Cawabup nomor urut 1 Kabupaten Sleman, Sukamto, diduga bagi-bagi uang saat berkampanye di Dusun Tumut, Kapanewon Moyudan, pada Minggu (13/10).

Sukamto pun dipanggil ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman untuk memberikan keterangan, Selasa (22/10).

"Cawabup paslon 1 hadir tadi pagi dan sudah memberikan keterangan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar.

Dugaan bagi-bagi uang ini diketahui berdasarkan pengawasan dari Panwaslu Kapanewon Moyudan. Selanjutnya dibahas bersama Sentra Gakkumdu Bawaslu Sleman.

Permintaan keterangan ini untuk mendalami informasi yang dibutuhkan serta untuk memperkuat pembuktian dugaan pelanggaran.

"Dan ini masih terus didalami,” kata Arjuna.

Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra, menjelaskan ada delapan orang yang dimintai keterangan hari ini.

Saksi yang dimintai keterangan meliputi warga sebagai peserta kampanye, panitia, anggota Panwaslu Kapanewon Moyudan, dan Panwaslu Kalurahan.

"Ada satu saksi yang tidak hadir, sisanya hadir semua memberikan keterangan," jelas Yuwan.

Lanjutnya dugaan pemberian uang ini terjadi saat kampanye berlangsung. Mereka yang diberi uang yakni para duda, janda, dan kelompok pemuda Tumut. Besarnya uang bervariasi.

"Kegiatan kampanye ini dilaksanakan di acara warga yang sedang merayakan peringatan Lapangan Voli Gelora Bung Dullah di Tumut," ujarnya.

Sementara itu, Sukamto saat dikonfirmasi membenarkan hari ini dimintai keterangan oleh Bawaslu Sleman.

"Bukan diperiksa, diklarifikasi, sudah klir semua tidak ada masalah," kata Sukamto dihubungi wartawan.

"Tidak mungkin bagi-bagi. Sosialisasi bagi-bagi (uang) tidak ada," jelasnya.

Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto kompak menaiki kendaraan Maung bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai acara memorandum serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/10).

Prabowo dan Sjafrie sebelumnya telah mengikuti serangkaian acara diantaranya pemberian penghormatan kebesaran, penyerahan memorandum dari Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menhan ke Sjafrie yang akan melanjutkan, kemudian ada pula penyerahan cendera mata.

Di akhir acara, keduanya secara bersama-sama menaiki kendaraan Maung produksi PT Pindad dari Kementerian Pertahanan menuju Istana Negara.

Masyarakat yang berada di sekitar jalan yang dilalui Prabowo dan Sjafrie pun antusias, baik warga sipil maupun dari kalangan TNI yang hadir.

“Pak Prabowo! Pak Presiden!,” sapaan teriak warga ke Prabowo.

Sjafrie memiliki kedekatan yang berarti dengan Prabowo bahkan sejak muda.

Kedekatan antara Prabowo dan Sjafrie pada masa itu pernah ditunjukkan dalam beberapa foto yang dibagikan Sjafrie di akun media sosial pribadi instagramnya @sjafrie_sjamsoeddin. Dalam salah satu foto tersebut, Prabowo dan Sjafrie muda nampak duduk berdampingan.

Selepas lulus dari Akademi Militer pada 1974, Sjafrie bersama Presiden Prabowo juga bersama-sama masuk Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassus. Keduanya bahkan juga bersama-sama pernah bertugas dalam operasi militer penting, salah satunya di Timor-Timur.

Sjafrie kemudian mengisi jabatan sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan (2005–2010). Departemen Pertahanan (Dephan) sejak 6 November 2008 berganti nama menjadi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Selepas pensiun sebagai prajurit pada 2010, Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).

Hingga pada akhirnya, Sjafrie dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih dan juga telah secara resmi dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengkonfirmasi, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, ditetapkan menjadi Ketua Komisi IV DPR RI 2024-2029.

Penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV Gedung DPR/DPD/MPR RI yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV hingga pimpinan DPR RI Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

"Komisi IV sudah tadi ketuanya Ibu Siti Hediati ya. Jadi Bu Titiek ya dari Gerindra tadi sudah ditetapkan juga," kata Saan saat dikonfirmasi.

