DEPOK, KOMPAS.com - Setelah lebih dari 10 tahun beroperasi secara ilegal, tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, disegel pemerintah pusat, Senin (4/11/2024).

Sehari usai penyegelan, ratusan penghuni yang sebelumnya menempati puluhan rumah di sekitar TPS kini sudah meninggalkan lokasi.

Aktivitas pemilahan sampah oleh pemulung yang sempat dilihat Kompas.com pada Agustus 2024 juga kini tidak tampak sama sekali.

Capain ini menjadi buah jerih payah seluruh stakeholder termasuk pemilik lahan yaitu PT Megapolitan, warga sekitar yang terdampak, hingga Pemerintah Kota Depok.

Dayat, warga sekaligus penjaga lahan menuturkan, pemandangan ini menjadi yang pertama kalinya setelah belasan tahun TPS liar itu terus aktif.

“Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).

Angin segar semakin terasa ketika oknum pengelola TPS berinisial J ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.

J merupakan penanggungjawab atau “penguasa” aktivitas TPS liar selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat volume sampah masuk kian masif dan tak terkendali.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.

“Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abra.

Penghuni bebal

Penyegelan TPS liar Limo melalui proses panjang, termasuk upaya Pemkot bersama Satpol PP yang sudah berulang kali menjegal aktivitas ilegal TPS.

Abra sempat menyebutkan, pihaknya terus bertindak penutupan hingga tujuh kali selama TPS liar tersebut beroperasi.

"Kita sudah melakukan penindakan, ada tujuh kali kita pernah melakukan penutupan ya tetapi ada pelanggaran. Jadi ditutup, (lalu) ada pelanggaran," ujar Abra.

Namun, hal itu tak digubris dengan berbagai dalih. Warga TPS masih bebal dan kembali beraktivitas di sana.

Kondisi itu serupa dengan protes warga sekitar yang tegas memasang portal jalan demi memutus akses mobil pengangkut sampah ke titik TPS pada akhir Agustus 2024.

Namun, portal pun tidak mempan melawan kegigihan penghuni TPS untuk mematikan aktivitas ilegal di sana.

Menteri LH turun tangan

Oleh sebab itu, DLHK Depok terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar adanya kolaborasi tingkat lanjut dalam menutup permanen TPS liar Limo.

“Kemudian kita juga sudah lapor sehingga pemerintah pusat turun tangan melakukan upaya tambahan, upaya bantuan,” tutur Abra.

Hal ini yang akhirnya menghasilkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq turun ke lokasi untuk menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, pada Senin (4/11/2024).

Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.

Proyeksi setelah penyegelan

Setelah penyegelan, Abra berujar, masih ada langkah pemulihan yang perlu dilakukan DLHK bersama pemilik lahan.

Pertama, usulan pengolahan sampah di TPS menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).

Kedua, mengupayakan penanganan sampah yang diuruk dengan tanah atau cover soil.

“Kita juga akan rencana akan panggil pihak-pihak yang mengeklaim tanah tersebut, kita juga sudah sampaikan upaya pemulihannya. Kami koordinasi terus dengan KLHK,” jelas Abra.

DEPOK, KOMPAS.com - Dayat, salah seorang warga Limo mengungkapkan, ini pertama kalinya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Limo, Kota Depok sepi tanpa aktivitas setelah belasan tahun beroperasi ilegal.

Dia yang juga merupakan penjaga lahan TPS dari PT. Megapolitan menunjukkan kepuasannya karena mayoritas warga di sekitar sana juga telah meninggalkan lokasi.

Semua itu terjadi setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel TPS tersebut, kemarin.

“Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, kondisi saat ini sulit untuk dicapai. Dirinya telah menyaksikan upaya dari pemilik lahan, warga, hingga Pemkot untuk menuntaskan perkara ini.

Selama ini, penghuni TPS terus-terusan bebal dan melanjutkan aktivitas ilegal pengelolaan sampah tersebut.

“Dulu kan Satpol PP pernah kasih peringatan, dari pihak pemilik lahan juga sudah tegur segala macam. Tapi tidak banyak perubahan,” ungkapnya.

Persoalannya karena ada ratusan warga yang menetap di TPS itu.

Oman, salah seorang warga lainnya menuturkan, ada lebih dari 300 jiwa menempati bangunan di sekitar TPS.

Hal itu diperkirakan saat melihat puluhan bangunan rumah berjejer di sekitar gunungan sampah.

“Bisa lebih dari 200 (orang). Di rumah ini saja (menunjuk salah satu rumah) dihuni 10 orang, untuk di sisi sebelah sana sekitar 9 rumah. Anggap satu rumah 3-5 orang, berapa tuh? Belum sisi lainnya ya,” ujar Oman.

Saat ini, pekerjaan yang tersisa adalah memulihkan lahan termasuk pemadaman pembakaran sampah yang masih dalam proses pengerjaan Damkar Depok.

Beberapa titik sampah memang masih terlihat mengeluarkan asap pekat abu meski sudah tidak terlalu banyak.

