PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), subholding gas PT Pertamina (Persero) menjaga kinerja perusahaan dengan melakukan integrasi infrastruktur pipa gas bumi nasional.

Hal ini terlihat dalam 4 tahun terakhir, pendapatan konsolidasi menunjukkan tren kenaikan, dengan pertumbuhan 8% dari tahun 2020 - 2023, yang didukung oleh volume niaga gas dan transportasi gas yang merupakan kontributor utama sebesar kurang lebih 70% bagi pendapatan Perusahaan.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, mulai tahun 2021 PGN dapat mengelola dan menjaga profitabilitas konsolidasi, yang sangat penting untuk mendukung kemampuan Perseroan untuk berinvestasi dan bertumbuh secara berkelanjutan. Sepanjang enam bulan pertama tahun 2024, volume gas bumi yang mayoritas berasal dari gas pipa atau sebesar 99,6% kontribusi masih menjadi penopang utama kinerja PGN. Sedangkan untuk komersialisasi LNG regasifikasi sebesar 0,4%. Berdasarkan sumber gas, sebesar 38% berasal dari Pertamina Grup dan sisanya dari gas supplier lainnya termasuk Coridor Block.

Pendapatan PGN pada semester I 2024 tercatat sebesar USD 1,839 miliar atau meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year on Year/YoY). Pada saat yang sama beban pokok pendapatan meningkat hanya 1% menjadi USD 1,432 miliar pada semester 1 2024 dibandingkan USD 1,415 miliar pada semester 1 2023 sehingga laba kotor tercatat naik 11% menjadi sebesar USD 407 juta dibandingkan USD 368 juta YoY.

"Secara keseluruhan, Perseroan telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas yang meningkat. Kami percaya dengan terus menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan, melakukan pengelolaan operasional secara optimal dan efisien serta penerapan Manajemen keuangan dan Manajemen resiko yang prudent, Perseroan akan mampu menghadapi tantangan dan peluang," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).

Demikian juga laba operasi naik 3% menjadi USD 293 juta dibandingkan USD 284 juta (YoY). Di pos bottom line, laba bersih PGN berhasil tumbuh sebesar 28% menjadi USD 187 juta pada semester 1 2024 dibandingkan USD 145 juta pada semester 1 2023. Pada periode Semester 1-2024, pencapaian EBITDA cukup stabil yaitu sebesar USD 578 juta dikontribusikan dari penurunan laba selisih kurs dan beban penyusutan. Pencapaian EBITDA dikontribusikan 75% dari segmen niaga gas, transmisi gas dan lainnya, serta 25% dikontribusikan dari segmen hulu.

Sedangkan lini bisnis niaga gas dan transmisi memberikan kontribusi sebesar 73% terhadap pendapatan perusahaan. Sebesar 11% dikontribusikan dari lini bisnis hulu (Upstream) dan sebesar 16% sisanya adalah kontribusi dari lini bisnis lainnya. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana investasi ditengah dinamika perekonomian nasional dan global, selama Semester 1- 2024 pencapaian Belanja Modal Perseroan sebesar US$ 70 juta dimana 44% penyerapan oleh segmen downstream dan lainnya, sedangkan 56% diserap oleh segmen hulu.

Untuk saat ini dan kedepannya, infrastruktur pipa dengan infrastruktur gas bumi beyond pipeline akan menjadi skema andalan PGN dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Lantaran dari sisi operasional, secara umum pencapaian segmen niaga gas bumi juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan supply dan demand. Terdapat penurunan volume pasokan gas pipa akibat natural decline (penurunan alami kondisi sumur) dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa serta adanya libur Lebaran di kuartal 2 2024. Tantangan pasokan tersebut perlu diantisipasi dengan mulai menambah pasokan gas dari LNG.

"Perusahaan terus menjalankan strategi yang terukur dan sejalan dengan rencana pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemanfataan gas bumi sebagai energi transisi. Untuk itu perusahaan melakukan sejumlah inisiatif diantaranya dengan membangun dan menambah infrastruktur gas bumi yang terintegrasi untuk mendorong perluasan segmen pengguna," ujar Arief.

Arief menambahkan sejumlah inisiatif tersebut akan mendorong kehandalan bisnis utama Perusahaan secara berkelanjutan dan jangka panjang. Pada saat yang sama, PGN tetap mengedepankan inovasi dan solusi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan para pelanggan termasuk salah satunya menghadirkan LNG di tengah menurunnya pasokan alami (natural decline) gas bumi di sejumlah sumur eksisting.

Pengembangan Infrastruktur Utama tahun 2025-2027 yang telah disiapkan oleh Perseroan untuk memastikan pertumbuhan bisnis Perseroan. Di tengah situasi yang menantang, mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis/ produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (low carbon business).

