Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan, Lazada Indonesia baru saja meresmikan penggunaan panel surya di gudang utamanya yang terletak di Cimanggis, Depok.

Dengan instalasi ini, Lazada menjadi pelopor dalam penerapan energi terbarukan di sektor logistik e-Commerce, diharapkan dapat menghasilkan ratusan ribu kWh energi surya setiap tahunnya.

Sebagai salah satu platform e-Commerce terbesar di Indonesia, Lazada menyadari pertumbuhan pesat dalam ekosistem digital membawa tantangan baru, terutama terkait dampak lingkungan dari operasional logistik.

Menurut data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, penetrasi eCommerce diproyeksikan mencapai 34,48% dengan 99,1 juta pengguna pada tahun 2029.

Hal ini mengindikasikan pentingnya langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan dalam pertumbuhan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, dan berbagai strategi telah diimplementasikan untuk mendukung ekonomi hijau.

Lazada berkomitmen sejalan dengan inisiatif tersebut, melalui penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan.

"Kami memahami bahwa pertumbuhan eCommerce perlu diimbangi dengan solusi logistik yang efisien dan ramah lingkungan,” ungkap Budi Primawan, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia saat peluncuran panel surya di gedung lazada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (18/9).

Inisiatif panel surya di gudang Cimanggis adalah salah satu langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan energi sambil mendukung prinsip ekonomi hijau yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Nizhar Marizi, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Lazada sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi hijau.

Lazada telah memulai penerapan energi surya di fasilitas logistik lainnya sejak tahun 2023, termasuk di Bali dan Bandung, yang telah menunjukkan hasil signifikan. Keberhasilan ini mendorong perluasan penggunaan panel surya ke gudang utama di Cimanggis.

Dengan kapasitas yang besar, diharapkan panel ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan listrik gudang, mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Budi Primawan menambahkan, “Kami berkomitmen untuk berinovasi dan berkolaborasi demi menciptakan industri eCommerce yang tidak hanya inklusif tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan," ungakpnya.

Selain penggunaan panel surya, Lazada juga mengimplementasikan berbagai inisiatif keberlanjutan lainnya. Ini termasuk penggunaan lampu LED dengan sistem pencahayaan otomatis, armada pengiriman berbasis listrik, serta kemasan ramah lingkungan yang bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC).

Teknologi smart routing dan Internet of Things (IoT) juga digunakan untuk mempercepat pengiriman barang dengan cara yang lebih efisien.

Di tingkat regional, Lazada Group menunjukkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 40% pada laporan dampak Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) tahun 2024.

Ini menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap keberlanjutan dan pengembangan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan.

Ke depan, Lazada berencana untuk memperluas penggunaan energi terbarukan dan kendaraan listrik dalam operasional logistiknya.

“Kami akan terus memantau dampak bisnis dan teknologi ini, serta berupaya meningkatkan penerapan energi terbarukan di gudang-gudang lainnya,” jelas Budi.

Peluncuran panel surya ini menjadi momentum bagi Lazada untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri eCommerce yang bertanggung jawab.

Namun sayang, perusahaan belum dapat merincikan terkait nilai investasi dan keuntungan dengan realisasi panel surya pada operasional logistik di gudang Cimanggis ini. Pihaknya juga belum dapat membeberkan lokasi gudang mana saja yang akan menggunakan panel surya selanjutnya.

"Dengan mengajak para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, Lazada berharap dapat membangun ekosistem digital yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia," pungkasnya.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1,18 triliun, 2021 sebesar Rp 1,40 triliun, 2022 sebesar Rp 1,57 triliun, dan pada 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1,95 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam pernyataan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di mana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

"Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen pembiayaan berkelanjutan adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

OJK mengaku akan terus melakukan update regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik (best practice), atau tuntutan para pemangku kepentingan.

"Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," ucap Dian. (aid/das)

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) telah mencapai tahap akhir. Saat ini, telah ada 67 dari 69 pasal yang telah disepakati oleh Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Sedangkan, dua pasal tersisa masing-masing membahas energi baru dan energi terbarukan," bunyi keterangan Instagram Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dikutip Jumat (13/9/2024).

Adapun dua pasal yang masih tersisa yakni terkait pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau sewa jaringan. PBJT ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan.

"Dalam dua pasal terakhir, Pemerintah mengusulkan Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan. PBJT ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan energi baru & terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan listrik yang diatur berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)," bunyi keterangan Ditjen EBTKE.