Berikut susunan struktural pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2024-2029:

Mitra kerja:

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat ada 1.675 kasus HIV/AIDS di Kota Yogya hingga September 2024. Jumlah ini sudah lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 1.583 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus HIV/AIDS di Kota Yogya meningkat sekitar 5,87 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogya, Endang Sri Rahayu, mengatakan mayoritas penderita HIV/AIDS ini adalah laki-laki. Persentasenya bahkan mencapai 71 persen.

“(Pengidap HIV/AIDS Kota Yogya) laki-laki ada 71 persen,” ujarnya.

Salah satu penyebab kasus HIV/AIDS ini kata Endang karena pengaruh prostitusi. Meski diakui prostitusi bukanlah penyebab tunggal tingginya HIV/AIDS.

“Prostitusi hanya salah satu sebab. Jumlah kasus meningkat karena memang dicari atau diskrining,” kata Endang saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Selasa (22/10).

Dinkes Kota Yogya juga telah berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan agar kasus tidak semakin merebak.

“Salah satu yang dilakukan adalah VCT (Voluntary Counseling and Testing) mobile pada orang-orang berisiko seperti waria, warga binaan, pasien TBC, pekerja seks, pasien infeksi menular seksual,” kata Endang.

Pihaknya juga mewajibkan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS untuk memutus penularan dari ibu ke anak.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang police line di Kantin Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Durian Payung, Selasa (22/10). Berdasarkan pantauan Lampung Geh, tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah TKP. Polisi juga mengambil beberapa sampel makanan untuk diuji lab. Tak hanya itu, Polisi juga memasang garis polisi di kantin sekolah tempat pelajar membeli makanan. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto membenarkan kejadian tersebut. "Benar, tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Petugas juga memasang garis Polisi di kantin sekolah," katanya kepada Lampung Geh.

Hendrik menambahkan, saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. "Masih dalam proses penyelidikan. Untuk sample jajanan akan dilakukan uji lab," ucapnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Durian Payung Sulastri mengatakan kondisi pelajar tersebut sudah mulai membaik. Beberapa pelajar juga sudah diperbolehkan pulang. "Abis beli makanan di kantin, udah itu minum es teh. Udah itu ada yang gak sarapan juga itu. Mungkin ya campur lah apa," katanya.

Namun, Sulastri mengaku tidak mengetahui pasti kronologi peristiwa tersebut. Sebab, saat kejadian dia sedang mengikuti rapat. "Saya gak tau, ibu kan rapat, ibu aj ditelpon katanya langsung ke RS, katanya beberapa siswa sakit perut, langsung dibawa ke RS," pungkasnya. (Yul)

DPR telah membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk komisi yang akan menjadi mitra kerja pemerintah. Total ada 13 komisi yang akan bekerja 5 tahun ke depan.

Para pimpinan komisi sudah dilantik secara maraton oleh pimpinan dewan. Setelah ini, mereka belum bisa langsung bekerja dengan memanggil atau rapat kerja bersama pemerintah. Sebab, kelengkapan internal perlu diselesaikan.

“Ya kan setelah penetapan di komisi juga setelah pengumuman di kabinet itu harus ada mekanisme internal di DPR RI ini di komisi-komisi,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

“Jadi kemungkinan baru akan ada rapat-rapat minggu depan,” lanjutnya.

Sebelumnya, DPR telah membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Total ada 20 AKD, terdiri atas 13 Komisi dan 7 Badan.

Ketua DPR Puan Maharani pun telah membuka paripurna pengesahan AKD. Mereka juga telah mengungkap ketua-ketua di AKD tersebut.

Dari 20 AKD, PDIP mendapat pos ketua terbanyak. Mereka dapat 4 kursi ketua.

PDIP mendapat jatah Komisi I, Komisi V, Banggar, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Setelahnya NasDem, Gerindra, dan Golkar, masing-masing mendapat 3 posisi ketua.

Berikut daftar lengkap pimpinan 13 komisi DPR RI periode 2024-2029:

Ketua: Utut Adianto (PDIP)

Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat)

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (NasDem)

Wakil Ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat)

Ketua: Habiburokhman (Gerindra)

Wakil Ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Al Fath (PKB), Ahmad Sahroni (NasDem)

Ketua: Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto (Gerindra)

Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN)

Ketua: Lasarus (PDIP)

Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (NasDem)

Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)

Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN)

Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)

Wakil Ketua: Evita Nursanty (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB)

Ketua: Marwan Dasopang (PKB)

Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Anshori Siregar (PKS)

Ketua: Felly Estelita Runtuwene (NasDem)

Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB)

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS)

Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua: Dolfie (PDIP), Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB)

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN)

Ketua: Willy Aditya (NasDem)

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pairera (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat)

Eks Menkopolhukam Mahfud MD merespons Mayor Teddy Indra Wijaya yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Mayor Teddy tak perlu melepaskan status keanggotaannya sebagai prajurit TNI.