Peningkatan penggunaan LNG telah tercermin dari pencapaian regasifikasi gas LNG melalui Terminal Use Agreement (TUA) FSRU Lampung. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung, volume penyaluran gas mencapai 65 BBTUD atau meningkat 76% dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2023.

"PGN akan tetap mengembangkan core business yang sudah melekat yaitu pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi. Meski begitu PGN juga akan tetap adaptif dan bertumbuh dengan sejumlah inisiatif baru seperti peningkatan bisnis LNG dengan menitikberatkan pada efisiensi serta efektivitas biaya logistik dalam penyaluran gas bumi," imbuhnya.

PGN siap bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur gas bumi Cirebon-Semarang tahap II. Jaringan ini akan membawa gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Terdapat inisiatif bisnis baru sejalan dengan pengembangan Pipa Cisem II di mana PGN akan membangun Pipa Distribusi Tegal - Cilacap dalam rangka gasifikasi Refinery Unit IV Cilacap. PGN bersinergi dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), proyek ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2025 dengan volume commissioning yang dialirkan sekitar 51 MMSCFD.

PGN juga akan terlibat dalam proyek strategis proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. Rencana pembangunan Pipa Dumai - Sei Mangkei oleh Pemerintah melalui dana APBN berpotensi dapat mengintegrasikan pipa gas di Sumatera dan hal ini akan menjadi peluang PGN dalam mengambil potensi pasokan gas dari Blok Andaman. Fasilitas LNG Arun rencananya juga akan dikerahkan untuk memanfaatkan pasokan gas dari Blok Andaman.

Peningkatan penggunaan gas bumi dapat terealisasi dari hasil integrasi infrastruktur di Jawa Tengah dan telah terealisasi melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang dioperasikan oleh afiliasi Subholding Gas yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas). Mengalirkan gas bumi dari PEP Jambaran Tiung Biru (JTB) melalui pipa ruas Gresik-Semarang. Infrastruktur dari JTB yang tekanan serta pembagiannya di lakukan di ORF Tambak Rejo terintegrasi dengan selesainya sistem distribusi Jawa Tengah yang mengalirkan gas bumi menuju sektor pembangkit listrik IP Tambak Lorok dan sejumlah industri, komersial, serta rumah tangga di Semarang-Demak.

Infrastruktur tersebut terintegrasi dan memperkuat layanan dari pipa Cirebon-Semarang tahap I (Cisem I) yang melayani kebutuhan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Tambak Aji, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, IP Tambak Lorok, serta rumah tangga hingga industri & komersial di Semarang - Demak. Adanya integrasi infrastruktur semakin meningkatkan penyerapan gas Jawa Tengah dari 48 BBTUD menjadi 60-70 BBTUD.

Tambahan serta integrasi sejumlah infrastruktur ini diharapkan akan bisa semakin memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan baik industri maupun rumah tangga. Di Jawa Tengah, optimalisasi infrastruktur gas bumi ini setidaknya bisa memenuhi kebutuhan gas bumi untuk pembangkit listrik, sebanyak 31 industri dan komersial, serta 29 pelanggan kecil. Terdapat peningkatan penyerapan gas dari 0,5 BBTUD menjadi 3,5 BBTUD.

"Sejumlah inisiatif dilakukan PGN tentu saja dengan didasari misi serta komitmen untuk terus konsisten menyediakan energi berbasis gas yang memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan," tegasnya.

Di samping itu, proyek revitalisasi tangki LNG Arun terus berjalan untuk meraih target menjadikan Terminal LNG Arun menjadi pemimpin Hub LNG di Asia. Salah satu tahap awal adalah merevitalisasi tangki F-6004. Hingga Kuartal II 2024, kemajuan konstruksi paket non-tangki telah mencapai 27.227% dan paket tangki sebesar 8.16%.

Selain strategi dalam upaya penyerapan gas bumi sebagai energi transisi secara lebih optimal, perluasan transmisi dan distribusi ini juga akan mendorong aspek profitabilitas PGN secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini tentunya sejalan dengan semakin besarnya jumlah serapan para pelanggan seiring dengan peertumbuhan ekonomi nasional.

Sampai dengan semester 1 2024, jaringan pipa dimiliki PGN adalah sepanjang 13.319 km atau bertambah 626 km. Total jumlah pelanggan PGN adalah sebanyak 821.245, terdiri atas sebanyak 3.165 pelanggan industri dan komersial, sebanyak 2.017 pelanggan kecil, dan sebanyak 816.063 rumah tangga.

