Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa bersama dengan dan PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengeboran sumur eksplorasi Rotan Cinta (RCI)-001 di Desa Kubangsari, di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada Rabu (04/09).

Hadir dalam kegiatan Management Walkthrough (MWT) tersebut, Direktur Regional Jawa, Wisnu Hindadari dan Direktur Operasi PDSI, Aziz Muslim. Menurutnya program MWT diselenggarakan secara rutin oleh pimpinan perusahaan untuk memastikan kegiatan operasi berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Serta membuka kesempatan interaksi dua arah antara manajemen dan pekerja yang menjadi garda terdepan. Aspek prioritas lainnya juga menjadi fokus utama dalam MWT adalah memastikan penerapan kebijakan dan program Health, Safety, Security & Environment (HSSE), dan internalisasi budaya HSSE di setiap kegiatan kerja di lapangan.

Sumur eksplorasi RCI-001 merupakan sebuah sumur wildcat, yaitu sumur yang dibor pertama kali untuk menentukan keberadaan minyak dan gas di lokasi yang masih baru. Hasil pemboran Sumur RCI-001 diharapkan dapat mengonfirmasi sumber daya hidrokarbon dengan target reservoir berupa batu pasir formasi halang (pliocene sandstone) dan membuka potensi baru (play opener) pengembangan migas di Provinsi Jawa Tengah.

"Kami berharap sumur eksplorasi Rotan Cinta bisa membuktikan potensi sumber daya migas terambil hingga 17,58 juta barel minyak (MMBO) dan 14,11 miliar kaki kubik gas (BCFG)", " kata Wisnu dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Dalam lawatan ini, Wisnu menyampaikan bahwa pengeboran sumur RCI-001 merupakan proyek penting untuk masa depan migas nasional, dan berperan sebagai awal dari pengambilan data seismik 3D ataupun kegiatan eksplorasi lainnya di daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil studi, potensi hidrokarbon di wilayah Brebes terbilang cukup tinggi. Selain itu tercatat juga pengamatan terhadap banyaknya rembesan minyak di permukaan.

Merunut jejak sejarah pengelolaan, evaluasi potensi keberadaan migas di area Rotan Cinta ini diidentifikasi melalui hasil survei seismik 2D tahun 1974, 1999 dan 2012. Selain itu, dilakukan juga integrasi evaluasi geologi dan geofisika sejak 1996 sampai 2023.

Pada kesempatan ini, Wisnu menekankan kembali pentingnya mengedepankan aspek HSSE sebagai kunci keberhasilan kegiatan operasi dalam mendukung pencapaian secara berkelanjutan.

Saksikan Live DetikPagi:

PT PGN Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina mempererat sinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku Subholding Commercial & Trading. Melalui kerja sama ini, layanan pembayaran tagihan gas bumi bisa dilakukan lewat aplikasi My Pertamina.

PGN bersama PPN merealisasikan harapan pelanggan atas perluasan channel pembayaran tagihan gas bumi. Sekaligus merealisasikan harapan Pertamina selaku induk perusahaan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar subholding.

Kerja sama ini disahkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dan Direktur Utama PPN Riva Siahaan. Penandatanganan disaksikan oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution dan Komisaris Utama PGN Amien Sunaryadi dalam acara Perayaan Puncak HUT PGN ke-59 lalu.

"PGN juga terus melakukan penguatan digitalisasi dalam pengembangan produk dan layanan. Sebelumnya, telah dilakukan integrasi layanan call center di Pertamina Call Center 135 yang dikelola oleh PPN, sehingga seluruh pelanggan Pertamina Group akan mendapatkan layanan call center yang sama," ungkap Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

"Kerja sama kali ini melibatkan dua entitas, PGN dan PPN, untuk pemanfaatan aplikasi My Pertamina untuk layanan pelanggan PGN," sambungnya.

Tak terbatas pada fitur layanan pembayaran tagihan gas bumi, aplikasi MyPertamina diharapkan turut berperan sebagai sales & marketing platform yang efektif sekaligus menciptakan digital value transaction. Dalam aplikasi ini juga tersedia informasi mengenai tagihan gas yang lampau bagi pelanggan PGN.

"PGN juga ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan, sehingga PGN menyediakan program-program customer loyalty di dalam aplikasi MyPertamina seperti point reward. Program ini ditujukan agar memberikan dampak positif terhadap loyalitas pelanggan dalam menggunakan gas PGN, sekaligus kesetiaannya dalam menggunakan aplikasi MyPertamina," tutur Arief.