"Oh, ya mungkin baru pertama ya [tanpa perlu mundur dari militer], enggak tahu, nanti kan ada [perubahan aturan soal Seskab]. Jadi, biarkan bekerja dulu, menurut saya. Saya kira Pak Prabowo mampu memilih yang terbaik," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (22/10).

Mahfud tidak melihat apa yang terjadi dalam kasus Mayor Teddy ini adalah bentuk dari dwifungsi yang lahir kembali.

"Kalau saya sih gak pernah berpikir itu ya [lahirnya dwi fungsi ABRI], belum melihat gambaran dan uratnya," terangnya.

Menurutnya tidak perlu ada hal yang dipertentangkan antara hubungan militer dengan sipil. Sebab, sudah ada porsinya masing-masing.

"Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing ya. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan, keutuhan ideologi negara kita. Sedangkan sipil itu juga sama, tetapi dari sudut-sudut yang lain," sambungnya.

Mayor Teddy akhrinya dilantik sebagai Seskab. Posisi Teddy sebagai tentara aktif dan jabatan Sekretaris Kabinet sempat dipertanyakan.

Sebab, Seskab seharusnya jabatan setingkat menteri yang tidak bisa diisi oleh tentara dengan level pangkat mayor. Belakangan, ada Perpres baru yang menurunkan level Sekretaris Kabinet menjadi di bawah Kemensetneg dan level jabatan setara Eselon II.

Dengan kondisi ini, Teddy bisa menjabat Sekretaris Kabinet tanpa harus keluar dari TNI. Sebab, Eselon II bisa diisi perwira menengah sampai tertinggi jenderal bintang 1.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Seskab kini sudah digabung dengan Mensesneg. Begitupun disebutnya bahwa posisi yang diberikan ke Teddy itu kini tidak setingkat menteri.

Hal ini pun diamini oleh TNI AD, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia mengatakan dengan begitu Mayor Teddy bisa tetap mempertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI.

Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra soal pelanggaran HAM'98 tak masuk pelanggaran HAM berat sempat menuai kontroversi. Belakangan, Yusril sudah mengklarifikasi.

Eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pandangannya soal pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998.

Mahfud pun menjelaskan, penentuan peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, ada di tangan Komnas HAM.

"Gini, yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki, ada 18 pelanggaran HAM berat, 5 sudah diadili ya. Tapi 34 tersangkanya itu bebas semua," kata Mahfud di Kantor Kementerian, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang," jelasnya.

Mahfud bercerita, ia ikut mengadvokasi 12 pelanggaran HAM berat saat dia menjabat sebagai Menkopolhukam di era Presiden Jokowi. Di sana ada peristiwa 1998 yang dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat.

"Maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM itu ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga, yang menurut undang-undang berwenang untuk menetapkan," kata dia.

"Sebaliknya yang dipaksakan, disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, Padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya, Menkopolhukam menganggap tidak ada," terangnya.

Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud Mahfud:

Pernyataan Yusril

Pernyataan kontroversial Yusril awalnya terlontar saat ditanya wartawan apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat. Dia pun hanya menjawab "enggak" atas pertanyaan itu, Senin (21/10).

Akan tetapi, kemudian dia memberikan klarifikasinya. Dia mengatakan apa yang ditanyakan kepadanya itu sebelumnya tidak terlalu jelas.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia.

DPR RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan ketua, anggota, dan lingkup serta mitra kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa (22/10).

Setelah rapat paripurna selesai, masing-masing komisi menggelar rapat penetapan pimpinan komisi. Rapat dipimpin oleh pimpinan DPR secara bergiliran sesuai dengan pembagian yang telah disepakati.