Di luar dari infrastruktur transmisi gas bumi, Perseroan juga akan membangun infrastruktur untuk transportasi energi lainnya melalui pipa yaitu membangun pipa Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya ini dilakukan melalui sinergi anak perusahaan yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk membangun pipa BBM Cikampek - Plumpang dengan skema Build Maintenance-Transfer (BMT) dengan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

"Pembangunan pipa tersebut merupakan salah satu pengembangan portfolio bisnis Subholding Gas dalam lingkup bisnis infrastruktur khususnya transportasi energi melalui pipa. Saat ini kami dalam proses penyusunan Perjanjian Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang antara Pertagas dan PPN. Infrastruktur ini akan memiliki kapasitas volume sebesar 4,6 Miliar liter per tahun dengan panjang 96 km," tutupnya.

PT Freeport Indonesia mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk berkontribusi dalam menurukan emisi karbon. VP Government Relation Freeport, Harry Pancasakti mengatakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Freeport mengkonfersi energi listrik yang digunakan menjadi energi gas.

Harry mengungkap Freeport telah melakukan subtitusi pembangkit energi listrik. Dia menerangkan sebelumnya perusahaan menggunakan hingga 129 mega watt diesel fuel, kemudian dikonversi menjadi biofuel dan dikonfersi kembali menjadi gas.

"Bertepatan sudah habisnya umur power plant berbasis batu bara kita konversi menjadi PLTG dengan pembangkit gas, dari 200 mega watt menjadi 270 mega watt sehingga emisi kabron jauh signifikan," kata dia dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, Freeport juga telah mengubah transportasi lokomotif menjadi tenaga listrik. Lokomotif itu digunakan untuk aktivitas di pertambangannya.

"Transport lokomotif listrik yang equivalent kepastian 50 sampai 60 unit dari equipment bahan bakar diesel, ini lompatan logistik transport," ungkapnya.

Harry mengatakan dengan berbagai hal yang telah dilakukan seperti mengubah mesin di pabriknya menjadi tenaga listrik dan gas, maka penurunan emisi karbon di Freeport akan signifikan. Ditargetkan ada penurunan emisi karbon hingga 40% pada 2030.

"Overall kalau dibandingkan dengan brandmark 2018, di mana tingkat emisi sekitar 4,7 juta ton emisi karbon per ton tembaga. Untuk tahun 2030, nanti kita prediksi kita akan turun 1,9 juta ton emisi karbon per ton tembaga, sehingga overall terjadi penurunan >40% emisi karbon. Ini target cukup agresif dan memenuhi harapan pemerintah," pungkasnya.

Pemerintah berencana memperpanjang program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sebelumnya, program ini dijadwalkan akan rampung akhir 2024.

Kebijakan HGBT saat ini baru menyasar tujuh sektor, antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi bercerita, dirinya sempat kesulitan tidur karena program tersebut akan berakhir pada 2024. Menurutnya, kebijakan ini membantu industri mampu menghadirkan pupuk yang terjangkau.

"Kebijakan gas untuk sektor hilir gimana? Sekarang ada HGBT tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun nggak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengaku, tidurnya kembali terganggu lantaran keberlanjutan dari program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan. Kebijakan HGBT 2024 direalisasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa mendatangkan efek berganda ke sektor-sektor lainnya, khususnya pangan. Bahkan, bisa-bisa hal ini berujung pada peningkatan impor.

"Bayangkan kalo harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," kata dia.

"Dampak pada produksi pertanian itu berapa? setengah ton per hektare. Artinya apa? Indonesia harus akan impor 2 juta ton beras. Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Kebijakan HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di BidangIndustri.

Kelanjutan HGBT ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya, Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan program itu.

Selain persetujuan atas kelanjutannya, Agus menyebut, Jokowi juga menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

Agus juga bilang, hal ini akan menjadi salah satu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. RPP ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Simak Video: Sedihnya Agen-Konsumen Karena LPG Non Subsidi Naik Harga

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah terus menggeber program hilirisasi khususnya di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba). Program ini dinilai terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah pertambangan.

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan angka pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi basis investasi industri pertambangan bisa mencapai 25% atau lima kali lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hasil riset kami di Reforminer menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi basis investasi tambang itu luar biasa naik signifikan," kata Komaidi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Misalnya di daerah Halmahera di Maluku, itu pertumbuhan ekonominya antara 2020-2023 itu di kisaran 20-25%, itu luar biasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang average hanya 5-6%" terangnya lagi.

Meski begitu, menurutnya angka pertumbuhan ekonomi ini tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab meski pertumbuhan ekonomi daerahnya sangat tinggi, tingkat kemiskinan di wilayah itu malah bertambah.

"Tetapi di daerah-daerah itu angka kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan naik signifikan," ucapnya.

Komaidi menjelaskan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilihat dari empat indikator, yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi perusahaan, dan nilai ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Dari keempat indikator itu, menurutnya investasi perusahaan lah yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat signifikan. Namun indikator konsumsi rumah tangga yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah.

