presiden

1. Prof. Dr. Muhadjir Effendy: Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

2. Prof.Ir. Purnomo Yusgiantoro,M.Sc., M.A., Ph.D.: Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional

4. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E. M.M.: Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K): Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan

6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan: Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

7. Jenderal TNI (Purn) Wiranto Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan

Staf Khusus Presiden

1. Yovie Widianto Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Badan Penyelenggara Haji

1. K.H. Moch. Irfan Yusuf Kepala Badan Penyelenggara Haji

2. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Kepala Badan

1. H. Muliaman Darmansyah Hadad, S.E., M.P.A., Ph.D: Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

2. Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, M.Eng.: Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

3.Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil.: Kepala Badan Percepatan P engentasan Kemiskinan

4. Nanik Sudaryati Deyang: Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

5. Ir. Iwan Sumule: Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

6. Dr. Haikal Hassan, S.T., M.T.: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

7. Dr. Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU.: Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

1. Aris Marsudiyanto: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, utusan khusus dan penasihat khusus presiden punya perannya masing-masing. Utusan khusus menjalankan tugas langsung dari presiden, sedangkan penasihat khusus akan memberi masukan untuk presiden.

"Sehingga menurut saya itu enggak akan tumpang tindih karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian," kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Selain jumlah pembantu Prabowo yang banyak, ada satu orang yang mengemban dua tugas berbeda. Dia, tak lain Luhut Binsar Pandjaitan

Jenderal (Purn) HOR Luhut Binsar Pandjaitan kembali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kali ini, Luhut dilantik menjadi penasihat khusus presiden urusan bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Selasa (22/10).

Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan kepala badan. Belum ada keterangan pertimbangan Prabowo menunjuk Luhut menjadi penasihat khusus urusan bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan.

Sebelumnya, Luhut dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan pada Senin (21/10). Ia dilantik jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan kemarin bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Merah Putih.

Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus bidang Kesehatan.

Terawan mengatakan, dirinya adalah seorang tentara. Meski sudah pensiun, ia menegaskan siap menerima tugas dan perintah yang diberikan negara.

"Saya adalah tentara meski sudah purnawirawan, saya selalu siap melaksanakan tugas yang diperintahkan," kata Terawan setelah pelantikan.

"Kapan saja, di mana saja, saya akan siap melaksanakannya. Mengenai detailnya, saya akan selalu mempelajari tugas dan tanggung jawab saya," tambah dia.

Dudung Abdurachman resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Dudung setelah dilantik memberikan bocoran mengenai tugas dirinya ke depan. Ia menyebut, masalah pertahanan bukan sekadar masalah alutsista

"Tentunya pertahanan ini tidak serta merta berkaitan dengan alutsista ya. Biasanya pertahanan itu, pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ucap Dudung.

Eks KSAD ini mengatakan, ke depan dirinya akan fokus memberikan banyak masukan seputar masalah pertahanan nasional kepada Prabowo. Termasuk dinamika global.

"Ya fokus yang kita selesaikan kita yang eksternal itu kan kita melihat sekarang perkembangan situasi di Lebanon, termasuk negara-negara lain yang saya lihat keterlibatan pasukan-pasukan kita dalam perdamaian, termasuk bantuan-bantuan kita ini nanti akan kita konsentrasi di sana," ucap Dudung.

"Dan masalah Papua nanti akan jadi prioritas," tambah dia.

Dengan jabatan ini, mereka mendapat sejumlah fasilitas. Bahkan, jabatan ini juga setingkat menteri.

Tugas dan fasilitas yang didapat para utusan khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus PResiden, Stafsus Presiden, dan Stafsus Wakil Presiden.

Selengkapnya bisa baca di sini:

Menlu Sugiono telah tiba di Kazan, Rusia, untuk menghadiri KTT ke-16 BRICS. Sugiono merupakan Utusan Khusus Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT BRICS Plus yang diselenggarakan Presiden Rusia Vladimir Putin itu.

Sugiono mendarat di Kazan pada Selasa malam, 22 Oktober 2024. Begitu turun dari pesawat, Sugiono disambut pejabat Rusia. Politikus Gerindra berusia 45 tahun ini juga mencicipi kue khas Kazan sebelum melanjutkan perjalanan.

Kemlu RI dalam pernyataan tertulis menyatakan, tidak sampai 24 jam setelah pelantikannya, Sugiono langsung bertolak ke Kazan memenuhi undangan KTT yang akan digelar pada 23-24 Oktober 2024.

Kunjungan ke Rusia ini adalah kunjungan resmi perdana Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Kemlu RI mengatakan, kehadiran Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS.

“Dalam KTT BRICS Plus tersebut, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” ungkap Kemlu.

BRICS adalah suatu forum kerja sama yang dibentuk Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini. Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain yakni UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

KTT BRICS dengan negara-negara berkembang mengusung tema BRICS and Global South: JointBuilding of a Better World.