Lebih lanjut, RUU ini juga mencakup pengaturan insentif hingga nilai ekonomi karbon. Menurutnya, hal ini akan menjadi keuntungan bagi badan usaha yang mengembangkan energi baru terbarukan.

"RUU EBET mencakup pengaturan mengenai insentif, dukungan pemerintah dan nilai ekonomi karbon. Hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi badan usaha yang mengembangkan energi baru dan terbarukan, baik dalam bentuk pemasangan solar panel, kontribusi terhadap biomassa, maupun usaha dalam penurunan emisi," terangnya.

Disebutkan juga, Dirjen EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa regulasi ini penting untuk meningkatkan bauran EBET di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang masih bergantung pada diesel dengan biaya tinggi.

"Kehadiran RUU EBET ini diharapkan mendorong penyediaan listrik yang lebih murah dan mendukung pembangunan industri hijau serta ekonomi nasional guna mencapai net zero emissions," jelasnya. (kil/kil)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Wilo Pumps Indonesia, anak perusahaan Wilo SE Jerman terus menunjukan komitmennya terhadap keberlanjutan demi mencapai target Net Zero Emission di tahun 2026.

Wilo baru saja memperkenalkan inovasi terbarunya, Wilo-Actun ZETOS, pompa deep-well bertenaga surya yang dirancang khusus untuk pengelolaan air di sektor pertambangan.

Menurut Direktur PT Wilo Pumps Indonesia, David Haliyanto, inovasi ini mengintegrasikan teknologi tenaga surya sebagai sumber energi yang lebih bersih dan efisien.

"Melalui produk ini, kami berupaya membantu industri pertambangan yang dianggap sebagai salah satu pengguna energi terbesar, untuk lebih ramah lingkungan dan mendukung transformasi energi hijau di Indonesia,” ujar David Haliyanto dalam keterangan resminya, Kamis (12/9).

Menurutnya, inovasi ini menempatkan Wilo sebagai pionir dalam transformasi hijau, dengan memanfaatkan energi surya guna mengurangi ketergantungan pada sumber daya konvensional.

“Kami percaya teknologi ini mampu menjawab tantangan sektor pertambangan dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon tanpa mengorbankan performa,” papar David.

Mengusung tema "Efisiensi Bertemu Keberlanjutan: Menggerakkan Masa Depan Pertambangan dengan Wilo-Actun ZETOS dan Energi Surya", Wilo menghadirkan solusi yang tidak hanya menjawab tantangan global perubahan iklim, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan energi bersih di berbagai sektor industri.

Selain fokus pada produk unggulan, keikutsertaan Wilo di Mining Indonesia 2024 juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target Net Zero Emission.

“Kami siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju industri yang lebih hijau,” pungkasnya.

Upaya dekarbonisasi melahirkan peluang-peluang bisnis baru, yang pertama bisnis biofuel

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina(Persero) mengungkapkan strategi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 melalui sektor energi.

SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengatakan, pihaknya menargetkan untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Mengingat sektor energi menyumbang emisi cukup signifikan, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab Pertamina. Untuk merealisasikannya Pertamina akan menekan karbonisasi produk dan jasa yang saat ini sudah ada. Selain itu, cara kedua adalah dengan membangun bisnis baru yang sifatnya lebih ramah lingkungan.

“Sehingga perlahan-lahan bisnis kita yang mungkin sekarang lebih lebih padat bisnis fosil itu kita mulai diversifikasi dengan bisnis-bisnis yang jejak karbonnya lebih sedikit. Sehingga pelan-pelan kita juga mengurangi jejak karbon,” kata Wisnu di Jakarta, Selasa.

Dalam upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, Pertamina telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam transisi menuju energi terbarukan.

Wisnu mengatakan, Pertamina telah aktif dalam mengembangkan proyek-proyek biofuel, energi panas bumi, dan teknologi penangkapan serta penyimpanan karbon.

Di antara capaian penting, Pertamina telah menerbitkan Green Bond pertama di pasar modal Indonesia, yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

“Upaya dekarbonisasi melahirkan peluang-peluang bisnis baru, yang pertama bisnis biofuel, lalu renewable power seperti di Indonesia sekarang geothermal. Yang ketiga, bisnis carbon capture and storage. Ini bisnis baru yang akan berkembang dan berpotensi sangat besar,” ujarnya.

Wisnu mengungkapkan, Pertamina sedang menjajaki peluang di sektor hidrogen, amonia sintetik, dan trading kredit karbon.

Ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat posisi Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

MMS Group Indonesia (MMSGI) melalui unit bisnis Multi Harapan Utama (MHU) menandatangani perjanjian sewa (lease agreement) dengan PT Sembcorp Energy Indonesia, anak perusahaan oleh Sembcorp Industries Singapura (Sembcorp), untuk pengembangan energi terbarukan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Dalam kerja sama ini Sembcorp akan membangun PLTS yang menggunakan 1.762 solar panel yang berlokasi di pelabuhan MTK. Kemitraan strategis ini menandai langkah signifikan bagi komitmen MMSGI dan unit bisnisnya MHU terhadap solusi energi berkelanjutan dalam mengurangi emisi karbon. Rencananya proyek PLTS ini akan mulai beroperasi pada kuartal III-2025.

CEO MMS Group Indonesia Sendy Greti mengatakan, proyek ini merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas perusahaan sehingga bisa mencapai IndonesiaNet Zero Emissions(NZE) 2060 dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Komitmen MMS Group Indonesia untuk mencapai net zero emissions adalah langkah strategis yang kami anggap sangat penting, bukan hanya untuk keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga untuk masa depan lingkungan kita. PLTS yang kami gunakan tidak hanya membantu dalam mengurangi jejak karbon, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa bisnis dapat berkembang dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa kami lebih dekat untuk mencapai tujuan net zero emissions dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/9/2024).

Keputusan MMSGI untuk bermitra dengan Sembcorp didorong oleh visi bersama untuk mempromosikan praktik energi yang berkelanjutan. Selain itu, Sembcorp dikenal dengan solusi inovatif di sektor energi terbarukan dari mulai Pembangkit Listrik Tenaga Angin, PLTS hingga penyimpanan energi.

Perusahaan asal Singapura ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan mengelola proyek energi terbarukan berskala besar di sepuluh negara yang berfokus di Asia dengan total kapasitas mencapai 14,4 GW. Dari proyek PLTS ini MMSGI berpotensi mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 587 metrik ton atau setara dengan 66.005 galon bensin atau sekitar 131 kendaraan dalam satu tahun.

Sementara itu Presiden Direktur MHU Margareta mengungkapkan proyek PLTS ini menjadi langkah penting bagi perusahaan tambang yang lebih ramah lingkungan sebab mampu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

"Kerja sama kami dengan Sembcorp untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya melalui pemasangan solar panel merupakan langkah penting dalam mendukung transisi kami menuju energi terbarukan. Penggunaan solar panel akan secara signifikan mengurangi ketergantungan kami pada sumber energi fosil, sehingga mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional kami. Selain itu, ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami terhadap keberlanjutan," ucapnya.

Baik MMSGI maupun Sembcorp berkomitmen untuk memastikan keberhasilan proyek ini melalui pemantauan dan pemeliharaan bersama secara berkelanjutan setelah sebelumnya sudah melakukan uji studi secara intensif. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan untuk melakukan mitigasi tantangan teknis, seperti variabilitas produksi energi akibat kondisi cuaca, untuk memastikan kinerja optimal dari pembangkit listrik tenaga surya.

IDXChannel - The Ministry of Energy and Mineral Resources underlined the significant role of the private sector in helping Indonesia's financing efforts to achieve the net zero emissions target.

"It requires involvement from the private sector, not only the government but the ecosystem must also be built properly. Well, financially, industrial support must also be included," the ministry's Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation Eniya Listiani Dewi said.

Speaking at the Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 in Jakarta on Friday (Sept 6), she underscored the need for contribution from the private sector, for example, to cooperate with state-owned electricity company PT PLN to build transmission lines.

"Until 2033, the project will need around USD40 billion, not to mention the power. Hence, to fulfill the target of renewable energy sources, according to the RUPTL (Electricity Supply Business Plan), it will need another USD80 billion until 2033," she remarked.

Considering the need for financing of such high value, the role of the domestic industry was also deemed necessary.

In addition to financial support, Dewi accentuated the need for synergy with the local industry.

She emphasized the importance of foreign investment continuing to support the use of domestic products while remaining in line with the Domestic Component Level (TKDN) regulations.

She highlighted that the Ministry of Energy and Mineral Resources, in cooperation with the Ministry of Industry, was currently formulating an industrial roadmap that would serve as a guide for the involvement of the industrial sector in supporting energy transition in Indonesia.

"Well, this is being discussed with the Ministry of Industry. We want to detail what direction the industry will take. Hence, the role of the industry and the private sector is very important to be able to help the government," Dewi stated.