"Paling besar adalah dari komponen investasi swasta atau pembentukan modal bruto tetap. Nah dari situ kita lihat, kita cocokan juga dengan pola investasi, ada sesuatu data yang cukup menarik di dalam tiga tahun terakhir, itu PMA (Penyertaan Modal Asing) 60% ada di luar Jawa, ternyata ada di basis-basis smelter itu. Artinya apa? Artinya kue ekonomi yang naik signifikan tadi tidak kembali ke masyarakat setempat," jelas Komaidi.

Menurutnya kondisi ketimpangan antara investasi dengan uang yang masuk ke kantong masyarakat ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Hal inilah yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

"Indikator kedalaman kemiskinannya nambah nih, baik di dalam P1 di kedalaman kemiskinan, maupun P2 di keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan itu indikator kesenjangan antara penduduk miskin itu semakin tinggi, kalau kedalaman itu artinya pengeluaran penduduk itu semakin jauh dari garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinannya satu bulan Rp 500 ribu, itu semakin jauh dari angka itu, artinya di bawah itu," jelasnya lagi.

"Tapi di satu sisi ekonominya seolah-olah indikator makronya bagus, tapi indikator sosial masyarakatnya ini yang saya kira PR bersama, terutama di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, kalau ini tidak dilakukan interferensi ini akan menjadi bom waktu karena kemudian di daerah merasa ini kekayaan alam kami dikerok tapi kami nggak dapat apa-apa, saya kira ini problem yang sangat mendasar," jelasnya lagi.

Belum lagi menurutnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah sebagian besar investasi di sektor pertambangan minerba ini adalah perusahaan asing. Kemudian investasi yang masuk dalam bentuk paket, artinya usai menanamkan investasi di wilayah-wilayah ini mereka bisa langsung mengambil hasil bumi Indonesia.

"Tambah lagi investasi itu paketnya sebagian besar, PMA-nya, adalah dari non-domestik ya, dan itu paket. Artinya mereka yang tanam, kemudian tumbuh, ambil bawa pulang sementara yang punya lahan nggak kebagian, ini yang saya kira menjadi persoalan di dalam 3-5 tahun ke depan kira-kira permasalahan sosial yang akan timbul di dalam konteks hilirisasi adalah itu," pungkas Komaidi.

Simak Video: detikcom Leaders Forum, Kupas Arah Kebijakan Energi Demi Indonesia Hijau

[Gambas:Video 20detik]

Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk mendorong transisi energi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai transisi energi perlu dibangun.

Beragam metode peningkatan kesadaran masyarakat tentang transisi energi dapat dilakukan, mulai dari pengembangan cerita yang inspiratif, hingga melakukan aksi-aksi kecil penurunan emisi secara kolektif.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas,Taufiq Hidayat Putra mengatakan, komunikasi politik sangat penting dalam rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan secara inklusif dan partisipatif perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan transisi energi dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Rekomendasi yang tercetus pada diskusi ISEW 2024 akan menjadi masukan untuk rencana yang lebih holistik dan integratif, khususnya pada penyusunan RPJMN 2025-2029 terkait Peningkatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik. Terutama untuk mencapai sistem energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Dengan mempertimpangkan potensi sumber daya daerah yang sejalan dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan nasional," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Senin (16/9/2024),

Manajer Proyek Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia, Institute for Essential Services Reform (IESR) Agus Tampubolon mengatakan, cerita yang inspiratif di sekitar topik aksi iklim dan transisi energi mempunyai kekuatan untuk menyatukan tujuan dan memotivasi tindakan bersama dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan.

"Setiap orang adalah penjaga bumi. Saya yakin bahwa masing-masing individu mempunyai cerita yang menginspirasi, serta dapat mengambil tindakan yang membawa perubahan yang positif bagi planet kita ini. Cerita-cerita inilah yang perlu digaungkan untuk menciptakan suara kolektif yang kuat untuk membangun dunia yang berkelanjutan dan adil," kata Agus.

Agus menjelaskan bahkan aksi-aksi kecil yang dilakukan secara bersama-sama, seperti menanam pohon, bersepeda ke sekolah, dan mematikan lampu saat tidak digunakan dapat berkontribusi secara signifikan bagi penurunan emisi. Menurutnya, hal terpenting adalah setiap orang mengambil tanggung jawab untuk membebaskan bumi dari cengkraman emisi yang telah meningkatkan suhu global sehingga menyebabkan krisis iklim.

Wahyu Hantoro, Kepala Desa Tampir Wetan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan diskusi dengan masyarakat. Dia bercerita, desanya memiliki potensi air yang besar. Namun, ironisnya dua pertiga lahan pertanian desa tersebut mengalami kekeringan.