Ia menerangkan pembayaran tagihan gas melalui aplikasi MyPertamina akan menambah kemudahan bagi pelanggan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Diketahui, pelanggan gas saat ini mencapai lebih dari 556.320 rumah tangga dan 2.017 pelanggan kecil.

Tagihan pemakaian gas bulanan biasanya disampaikan melalui e-mail atau dapat dilihat melalui aplikasi PGN Mobile atau MyPertamina maupun menghubungi Pertamina Call Center 135 mulai tanggal 6 setiap bulannya.

Periode pembayaran tagihan gas bumi PGN adalah tanggal 6-20 setiap bulannya. Adapun kemudahan pembayaran tagihan gas bumi saat ini sudah bisa melalui channel pembayaran MyPertamina, ATM Bank (Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, BSI, CIMB, Bank Lampung), Agen Pembayaran (PPOB), Pos Indonesia, Pegadaian, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, DanDan, e-commerce (Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli dan Shopee), dan e-Wallet (Gopay, DANA, dan LinkAja).

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2023, Indeks Kepuasan Pelanggan PGN atau Customer Satisfaction Index (CSI) masuk kategori sangat baik. Kerja sama dengan Subholding C&T ini menjadi upaya bersama untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan terbaik, serta menciptakan customer experience yang excellent.

Nilai impor minyak Indonesia diproyeksikan membengkak jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel. Kondisi ini berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 600 triliun.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, memanasnya geopolitik kedua negara itu berpontensi membuat harga minyak dunia melonjak hingga US$ 60 karena Iran menguasai Selat Hormuz yang memegang peran penting dalam perdagangan. Selat Hormuz berpengaruh terhadap 40-50% perdagangan minyak global.

"Ketika ada perang terbuka antara Iran dan Israel, itu kalau sampai terjadi perang terbuka, kenaikan harga minyak itu bisa sampai US$ 60," kata Komaidi dalam acara Media Briefing bertema Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, di Sarinah, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Harga minyak dunia saat ini berada di kisaran US$ 72 per barel untuk minyak mentah berjangka Brent. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan harga hingga US$ 60, maka harga minyak mentah bisa tembus ke posisi US$ 132 per barel.

Ia memberikan simulasi, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel, imbasnya mencapai Rp 10 triliun terhadap APBN. Dengan demikian, apabila kenaikan harga minyak jika terjadi perang terbuka mencapai US$ 60, maka diperkirakan imbas terhadap APBN mencapai Rp 600 triliun.

"Jadi setiap naik US$ 1, itu belanja negara akan naik sekitar Rp 10 triliun. Tadi kalau perang terbuka kan US$ 60 dolar, US$ 60 dolar kalau US$ 1 naik Rp 10 triliun. Rp 600 triliun peningkatannya. Setara dengan mandatory untuk pendidikan kita," ujarnya.

"Jadi kalau sampai perang terbuka antara Israel dengan Iran kemarin, itu resiko APBN yang harus ditanggung untuk menambah subsidi, itu besarnya paling tidak sekitar Rp 600 triliun," imbuhnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp 189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg dan Listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT.

Menurutnya, Indonesia termasuk ke dalam net importir atau price taker. Dalam hal ini, Indonesia mengkonsumsi setidaknya 1,5 juta barel dari total volume pasar minyak dunia per hari sekitar 95 juta barel. Sebagai price taker, Indonesia tidak punya daya untuk mengontrol harga. Karenanya, apabila harga minyak dunia meningkat signifikan, dampaknya akan sangat luar biasa terhadap APBN.

Berkaca pada potensi beban ini, menurutnya Indonesia perlu segera move on ke energi yang lebih ramah lingkungan, tentunya yang diproduksi di dalam negeri. Namun tantangan lainnya yang menanti ialah penggunaan BBM fosil yang terbilang masih angat tinggi.

Ditambah lagi, perusahaan-perusahaan energi besar di Indonesia seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT PLN (Persero) secara bisnis dominannya bergerak di energi fosil. Misalnya saja di Pertamina, ia mengutip laporan keuangan perusahaan 2019-2023 yang menunjukkan 98-99% pendapatan masih bersumber dari fosil. Karena itulah, proses transisi energi perlu diperhitungkan dengan baik.

"Saya sering sampaikan ke teman-teman Pertamina, PLN, Anda juga harus hati-hati karena nature-nya atau root-nya Anda ini adalah perusahaan yang berbasis fosil. Jadi jangan keburu-buru lompat (karena berpotensi mempengaruhi keuangan secara signifikan)," kata dia.