Presidensi Rusia telah mengundang negara-negara anggota BRICS, negara-negara non-anggota BRICS, dan organisasi internasional seperti Commonwealth of Independent States (CIS), Shanghai Cooperation Organization(SCO), dan Eurasian Economic Comission (EEC).

Indonesia pada beberapa tahun terakhir telah diundang menghadiri forum BRICS. Pada tahun ini, Indonesia kembali diundang untuk menghadiri pertemuan BRICS Plus.

Selain menghadiri KTT BRICS Plus, Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas isu-isu bilateral, kawasan dan global.

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10). Sidang akan digelar pada sore hari.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

"[Sidang kabinet paripurna] Betul jam 15," kata Hasan kepada wartawan, Rabu (23/10).

Terpisah, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut para pejabat akan mendengarkan arahan Prabowo.

"Ya saya akan datang sore ini ke Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih. Tema Sidang Kabinet Paripurna adalah 'Arahan Presiden: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'," ujar Budiman.

Budiman menjelaskan, Sidang Kabinet Paripurna ini akan dihadiri oleh seluruh pejabat yang telah dilantik.

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden akan dihdiri Wakil Presiden, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Presiden (KSP), Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Kepala BPKP, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Lalu, juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Wamensesneg, hingga Seskab.

Kinerja dari Ratu Dewa, saat masih menjabat Pj Wali Kota Palembang mendapat pengakuan dan pujian dari lawan politiknya di Pilkada, Yudha Pratomo.

Hal itu terjadi saat debat publik pertama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam, 22 Oktober 2024.

Berawal saat moderator memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2, Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3, Yudha-Bahar.

Dalam kesempatan itu, Ratu Dewa, bertanya mengenai strategi apa dari Yudha-Bahar untuk menyikapi tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kota Palembang.

"Kebetulan, beberapa waktu yang lalu Palembang mendapatkan juara dalam konteks ini," kata Ratu Dewa.

Menjawab pertanyaan itu, Yudha Pratomo menyebut sesuai dengan aturan yang ada maka harus mengikuti peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi standar pelayanan untuk layanan publik di pemerintahan itu harus pertama transparan dan terbuka, semua orang bisa mengakses apa saja yang akan dan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat," jawabnya.

Adapun Ratu Dewa memberikan tanggapan, di mana menurutnya jika berbicara tentang standar pelayanan umum maka ada 4 hal pendekatan yang dilakukan.

Yakni; bicara tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rumah tidak layak huni. Tentunya pendekatan 4 hal ini harus dikedepankan sebagaimana program pro rakyat yang jadi prioritas RDPS.

"Memang standar pelayanan umum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota sudah cukup baik. Terutama beliau (Ratu Dewa) selama menjabat juga menerima penghargaan. Untuk itu kami ucapkan selamat," kata Yudha memberikan respons.

Tapi Yudha-Bahar menginginkan bahwa standar pelayanan umum di Kota Palembang ini lebih ditingkatkan lagi.

"Karena sebetulnya kalau kita melihat seperti tadi standar pelayanan umum sosial misalnya, banyak rumah-rumah di pinggir Sungai Musi itu sudah tidak layak huni," katanya.

"Dan kita tidak tahu, kalau kita melakukan program bedah rumah itu juga mungkin tidak menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu kalau kami menyarankan supaya rumah-rumah ini dilakukan relokasi yang bekerja sama dengan perusahaan," sambungnya.

DPR telah membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Total ada 20 AKD, terdiri dari 13 Komisi dan 7 Badan.

Ketua DPR Puan Maharani pun telah membuka paripurna pengesahan AKD. Mereka juga telah mengungkap ketua-ketua di AKD tersebut.

Dari 20 AKD, PDIP mendapat pos ketua terbanyak. Mereka dapat 4 kursi ketua.

PDIP mendapat jatah Komisi I, Komisi V, Banggar, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Setelahnya NasDem, Gerindra, dan Golkar, masing-masing mendapat 3 posisi ketua.

Daftar 13 di DPR dan Mitra Kerja Kabinet Prabowo bisa baca di sini:

Salah satu komisi yang mencuri perhatian karena beranggotakan banyak selebritas adalah Komisi X yang memiliki lingkup kerja pendidikan, olahraga, riset, hingga budaya.

Sebut saja musikus Ahmad Dhani dari Gerindra, Once Mekel, hingga pesinetron Verrel Bramasta dari PAN.

Menarik, sebab hubungan Ahmad Dhani dan Once sebelumnya panas dingin royalti lagu Dewa 19.