Sebelumnya diberitakan, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, yang telah beraktivitas belasan tahun pada Senin (4/11/2024).

Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.

Tidak hanya penyegelan, oknum pengelola TPS berinisial J juga sudah ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.

“Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ungkap Abra.

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, yang telah beraktivitas 10 tahun.

Penyegelan dilakukan di lokasi pada Senin (4/11/2024) bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kami bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ungkap Hanif kepada wartawan, Senin.

Menurut dia, aktivitas TPS Limo meresahkan warga yang terdampak polusi udara di sekitar lokasi. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami gangguan kesehatan.

"Terkait hal ini jadi penyebab dua hal penting di Jakarta, yaitu udara yang tak sehat gara-gara ini, ada yang disebut particular matters besarnya hanya kurang 2,5 milimikron atau 30 persen dari rambut kita," ungkap Hanif.

Polusi itu menimbulkan penyakit jantung atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian bayi di usia dini.

"Jadi dari sebab udara tidak bersih saja kita mapping terkait penyebabnya, ini yang akan kita tangani secara bertahap. Hampir 31 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor," tutur Hanif.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menjelaskan, penyegelan ini juga sebagai tindak lanjut setelah Satpol PP melayangkan tiga kali surat peringatan.

“Kegiatan pembuangan sampah liar ini yang jelas dampaknya adalah kualitas lingkungan di sekitar jadi menurun, ada bau juga, karena sampah yang kita perkirakan itu hampir 231.000 meter kubik,” ucap Abra kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Ke depannya, Pemkot bersama Pemerintah Pusat akan memulihkan lahan yang dijadikan tempat membakar dan mengelola sampah secara sembarangan.

Sebelumnya diberitakan, TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan memasang portal jalan pada Sabtu (24/8/2024).

Aksi ini dilakukan karena beberapa warga mengalami ISPA akibat TPS liar ini.

Setelah pemasangan portal itu, warga bersama stakeholder terkait termasuk DLHK Depok menggelar mediasi.

Hasil mediasi itu adalah DLHK akan berkomitman menutup total TPS liar yang telah beroperasi belasan tahun ini.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang police line di Kantin Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Durian Payung, Selasa (22/10). Berdasarkan pantauan Lampung Geh, tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah TKP. Polisi juga mengambil beberapa sampel makanan untuk diuji lab. Tak hanya itu, Polisi juga memasang garis polisi di kantin sekolah tempat pelajar membeli makanan. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto membenarkan kejadian tersebut. "Benar, tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Petugas juga memasang garis Polisi di kantin sekolah," katanya kepada Lampung Geh.

Hendrik menambahkan, saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. "Masih dalam proses penyelidikan. Untuk sample jajanan akan dilakukan uji lab," ucapnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Durian Payung Sulastri mengatakan kondisi pelajar tersebut sudah mulai membaik. Beberapa pelajar juga sudah diperbolehkan pulang. "Abis beli makanan di kantin, udah itu minum es teh. Udah itu ada yang gak sarapan juga itu. Mungkin ya campur lah apa," katanya.

Namun, Sulastri mengaku tidak mengetahui pasti kronologi peristiwa tersebut. Sebab, saat kejadian dia sedang mengikuti rapat. "Saya gak tau, ibu kan rapat, ibu aj ditelpon katanya langsung ke RS, katanya beberapa siswa sakit perut, langsung dibawa ke RS," pungkasnya. (Yul)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad melanjutkan program hilirisasi. Menurutnya kekayaan Indonesia harus diolah di dalam negeri dan diurus sebaik-baiknya.

"Bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan kita harus diurus sebaik-baiknya," kata Prabowo dalam tayangan video di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Prabowo menyebut kekayaan Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat, tidak hanya segelintir orang. Ia juga bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, dan memberantas praktik korupsi.

"Saya telah menerima mandat rakyat Indonesia dengan tujuan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Untuk menjaga dan mengamankan kekayaan dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan tidak segelintir orang Indonesia.

Ia juga menyebut anak-anak Indonesia harus makan bergizi setiap hari. Seperti diketahui, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program andalan pasangan Prabowo-Gibran.

"Anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari. Hal ini semua membutuhkan kerja sama baik dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih baik, lebih sejahtera, adil. Tidak boleh ada lagi kemiskinan di bumi Indonesia," tutupnya.

(ily/rrd)

Bandung: Sekelompok orang tak dikenal menyerobot lahan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Dago, Kota Bandung. Bahkan, diduga ada keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penyerobotan yang terjadi sejak Sabtu, 27 Juli 2024 hingga saat ini.

Ketua Yayasan SMAK Dago, Nicky Sopacua mengatakan, saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal menurutnya, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sekolah tersebut.