Impor Minyak RI

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per semester I-2024 impor hasil minyak RI selama Januari-Juni 2024 mencapai 17,41 juta ton, naik 7,27% dari 16,23 juta ton pada periode yang sama di 2023. Adapun nilainya melonjak menjadi US$ 12,81 miliar, dari US$ 11,69 miliar pada Januari-Juni 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan naik. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024. Sedangkan defisit APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sektor industri perkebunan dan kehutanan optimistis mampu berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi. Upaya ini didorong dengan kerja bersama lintas sektor sebagai kuncinya.

"Kita perlu bergerak cepat dan bersama-sama agar upaya dekarbonisasi dapat diterapkan, dan kami telah melakukannya di Sinar Mas Agribusiness and Food, tetapi kami tidak bisa melakukannya sendirian. Jadi penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung berupa kebijakan pemerintah dan dukungan finansial yang memadai, serta inovasi teknis untuk mencapai tujuan nol emisi bersama kami," kata Chief Sustainability & Communications Officer Sinar Mas Agribusiness and Food, Anita Neville dalam keterangan tertulis.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bertema Dekarbonisasi Industri Indonesia, Pelajaran dari Implementasi Rencana Nol Emisi pada gelaran Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9).

Ia menerangkan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil, CPO) melalui biodiesel dan pembangkit energi berkelanjutan dapat berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi.

"Kami melihat peran besar yang dapat dimainkan minyak sawit dalam transisi ini. Energi terbarukan adalah bagian penting dari strategi dekarbonisasi kami sendiri. Saat ini 92 persen energi yang digunakan dalam bisnis hulu kami adalah energi terbarukan, sebagian besar menggunakan pendekatan sirkular dan mengubah limbah produksi kami menjadi energi," ujar Anita.

Pentingnya kolaborasi juga disampaikan oleh Executive Director Sinar Mas Agribusiness & Food, Jesslyne Widjaja. Hal ini ia terangkan dalam sesi bertajuk Mendorong Masa Depan Transportasi Bebas Emisi, di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9).

"Melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan petani kecil, kami dapat meningkatkan produktivitas panen sekaligus mendorong kesejahteraan mereka. Dengan kebijakan yang tepat, berbagai kelebihan kelapa sawit dalam produksi bahan bakar, energi, dan biomassa berkelanjutan dapat menjadi sebagian jawabannya. Upaya ini membutuhkan tindakan kolektif," jelas Jesslyne.

Foto: dok. Sinar Mas

Adapun peta jalan nol emisi Sinar Mas Agribusiness and Food berfokus pada empat hal, yakni berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi, merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, mengelola metana dari pabrik pengolahan CPO, dan beralih ke energi terbarukan dengan mengubah penggunaan batubara ke biomassa.

Jesslyn mencontohkan program pencampuran bahan bakar B35 di Indonesia melalui penggunaan 12 juta ton biodiesel telah mampu mengurangi hingga 30 juta ton emisi gas rumah kaca. Langkah ini juga menghemat devisa sebesar Rp160 triliun dari pengurangan impor bahan bakar fosil.

Ia menyebut kelapa sawit sendiri adalah tanaman penghasil minyak nabati paling produktif dan efisien.

"Saat Indonesia mencoba tingkat pencampuran biodiesel yang lebih tinggi, kami dari sektor industri siap mendukungnya lewat solusi pasokan yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perusahaan mengupayakan budi daya berbasis pendekatan sirkular, peremajaan tanaman, serta pendampingan melekat atau dikenal sebagai inclusived closed loop. Langkah ini mempertemukan para pekebun, perusahaan pembeli selaku pendamping, koperasi, dan dukungan skema keuangan.

"Dengan dukungan lintas sektor berikut kerangka investasi yang tepat, potensi kelapa sawit dapat kita optimalkan untuk menjawab isu ketahanan pangan, energi, kesejahteraan serta mitigasi perubahan iklim lewat dekarbonisasi," sambungnya.

Dok Sinar Mas

Lebih lanjut, pilar usaha Sinar Mas di sektor pulp dan kertas melalui Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba mengungkapkan upaya dekarbonisasi telah berlangsung sejak tahun 2018. Pihaknya berdiskusi dengan lintas pemangku kepentingan hingga menghasilkan kerangka kerja yang secara berkala dipertajam, hingga yang terkini hadir Sustainable Roadmap Vision atau Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030.

Roadmap ini berisikan target keberlanjutan yang semakin terhubung dengan UN Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, serta didukung keterlibatan kuat para pemangku kepentingan.