"Kami membangun pompa air bertenaga surya. Awalnya, warga ragu terhadap penggunaan sistem energi surya yang berbeda dari yang dipasok oleh pemerintah. Namun, komunikasi dan diskusi yang rutin akhirnya mengubah persepsi warga yang awalnya pesimis menjadi mendukung pemanfaatan pompa air bertenaga surya. Lahan pertanian juga dapat diolah tanpa memandang musim. Awalnya yang pakai pompa air ini hanya 25 pelanggan, sekarang malah meningkat menjadi 176 pelanggan," terang Wahyu.

Energy Market Authority (EMA) Singapura menambah jumlah impor listrik bersih rendah karbon dari Indonesia melalui pemberian persetujuan bersyarat (Conditional Approval/CA) kepada dua perusahaan baru pada Kamis (5/9) kemarin.

Melansir dari CNA, Sabtu (14/9/2024), pemberian persetujuan bersyarat tersebut diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Kedua perusahaan yang baru persetujuan tersebut adalah Singa Renewables dengan jatah impor listrik sebesar 1 gigawatt (GW) dan Shell Eastern Trading sebesar 0,4 GW. Jadi total persetujuan bersyarat impor listrik baru yang diberikan Singapura sebesar 1,4 GW.

Dengan pemberian persetujuan bersyarat tersebut, saat ini sudah ada tujuh perusahaan Singapura yang diizinkan melakukan impor listrik bersih dari RI. Sehingga total impor listrik dari Indonesia akan naik menjadi 3,4 GW, dari sebelumnya 2 GW.

Sebelumnya ada juga Pacific Medco Solar Energy dengan jatah impor 0,6 GW, Adaro Solar International dan EDP Renewables APAC yang masing-masing sebesar 0,4 GW, serta Vanda RE dan Keppel Energy masing-masing akan mengimpor 0,3 GW.

Tan See Leng mengatakan kerja sama perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura ini akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Sebab selain memasok listrik ke Singapura, proyek ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia seperti produksi baterai dan panel surya.

"Pendapatan dari ekspor listrik dapat digunakan untuk mempercepat proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia guna mempercepat dekarbonisasi Indonesia," ucap Tan.

Sebagai informasi, pada 2021 lalu Singapura menargetkan untuk mengimpor listrik bersih hingga 4 GW hingga 2035 nanti. Sejak saat itu, Singapura menerima lebih dari 20 proposal dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara total, EMA telah mengeluarkan persetujuan bersyarat untuk sembilan proyek sejauh ini. Lima proyek di antaranya telah maju ke tahap lisensi bersyarat.

Proyek-proyek ini termasuk proposal Keppel Energy untuk mengimpor 1 GW listrik rendah karbon dari Kamboja dan proposal Sembcorp Utilities untuk mengimpor 1,2 GW dari Vietnam.

"Mengingat kemajuan proyek impor listrik yang menggembirakan dan untuk memastikan pasokan yang memadai guna memenuhi kebutuhan energi masa depan kita mengingat permintaan yang terus meningkat, Singapura akan meningkatkan ambisinya dan berupaya mengimpor 6GW pada tahun 2035," jelas EMA dalam salah satu keterangan resminya.

EMA mengatakan pihaknya akan terus meneliti semua jalur dekarbonisasi untuk sektor listrik. Ini termasuk hidrogen, tenaga surya, energi panas bumi dalam, energi nuklir, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.

"Seiring dengan upaya Singapura melakukan dekarbonisasi, EMA juga akan berupaya mencapai keseimbangan optimal antara keamanan energi, keberlanjutan, dan daya saing biaya," pungkas otoritas tersebut.

Simak Video: Jerman Akan Kurangi Impor Energi dari Rusia

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melakukan finalisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini memastikan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun Rapat Finalisasi yang berlangsung di Medan, Jumat (13/9) ini dihadiri Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. serta Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Armand Effendy Pohan. Turut hadir Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Poppy Marulita.

"Manfaat PKS ini untuk kita bersama. BPH Migas dan Pemprov Sumatera Utara bersama-sama melakukan pengawasan atas pendistribusian JBT Solar dan JBKP Pertalite," ungkap Alfon dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9/2024).

Alfon menambahkan BPH Migas memanfaatkan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi, yaitu Aplikasi XStar. Aplikasi ini terus disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

Melalui sosialisasi, katanya, pihaknya memberikan pemahaman tentang kemudahan perangkat daerah dalam penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan Surat Rekomendasi.

"Kami sudah menyiapkan Aplikasi XStar yang terus kami sosialisasikan bagaimana cara memanfaatkan aplikasi ini agar perangkat daerah dan konsumen pengguna semakin memahami," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Alfon pun mengimbau Pemprov Sumatera Utara untuk meningkatkan sinergi dalam penyediaan, pengendalian, dan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP di Sumatera Utara. Apalagi jika PKS sudah diteken.