Berikut daftar lengkap pimpinan komisi I sampai VIII DPR RI 2024-2029:

Ketua: Utut Adianto (PDIP)

Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat)

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri dan Informatika

Mitra Kerja:

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (NasDem)

Wakil Ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat)

Bidang: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra Kerja:

Ketua: Habiburokhman (Gerindra)

Wakil Ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Al Fath (PKB), Ahmad Sahroni (NasDem)

Bidang: Penegakan Hukum

Mitra Kerja:

Ketua: Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto (Gerindra)

Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN)

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Mitra Kerja:

Ketua: Lasarus (PDIP)

Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (NasDem)

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra Kerja:

Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)

Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN)

Bidang: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN

Mitra Kerja:

Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)

Wakil Ketua: Evita Nursanty (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB)

Bidang: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

Mitra Kerja:

Ketua: Marwan Dasopang (PKB)

Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Anshori Siregar (PKS)

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

Mitra Kerja:

Ketua: Felly Estelita Runtuwene (NasDem)

Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB)

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Mitra Kerja:

Ketua: Hetifah Sjaifudian (Golkar)

Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS)

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi

Mitra Kerja:

Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua: Dolfie (PDIP), Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB)

Bidang: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan

Mitra Kerja

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN)

Bidang: ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi

Mitra Kerja

Ketua: Willy Aditya (NasDem)

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pairera (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat)

Bidang: Reformasi Regulasi dan HAM

Mitra Kerja

Sebelumnya, DPR telah membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Total ada 20 AKD, terdiri dari 13 Komisi dan 7 Badan.

Ketua DPR Puan Maharani pun telah membuka paripurna pengesahan AKD. Mereka juga telah mengungkap ketua-ketua di AKD tersebut.

Dari 20 AKD, PDIP mendapat pos ketua terbanyak. Mereka dapat 4 kursi ketua.

PDIP mendapat jatah Komisi I, Komisi V, Banggar, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Setelahnya NasDem, Gerindra, dan Golkar, masing-masing mendapat 3 posisi ketua.

Anak-anak terlihat di atas kapal bersama pengungsi Rohingya saat berlabuh di lepas pantai Labuhan Haji di provinsi Aceh Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam kapal tersebut berisi sekitar 100 orang lebih pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak.

Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) telah mengimbau pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan sebuah perahu yang terombang-ambing di lepas pantai barat Indonesia itu.

Eks Presiden Peru Alejandro Toledo divonis 20 tahun enam bulan penjara pada Senin (22/10). Dia terbukti korupsi yang melibatkan raksasa konstruksi Brasil, Odebrecht.

Keterangan otoritas Peru, Toledo terbukti menerima suap sebesar USD 35 juta demi memberikan izin bagi Odebrecht membangun jalan tol di Peru.

Odebrecht, perusahaan yang membangun sejumlah infrastruktur di Brasil, pada 2016 lalu mengaku kepada otoritas di Amerika Serikat bahwa telah menyuap Toledo.

Suap yang menyeret Toledo terkait jalan tol penghubung Brasil dan Peru. Panjang jalan tol itu mencapai 650 kilometer.

Menurut hakim Ines Rojas, korban dari tindak pidana Toledo adalah warga Peru yang memercayainya sebagai presiden.

"Toledo bertugas mengelola dana publik dan bertanggung jawab melindungi dan memastikan penggunaan sumber daya dengan benar, tetapi dia malah menipu negara," kata hakim seperti dikutip dari Associated Press.

"Toledo punya tugas untuk benar-benar netral, melindungi dan menjaga aset negara, menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi, tapi dia tak melakukan itu," sambung dia.

Toledo lewat pengacaranya, Roberto Siu, membantah semua tuduhan terhadap kliennya. Siu berencana mengajukan banding dalam waktu dekat.

KPK menggeledah sejumlah lokasi di daerah Jawa Timur (Jatim) dalam kurun 16-18 Oktober 2024. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022.

Lokasi yang digeledah termasuk kantor Dinas Peternakan Pemprov Jatim, tiga lokasi rumah, serta kantor yang berada di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Belum diketahui detail mengenai rumah dan kantor yang digeledah tersebut.

"Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (22/10).

Berikut barang bukti yang kemudian disita KPK:

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Sahat diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat. Dana hibah ini dinamai hibah pokok pikiran (pokir).

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat di Jatim.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan seorang pihak lain bernama Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Sahat sudah menjalani proses sidang dan divonis 9 tahun penjara. Pengembangan kasusnya saat ini tengah diusut.

Dalam pengembangan itu, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Namun identitasnya belum dibeberkan. Begitu juga konstruksi kasusnya.

Berdasarkan perannya, empat tersangka merupakan penerima. Tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara, satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara.

Sementara, 17 tersangka sisanya berperan sebagai pemberi. Sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

KPK juga telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara ini sejak 26 Juli 2024 lalu.