"Di dalamnya terdapat kriteria bagaimana kami melakukan produksi dengan karbon minimal, berikut memanfaatkan bahan baku dari hutan tanaman industri yang dikelola berkelanjutan, dengan mengedepankan pula kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Elim mencontohkan pihaknya menggandeng komunitas di sekitar hutan melalui program Desa Makmur Peduli Api yang memberdayakan masyarakat melalui budi daya beragam komoditas berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Dari target pengurangan emisi karbon hingga 30 persen pada tahun 2030, APP Group telah melakukan pengurangan hingga 13 persen.

"Penggunaan teknologi terkini yang mampu mengurangi emisi, memanfaatkan ulang limbah produksi lebih maksimal, beserta pemantauan dan pengukuran capaian peta jalan yang mumpuni, seluruhnya membutuhkan investasi tersendiri. Di sini kolaborasi dapat menjembataninya dengan ketersediaan skema keuangan hijau, maupun relaksasi berupa insentif bagi sektor industri yang ramah lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas Ferry Salman mengaku bangga beberapa pilar usaha Sinar Mas dapat berpartisipasi untuk kali kedua dalam ajang IISF. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi yang dilandasi prinsip kesetaraan dan keterbukaan.

"Sinar Mas yang tahun ini berusia 86 tahun tentu berupaya dapat terus berkelanjutan lewat pengurangan emisi. Harapannya, negara maju, global north jangan sampai menggunakan kriteria yang membuat negara seperti Indonesia gagal menyejahterakan dirinya melalui komoditas serta sektor industri andalannya semisal sektor kelapa sawit atau pulp dan kertas. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pembukaan IISF agar kolaborasi tidak memikirkan kepentingan sendiri. Apa lagi mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan adalah kepentingan seluruh negara," pungkas Ferry.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 dengan berbagai pencapaian. PTK mengukuhkan perannya sebagai perusahaan marine services terdepan di sektor energi.

Momentum perayaan HUT ini menjadi ajang refleksi bagi manajemen dan pekerja PTK melalui acara syukuran yang diadakan di Kantor Pusat PTK di Jakarta Utara pada Senin (9/9) pagi.

Milestone Go Global: Dua Kapal AHTS Beroperasi di Luar Negeri

PTK berkomitmen mengembangkan bisnisnya ke pasar global. Perusahaan ini diketahui telah berhasil mengoperasikan dua kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) di luar negeri. Dua kapal yang beroperasi di kawasan strategis Asia Tenggara tersebut beroperasi untuk mendukung industri minyak dan gas.

Hal ini membuktikan kualitas dan kapabilitas PTK dalam menghadirkan layanan kelautan yang memenuhi standar global. Pencapaian ini juga menjadi titik penting dalam sejarah perusahaan yang menegaskan visi PTK untuk terus berinovasi dan bersaing di tingkat global, sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Komitmen terhadap ESG: Menuju Operasi yang Lebih Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, PTK berkomitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan terus melakukan berbagai inisiatif dan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung Net Zero Emission (NZE).

PTK mengadopsi teknologi hijau pada kapal dan operasional serta meningkatkan efisiensi bahan bakar. PTK juga berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pembangunan ekonomi bahari dan perlindungan lingkungan pesisir.

"Merayakan ulang tahun ke-55 bukan hanya soal melihat ke belakang, tetapi juga memperkuat langkah ke depan dengan fondasi yang kokoh. Kami akan terus berinovasi, memperkuat kehadiran kami di pasar global, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Direktur Utama PTK I Ketut Laba dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Masa Depan PTK: Shaping Marine Sustainability

Di usia yang ke-55 ini, kata Ketut Laba, PTK tidak hanya akan memperkuat kapabilitas operasionalnya di bidang marine services, tetapi juga meningkatkan fokus pada ESG sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Pihaknya mengusung tema 'Shaping Marine Sustainability' dalam acara ini untuk menunjukkan visi dan misi PTK dalam membentuk keberlanjutan. Sebagai perusahaan marine industry di sektor energi, PTK pun menekankan tanggung jawab dan inovasi.

Perjalanan PTK selama lima dekade lebih ini menurutnya jadi bukti dedikasi perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, PTK siap menghadapi masa depan yang lebih cerah, baik di pasar domestik maupun global.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menekankan kembali tujuan hadirnya Bahan Bakar Minyak (BBM subsidi. Ia mengatakan penyediaan dan pendistribusian yang tepat sasaran sangat penting untuk peningkatan produktivitas konsumen pengguna.

Guna mendukung BBM subsidi tepat sasaran, pihaknya menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.

Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Kepala BPH Migas No 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (9/9).