Berikut adalah susunan lengkap anggota Komisi X DPR RI yang sudah disepakati di dalam rapat paripurna:

PDIP

1. MY Esti Wijayati

2. Sofyan Tan

3. I Nyoman Parta

4. Puti Guntur Soekarno

5. Merct Chriesty

6. Bonnie Triyana

7. Once Mekel

8. Denny Cagur

Golkar

1. Hetifah Sjaifudian

2. Muhammad Nur Purnamasidi

3. Ferdiansyah

4. Karmila Sari

5. Adde Rosi Khoerunnisa

6. Meutya Viada Hafid

7. Agung Widyantoro

8. Juliyatmono

Gerindra

1. Himmatul Aliyah

2. Ali Zamroni

3. La Tinro Tunrung

4. Ruby Chairani Syiffadia

5. Melly Goeslaw

6. Dhani Ahmad Prasetyo

Nasdem

1. Ratih Megasari Singkarru

2. Lestari Moerdiojat

3. Eva Stevant Rataba

4. Furtasa Ali Yusuf

5. Lita Machfud Arifin

6. Nilam Sari Lawira

PKB

1. Lalu Hadruan Irfani

2. Muhammad Kadafi

3. Andi Muawiyah Ramly

4. Habib Syarief Muhammad

5. Dedi Wahidi

PKS

1. Mahfudz Abdurrahman

2. Ledua Hanifa

3. Gamal

4. Mohd. Iqbal Romzi

PAN

1. Dewi Coryati

2. Muslimin Bando

3. Verrel Bramasta

4. Muhammad Hoerudin Amin

Demokrat

1. Anita Jacoba Gah

2. Bramantyo Suwondo

3. Sabam Sinaga

DPR RI menggelar rapat paripurna penetapan pembagian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029, Selasa (22/10).

“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya puan, kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dewan kompak.

Dalam penetapan tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 posisi ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Komisi VII dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Nazaruddin Dek Gam menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Nanti kami akan gaspol lakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR," kata Nazaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Nazaruddin berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat laporan atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara hati-hati, profesional dan serius," katanya.

Ia juga berjanji tidak pandang bulu mengadili dewan sesuai ketentuan jika menemukan bukti pelanggaran dari anggota dewan.

Said Abdullah kembali ditetapkan menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2024-2029.

Penetapan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang dihadiri anggota Banggar DPR dan pimpinan DPR RI, Selasa (22/10).

Ketua DPR RI Puan Maharani pun kemudian membacakan susunan ini dan menanyakan kembali kepada seluruh anggota.

“Apakah susunan pimpinan Badan Anggaran DPR dapat disetujui?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab para peserta rapat.

Daftar Pimpinan 13 Komisi DPR 2024-2029 bisa baca di sini:

Upaya SMA Negeri (SMAN) 1 Gapura Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk mendorong anak didiknya lebih mandiri sebagai entrepreneur membuahkan hasil manis. Sekolah di kabupaten paling ujung di Pulau Madura ini berhasil meraih juara pertama Millennials Entrepreneur Awards 2024 untuk kategori kemandirian alumni.

"Jadi penghargaan yang kami dapat ini merupakan wujud keberhasilan dari pelaksanaan program Double Track di sekolah kami. Program ini mampu membuat anak didik kami lebih mandiri sebagai seorang entrepreneur," ujar Kepala Sekolah SMAN 1 Gapura Sumenep, saat ditemui Basra disela gelaran Millennials Entrepreneur Awards 2024, (22/10).

Budiarto melanjutkan, pihaknya bersyukur dapat menerapkan program Double Track. Pasalnya, selama ini lulusan dari sekolahnya tak banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena terbentur masalah ekonomi.

"Nggak ada yang kuliah karena kesulitan biaya ya. Alhamdulillah sekarang anak didik kami banyak yang sudah mandiri. Mereka sudah bisa buka usaha sendiri dan membiayai kuliahnya," tutur Budiarto.

Budiarto mengungkapkan jika selama ini mayoritas siswanya yang telah lulus lebih memilih merantau ke kota-kota besar untuk mengadu nasib.

"Mereka ikut saudara ke Jakarta atau Surabaya untuk bekerja. Kebanyakan mereka jaga toko milik saudara nya ya," tukasnya.

Budiarto berharap dengan adanya penghargaan yang berhasil diraih sekolahnya ini semakin memotivasi anak didiknya untuk lebih tekun menekuni bidang usaha yang ada dalam program Double Track.

"Setelah lulus SMA bisa buka usaha sesuai dengan skill yang didapat. Kalau sudah ada usaha otomatis bisa punya penghasilan sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk biaya kuliah," tandasnya.

Millennials Entrepreneur Awards 2024 merupakan kompetisi kewirausahaan yang diikuti oleh 133 SMA yang tersebar di 28 kabupaten/kota di Jawa Timur, khususnya sekolah penyelenggara program Double Track.

Program Double Track sendiri dirancang untuk membekali siswa SMA dengan keterampilan kewirausahaan yang inovatif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Millennials Entrepreneur Awards menjadi puncak apresiasi dan ajang unjuk kemampuan para siswa dalam mengembangkan usaha mandiri.