On the same occasion, Deputy for Facilities and Infrastructure of the National Development Planning Ministry Ervan Maksum emphasized the importance of the ecosystem, including the infrastructure, to support the progress in energy transition.

Collaboration between the government and industry was also expected to accelerate the achievement of the net zero emissions target while continuing to boost national economic growth through the development of new and renewable energy, he stated.

"Hence, we are also looking at several other infrastructures. We cannot build more than two thousand toll roads without creating a good ecosystem," Maksum noted.

(Dian Kusumo Hapsari)

Pemerintah mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) sebagai infrastruktur transisi energi guna mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memfasilitasi pembiayaan pemasangan jargas gratis melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut data Kementerian ESDM, sejak 2009 hingga 2023, total jargas yang telah terbangun dengan dana APBN sebanyak 703.308 sambungan rumah (SR). Sariah, warga RT 14 RW 13 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, salah seorang penerima manfaat dari program pemasangan jargas gratis.

Ibu tiga anak itu mengaku antusias saat mendapatkan informasi pemasangan jargas gratis di kampungnya pada sedekade lalu. Sebab, ia ingin terlepas dari ribetnya penggunaan liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji. Sariah bersama 3.999 warga Kota Cirebon lainnya menerima bantuan pemasangan jargas yang dibiayai APBN.

Kementerian ESDM telah membangun 4.000 SR di Kota Cirebon pada 2014. Pemasangan jargas 4.000 SR itu tersebar di Kelurahan Kalijaga, Argasunya, dan Harjamukti. Rinciannya, sektor 1 sebanyak 512 SR di kelurahan Kalijaga dan Harjamukti, sektor 2 sampai sektor 8 sebanyak 2.350 SR di kelurahan Kalijaga, sektor 9 sebanyak 384 SR di kelurahan Kalijaga dan Argasunya, serta sektor 10 dan 11 sejumlah 754 SR di kelurahan Argasunya.

"Waktu itu ada program pemasangan gas alam gratis. Saya tertarik kemudian ingin memasang itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih setia menggunakan jargas," kata Sariah saat berbincang dengan detikJabar di kediamannya, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya Sariah menggunakan elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan memasak. Sariah kerap gelisah saat masih menggunakan elpiji. Sebab, kadang gas habis saat masakan belum matang. Emosinya seketika berubah.

"Ya terpaksa suruh suami untuk beli elpiji. Apapun kondisinya, saya suruh suami beli gas (elpiji) walau saat hujan, walaupun malam hari. Ya karena kan lagi masak," ucap Sariah.

"Dulu begitu (sering suruh suami beli elpiji), sekarang tidak. Dan, tidak gelisah lagi. Karena gas selalu tersedia, beda dengan saat menggunakan elpiji," ucap Sariah.

Di dapur rumah Sariah tak lagi terdengar suara elpiji mendesis. Bau gas yang menyengat pun sirna. Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan dapur pun tetap ekonomis meski tak lagi pakai subsidi.

"Masih murah menurut saya mah. Bulan kemarin (Juli), saya hanya bayar Rp 45 ribu. Waktu dulu awal bayar setelah baru dipasang jargas hanya Rp 23 ribuan. Jadi, murah tanpa ribet," tutur Sariah.

Setelah kelompok Sariah, Kementerian ESDM kembali membangun jargas di Kota Cirebon yang bersumber dari APBN 2018. Pemerintah membangun 3.502 Argasunya, Kelurahan Kalijaga, dan Kelurahan Harjamukti. Kemudian, menurut data capaian pembangunan jargas bersumber APBN tahun anggaran 2020-2022, Kementerian ESDM telah membangun 3.453 SR di Kota Cirebon pada 2021, dan 4.558 SR di Kabupaten Cirebon.

Transisi Energi di Kota Wali

Selain melalui APBN, percepatan pembangunan jargas sebagai infrastruktur transisi energi juga melalui skema mandiri yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk atau Pertamina Gas Negara. Skema mandiri ini melalui jargas Program Sayang Ibu (PSI).

Muhamad Wildan, warga RW 3 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, salah seorang yang mendaftar untuk bisa menikmati program jargas PSI. Bapak satu anak itu mengaku lelah saat berburu elpiji subsidi.

"Katanya nanti pemasangannya awal Oktober. Gas elpiji 3 kilogram itu kadang kalau cari susah, pernah merasakan gitu. Cari ke sana-sini kadang nggak ada," ucap Wildan.