"BBM bersubsidi diperuntukkan bagi konsumen pengguna, utamanya untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya petani, nelayan, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor-sektor produktif memerlukan dukungan demi meningkatkan pendapatan, serta taraf hidup masyarakat," ungkap Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Ia menjelaskan pemerintah memberi dukungan besar bagi sektor-sektor produktif. Hal ini terlihat dari besaran subsidi BBM yang diberikan kepada konsumen pengguna, yaitu transportasi darat, usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, serta layanan umum, seperti rumah sakit dan ambulans.

Adapun Surat Rekomendasi ini akan mempermudah konsumen pengguna mendapatkan BBM subsidi. Apalagi, saat ini penerbitan Surat Rekomendasi telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu Aplikasi XStar.

"Kalau dulu, Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Rekomendasi secara manual. Sekarang sudah menggunakan teknologi informasi yang mempermudah penerbitan surat tersebut karena kami telah menyediakan sistemnya," jelasnya.

Selain itu, jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi kini menjadi tiga bulan dari sebelumnya hanya satu bulan.

"Setelah tiga bulan, konsumen pengguna harus kembali meminta Surat Rekomendasi kepada dinas terkait. Pendataan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerimanya merupakan pihak yang berhak," terang Saleh.

"Di beberapa tempat, ada yang sudah tidak menjadi nelayan lagi namun tetap mengajukan Surat Rekomendasi. Jadi kita perlu memastikan bahwa penerimanya betul-betul masyarakat yang berhak," sambungnya.

Ia menambahkan pengurusan Surat Rekomendasi dan pengambilan JBT atau JBKP untuk kelompok usaha tani dan usaha perikanan secara kolektif dapat dikuasakan kepada anggota yang terdaftar.

"Apabila dulu setiap petani atau nelayan harus mengurus sendiri dalam pengajuan Surat Rekomendasi dan pengambilan BBM subsidi, saat ini dapat diwakilkan oleh satu orang yang ditunjuk. Jadi, tidak perlu menghabiskan ongkos untuk mengambil BBM tersebut karena sudah bisa diwakilkan sehingga biayanya dapat ditanggung bersama," tambahnya.

Saleh berharap adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, sehingga sektor-sektor produktif dapat semakin menggeliat.

"Semoga ke depannya penerbitan Surat Rekomendasi semakin baik, sekaligus mendorong sektor-sektor produktif termasuk di wilayah Dompu ini dapat berkembang pesat karena adanya dukungan dalam bentuk BBM subsidi," tandasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Gatot Gunawan juga menyampaikan harapan yang sama dalam sosialisasi ini.

"Melalui pemaparan yang disampaikan Komite BPH Migas, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas terkait Surat Rekomendasi," ujarnya.

Usai kegiatan sosialisasi, Saleh hadir menyapa kelompok usaha perikanan yaitu nelayan tambak yang sedang menyiapkan lokasi tambak baru. Ia berdialog dengan nelayan dan memastikan kecukupan BBM subsidi untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

MMS Group Indonesia (MMSGI) melalui unit bisnis Multi Harapan Utama (MHU) menandatangani perjanjian sewa (lease agreement) dengan PT Sembcorp Energy Indonesia, anak perusahaan oleh Sembcorp Industries Singapura (Sembcorp), untuk pengembangan energi terbarukan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Dalam kerja sama ini Sembcorp akan membangun PLTS yang menggunakan 1.762 solar panel yang berlokasi di pelabuhan MTK. Kemitraan strategis ini menandai langkah signifikan bagi komitmen MMSGI dan unit bisnisnya MHU terhadap solusi energi berkelanjutan dalam mengurangi emisi karbon. Rencananya proyek PLTS ini akan mulai beroperasi pada kuartal III-2025.

CEO MMS Group Indonesia Sendy Greti mengatakan, proyek ini merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas perusahaan sehingga bisa mencapai IndonesiaNet Zero Emissions(NZE) 2060 dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Komitmen MMS Group Indonesia untuk mencapai net zero emissions adalah langkah strategis yang kami anggap sangat penting, bukan hanya untuk keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga untuk masa depan lingkungan kita. PLTS yang kami gunakan tidak hanya membantu dalam mengurangi jejak karbon, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa bisnis dapat berkembang dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa kami lebih dekat untuk mencapai tujuan net zero emissions dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/9/2024).

Keputusan MMSGI untuk bermitra dengan Sembcorp didorong oleh visi bersama untuk mempromosikan praktik energi yang berkelanjutan. Selain itu, Sembcorp dikenal dengan solusi inovatif di sektor energi terbarukan dari mulai Pembangkit Listrik Tenaga Angin, PLTS hingga penyimpanan energi.