"BPH Migas berharap sinergi berjalan dengan baik, utamanya dalam pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap pendistribusian JBT dan JBKP," tuturnya.

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Armand Effendy Pohan turut menyambut kerja sama ini. Ia menyampaikan PKS ini dapat membantu penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan.

"Kami sangat menyambut baik Perjanjian Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga dengan adanya PKS ini BBM dapat tersalurkan tepat sasaran, sehingga dapat diterima oleh para pengguna seperti nelayan, petani dan seluruh masyarakat Sumatera Utara yang membutuhkan," pungkasnya.

Simak Video: Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

[Gambas:Video 20detik]

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina bersama Subholding Pertamina lainnya ikut serta dalam Joint Study dengan POSCO International terkait Carbon Capture and Storage (CCS). Kerja sama strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) beberapa waktu lalu.

Adapun JSA ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan MoU pada tanggal 25 Juli 2023 antara Pertamina Group dan POSCO.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mewakili Direktur Utama PGN menghadiri ceremonial signing perjanjian tersebut bersama Director of Finance and Investment Pertamina Hulu Energi (PHE), Dannif Utojo, General Manager Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ Muwir Wiratama, CEO Pertamina Power Indonesia (PPI), John Anis, CEO Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi dan President & CEO POSCO International, Lee, Kye-In.

Turut hadir Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati didampingi Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Atep Salyadi Dariah Saputra menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pertamina Group dan POSCO International ini.

Rosa Permata Sari menyampaikan bagi PGN, JSA ini memberikan nilai tambah untuk solusi upaya pengurangan emisi karbon melalui penyimpanan emisi karbon (CCS) di lapangan milik Pertamina Group. Selain itu, sebagai optimasi Right of Way (ROW) transmisi milik PGN dan potensi integrasi carbon aggregator industri di customer eksisting.

"Kesempatan untuk joint study dengan POSCO International kali ini menjadi wujud keseriusan PGN dalam inisiatif proyek CCS dan upaya menekan emisi karbon. Diharapkan, JSA ini akan menghasilkan kajian yang komprehensif sehingga teknologi CCS nantinya dapat diterapkan dengan tepat," jelas Rosa dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2204).

Joint study dengan Krakatau POSCO juga mengkaji potensi emitter Carbon lainnya. Secara teknis, PGN bersama PHE, PPI dan PIS akan melakukan kajian bersama dengan POSCO international group. Rencana lokasi storage site milik Pertamina Group telah ditentukan yakni Area Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java PSC (PHE ONWJ).

Inisiatif ini nantinya juga dapat menjadi solusi upaya pencapaian target NZE bagi pelanggan eksisting PGN maupun emitter lain yang berada dekat dengan jaringan infrastruktur milik PGN.

POSCO International merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi sebagai anak perusahaan dari POSCO Group dan bergerak di berbagai sektor bisnis, termasuk perdagangan baja, energi, oil & gas, sumber daya pertanian, dan bahan kimia. POSCO Group melalui POSCO International tertarik dalam rangkaian inisiatif CCS dengan melakukan JSA bersama Pertamina Group.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Investasi di sektor hilirisasi perlu terus didorongan demi mendukung industri berkelanjutan. Jika industri berkembang, berbagai persoalan seperti ketergantungan barang impor hingga masalah kelebihan pasokan listrik dapat diminimalisir.

"Lewat hilirisasi ada peningkatan penyerapan energi, khususnya listrik. Kemudian juga dengan meningkatnya kebutuhan industri manufaktur tadi itu bisa mengurangi ketergantungan impor barang-barang kita yang selama ini barang-barang konsumsi masih banyak sekali bergantung dengan impor," kata peneliti Indef Abra Talatof kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Abra menambahkan, hilirisasi juga mampu membuka lapangan kerja formal di tengah persoalan pengangguran di Tanah Air. Abra juga menyebut hilirisasi punya kaitan erat dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia lalu menyoroti masalah kelebihan pasokan listrik yang menjadi isu bagi Indonesia. Menurutnya konsumsi listrik Indonesia masih rendah jika dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2023 sebesar 1,3 MWh/kapita, sedangkan rata-rata konsumsi listrik di Asia Tenggara sudah 3,8 MWh/kapita. Artinya konsumsi listrik per kapita Indonesia baru setara 34,3% dari rata-rata di kawasan.

Masalah kelebihan pasokan listrik harus diatasi karena dapat mempengaruhi minat investasi, bukan hanya bagi industri tapi juga sektor energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu Abra menegaskan investasi di sektor industri, termasuk hilirisasi, perlu terus digenjot.

"Mengurangi kelebihan pasokan energi, khususnya listrik, dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menyerap energi cukup signifikan. Itu di sektor manufaktur. Pemerintah memang harus fokus menggenjot investasi dan industrialisasi dalam negeri," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, investasi untuk mendorong hilirisasi perlu didukung. Misalnya hilirisasi dalam penciptaan ekosistem kendaraan listrik, yang pada ujungnya mampu menekan emisi karbon.