"Jelas dengan adanya orang-orang yang tidak berkepentingan di sana, mengganggu para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar. Sampai hari ini sekolah masih berlangsung," ucap Nicky di Kota Bandung, Senin 29 Juli 2024.
Koordinator Keamanan SMAK Dago, Alexon Telaumbanua mengatakan, ratusan orang tidak dikenal menguasai lahan tersebut pada Sabtu, 27 Juli 2024 malam. Bahkan, keamanan sekolah sempat terjadi gesekan saat oknum TNI juga mendatangi tempat tersebut.

"Jam 4 subuh, sekelompok orang berseragam TNI berteriak, mengusir, dan menendang salah satu rekan kami, jumlah mereka 30 sampai 40 orang. Mereka menangkap saya, tapi saya melawan," kata dia.

Saat ini, kata Alex, sekelompok orang yang mengaku bagian dari ormas masih menduduki lahan SMAK Dago. Bahkan menurutnya, mereka tidak akan pergi apabila belum ada perintah dari pimpinannya.

"Mereka mengaku hanya diperintah oleh pimpinannya, untuk menguasai tanah itu. Mereka tidak mau keluar kalau tidak ada perintah dari pimpinan mereka," kata dia.

Sementara itu Kuasa Hukum SMAK Dago, Radea Respati mengatakan, pihaknya telah memiliki surat dari Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset kepada Yayasan SMAK Dago. Surat tersebut telah diterbitkan pada 21 Februari 2024 lalu.

"Sudah diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada kami, ada tanggal 21 februari 2024, adanya surat Kementrian Keuangan yang menyatakan, pada intinya mengklaim tanah tersebut merupakan tanah yang telah dilepaskan hak penguasaannya kepada Yayasan SMAK Dago," kata Radea.

Dia mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya peristiwa penyerobotan tersebut oleh sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut. Pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sekelompok orang tersebut.

"Kami menyesalkan juga adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyerobotan lahan SMAK Dago. Kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang," ucap dia.

(WHS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, merasa waswas soal keberadaan tower telekomunikasi didirikan di lantai dua Masjid Al Ihsan.

Menara penangkap sinyal dengan tinggi sekitar 20 meter itu disebut dibangun tanpa izin atau ilegal dengan waktu dua hingga tiga hari.

"Saat tower-nya jadi, saya kaget karena proses pembangunannya cepat dua atau tiga hari sudah jadi," Krist Ibnu T, seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al-Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Tower ini didirikan sekitar sembilan bulan lalu, tepatnya pada November 2023. Warga ketika itu sudah melayangkan protes.

Ketua RW setempat sempat memediasi antara warga, pengelola masjid, dan pemilik tower, PT Bina Mitra Sehati (BMS) pada 14 November 2023.

Namun, pertemuan itu tidak membuahkan hasil karena usulan warga disebut tak ditampung oleh pemilik tower.

"Agak angkuh kalau saya bilang, karena mereka tidak mau bernegosiasi kepada warga," ucap Ibnu.

Minta dipindah

Sejumlah warga sudah memberikan tiga alternatif kepada pemilik tower sebelum akhirnya minta tower yang didirikan di atas masjid itu dirobohkan.

Ketiga alternatif itu antara lain, warga minta tower dipendekan menjadi tiga meter, kemudian tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari masjid dan antena ditempelkan di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep kekeh enggak mau pindah towernya," kata Ibnu.

Tetapi karena hanya staff PT BMS yang hadir dalam mediasi, sehingga tiga usulan warga tidak dapat diputuskan.

Sampai akhirnya, pada Juli 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara akan mengambil tindakan tegas.

Pemkot Jakarta Utara akan menyegel dan membongkar tower itu di minggu-minggu ini.

Sosialisasi dan uang sewa

Warga menyebut pengelola Masjid Al Ihsan tak mensosialisasi kepada warga sebelum tower telekomunikasi didirikan di atas rumah ibadah itu.

"Enggak ada sosialisasi, jadi pengurus masjid hanya menyodorkan surat yang harus ditandatangani warga untuk minta persetujuan," kata Ibnu.

Namun, banyak warga yang percaya terhadap pengelola masjid sehingga mereka tak menolak dan bertanya lebih lanjut saat diminta untuk tanda tangan persetujuan pembangunan tower.

"Tapi, di dalam surat itu tidak ada gambar atau desain dari tower beserta spesifikasinya seperti apa," kata Ibnu.

Adapun warga yang dimintai tanda tangan untuk persetujuan pendirian tower itu juga bukan yang rumahnya dekat dengan masjid.

"Tapi, yang dimintai tanda tangan juga bukan yang tinggal di ring 1 atau tinggal di dekat masjid, tapi di ring 2, ring 3 yang rumahnya jauh dari ketinggian tower ini," ucap Ibnu.

Ibnu menduga, pengelola Masjid Al-Ihsan menerima uang sewa dari PT BMS selama tower telekomunikasi ilegal berdiri di atas masjid.

"Ini kan sewa-menyewa, kontrak mengontrak dari pengurus masjid kan, pasti disewa atau dikontrak dengan harga tertentu," ucap Ibnu.

(Reporter : Shinta Dwi Ayu | Editor : Abdul Haris Maulana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)