Perusahaan asal Singapura ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan mengelola proyek energi terbarukan berskala besar di sepuluh negara yang berfokus di Asia dengan total kapasitas mencapai 14,4 GW. Dari proyek PLTS ini MMSGI berpotensi mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 587 metrik ton atau setara dengan 66.005 galon bensin atau sekitar 131 kendaraan dalam satu tahun.

Sementara itu Presiden Direktur MHU Margareta mengungkapkan proyek PLTS ini menjadi langkah penting bagi perusahaan tambang yang lebih ramah lingkungan sebab mampu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

"Kerja sama kami dengan Sembcorp untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya melalui pemasangan solar panel merupakan langkah penting dalam mendukung transisi kami menuju energi terbarukan. Penggunaan solar panel akan secara signifikan mengurangi ketergantungan kami pada sumber energi fosil, sehingga mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional kami. Selain itu, ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami terhadap keberlanjutan," ucapnya.

Baik MMSGI maupun Sembcorp berkomitmen untuk memastikan keberhasilan proyek ini melalui pemantauan dan pemeliharaan bersama secara berkelanjutan setelah sebelumnya sudah melakukan uji studi secara intensif. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan untuk melakukan mitigasi tantangan teknis, seperti variabilitas produksi energi akibat kondisi cuaca, untuk memastikan kinerja optimal dari pembangkit listrik tenaga surya.

Dunia saat ini bertransisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia menargetkan bisa mencapai nol emisi atau Net Zero Emission pada 2060.

SVP Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso menilai, Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Pertamina telah menyusun peta jalan sebagai upaya mencapai target NZE 2060.

Peta jalan ini terdiri atas dua pilar, pertama mengurangi karbon dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Kedua, membangun bisnis baru yang sifatnya lebih hijau. Terkait bisnis hijau, menurutnya ada 6 inisiatif bisnis hijau yang punya potensi besar untuk dijajaki. Pertama adalah biofuel.

"Apa sih bisnis-bisnis baru yang muncul dari bisnis dekarbonisasi? Seperti misalnya itu bisnis biofuel. Bisnis biofuel kita lihat akan sangat besar. Peranannya ke depan yang semua yang bersifat biobased," kata Wisnu dalam acara Media Briefing bertema Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Kedua, EBT. Menurutnya, EBT paling besar di Indonesia bersumber dari panas bumi. Selain itu, solar juga menjadi salah satu alternatif lainnya yang bisa dioptimalkan.

Lalu bisnis ketiga, carbon capture and storage (CCS). Menurutnya, bisnis ini memiliki potensi besar di masa mendatang. Hal ini lantaran, pemerintahan seluruh dunia mulai memperhitungkan carbon capture sebagai upaya dalam mengurangi emisi karbon.

"Dunia dalam 30 tahun terakhir itu sudah menghabiskan 91% allowance karbon untuk menjaga kenaikan suhu dunia tidak lebih dari 1,5 derajat celcius sehingga carbon capture, jadi kita tangkap karbon yang dari udara itu menjadi sangat penting," ujar Wisnu.

"Kita tangkap, lalu kita simpan di dalam reservoir yang ada di dalam dunia. Nah, Indonesia punya potensi reservoir yang sangat banyak, sehingga kita bisa jadi tempat penyimpanan yang sangat baik," sambungnya.

Kemudian yang keempat, ada bisnis baterai dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya saat ini, mobil-mobil EV sudah cukup agresif masuk ke pasar-pasar dunia. Termasuk di antaranya mobil-mobil keluaran China masuk ke Indonesia.

Kelima, ada bisnis clean energy dan clean fuel seperti hydrogen, ammonia, dan synthetic fuel. Menurutnya, bisnis ini cukup menjanjikan di masa mendatang.

"Ini kami lihat ke depannya akan mulai jadi bisnis yang keren ke depan, karena konsumen-konsumen di luar itu mereka berkenan membayar premium untuk mendapatkan ini," kata dia.

Keenam, carbon related bisnis, seperti trading dari carbon credit. Menurut Wahyu, potensinya akan sangat besar ke depan karena tidak semua kegiatan dekarbonisasi bisa dilakukan di suatu negara.

"Kadang-kadang negara yang melakukan dekarbonisasinya bisa lebih murah dan lebih efisien, dan untuk itu nanti karbon kreditnya bisa diperdagangkan ke negara-negara industri," ujar Wahyu.

PT Pertamina (Persero) tengah menggodok rencana pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Skema ini memungkinkan agar minyak goreng bekas alias minyak jelantah 'disulap' menjadi bahan bakar pesawat atau avtur.