"Kalau lingkungan, listrik itu mampu untuk menurunkan emisi, karena tidak ada emisi karbon monoksida dan itu pasti emisinya turun. Dan juga itu sudah pasti," jelasnya.

Saat ini Indonesia memiliki pusat hilirisasi nikel di beberapa lokasi, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Yayan menilai industri yang tumbuh di sana memberi efek positif bagi perekonomian, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Isu terkait hilirisasi ini juga akan dibahas dalam detikcom Leaders Forum dengan tema Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia. Acara ini dibuka oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan akan dilanjutkan dengan diskusi oleh beberapa tokoh.

Bagi detikers yang ingin hadir secara langsung mengikuti acara diskusi tersebut silakan mendaftar di link berikut ini.

PT Pertamina (Persero) menjajaki peluang kerja sama pengembangan hulu minyak dan gas bumi (migas) di negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau Kawasan LAC. Hal itu mengingat kawasan tersebut menyimpan potensi migas yang besar.

"Pertamina terus memperkuat ketahanan energi nasional baik dengan optimalisasi hulu migas domestik maupun pengembangan migas di luar negeri. Untuk memperkuat ketahanan energi ini, Pertamina membuka sinergi dengan berbagai pihak," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Pertamina, terang Fadjar, menerapkan strategi ganda dalam menjaga ketahanan energi nasional yakni melanjutkan dan memperkuat bisnis eksisting dan sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon. Dia mengatakan, Kawasan LAC memiliki potensi migas yang cukup besar dan terbuka peluang bagi Pertamina untuk menjajaki kerja sama mengembangkan wilayah kerja migas.

"Pertamina telah memiliki pengalaman mengelola hulu migas di berbagai negara di dunia termasuk di Venezuela yang merupakan salah satu negara di Kawasan Kawasan LAC," kata Fadjar.

Fadjar menambahkan, Pertamina akan fokus menjajaki peluang kerja sama di Suriname, Guyana, dan Brasil karena merupakan wilayah dengan potensi migas yang cukup besar.

Jelasnya, Suriname memiliki cadangan terbukti minyak mentah hingga 89 juta barel dengan perusahaan utamanya yakni Staatsolie, perusahaan minyak negara Suriname. Sedangkan Guyana akan menjadi negara penghasil minyak terbesar keempat di Amerika Latin setelah penemuan blok Stabroek dengan potensi cadangan mencapai 11 miliar setara barel minyak.

Sementara, Brasil memiliki cadangan produksi minyak cair hingga 21,5 tahun dan cadangan produksi gas 28,7 tahun.

Pengusutan korupsi timah berdampak luas terhadap perekonomian di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Hal ini terungkap dari para saksi yang dihadirkan dalam lanjutan sidang korupsi timah.

Seperti diungkapkan warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui yang bekerja sebagai pengepul pasir timah hasil pertambangan rakyat. Asui memberi kesaksian bersama stafnya bernama Husni.

Dihadirkan pula sebagai saksi adalah Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf dan Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin.

Momen memberikan kesaksian di hadapan hakim dalam persidengan tersebut dijadikan ajang curhat oleh para saksi tentang kondisi tentang bagaimana kondisi saat ini telah menghantam mata pencaharian mereka dan ekonomi Bangka Belitung secara keseluruhan.

Husni salah satu saksi menceritakan bagaimana penambangan timah telah jadi sumber pendapatan dan penghidupan bagi warga lokal. Bahkan, lantaran tak terserap oleh PT Timah waktu itu, para penambang rakyat itu sampai harus menjual pasir timah mereka di pinggir jalan secara eceran.

"Hampir semua orang di sana jualan pasir timah di pinggir jalan dengan harga 120-130rb/kg seperti menjual bensin eceran," tutur Husni dikutip dalam kesaksiannya, Jumat (13/9/2024).

Fenomena ini yang kemudian ditangkap manajemen PT Timah dengan membentuk pola kemitraan dengan penambang rakyat dan pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah dengan membentuk badan hukum berstatus CV.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasi berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Saksi Suyatno alias Asui dalam kesaksiannya menjelaskan, dalam proses pembelian pasir timah dari penambang rakyat, dirinya bertindak sebagai pengepul.

"Batas terendah Sn timah (kadar timah) yang diterima oleh saya berada di kadar Sn 68, dan saya sebagai pengepul hanya menerima hasil tambang timah dari masyarakat yang menambang dalam bentuk masih basah sehingga proses pengeringan (goreng) tetap harus dilakukan yang membutuhkan biaya," beber dia.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak masyarakat menggantungkan ekonominya pada pertambangan timah tersebut.