Wildan sudah kepincut memasang jargas sejak dulu. Namun, ia mengaku tak memiliki duit jika memasang secara mandiri. Ia pun memanfaatkan program jargas PSI karena free, hanya memberikan jaminan sebesar Rp 300 ribu.

"Pengin sudah lama. Sekarang tinggal tunggu pasang saja. Di sini sudah ada salurannya (pipa gas), beberapa tetangga sudah memasang sejak dulu," tutur Wildan.

Menurut Customer Management PT PGN Are Cirebon Andi L Dullah, lebih dari 100 rumah di RW 3 Kelurahan Pulasaren beralih ke jargas. Andi menyebut sekitar 15 orang di RW 3 Kelurahan yang ingin menjadi pelanggan anyar PGN.

"Ya mereka bersedia beralih dari elpiji ke jargas," ucap Andi.

Asa mencapai NZE pada 2060 terus dijaga. Gas bumi tak hanya mengalir ke ribuan rumah di Kota Cirebon, hotel-hotel di daerah berjuluk Kota Wali itu telah beralih ke jargas. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon Imam Reza Hakiki mengatakan mayoritas hotel telah memasang jargas.

"Dari 25 hotel, sudah 90 persen lah pakai jargas," ucap pria yang akrab disapa Kiki itu kepada detikJabar.

PHRI Kota Cirebon mendukung transisi energi bersih di Indonesia melalui jargas. Kiki pun tak menampik jargas sejatinya lebih aman dan murah ketimbang elpiji. "Tekanannya juga oke kok. Jadi kita komitmen untuk mendukung transisi energi, ke depan pemerintah melakukan pengembangan lagi untuk jargas ini," ujarnya.

Manfaat Jargas untuk Rumah Tangga Foto: Jargas

Mengikis Subsidi Elpiji

PGN Area Cirebon mengoptimalkan instalasi yang telah dibangun untuk mengembangkan jargas di Kota Wali. Setelah berhasil merangkul kalangan PHRI, PGN terus merayu masyarakat untuk beralih ke jargas. PGN menargetkan pemasangan jargas sebanyak 3.879 SR pada 2024 di wilayah Cirebon.

Area Head PT PGN Area Cirebon Liestya Heryani Devi mengaku telah menerima empat ribuan permohonan pemasangan jargas melalui program PSI. PGN akan mendata permohonan dan mengeksekusinya sesuai dengan target tahunan. Menurut Liestya, minat masyarakat untuk beralih ke jargas terbilang tinggi. Sebab, harga yang murah jika dibandingkan elipiji 12 kilogram, kemudian lebih aman dan tak khawatir kehabisan saat memasak.

"Untuk target 3.879 sambungan rumah itu fokus di wilayah yang ada jaringan pipa gas. Kami menyebutnya pelanggan penetrasi," ucap Liestya saat ditemui detikJabar di kantornya, Rabu (14/8/2024).

Ke depannya, PGN melakukan pengembangan jargas di wilayah Cirebon dengan membangun instalasi baru. Liestya melihat potensi pengembangan di Cirebon, salah satunya adalah antusiasme masyarakat untuk beralih ke jargas dan mendukung transisi energi bersih dan mengurangi beban negara. Ia mengatakan jumlah pelanggan jargas untuk skala rumah tangga di di PGN Area Cirebon sebanyak 38.849 SR. PGN Area Cirebon sendiri mencakup empat daerah, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka.

"Tahun depan, rencananya pemasangan jargas sekitar 10.000 SR. Ini rencananya, angka pasti belum tahu. Kemudian, ada program dari APBN juga di Indramayu pemasangan jargas untuk tahun depan," ucap Liestya.

"Jadi, pengembangan jargas itu ke depannya akan betul-betul masif. Menyasar semua sektor, dan tentunya bisa mengurangi subsidi. Ini bagian dari efisiensi subsidi," kata Liestya menambahkan.

Saat ini sumber pasokan jargas di area Cirebon berasal dari Pertamina EP. Ke depan, pasokan gas di area Cirebon bakal bertambah dengan adanya pembangunan proyek pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) I dan II. Pembangunan Cisem ini diproyeksikan bisa memfasilitasi 300.000 SR.

Pipa gas bumi Cisem itu menyambungkan ujung timur dan barat Jawa. Tahap I telah selesai pada tahun 2023 dengan anggaran Rp 1,04 triliun, dan pipa gas bumi Cisem Tahap II dijadwalkan rampung tahun 2025. Sekadar diketahui, Kementerian ESDM juga membangun pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) dengan target 600.00 SR. Menurut data Kementerian ESDM, hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR.