SVP Business Development Pertamina, Wisnu Medan Santoso mengatakan, pengembangan SAF masih dalam tahap diskusi. Saat ini pihaknya mengkaji sejumlah opsi untuk implementasinya, termasuk cara pengumpulan minyak jelantahnya. Dalam rencana besarnya, minyak bekas ini akan dikumpulkan dari masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan SPBU.

"Ini baru diskusi sih teman-teman. Kita lagi explore opsi-opsi lah, karena kita kan punya SPBU, agen-agen yang cukup banyak ya di seluruh Indonesia," kata Wisnu dalam acara Media Briefing bertema Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, melalui surat ini, Resvvara Event Organizer, di Sarinah, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Wisnu menjelaskan, pihaknya tengah memikirkan strategi agar SPBU bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengumpulan minyak jelantah. Namun, ia menekankan hal ini belum final. Ditambah lagi, menurutnya proyek ini akan sulit terealisasi apabila stoknya kurang mencukupi.

"Itu belum firm sih. Kita baru eksplorasi, baru brainstorming aja ini (pengumpulan minyak jelantah di SPBU, tapi tanpa feedstock yang cukup memang agak sulit mengembangkan proyeknya," ujarnya.

Pertamina Suplai Avtur Foto: Pertamina

Lebih lanjut Wisnu mengatakan, Pertamina sebetulnya telah siap dari sisi teknologi. Tim riset Pertamina juga cukup yakin kalau secara teknologi katalisnya tidak kalah dengan Nestle dan perusahaan global lainnya. Tantangannya murni dari sisi feedstock.

"Nah itu murni hanya soal feedstock aja. Kalau kita dapat continuityfeedstock-nya cukup meyakinkan sih, saya rasa kita udah siap," kata dia.

Selaras dengan rencana pengembangan SAF, Pertamina tengah menyiapkan Green Refinery Cilacap dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barel. Kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati. Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/SAF.

"Kalau yang sementara yang di Cilacap, yang pilot yang dibangunkan, 6.000 barel per day ya. Kalau yang sekarang sih sebetulnya bisa flex sih, cuma memang yang paling ideal sih jelantah lah ya (bahan bakunya), karena diterima banget oleh Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), dan dari sisi ketersediaan juga sebetulnya paling oke lah," ujar Wisnu.

Simak Video: Harga Avtur Naik, Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif Tiket Pesawat

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai tambahan informasi, rencana besar untuk 'menyulap' minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat atau avtur diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai memimpin rapat yang membahas Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri SAF di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia punya modal besar untuk melakukan produksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan tersebut. Indonesia memiliki potensi pasokan 1 juta liter minyak jelantah tiap tahunnya. Sekitar 95% pasokan minyak jelantah itu selama ini diekspor.

Penggunaan bahan bakar SAF sudah menjadi tren global. Bahkan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memulai pengembangan dan produksi bahan bakar ramah lingkungan ini.

"Pernahkah terpikirkan bahwa minyak jelantah atau used cooking oil dapat menjadi bahan bakar untuk industri aviasi atau penerbangan? Hal ini ternyata sudah lumrah dilakukan di beberapa negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura," papar Luhut dalam unggahan di Instagram resmi, @luhut.pandjaitan, Rabu (29/5/2024) lalu.

Luhut bilang, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden secara khusus untuk melandasi pengembangan SAF di Indonesia. Bahkan rencananya avtur ramah lingkungan produksi dalam negeri dirilis pada September dalam gelaran Bali Air Show 2024.

"Saya menargetkan setelah keluarnya Peraturan Presiden, SAF dapat kita launching selambatnya pada @baliairshow, September mendatang," kata Luhut.

Luhut melanjutkan, saat ini Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi pun sudah melakukan uji coba statis yang sukses dari SAF. Produksi avtur ramah lingkungan itu telah diuji coba untuk digunakan pada mesin jet CFM56-7B.

Simak Video: Harga Avtur Naik, Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif Tiket Pesawat

[Gambas:Video 20detik]

Pasokan listrik di Indonesia timur akan mengalami defisit. Kabar tersebut diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.

"Dan tadi malam, kami baru saja rapat dengan DPR di Bali. Dan tadi malam Dirjen Ketenagalistrikan kita menyampaikan bahwa listrik di wilayah Indonesia Timur defisit dan tidak ada lagi kelebihan pasokan di wilayah Jawa Bali," katanya dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, hal itu bisa menjadi peluang. Dia mengatakan, Indonesia harus memiliki sistem yang saling terhubung antar pulau.