"Sekarang imbas hal ini, ekonomi di Bangka Belitung hancur, harga timah juga hancur. Kondisi Bangka pada saat ini 2024, kondisinya banyak yang tidak punya pekerjaan, kemudian kondisi pasar yang sangat sepi," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur CV Candra Jaya bernama Yusuf mengaku telah menjadi mitra penambangan PT Timah sejak 1996-2002 dan 2007-2008.

Lebih jauh Yusuf menceritakan bahwa praktik pertambangan oleh pihak selain PT Timah sudah berlangsung lama semenjak dirinya masih kecil, dimana Yusuf lahir tahun 1960.
Bahkan ayah dan kakeknya juga bercerita bahwa pertambangan bijih timah sudah berlangsung pada masa mereka.

Dalam menjalankan operasinya, selain tanah yang ia miliki, ia juga membebaskan tanah tumbuh yang berada di wilayah IUP PT timah dengan modal dari koceknya sendiri.

"⁠⁠PT Timah mewajibkan untuk membebaskan tanah tumbuh tempat dimana CV Candra Jaya menambang, dan biaya ditanggung oleh saksi sendiri," jelas dia.

Saksi lain yakni Direktur CV Semar Jaya Perkasa bernama Marzoshin menjelaskan, dari kerja sama jasa tersebut, mitra PT Timah berbentuk CV seperti dirinya mendapat imbal jasa yang dihitung dari tonase bijih timah yang dihasilkan dan dikenakan pajak atas imbal jasa tersebut.

"Pembayaran ke CV oleh PT TImah dihitung berdasarkan biaya pengangkutan dan biaya pembelian timah ke penambang atau pengepul yang dilakukan oleh CV," jelas dia.

Dalam kesempatan itu Marzoshin juga menegaskan bahwa CV Semar Jaya Perkasa sama sekali tidak ada hubungan afiliasi dengan PT RBT.

"Seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan jasa borongan pengangkutan SHP berasal dari modal pribadi," jelas dia.

Adapun ⁠penentuan lokasi pengiriman bijih pasir timah oleh CV Semar Jaya Perkasa ke gudang PT Timah yang ada di smelter PT Tinindo, PT Tirus Jaya Mandiri dan PT Artha Cipta Langgeng adalah murni diskresi dan keputusan dari PT Timah dan samasekali tak ada campur tangan PT RBT.

Ia berharap, perkara ini cepat tuntas dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dan bisa mengembalikan perekonomian masyarakat setempat.

Potensi minyak dan gas bumi (migas) diproyeksi masih besar. Hal ini menyusul adanya temuan cadangan dalam jumlah besar di South Andaman dan North Ganal.

Dalam diskusi IATMI Business Talk, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Dia juga mengatakan, migas juga masih sangat penting.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting terutama primer dan transportasi," kata Jodi keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun pondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang bakal dikejar adalah revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menyatakan pengembangan industri hulu migas akan terus berlanjut dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas tanpa melupakan kepentingan negara. Dia mencontohkan dalam pengembangan temuan Geng North di North Ganal di mana proses pembahasan rencana pengembangan jadi salah satu benchmark dan contoh nyata bahwa pemerintah bergerak lebih cepat mengikuti ritme pelaku usaha.

"Pemerintah berikan tambahan waktu eksplorasi untuk ENI. Pemerintah adaptif saat ini, terutama dalam 3 tahun terakhir. Misalnya apa yang dilakukan untuk blok baru itu kita bisa berikan split up to 50%," kata Ariana.

Dia mengakui bahwa salah satu fundamental perubahan industri migas tanah air adalah UU Migas. Namun pemerintah tidak tinggal diam hanya menunggu terbitnya UU baru.

"Dalam tiga tahun terakhir itu pemberian split untuk kontraktor itu sangat fleksibel sesuai Kepmen 199/2021. Jadi UU Migas kita memang tunggu, tapi kita nggak diam kita lakukan perbaikan tujuannya dua hal. IRR perusahaan dan profitability index perusahaan tetap terjaga, apapun caranya bisa macam-macam bisa ditambahin split, perubahan FTP, investment credit dan lainnya. Ruang itu sudah dibuka," jelas Ariana.

Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Raam Krisna berharap diskusi ini bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi. "IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," ujar Raam.

Ketua Panitia IATMI Business Talk, Firmansyah Arifin menilai kehadiran sejumlah pemain utama dalam acara ini membuktikan bahwa sektor hulu migas masih jadi sektor penting meskipun ada tekanan transisi energi dengan penggunaan energi baru terbarukan.

"Di era transisi energi ini justru migas makin penting. Acara ini diharapkan mampu merumuskan gagasan yang bisa menjawab berbagai tantangan pengelolaan hulu migas di era transisi energi," ungkap Firmansyah.