Kehadiran proyek Cisem itu tentunya menambah asa di Cirebon untuk mempercepat transisi energi dan membantu mengurangi subsidi. PGN langsung tancap gas menyosialisasikan tentang potensi ke depan jargas di area Cirebon dengan adanya Cisem, baik untuk rumah tangga maupun industri.

"Sumber pasokan lebih aman bagi wilayah Cirebon dan sekitarnya dengan adanya Cisem. industri ke depan tentu bertumbuh dengan adanya sumber pasok yang lebih banyak. Sumber pasok kita saat ini dari Pertamina EP Zona 7," ucap Liestya.

Sementara itu, dampak lebih luas dengan adanya proyek pipa gas bumi Cisem dan Dusem adalah mampu mengurangi subsidi dan penghematan devisa impor elpiji. Biaya masak juga akan lebih hemat.

"Elpiji ini kan 80 persen impor, kemudian subsidi energi yang paling besar dari elpiji 3 kilogram, itu pasti sangat rentan terhadap ketahanan energi. Jadi, nanti kalau pipa gas ini (Dusem dan Cisem) sudah terbangun akan ada potensi untuk mengurangi subsidi elpiji 3 kilogram itu Rp 0,63 triliun per tahun, dan akan menghemat devisa impor elpiji kurang lebih Rp 1,08 triliun per tahun. Serta akan ada penghematan biaya masak itu kurang lebih Rp0,16 triliun per tahun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Maompang Harahap pada acara webinar bertajuk 'Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi' di Jakarta, Kamis (8/8/2024), seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

Jargas rumah tangga di Kota Cirebon. Foto: Sudirman Wamad/detikJabar

Opsi Pengalihan Subsidi

Kementerian ESDM menjamin masyarakat bisa menikmati harga bahan bakar yang murah melalui program jargas yang terintegrasi dengan program-program pipa gas bumi seperti Cisem dan Dusem. Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku saat ini pemerintah mengupayakan harga gas di hulu menjadi lebih murah, sehingga masyarakat yang memanfaatkan jargas akan mendapatkan harga terjangkau.

"Saat ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah, sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu," kata Arifin dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah menyubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi elpiji, nanti kalau kita pakai gas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ada dalam jangkauan," imbuh Arifin.

Warga Kota Cirebon berharap proyek Cisem II hingga rencana pengalihan subsidi ke jargas bisa terealisasi. Penerima manfaat bakal bertambah, harga jargas pun semakin murah. Seperti yang diinginkan pelanggan setia jargas, Nurul Hidayah. Ia telah menggunakan jargas sejak 2010 silam.

Nurul sejatinya merasa aman dan hemat dengan memanfaatkan jargas. Pelanggan jargas lawas itu pun mendukung harga yang lebih murah. "Semuanya harus merasakan (jargas), kalau (pasang) mandiri kan mahal nggak semua orang mampu. Program pemasangan gratis juga harus terus dilakukan. Kalau ke depan lebih murah (karena subsidi) ya tentu dukung," kata Nurul saat berbincang dengan detikJabar di tempat kerjanya, Kamis (15/8/2024).

Saban bulan Nurul mengeluarkan sekitar Rp 130 ribuan untuk biaya jargas. "Ini masih murah sebenarnya dibandingkan pakai elpiji 12 kilogram, belum lagi ribet kalau harus beli dan pasang," ucap ibu satu anak itu.

Senada dengan Nurul, pelanggan lawas jargas lainnya Zaki Mamnun juga mendukung jika harga makin terjangkau. Mantan ketua RW 3 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, itu menilai masyarakat akan antusiasme untuk bermigrasi dari elpiji subsidi ke jargas karena harga yang terjangkau.

Zaki telah memasang jargas sejak 1999. Ia memilih jargas karena praktis dan ekonomis. Saban bulan ia membayar Rp 120 ribuan untuk jargas. "Sekarang juga murah, istri sama ibu itu masak terus setiap hari. Kalau ke depan lebih murah, tentu dukung juga. Karena banyak yang ingin masa jargas di kampung sini juga, mereka kan ingin murah," ucap pria berusia 56 tahun itu saat ditemui di kediamannya.

Zaki setia menggunakan jargas selama 25 tahun. Nyaris tak ada kendala selama menjadi pelanggan. Ia pun berharap ke depannya lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan jargas.