"Jadi ini peluang besar, kita harus mempunyai sistem yang saling terhubung, jaringan yang saling terhubung, antara Sumatera dan Jawa dan juga ke pulau-pulau lainnya," katanya.

Namun begitu, untuk membuat jaringan itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengatakan, setidaknya membutuhkan investasi hingga US$ 30 miliar atau sekitar Rp 462 triliun (kurs Rp 15.400). Sementara, untuk pengembangan energi terbarukan lainnya membutuhkan investasi US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.232 triliun.

"Semua sistem jaringan listrik ini, backbone dan fishbone, kita memerlukan US$ 30 miliar dan kemudian pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang satu ini, itu membutuhkan US$ 80 miliar," katanya.

Dia bilang, investasi ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Dia menuturkan, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Jadi kita memerlukan investasi yang besar. Dan ini, menurut saya, tidak bisa disediakan oleh pemerintah saja, tapi kita perlu kolaborasi dengan pihak internasional," katanya.

Kementerian ESDM memastikan biodiesel 40% atau B40 untuk campuran solar diterapkan pada 1 Januari 2025. Saat ini, Indonesia telah menerapkan B35.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menerangkan, pemerintah memiliki tiga rencana besar dalam penerapan bioenergi. Pertama, pihaknya ingin mendorong pemanfaatan sawit menjadi biodiesel.

"Kami sekarang memiliki mandatori 35% biodiesel. Dan ingin berbuat lebih banyak bahkan kita bisa mencapai angka 50 atau 60. Tapi tahun depan, Januari 1 2025, kita akan mewajibkan B40. Jadi itu permulaannya," katanya dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kedua, pihaknya akan mendorong penggunaan bioetanol. Saat ini, bahan bakar Pertamax Green 95 telah menggunakan campuran bioetanol.

"Jadi ini perencanaan kita selanjutnya, dan di tahun 2025 nanti, semoga bioetanol e5 juga bisa lebih banyak lagi, bisa dikomersilkan," ujarnya.

Eniya melanjutkan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bioavtur 1% di tahun 2027. Menurutnya, hal itu sesuai dengan peta jalan yang telah diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Dan semoga di bioavtur setelah kita punya 1% di tahun 2027 itu sesuai dengan roadmap yang sudah diterbitkan dari Kemenko Marinves," ungkapnya.

Produksi energi dalam negeri masih punya banyak tantangan yang bikin pemerintah dan pihak-pihak terkait harus terus memutar otak. Baik produksi minyak maupun gas bumi (migas) di Tanah Air.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak terus menurun sejak tahun 2015. Saat itu, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Setelah sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, angkanya kembali turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

Namun sejak saat itu hingga hari ini, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

Serupa, realisasi lifting gas juga terus menurun. Pada 2015, angkanya mencapai 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan sebanyak 1,142 juta boepd tahun 2017.

Secara berurutan, realisasi lifting migas antara lain 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).

Sejumlah tantangan masih menghadang dalam produksi minyak maupun gas bumi di Indonesia. Salah satu persoalan dalam produksi minyak yang berkaitan dengan pengeboran ialah analisis dampak lingkungannya (amdal). Tak hanya itu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga tak jarang jadi masalah dalam produksi minyak, sehingga dibutuhkan sinergi antarkementerian untuk mengatasi hal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah terus menggenjot target produksi gas di dalam negeri mencapai 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030 dengan mencari sumber gas raksasa. Sumber-sumbernya telah ditemukan, namun masih ada tantangan terkait pembeli prospektif gas tersebut dan infrastruktur penyalurannya.

Infrastruktur gas bumi yang memadai menjadi hal penting. Pasalnya, dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan gas bumi, nantinya gas bumi akan lebih mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.

Di tengah berbagai tantangan ini, para pemimpin industri dan pakar tentu punya pandangan tersendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu, detikcom Leaders Forum hadir untuk membahas topik penting yang terangkum dalam tema 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan'.

Dalam acara yang akan digelar pada Rabu, 11 September 2024 pukul 10.00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Tendean, berbagai narasumber siap hadir membahas topik-topik penting mengenai produksi migas dan ketahanan energi.

Mereka adalah Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto; Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Chalid Said Salim; Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro; Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno; serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto.

Adapun topik-topik yang akan dibahas meliputi kontribusi hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, langkah meningkatkan produksi migas nasional, evaluasi kebijakan serta peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, hingga rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan baru.

Ada masih banyak lagi topik menarik soal energi yang akan dibahas di sini. Jadi, catat waktunya dan jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan detikcom Leaders Forum di sini.